POLITIK DALAM NEGERI - Mendagri Himbau Paslon, Patuhi Aturan KPU Saat Pengundian Nomor Urut

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menegaskan bahwa yang diundang dalam tahapan pengundian nomor urut pasangan calon hanya pasangan calon dan satu orang penghubung pasangan calon saja.

Hal itu sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

"PKPU sudah mengatur hal itu dengan jelas dan tegas. Tidak perlu ada pengumpulan massa atau melibatkan banyak pihak dalam tahapan pengundian nomor urut pasangan calon," ujar Benni Irwan dalam keterangan tulis, Kamis (24/9/2020). 

BACA JUGA : PT Rifan - Satgas COVID-19 DKI, Waspadai Klaster-Klaster Baru di DKI Jakarta yang Sebelumnya Tak Ada

Benni menjelaskan, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 huruf a dan b PKPU Nomor 13 Tahun 2020 bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dengan ketentuan hanya dihadiri oleh Pasangan Calon; 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon; dan 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota. 

Selain itu, peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut pasangan calon wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 PKPU tersebut. 

Tak Perlu Bawa Rombongan

Menurut Benni, dengan tertibnya pengundian nomor urut pasangan calon dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 hari ini, hal itu menandakan seluruh pihak dapat memahami dengan baik dan mempedomani protokol kesehatan Covid-19 yang telah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Benni mengharapkan kepatuhan seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada terhadap protokol kesehatan ini dapat dijalankan secara konsisten. Untuk itu, Benni mengimbau agar pada saat pengundian nomor urut hari ini, 24 September 2020, para paslon juga tidak perlu membawa rombongan yang besar ke Kantor KPU setempat. 

"Dalam pengundian nomor urut, dari masing-masing Paslon cukup dihadiri hanya 3 orang saja, yaitu pasangan calon dan 1 (satu) orang pendamping. Sekali lagi tidak boleh ada pengumpulan massa," tegas Benni.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Majalah Papan Atas Dunia, The Economist Melabeli Jokowi Tidak Kompeten Menangani Krisis Covid

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Keinginan memaksakan Pilkada, mirip dengan ketergesa-gesaan pemerintah menggenjot ekonomi. Yang memperparah situasi. Covid-19 terus memburuk.

Di level masyarakat, seruan Pilkada ditunda semakin kencang. Dua ormas terbesar di Indonesia, NU & Muhammadiyah kompak menyerukan Pilkada diundur. Para tokoh, pakar dan pengamat juga menyuarakan aspirasi senada. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Secara tegas meminta pemerintah menunda Pilkada hingga vaksinasi Covid19 selesai.

Opsi penundaan Pilkada amat beralasan. Agar pesta demokrasi lima tahunan itu, tidak menjelma jadi pesta kematian. Situasi penanganan Covid-19 yang amburadul memendam bom waktu. Akan terjadi ledakan Corona yang sangat mengerikan jika agenda Pilkada tetap dipaksakan.

BACA JUGA : INDEX NEWS UPDATE - Perkembangan Harga Emas di Jakarta, Bandung dan Surabaya Hari Ini Turun Drastis

Di masa-masa kampanye, pengumpulan massa skala besar ribuan orang tak bisa dihindari. Sudah terlihat pada proses pendaftaran para kandidat kemarin. Bakal calon kepala daerah bahkan tidak mampu mendisiplinkan tim sukses dan pendukungnya. Berkerumun mengabaikan protokol kesehatan.

Penyelenggara pemilu, juga melakukan pembiaran atas pelanggaran protokol kesehatan itu. KPU bahkan membolehkan konser musik ketika kampanye.

Perlu di catat, KPU memegang rekor sebagai lembaga negara paling mematikan. Tahun 2019, sebanyak 894 petugas KPPS gugur karena kelelahan mengurus Pemilu.

Tahun ini, potensi angka kematian petugas KPPS bakal lebih besar. Karena tingkat ancamannya bertambah. Selain karena kelelahan, juga akibat Corona yang siap menerkam kapan saja.

Bagi Jokowi, menunda atau melanjutkan Pilkada memang dilematis. Bahkan bak menelan buah simalakama. Jika dilanjutkan, tingkat kematian dan penyebaran Covid-19 bakal semakin menyeramkan. Bila ditunda, ongkos politiknya tidak kecil. Kredibilitas pemerintah jatuh.

Keinginan memaksakan Pilkada, mirip dengan ketergesa-gesaan pemerintah menggenjot ekonomi. Yang justru menimbulkan kekacauan. Covid-19 terus memburuk.

Puncaknya, majalah ekonomi papan atas dunia, The Economist melabeli Jokowi tidak kompeten menangani krisis Covid.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Agama Fachrul Razi dikabarkan terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19). Meski demikian, kata Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal, saat ini kondisi fisik Fachrul dalam keadaan baik.

"Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif. Namun, alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan," kata Kevin di dalam keterangan resminya, Senin (21/09).

Kevin menjelaskan saat ini Fachrul tengah menjalani proses isolasi dan istirahat. Hal itu merupakan bagian dari wujud komitmen Fachrul dalam menaati peraturan protokol kesehatan dan memutus mata rantai kemungkinan penyebaran.

