POLITIK DALAM NEGERI - Megawati dan Puan Maharani Akan Hadiri Rapat Umum PDIP di Solo

Politik Dal ama Negeri, Solo - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar rapat umum di Gor Pandawa Solo Baru, Sukoharjo, Minggu (31/3/2019).

Rapat umum bertema Merahkan Solo Raya yang diselenggarakan DPD PDIP Jawa Tengah itu akan dihadiri Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP Puan Maharani.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Ketua Panitia Rapat Umum PDIP, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, kegiatan tersebut akan dihadiri sekitar 11.200 kader. Acara itu hanya akan diisi pidato dari ketua umum dan ketua DPP PDIP Puan Maharani, tidak ada pertunjukan lainnya.

"Ada 11.200 kader yang akan hadir dari 7 kabupaten/kota di seluruh Solo Raya. Kita akan merahkan Solo Raya. Kalau Jakarta itu ibukota Indonesia, maka Solo Raya itu ibukotanya PDIP," ujar Agustina, Sabtu (30/3) malam.

Anggota DPR RI itu menilai Kota Solo dan sekitarnya pantas menjadi ibu kotanya PDIP. Sehingga diharapkan dari Solo Raya, bisa menjadi lumbung suara untuk paslon 01 dalam Pilpres mendatang.

"Rapat umum ini bertujuan memberikan semangat bagi kader PDIP di seluruh Solo Raya untuk menjaga perolehan suara pada Pilpres 17 April nanti," kata Agustina.

Gelar Sejumlah Lomba

Di lokasi rapat umum itu, DPD PDIP juga menggelar beberapa kegiatan, di antaranya kontes fotografi dengan latar belakang mobil branding Ojo Pedhot Oyot (OPO). Menurutnya, akan ada sekitar 600 mobil branding yang akan berjajar di lokasi tersebut.

Selain itu juga digelar kontes instagram dan video vlog tentang kegiatan Merahkan Solo Raya dan mengapload nya di instagram.

"Foto dan video yang diupload harus menggunakan #OJOPEDHOTOYOT serta #MERAHKANSOLORAYA. Nanti juga ada kompetisi drone yang melibatkan komunitas drone Solo Raya," jelasnya.

Sedangkan rangkaian kegiatan lainnya adalah lomba lukis cepat wajah Puan Maharani di pinggir Sungai Tirtonadi Solo. Lima lukisan terbaik akan dibeli.Kemudian juga ada rapat 3 pilar PDIP yakni eksekutif, legislatif, dan struktural dari PDIP.

"Ibu Megawati akan menggembleng 965 orang dari 3 pilar yang hadir. Acara berlangsung tertutup di Hotek Alila Solo," tandasnya.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Ketua DPR Minta KPU dan Bawaslu Tetap Profesional

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta penyelenggara Pemilu 2019 yakni KPU dan Bawaslu untuk tetap bekerja secara profesional. Hal ini disampakan Bamsoet saat memberikan pidatonya dalam penutupan masa sidang ke IV di Rapat Paripurna ke-15 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019.

"Pimpinan Dewan berharap kepada KPU dan Bawaslu untuk benar-benar menjadi penyelenggara dan pengawas pemilu yang profesional," kata Bambang.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menilai pencoblosan pada 17 April 2019 sebagai ujian demokrasi Indonesia. Kata dia, jika Indonesia berhasil menjalani ujian tersebut maka akan menimbulkan kesan yang baik di dunia internasional.

"Kita lolos melaksanakan pemilu serentak ini dengan damai, maka Indonesia akan dicatat dengan tinta emas oleh dunia sebagai negara dengan demokrasi yang matang," ungkapnya.

"Bahkan dengan tingkat kemajemukan bangsa dan kerumitan pemilu yang luar biasa, Indonesia akan menjadi pendatang baru sebagai kampium demokrasi di dunia," sambungnya.

Harapan pada TNI dan Polri

Selain itu, Bamsoet juga berharap TNI dan Polri bisa terus menjaga kemananan jelang Pemilu. Serta instasi pelayanan pemerintah juga harus tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Kepada TNI dan Polri diharapkan tetap bisa menciptakan suasana aman dan damai sampai tahapan pemilu nanti berakhir. Lebih dari pada itu, kantor-kantor pemerintah tidak boleh terganggu dan tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," ucap Bamsoet.

POLITIK DALAM NEGERI - Hati-Hati, Ajak Warga Golput di Pemilu 2019 Bisa Dipidana

Politik Dalam Negeri News Update, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, seseorang yang mengajak warga tidak memilih alias golput (golongan putih) pada Pemilu 2019 bisa dipidana. Mereka bisa dijerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Undang-Undang tentang Pemilu.