"Kami mohon doa dari masyarakat, semoga prosesnya berjalan lancar serta Menag bisa lekas sembuh, semoga hasil swab berikutnya negatif, sehingga Menag dapat menjalankan tugas-tugasnya kembali," kata dia.

BACA JUGA : TEKNOLOGI NEWS UPDATE - 92 % Driver Gojek Mengaku Lebih Aman Berkat Teknologi Fitur Verifikasi Wajah

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama, Oman Fathurahman menambahkan Fachrul sementara akan fokus menjalani proses isolasi dan pemulihan kesehatan.

Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, lanjut Oman, Fachrul sudah mengoordinasikan dan sekaligus mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi serta memberi arahan kepada para pejabat terkait.

"Pelaksanaan program Kemenag, utamanya dalam ikut mencegah penyebaran Covid-19 di lembaga pendidikan agama dan keagamaan serta lembaga keagamaan menjadi perhatian Menag. Beliau minta agar itu berjalan dengan baik. Bantuan yang disalurkan juga agar tepat sasaran dan akuntabel," ujar Oman menyampaikan pesan Menag.

Fachrul, kata Oman, meminta agar masyarakat mematuhi anjuran pemerintah dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Ia menyatakan semua orang bisa terinfeksi virus tersebut tanpa peduli latar belakang apapun.

"Mari kita saling berempati, saling menguatkan, dan berikhtiar dengan mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini bisa segera teratasi," kata Oman.

Sejumlah menteri era pemimpinan jokowi-ma'ruf Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga sempat dikabarkan terinfeksi virus corona.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan anggotanya Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19. Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris juga dikabarkan terpapar virus corona.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Ini Hasil Pertemuan Erick-Ahok Bahas 'Borok' Pertamina

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Kementerian BUMN akhirnya memberi penjelasan terkait pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. Ahok bertemu Erick Thohir usai mengungkap 'borok' Pertamina dari masalah direksi hobi lobi menteri hingga utang.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Erick Thohir memanggil Ahok untuk meminta klarifikasi atas video yang beredar. Ahok, kata Arya, memberikan masukan dan menyampaikan masalah-masalah yang dilihat di Pertamina. Masukan-masukan itu sangat bagus dan diterima oleh Erick Thohir.

"Pak Menteri kan memanggil Pak Ahok, kemarin ada video yang beredar dan viral. Jadi Pak Menteri pengin mengklarifikasi saja dan menerima masukan dari Pak Ahok. Jadi pada pertemuan ini Pak Ahok menyampaikan apa yang dia lihat di Pertamina, apa saja kelemahan-kelemahan yang ada dan memberitahu semua ke Pak Menteri. Masukan itu sangat bagus diterima Pak Menteri juga," terangnya, Jumat (18/9/2020).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Banyak Kasus Positif Corona di Instansi Pemerintahan

Pada kesempatan itu, Arya menuturkan, Erick Thohir juga berbagi informasi-informasi yang diterima.

"Pak Menteri juga sharing apa saja yang dilihat beliau dari informasi-informasi yang ada. Dari sini bisa disatukan dan memang sebagai komut Pak Ahok memang ditugaskan Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan terhadap Pertamina itu bagian tugas dari Pak Ahok," jelasnya.

Arya melanjutkan, Erick Thohir juga meminta Ahok untuk membangun tim yang kuat di Pertamina. Kemudian, melakukan transformasi di BUMN migas tersebut.

"Dan Pak Menteri juga meminta sebagai komut Pak Ahok membangun tim yang kuat di Pertamina, kerja sama tim yang baik sehingga Pertamina bisa melakukan tranformasi di dalam sesuai arahan kementerian," katanya.

"Jadi tugas Pak Ahok memang salah satunya melakukan transformasi di Pertamina dengan juga melibatkan tim yang ada di dalam untuk semakin kuat, jadi keja sama tim diperkuat dimintakan Pak Menteri kepada Pak Ahok," sambungnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Survei Pilpres 2024, Prabowo, Ganjar dan Ridwan Kamil Tiga Calon Kuat Capres di 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Dinamika politik menuju pemilihan presiden (Pilpres) 2024 makin menemukan bentuknya, di mana posisi tiga besar dikuasai oleh figur-figur utama. Prabowo Subianto, menteri pertahanan yang juga mantan calon presiden penantang Jokowi pada Pemilu 2019 silam, masih kokoh di puncak elektabilitas.

Survei yang dilakukan Polmatrix Indonesia menunjukkan elektabilitas Prabowo bertengger di angka 18,5 persen, sedikit turun dari survei pada bulan Mei 2020 sebesar 18,9 persen. Pada urutan berikutnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, naik tipis dari 13,7 persen menjadi 13,9 persen.

Perubahan terjadi pada posisi ketiga, di mana sebelumnya diduduki oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kini tergeser oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Elektabilitas Anies turun dari 12,8 persen menjadi 10,6 persen, sedangkan Kang Emil melonjak dari 7,9 persen menjadi 11,1 persen.

BACA JUGA : SPORT NEWS UPDATE - MU Kalah, Sergio Reguilon Merapat ke Tottenham Hotspur

"Konfigurasi baru pertarungan elite politik menampilkan tiga besar menuju 2024, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil," ungkap Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam press release di Jakarta pada Rabu (16/9/2020).

Perubahan ini terekam dalam periode empat bulan sejak survei sebelumnya yang dilakukan pada Mei 2020.

Sementara Prabowo dan Ganjar makin mengokohkan diri, kenaikan elektabilitas Kang Emil yang menggeser posisi Anies menarik untuk dicermati.

Menurut Dendik, rivalitas antara kedua kepala daerah yang bertetangga itu mendorong pula kompetisi dalam menelurkan kebijakan. Kang Emil lebih berhasil mendulang keuntungan secara elektoral dibandingkan dengan Anies.

Demikian pula dalam kasus gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan walikota Surabaya Tri Rismaharini. Elektabilitas Khofifah sedikit turun dari 5,6 persen menjadi 5,2 persen, sedangkan Risma merosot dari 3,0 persen menjadi hanya 1,6 persen. Seperti halnya Kang Emil, sosok Khofifah lebih dinilai positif dibandingkan Risma, lanjut Dendik.

Figur lainnya relatif stabil, seperti mantan cawapres Sandiaga Uno yang turun sedikit dari 8,6 persen menjadi 8,4 persen, dan ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dari 2,7 persen menjadi 2,5 persen.

Hanya menteri BUMN Erick Thohir yang merosot dari 3,6 persen menjadi 1,2 persen dan Menko Polhukam Mahfud MD dari 1,6 persen menjadi 1,0 persen.

Di tengah stagnasi tersebut, angin segar muncul lewat figur Giring Ganesha, mantan musisi yang terjun ke politik dan kini mengetuai Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Giring menjadi figur baru yang berhasil mencuri perhatian publik dengan mengantongi elektabilitas 1,6 persen, menempatkan pada posisi 8 besar," tandas Dendik.

Giring Masih Berpeluang

Menurut Dendik, popularitas Giring di mata anak muda menjadi salah satu faktor. Sebagai catatan, setelah tidak lagi menggeluti dunia musik, Giring berkiprah dalam kompetisi esports sebagai penyelenggara Piala Presiden 2020. Cabang olahraga baru gaming ini tengah digandrungi anak-anak muda dan mendapat perhatian serius pemerintah.

"Mengingat 2024 masih lama, peluang Giring masih mungkin naik atau turun, tetapi strategi mendeklarasikan sejak awal bisa mendongkrak PSI sebagai mesin politiknya," pungkas Dendik.

Selain nama-nama tersebut, masih ada figur lain dengan elektabilitas di bawah 1 persen, dan sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 19,0 persen.

Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 1-10 September 2020, dengan jumlah responden 2.000 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Metode survei dilakukan dengan menghubungi melalui sambungan telepon terhadap responden survei sejak 2019 yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar ±2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Kemendagri Koordinasi Terkait Stabilitas Politik Dalam Negeri

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Di tengah pendemi, Ditjen Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri (Ditjen Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri tetap bekerja untuk memantau kondisi sosial dan politik di daerah. Hal itu dilakukan melalui Rapat Video Conference yang dipimpin Sekretaris Ditjen Poltik dan PUM Imran di Jakarta, Senin (13/04/2020).

“Kami tetap bekerja, melaksanakan rapat melalui bantuan teknologi, ini semata-mata kami lakukan dalam rangka pencegahan, penyebaran dan percepatan penanganan COVID-l9, serta untuk memantau stabilitas kondisi pada aspek sosial politik di daerah akibat dampak COVID-19,” kata Imran.

DItambahkannya, pandemi COVID-19 jangan sampai mengganggu stabilitas sosial dan politik di daerah. Sebab, menurutnya, hal itu akan berdampak luas pada aspek lainnya, terutama stabilitas politik dalam negeri.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Wajib Dipakai saat Pandemi Covid-19, Berikut 6 Mitos tentang Masker

“Ini kita harus antisipasi, karena daerah juga sebagai ujung tombak stabilitas poltik dalam negeri, oleh itu diperlukan pemantauan khusus, dan peran dari Kesbangpol dalam hal ini sangatlah strategis untuk memastikan itu,” ujarnya.

Rapat dilakukan untuk mendengar secara langsung situasi dan stabilitas sosial-politik di daerah dalam kondisi pandemi COVID-19, serta dalam rangka memantau langsung terkait kesiapan daerah dalam pemenuhan kebutuhan sembako untuk masyarakat sampai bulan Desember 2020.

“Kami mendengar laporan terkait perkembangan situasi di daerah yang di sampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi se-Indonesia, juga dibahas terkait stabilitas politik dalam negeri agar kepala Kesbangpol perlu melakukan deteksi dini serta memberdayakan ormas ormas yg ada di wilayah masing-masing untuk bersinergi dalam menjaga stabilitas politik yang ada dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yg tidak bertanggungjawab,” ucap Imran.