"Kalau mengajaknya menggunakan sarana media elektronik, UU ITE bisa digunakan untuk menjerat seseorang sesuai dengan perbuatan berdasarkan fakta hukum yang betul-betul peristiwa itu terjadi," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Pidana untuk seseorang yang mengajak pihak lain golput juga tertuang pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Di dalam UU Pemilu juga sudah diatur ada Pasal 510 kalau nggak salah. Barang siapa yang menghalangi atau menghasut seseorang untuk tidak memenuhi hak pilih bisa dipidana dan didenda juga," tutur Dedi.

Nantinya, lanjut dia, penyidik akan mengkaji lebih dulu unsur pelanggaran yang dilakukan terkait ajakan golput. Nantinya penyidik akan menyusun konstruksi hukum berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk pelanggaran pemilu atau pidana.

"Jadi tergantung perbuatannya dulu, kedua tergantung sarana yang digunakan, itu bisa dijerat di situ. Penyidik akan melihat dulu perbuatannya, fakta hukumnya, sesuai dengan alat bukti yang ditemukan penyidik baru habis itu disusun konstruksi hukumnya, masuk dalam KUHP kah, (pelanggaran) Pemilu kah, ITE kah, itu sangat tergantung peristiwa tersebut," jelas Dedi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pihak yang mengajak warga untuk tidak memilih dalam pemilu atau golput bisa dipidana. Mereka juga dikategorikan sebagai pengacau pemilu.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Sandiaga Janji Akan Membeli Kembali Saham Indosat, Ini Kata JK

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno berjanji akan membeli (buyback) saham PT Indosat Tbk (ISAT) dari tangan investor Qatar. Ketua Tim Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla (JK) mengatakan janji tersebut tidak sesuai dengan filosofi investasi di Indonesia.

"Kita kan ingin menarik modal asing masuk. Kalau kita buyback (saham PT Indosat) kan justru mengeluarkan investasi yang masuk itu. Kan terbalik daripada filosofi yang ada," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, idealnya Sandiaga menyediakan jasa telekomunikasi baru yang bisa bersaing dengan Indosat. Selain menambah lapangan pekerjaan, jasa telekomunikasi baru bisa menambahkan penghasilan pajak.

"Kalau yang ada saja di-buyback kan tidak menambah apa-apa. Hanya pindah pemilihkan, toh Indonesia juga dari situ. Ya bukannya soal nasionalisme saja tapi ini kita berangkat dari pemikiran perlunya investasi masuk dalam negeri jangan dikeluarkan," jelas JK.

JK mengingatkan pada dasarnya bisnis jasa telekomunikasi mempertimbangkan nilai investasi. Jika investasi yang masuk besar maka akan memberikan keuntungan yang berlipat. Namun, bila sebaliknya maka tidak akan memberikan dampak positif pada dunia investasi.

"Saya kira sekarang Indosat tidak rugi cuma keuntungannya kecil. Jadi ya semua begitu, kecil, karena persaingan begitu banyak dan teknologi berkembang terus jadi investasi terus. Nah kalau begitu kurang investasi kalah dengan yang lain karena begitu banyak variasi-variasi dari teknologi itu," kata JK.

Selain itu, JK menambahkan, jual beli saham PT Indosat bisa terjadi jika pembeli dan pemiliknya setuju. Melihat kondisi saat ini, kata JK, pemilik PT Indosat tak ingin menjual sahamnya.

"Buyback itu kalau yang memiliki sekarang mau, baru bisa. Kalau tidak mau ya nggk bisa. Saya dengar Qatar itu tetap ingin beroperasi," ucap dia mengakhiri.

Kata Sandiaga Uno

Sandiaga sebelumnya berjanji akan buyback saham PT Indosat. Itu dikatakan Sandiaga di sela-sela kampanye di Klender, Jakarta Timur.

Janji yang sama sebetulnya pernah disampaikan calon presiden nomor urut 01, yang juga petahana Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Saat itu, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla. Namun, hingga saat ini Jokowi-Jusuf Kalla belum menuntaskan janji tersebut.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Bentuk Panja RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Komisi VIII DPR mengelar rapat kerja dengan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menristekdikti, Menkeu, Mendagri, MenPANRB, Menkum HAM, dan Pimpinan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat itu membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Dalam rapat itu Komisi VIII mendengarkan pandangan dari pemerintah terkait pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Kemudian menyetujui Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan membentuk Panitia Kerja (Panja).

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan, setelah rapat ini DPR bersama pemerintah akan mulai membahas nomenklatur RUU Pesantren. Setidaknya, kata dia, ada dua usulan soal nomenklatur tersebut.

"Ada dua usulan yang berbeda sekarang ini. yaitu hanya untuk Undang-Undang Pesantren saja ataukah yang kedua RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Dua-duanya memiliki alasan filosofis dan juga sosiologis yang sama," ungkap Ali, Senin (25/3/2019).