Imran juga mengapresiasi sinergi Kesbangpol se-Provinsi Indonesia. Ia berharap Kesbangpol tetap semangat dalam menjalankan tugas disaat kondisi pandemi seperti ini.

“Kami berterima kasih kepada daerah atas atensinya mengikuti rapat ini dan melaporkan situasi stabilitas politik dalam negeri. Kami harap Kesbangpol Provinsi untuk tetap semangat dalam membantu Gugus tugas Penanganan COVID-19 di daerah dan tetap menjaga kesehatan,” pujinya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Ketua Muhammadiyah Sorot Politik Dinasti Jokowi dan Mengkutip Sebuah Hadis soal Kehancuran

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas menyebut demokrasi di Indonesia kian sakit. Kondisi sakit itu, kata Busyro, diperparah oleh politik dinasti yang malah dipelopori elite Istana.

"Demokrasi kita bukan hanya sedang sakit, tetapi semakin sakit, semakin terpental, semakin mengalami krisis jiwa. 

Nah, itu ditandai dengan munculnya calon kepala daerah di Pilkada ini ada 10,37 persen yang itu merupakan anomali over-crisis demokrasi kita," kata Busyro dalam diskusi publik LHKP PP Muhammadiyah 'Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal', yang disiarkan di YouTube, Rabu (9/9/2020).

Busyro menyoroti fenomena politik dinasti keluarga yang maju pilkada, khususnya keluarga pejabat Istana. Diketahui anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal calon Wali Kota Solo, sedangkan menantu Jokowi, Bobby Nasution, maju sebagai calon Wali Kota Medan. Kemudian anak Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana, maju sebagai bakal calon Bupati Kediri.

BACA JUGA : INDEX NEWS UPDATE - Naik Rp 10.000 Per Gram, Ini Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

"Kemudian menguatnya calon kepala daerah berbasis politik dinasti keluarga, ini beberapa hari yang lalu ini kita sudah sering menyampaikan ini kepada publik. Dinasti politik ini dinasti politik yang justru dipelopori oleh pejabat elite di Istana sana yang sedang menjabat tentunya," katanya.

Menurutnya, jika tidak sedang menjabat, sebenarnya tidak terlalu rumit permasalahannya. Namun, jika orang tuanya menjabat, tentu jika anggota keluarganya terpilih, akan ada hubungan struktural antara kepala daerah dan pejabat di tingkat pusat.

"Tapi ketika seseorang sedang menjabat di jajaran pusat, kemudian ada keluarganya yang didiamkan saja atau bahkan didorong untuk maju dalam proses pilkada, sedangkan nanti apabila itu terpilih, itu ada hubungan struktural fungsional antara kepala daerah yang terpilih yang keluarganya itu dengan orang tua kandungnya yang sedang memimpin sebuah struktur kekuasaan tingkat pusat. Nah inilah yang sesungguhnya menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan," ungkapnya.

Menurut Busyro, menguatnya politik dinasti itu akibat adanya dominasi dari oligarki politik dan bisnis. Ia menilai munculnya politik dinasti tersebut menghambat kader unggulan yang dinilai memiliki basis kecerdasan, memiliki rekam jejak baik.

"Kemudian menguatnya faktor tersebut, kita melihat juga adanya dominasi oleh oligarki politik dan oligarki bisnis," imbuhnya.

Tak hanya itu, politik dinasti dinilai mengkorupsi hak rakyat untuk memperoleh kepemimpinan berbasis the right man on the right job. Ia juga mengutip hadis yang mengandung pesan moral kehancuran.

"Sesungguhnya dengan era terbaru ini, kita sudah mesti harus belajar dengan lebih jujur, dengan lebih rasional, lebih objektif. Terjadi demoralisasi lembaga-lembaga dan sisi kenegaraan secara luas dari dilanggarnya asas-asas manajemen kepemimpinan, yaitu the right man the right job," ungkapnya.

"Lebih daripada itu nabi kita Nabi Muhammad SAW, di dalam suatu pernyataan moral unggulnya ya atau akhlaknya mengatakan dalam suatu hadis itu, 'Apabila suatu urusan itu kamu serahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran'. Nah kita sudah banyak belajar fakta atau realitas yang menguatkan hadis dilanggarnya prinsip-prinsip manajemen tersebut," sambungnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Bawaslu, Menyuarakan Kotak Kosong Adalah Hak Tak Bisa Dicegah

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengatakan keputusan untuk memilih kotak kosong oleh pemilih di wilayah yang hanya mempunyai satu pasang calon (paslon) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan hak pemilik suara.

"Menjadi kewajiban penyelenggara, KPU menyosialisasikan bahwa ada pilihan selain calon tunggal, yaitu pilihan kotak kosong dan ini kami dorong," kata anggota Badan Pengawas Pemilu, Ratna Dewi Pettalolo, saat diskusi publik virtual bertema "Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal", di Jakarta.

Dia menceritakan pengalaman Badan Pengawas Pemilu saat Pilkada di Makassar pada 2018, yakni ada laporan dari tim pasangan calon yang keberatan ada gerakan masyarakat untuk mengampanyekan pilihan terhadap kotak kosong.

Pada Pilkada serentak 2020 kali ini, potensi terjadi calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong ini terjadi di beberapa wilayah. 

BACA JUGA : PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Update Harga Emas Antam Ini Kamis, 10 September 2020

"Melihat pendekatan regulasi, pengaturan tim kampanye kolom kotak kosong tidak diatur dalam UU atau PKPU. Bagaimana mengkampanyekan kotak kosong tidak diatur, maka kami tidak menyebutkan sebagai kampanye," kata dia.

Dia pun menganggap aksi masyarakat menyuarakan dukungan bagi kotak kosong sebagai ekspresi masyarakat yang mesti disampaikan secara terbuka.

"Sehingga, apa yang dilakukan masyarakat adalah bagian dari ekspresi pilihan yang memang ruangnya harus dibuka," katanya.

Ratna pun mendorong adanya regulasi yang mengatur mengenai kotak kosong dan penekanan bahwa memiloh dan menyuarakan kotak kosong merupakan hak pemilik suara. 

"Ini memang harusnya ke depan ada pengaturan lebih eksplisit di UU kita sehingga masyarakat tahu bahwa ini (kotak kosong) memang pilihan," katanya. 

Keputusan hukum yang kemudian membuat calon tunggal bisa mengikuti Pilkada, lanjut dia, harus pula diikuti pengaturan kebebasan menyampaikan pillihan kepada kotak kosong itu.

"Termasuk, mendorong pemantau pemilu yang nanti memiliki legal standing menyampaikan permohonan perselisihan hasil pemilu di daerah-daerah dengan calon tunggal.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Arteria Dahlan, Viral Keturunan PKI tapi Mengaku Keluarga Masyumi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Politikus PDI-Perjuangan Arteria Dahlan membantah dirinya merupakan keturunan dari pendiri Partai Komunis Indonesia (PKI) Sumatera Barat dan mengklaim berasal dari keluarga Masyumi.

Bantahan itu disampaikannya menanggapi pernyataan tokoh pers Sumatera Barat, Hasril Chaniago, dalam sebuah acara bincang-bincang bertajuk 'Sumbar Belum Pancasilais' yang ditayangkan salah satu televisi swasta, pada Selasa (8/9) malam.

"Kakek saya itu pedagang dua-duanya, dari ayah pedagang. Nenek saya tokoh Masyumi. Keluarga kami kan Masyumi," kata dia, saat dihubungi.

Menurut dia, pernyataan Hasril pada acara itu adalah dalam konteks analogi pada keluarga di Minang yang bisa berbeda-beda pilihan dalam urusan politik, seperti memilih Masyumi, PKI, hingga Partai Nasional Indonesia (PNI).

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kakeknya bernama Dahlan dan Abdul Wahab, bukan Bachtarudin seperti yang disebut Hasril pada acara itu.

BACA JUGA : INDEX NEWS UPDATE - Naik Rp 2.000, Ini Daftar Rincian Harga Emas Antam

"Jadi itu salah kutip. Itu dia menganalogikan satu rumah," ucap dia.

Pada sebuah acara ILC Selasa (8/9) malam. Tokoh Pers Sumatera Barat, Hasril Chaniago menyinggung soal kakek Arteria saat menjelaskan tentang Pemilu 1955 dan urutan parpol pemenangnya.

"Masyumi bisa mengantarkan satu wakil, masih kakek Arteria ini, namanya Bachtarudin," kata dia, disambut senyum Arteria yang hadir dalam acara itu.

"Dalam saatu keluarga di Minangkabau itu bisa lahir berbagai aliran politik. Dia masih ada garis keturunannya dengan Rasuna Said. Masyumi, Arteria Dahlan ini mamaknya Bachtarudin, kakeknya itu, Bachtarudin itu pendiri PKI Sumatra Barat Anggota Konsituante setelah 1955. Jadi menerima perbedaan itu malah dalam satu keluarga," urainya.

Partai Masyumi merupakan partai Islam terbesar di era Pemilu 1955 atau era demokrasi liberal. Saat itu, partai yang pernah digawangi Mohammad Natsir ini meraih posisi kedua di bawah PNI dengan tokohnya Sukarno.

Seusai acara bincang-bincang itu, warganet kemudian ramai memperbincangkan bahwa Arteria adalah keturunan PKI.

Warganet kemudian mengkritik , "Keturunan PKI yaaa tetep PKI lah".

Acara itu sendiri digelar terkait ujaran Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menanyakan dukungan Sumbar terhadap negara Pancasila dalam pemberian rekomendasi terhadap pasangan bakal pasangan calon di Pilkada Sumbar 2020, Mulyadi-Ali Mukhni.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI -Prabowo Subianto Dijadwalkan akan Bertemu Menhan Tiongkok, Usai Malaysia & Konflik Laut China Selatan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Pertahanan Tiongkok, Wei Fenghe, dilaporkan akan bertemu Menhan RI Prabowo Subianto di Jakarta pada Selasa, 8 September 2020.

Kedatangan Wei Fenghe dilakukan sehari setelah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin pada Senin, 7 September 2020 kemarin.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari SCMP, perjalanan Wei ke Jakarta dikonfirmasi oleh juru bicara Prabowo, Dahnil Anza Simanjuntak.