"Hanya saja tergantung kepada komintmen masing-masing panja pada waktu pembahasan nanti dari 1.020 DIM apakah termasuk yang mau kita bicarakan itu perubahan nomenklatur ataukah tetap saja nomenklatur yang sama berarti pembahasan agak lama, lebih luas," sambung Ali.

Di tempat yang sama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini sangat penting untuk diselesaikan. Karena itu, Lukman optimis pembahasan ini akan segera rampung.

"Dengan penguatan-penguatan terhadap kelembagaan ini, saya seangat optimis sebelum berakhirnya masa bakti jabatan DPR ini bisa dituntaskan," ucap Lukman.

Tingkat Partisipasi Panja

Senada, Ali mengatakan pembahasan ditargetkan selesai pada Agustus atau tepatnyan dua bulan sebelum masa jabatan DPR 2014-2019 selesai pada bulan Oktober mendatang. Namun, kata dia, pembahasan itu akan kembali lagi pada tingkat partisipasi anggota Panja.

"Untuk bisa dijadikan undang-undang tergatung tingkat partisipasi dari anggota untuk bisa menyelesaikan," ucapnya.

POLITIK DALAM NEGERI - Kampanye Akbar Nasdem, Surya Paloh Konvoi Bersama Pendukung di Gorontalo

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Kampanye akbar perdana Partai Nasdem telah digelar di Lapangan Basulapa, Gorontalo. Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, dan seorang pria yang mirip Presiden Joko Widodo terlihat mendampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam kampanye terbuka itu.

Pria mirip Jokowi itu adalah Yusuf Cono, calon anggota legislatif Partai Nasdem di tingkat Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

"Kalau Bu Siti Nurbaya kan sedang cuti, makanya beliau dampingi Pak Surya Paloh dalam kampanye pertama Ini," kata Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Publik Partai Nasdem, Willy Aditya, Minggu (24/3/2019).

Sebelum memasuki Rumah Adat Tapa milik calon anggota legislatif DPR dari Partai Nasdem, Rachmat Gobel, Surya Paloh bersama rombongannya disambut tarian adat Motimamango khas Gorontalo.

"Provinsi Gorontalo menjadi provinsi pertama yang dipilih oleh Partai Nasdem sebagai tempat pertama dalam tahapan kampanye terbuka," jelas Willy.

Usai melaksanakan sejumlah penyambutan adat khas Gorontalo, Surya Paloh diajak konvoi bersama ribuan simpatisan.

"Dari rumah adat, Bapak Surya Paloh akan konvoi menuju Lapangan Basulapa untuk kampanye akbar bersama ribuan simpatisan yang ada di sana," ucapnya.

Selain kampanye akbar, Surya Paloh akan mengukuhkan 8.045 Komisi Saksi Nasdem (KSN) yang akan menjadi ujung tombak Partai Nasdem di seluruh TPS yang ada di Gorontalo.

"Di Gorontalo, Ketua Umum partai dengan slogan gerakan restorasi tersebut juga akan mengukuhkan ratusan anggota Komisi Saksi Nasdem di Provinsi Gorontalo. Nasdem menargetkan untuk menjadi partai pemenang di Gorontalo dengan raihan minimal 1 kursi DPR RI," Willy memungkasi.

POLITIK DALAM NEGERI - Ternyata JK Lebih Suka Sang Pisang Dibanding Markobar

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan lebih suka Sang Pisang dibandingkan Markobar, nama usaha martabak milik anak sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming. Hal itu dikatakan JK saat menjawab pertanyaan dalam acara Jokowi di Mata Sahabat yang digelar relawan #PejuangkerjaJokowi.

"Sang Pisang atau Markobar?" tanya pembawa acara di Kantor Hub 86, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2019) malam.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

"Pisang. Karena saya tidak tahu apa itu Markobar, ha..ha..ha..," jawab JK sambil berkelakar.

Tidak hanya suka pisang, JK pun lebih suka coto Makassar dibanding palu basa. Soal berwisata, Kalla juga memilih pergi ke gunung dibanding ke pantai.

"Karena saya tidak pintar berenang, jadi pilih gunung," kata JK memberi alasan.

Dia juga memilih untuk menjadi politisi saat ini dibandingkan menjadi seorang pengusaha. Dan lebih memilih Istana Negara dibandingkan Istana Bogor, alasannya karena letak Bogor terlalu jauh.

Lalu, JK pun lebih memilih Jakarta daripada Makassar tempat kelahirannya. Lalu pertanyaan pun berlanjut, lebih memilih keluarga atau negara. Kalla pun lebih memilih negara.

"Negara. Karena keluarga juga bagian dari warga negara," ungkap JK sambil tersenyum.

JK juga mengatakan telah memutuskan rencana setelah masa jabatannya berakhir. Dia mengaku ingin menghabiskan waktunya untuk menikmati hidup dengan berwisata bersama keluarga.

"Pensiun, ingin jalan-jalan nikmati hidup," jawab JK sambil tertawa.

Sumber : Liputan 6