Kunjungan kedua negara ini dimaksudkan karena Tiongkok berusaha menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat di Asia Pasifik di tengah ketegangan Laut China Selatan.

Kunjungan Wei Fenghe datang tepat sebelum rangkaian pertemuan virtual ASEAN yang akan berlangsung dari Rabu, 9 September hingga Sabtu, 12 September 2020. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo diharapkan hadir dalam pertemuan ini.

Meskipun Indonesia bukan penggugat dalam sengketa Laut China Selatan, namun mengalami bentrokan dengan Beijing ketika kapal penangkap ikan Tiongkok memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna.

BACA JUGA : E-Sport - Kelebihan XIN & Alasan RRQ Hoshi Butuh Sang Hyper Carry

Indonesia juga menolak peta sembilan garis putus-putus yang digunakan Tiongkok sebagai dasar untuk klaimnya di Kepulauan Natuna.

Indonesia kini sedang menghadapi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Indonesia juga beralih ke pembuat obat Tiongkok untuk mengamankan pasokan vaksin potensial dan terus menyambut investasi Beijing untuk pertumbuhan ekonomi.

Pada Senin kemarin, Wei memberi tahu PM Malaysia bahwa Tiongkok bersedia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia, untuk menjaga perdamaian di Laut China Selatan.

Dia menambahkan bahwa menjaga stabilitas di Laut China Selatan adalah tanggung jawab bersama antara Tiongkok dan Malaysia, seperti dilaporkan kantor berita resmi Xinhua.

Wei juga bertemu dengan Menhan Malaysia Ismal Sabri Yaakob dan mengatakan Tiongkok berkomitmen untuk memperkuat kerja sama pertahanan antara kedua negara dan terus memajukan hubungan militer.

PM Malaysia mengatakan negaranya bersedia bekerja sama dengan Tiongkok untuk memperkuat kerja sama bilateral di semua bidang termasuk pertahanan, pendidikan, ekonomi, dan perdagangan.

"Kunjungan Wei ke Malaysia tidak mengherankan karena Tiongkok meningkatkan diplomasi pertahanannya di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, kata Zachary Abuza, seorang profesor yang mengkhususkan diri dalam masalah keamanan Asia Tenggara di National War College yang berbasis di Washington, AS.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Damapak Serius Persoalan , Puan Singgung Minang Berbuntut Panjang

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Analis Politik Sekaligus Direktur Esksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang meminta masyarakat Minang Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila justru akan menjadi boomerang jika putri presiden ke-5 maju di Pilpres 2024 mendatang.

"Jelas pernyataan ini akan sangat merugikan dirinya sendiri, katanya Puan mau maju menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024, namun sudah mulai mengeluarkan statmen yang blunder," kata Pangi dalam keterangannya.

Pangi mengatakan, apa yang dilakukan oleh Puan bisa menjadi jebakan yang membuat dirinya sulit untuk mendapat dukungan bertarung di Pilpres mendatang. Apalagi, jejak digital nantinya bisa dikorek.

"Jejak digital bisa digoreng lawan politiknya dikemudian hari. Saya tidak habis pikir menggapa Puan sangat berani mengeluarkan statmen yang kurang tepat, melenceng dari sejarah, kita tidak menyangka beliau mencurigai ke-pancasilaisan orang minang. Semestinya sikap politisi berkelas, merangkul bukan memukul," ungkapnya.

Sementara itu terkait momen Pilkada 2020, Pangi menilai pasangan Mulyadi-Ali Mukhni yang diusung koalisi Partai Demokrat dan PDIP sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumbar dapat dirugikan dengan adanya ucapan Ketua DPR RI tersebut.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Fakta Nutrisi Semangka

"Kerja keras pasangan kandidat selama ini bisa buyar akibat pernyataan blunder ini, pasangan ini akan berpotensi menuai sentimen negatif dan resistensi pemilih orang minang tinggi," tuturnya.

Lebih lanjut, Pangi meminta putri Megawati Soekarnoputri tersebut untuk lebih jernih lagi dalam berpikir. Menurutnya, tidak ada keuntungan yang bisa diambil dari ucapan kontroversi Puan tersebut.

PDIP Buka Suara

Ketua DPD PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman angkat bicara menanggapi polemik pernyataan kontroversi Puan.

Alex meminta semua pihak memahami bahwa apa yang disampaikan Puan yang meminta masyarakat Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila hanya disampaikan untuk pengurus PDIP saja.

"Semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum," kata Alex kepada.

"Tetapi dalam kaitannya dengan pesan Mbak Puan Maharani dalam rapat internal partai yang terbuka untuk umum sudah saya jelaskan bahwa pesan tersebut untuk kami para pengurus partai yang hadir secara virtual," sambungnya.

Alex menjelaskan, pernyataan Puan disampaikan hanya untuk internal yang pesertanya adalah seluruh pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pada rapat internal yang digelar menurutnya kebetulan bersifat terbuka yang bisa diikuti secara virtual.

“Mbak Puan sebenarnya tengah menugaskan kami, jajaran pengurus PDI Perjuangan di Sumatera Barat, untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila terutama soal musyawarah dan mufakat yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Minang. Inilah pesan dan harapan Mbak Puan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Alex menyebut Puan merupakan putri dari Taufik Kiemas, yang memiliki gelar adat Datuk Basa Batuah dari Kanagarian Sabu, Batipuh Ateh, Tanahdatar.

Ibunya, Megawati Sukarnoputri juga dianugerahi gelar adat, Puti Reno Nilam. Menurutnya, Puan dekat dengan masyarakat minang.

Alex berharap, masyarakat Sumatera Barat memahami suasana kebatinan rapat internal partai yang digelar secara terbuka itu.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK NEWS UPDATE - Isdianto-Suryani Naik Becak Motor Daftar Pilgub Kepulauan Riau

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto dan Suryani menaiki becak motor saat mendaftar di kantor KPU di Jalan Basuki Rahmat, Kota Tanjungpinang, Jumat (4/9/2020).

Isdianto mengenakan baju kurung melayu warna putih lengkap kopiah dan kain songket, sementara Suryani mengenakan baju kurung melayu warna abu-abu.

Dikutip dari Antara, keduanya didampingi sejumlah pengurus partai politik pengusung dan simpatisan tiba di kantor KPU sekitar pukul 10.30 WIB.

Sesampainya di kantor KPU Provinsi Kepri, Isdianto-Suryani yang diusung Hanura, PKS, dan Demokrat itu pun langsung menyerahkan berkas pendaftaran kepada komisioner KPU.

KPU menyatakan berkas pasangan dengan tagline INSANI ini lengkap dan memenuhi syarat.

"Maka itu, kami mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas pasangan Isdianto-Suryani," kata Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati.

BACA JUGA : SPORT NEWS UPDATE - Hasil UEFA Nations League, Gaya Gagalkan Kemenangan Jerman atas Spanyol

Visi-misi

Isdianto mengaku ingin melanjutkan cita-cita pembangunan abang kandungnya, almarhum Muhammd Sani, mantan Gubernur Provinsi Kepri.

Pasangan INSANI mengusung visi-misi membawa perubahan untuk Provinsi Kepri gemilang di masa hadapan.

"Saya ingin Provinsi Kepri yang kita cintai ini lebih baik dan maju lagi," tegas Isdianto.

Sedangkan Suryani memohon doa dan dukungan dari semua lapisan masyarakat agar bisa memenangkan kontestasi Pilgub Provinsi Kepri 2020.

"Insyaallah, kami optimis menang di pilkada nanti," ucap Suryani.

Politikus PKS itu pun menegaskan siap mundur sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri sebelum penetapan resmi pasangan calon kepala daerah oleh KPU pada 23 September 2020.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - PDIP Klarifikasi Maksud Puan Minta Sumbar Dukung Pancasila

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Ketua DPP PDIP bidang Politik Puan Maharani pernyataan yang berharap agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Menurutnya, Puan ingin mengingatkan seluruh kader PDIP untuk tetap membumikan Pancasila. Menurutnya, Pancasila harus dibumikan di seluruh wilayah Indonesia.

"Maksud Mbak Puan, agar seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan. Tidak hanya di Sumbar, tapi juga di Jawa Timur, Jakarta, dan seluruh wilayah NKRI, Pancasila harus dibumikan," kata Hasto dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual.

Dia menerangkan, Puan dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengagumi Sumbar, khususnya dengan keanekaragaman makanannya. Bahkan, menurutnya Megawati sampai meminta Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman untuk mengumpulkan resep-resep pembuatan rendang.

"Kami sering mendapatkan cerita keanekaragaman makanannya yang luar biasa. Bagaimana rendang bumbunya begitu membentuk cita rasa makanan yang menyentuh aspek rasa di dalam kualitas makanan. Tidak heran rendang mendapatkan apresiasi sebagai makanan paling enak di dunia," ucapnya.

BACA JUGA : TIPS AND TRICK - Jangan Sembarangan, Ini 8 Etika Nge-camp di Atas Gunung

Selain itu, ujar dia, Megawati juga mengingatkan bahwa Sumbar harus bangga karena memiliki banyak tokoh nasional.

Berangkat dari itu, Hasto berkata bahwa maksud dari membumikan Pancasila di Sumbar lebih lebih kepda aspek kebudayaan, nasionalisme, serta hal-hal lain di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Sumbar harus bangga karena dari Bumi Minanh lahir begitu banyak tokoh nasional yang kita kenal dan ikut meletakkan dasar-dasar Indonesia merdeka," ucapnya.

Sebelumnya, Puan mengungkapkan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Hal itu ia sampaikan saat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDIP di Pilkada Serentak 2020.

Puan tak menjelaskan maksud pernyataan tersebut. Ia hanya mengumumkan dukungan PDIP untuk Mulyadi-Ali Mugni.

"Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan dalam acara yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (2/9).

Merespons, Juru Bicara PKSHandi Risza mendesak Puan meminta maaf ke masyarakat Sumbar atas pernyataan yang berharap agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

"Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataannya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya kepada keluarga besar founding father bangsa ini," ucap Handi dalam keterangan tertulis yang diterima.

"Mbak Puan, anda telah menyinggung perasaan kami, kami ingin anda cabut kata-kata tersebut, Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi Keutuhan NKRI," imbuhnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Pemerintah Tak Mungkin Hanyut dalam Resesi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh positif pada kuartal III 2020, meski masih ada pandemi Covid-19. Jokowi tak ingin Indonesia jatuh ke jurang resesi.

Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menilai, hal ini menunjukkan pemerintah tengah membangun optimisme di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Pemerintah tidak mungkin hanyut dalam resesi dengan membangun narasi pesimisme, tetapi harus yakin dengan berbagai kebijakan yang diambil. Dunia ini memang tidak seindah yang dibayangkan atau yang dikatakan. Tetapi kan optimisme harus dibangkitkan," kata Mekang, Selasa (1/9/2020).

Menurut dia, wajar pemerintah terus membangun optimisme saat situasi pandemi Covid-19 ini.

"Kalau pemerintah tidak bangun optimisme dalam situasi seperti sekarang ini, ya rusak negara ini," ungkap politikus Golkar ini.

BACA JUGA : PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Naik Rp6.000, Hari Ini Harga Emas Logam Mulia Dibanderol Rp1.026.000 Pergram

Dia menegaskan, pemerintah tengah berupaya mencegah pertumbuhan ekonomi di kuartal III turun ke minus yang lebih tinggi lagi. Semuanya dilakukan, agar bisa mencapai minus 1 persen atau bahkan bila perlu menjadi positif. Karenanya, penting mendukung program pemerintah yang ada.

"Kalau dia turun dari minus 5,32 persen menjadi minus 3 persen, tentu itu dampak dari program-program yang dilakukan selama ini. Tentu ini merupakan signal dari perbaikan ekonomi kita," ungkap Mekeng

Dia pun menuturkan, pemerintah tengah mencari momentum agar terjadi pembalikan dari pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan melahirkan berbagai kebijakan konkrit yang bisa menggerakan perekonomian, misalnya penggelontoran anggaran yang besar ke UMKM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600.000 per orang, dan relaksasi serta restrukturisasi kredit dari perbankan.

"Itu semua program-program untuk pemulihan ekonomi," pungkas Mekeng.

Amanat Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh positif pada kuartal III 2020. Jokowi tak ingin Indonesia jatuh ke jurang resesi.

Pada kuartal II, ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,32 persen akibat pandemi Covid-19. Jokowi menyebut Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di September 2020.

"Untuk itu, kuartal III yang kita masih punya waktu 1 bulan, Juli, Agustus, September. Kita masih punya kesempatan di September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus artinya kita masuk resesi," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada gubernur secara virtual, Selasa (1/9/2020).

Untuk itu, Jokowi meminta para kepala daerah untuk mempercepat belanja daerah. Hal ini untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos ini betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah," jelas Jokowi.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Wakil Presiden Ma'ruf Amin Klarifikasi Status Cucu Adly Fairuz

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi memberikan klarifikasi perihal isu bakal calon wakil bupati Karawang yang diusung PDIP, Ahmad Adly Fairuz berstatus sebagai cucu Ma'ruf.

Masduki menyatakan Adly hanya sekadar memiliki hubungan keluarga dari Ma'ruf. Namun, Adly tak memiliki status hubungan langsung sebagai cucu Ma'ruf Amin.

"Kalau dikatakan cucu itu tidak pas. Ya masih ada hubungan famili, tapi tidak ada hubungan cucu," kata Masduki ketika dihubungi wartawan, Selasa (1/9).

BACA JUGA : TEKNOLOGI NEWS UPDATE - Banyak Aplikasi Tipu Pengguna Android, BahkanTawarkan Sepatu sampai Kupon Gratisan

Lebih lanjut, Masduki menjelaskan bahwa keluarga Adly dan Ma'ruf sama-sama tinggal dan berasal dari kampung yang sama yakni di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang.

Masduki bercerita bahwa pihak Ma'ruf Amin memaklumi klaim tersebut karena Adly sedang mencalonkan dirinya sebagai bakal calon bupati Karawang.

Masduki menyatakan Ma'ruf pun merasa tidak perlu mengklarifikasi hak tersebut karena tak merasa dirugikan dengan klaim tersebut.

"Pihak keluarga Ma'ruf juga tidak mempermasalahkan isu-isu yang berkembang itu. Jadi ya Pak Wapres merasa tidak perlu mengklarifikasi," kata Masduki.

Diketahui, PDIP sendiri telah mengusung Adly itu sebagai bakal calon wakil bupati untuk menemani Yessy Karya Lianti yang diplot sebagai bakal calon bupati Karawang.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa alasan partainya mengusung Adly bukan karena statusnya sebagau cucu dari Ma'ruf.

Menurutnya, Adly adalah sosok anak muda yang tidak boleh kehilangan hak politik untuk dicalonkan menjadi kepala daerah hanya karena berlatar belakang cucu dari Ma'ruf.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why