POLITIK DALAM NEGERI - Petinggi Parpol Berbondong-bondong Temui Gibran, Ada Peluang Maju Pilkada DKI

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Para petinggi partai politik mulai berdatangan menemui Gibran Rakabuming Raka semenjak dilantik menjadi Wali Kota Solo. Pengamat politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai pendekatan Parpol pada Gibran sebenarnya hal yang wajar.

Komunikasi politik itu boleh, apalagi untuk memperkuat kekuatan politik. Setiap yang berkuasa, pasti banyak agenda dan kepentingan, karena Gibran punya wilayah dan kekuasaan, termasuk akses kekuasaan beliau tak terbatas. Saya kira wajar dan kita bisa mahfum belakangan banyak petinggi elite partai berkunjung bertemu Gibran, kata Pangi saat dihubungi, Senin (29/3/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Macam Manfaat Kesehatan Sebelum Bulan Puasa, Kurangi Peradangan hingga Tingkatkan Fungsi Otak

Pangi menyebut dalam pertemuan dan pembicaraan politik pasti ada agenda tertentu.

Selalu ada pembicaraan apa, dapat apa, siapa, bagaimana dan di mana? Tidak ada dalam politik makan siang gratis, selalu menyusup agenda dan kepentingan, selalu ada makna dan simbol di balik pertemuan tersebut, ucapnya.

Hal itu lah yang membuat publik menurut Pangi tidak heran saat melihat elite parpol berbondong-bondong temui Gibran.

Kenapa partai politik dan petinggi elite partai banyak menemui Gibran? Karena parpol di Indonesia ini masih patron clien, butuh kekuasaan untuk mengayomi dan melindungi partainya, jadi ada semacam tulang punggung kekuasaan sebagai penyangga partai tersebut, dan akses itu harus mereka buka dan kunjungi, termasuk dalam hal ini Gibran, terangnya.

Peluang Maju Pilkada DKI

Selain itu, kata Pangi, banyak parpol yang melihat peluang besar bagi Gibran untuk maju di Pilkada DKI.

Gibran juga akan ke sana (Pilgub DKI), tapi itu kan mengalir saja, bahwa dukungan partai juga nanti pada ujungnya bakal ke sana, parpol sudah punya desain untuk ke sana Pilgub. Pertemuan dengan Gibran saya mencium gelagat bahwa partai politik minta diayomi dan dilindungi. Sehingga ada terkesan partai dan elite all out jaga Gibran, tandasnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Hasil Survei Charta Politika Sandiaga Uno, Anies hingga Ganjar Pranowo Masuk 5 Besar Bursa Capres Di Tahun 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk dalam jajaran lima besar bursa calon presiden pilihan rakyat di pemilihan presiden (pilpres) 2024. 

Hal itu terungkap dalam rilis hasil survei nasional Evaluasi Kebijakan, Aktivitas Masyarakat dan Peta Politik Triwulan I 2021 yang dilakukan lembaga survei Charta Politika Indonesia, Minggu (28/3/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Saraf Terjepit, Berapa Lama Untuk Penyembuhannya

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, responden diberi pertanyaan, jika pemilihan presiden dilakukan saat ini. Survei tersebut dilakukan dengan simulasi 12 nama calon yang akan menjadi presiden.

Survei menunjukkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan presentase 19,6 Disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan presentase 16 persen, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  12,6 persen.

Selain tiga nama tersebut, urutan capres pilihan masyarakat lainnya yakni Sandiaga Salahuddin Uno 9,3 persen dan Ridwan Kamil 8,1 persen. 

Saat ditanya 12 nama terkait calon presiden, muncul nama-nama baru yang merupakan sosok muda, kata Yunarto. 

12 Nama Capres Versi Survei Charta Politi

Kegiatan survei dilakukan melalui wawancara telefon dengan sampel 195.638 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel survei tatap muka langsung yang pernah dilakukan Charta Politika Indonesia dalam rentang 2 tahun terakhir.

Margin of error sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada periode 20-24 Maret 2021. Total survei sampel yang berhasil diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau telah memenuhi syarat pemilih.

Berikut 12 Capres pilihan masyarakat versi Charta Politika Indonesia: 

1. Prabowo Subianto 19,6 persen

2. Ganjar Pranowo 16 persen

3. Anies Baswedan 12,6 persen

4. Sandiaga Uno 9,3 persen

5. Ridwan Kamil 8,1 persen

6. Tri Rismaharini 5,3 persen

7. Agus Harimurti Yudhoyono 4,8 persen

8. Mahfud MD 3,8 persen

9. Erick Thohir 2,1 persen

10. Moeldoko 1,3 persen

11. Puan Maharani 1,2 persen

12. Gatot Nurmantyo 0,6 persen

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - 4 Kata Tokoh Di Saat Anies Baswedan Berada Di Posisi Teratas Survei Kandidat Capres 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis sejumlah nama yang diperkirakan akan menarik suara publik terbanyak dalam pemilihan presiden (Pilres) 2024. Hasilnya, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati posisi pertama untuk jadi calon presiden dengan presentase 15,2 persen. 

Sementara, di posisi kedua dan ketiga ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Jadi kalau ditanya anak muda 17 nama yang paling tinggi, meskipun kisaran margin of error dengan Ganjar Pranowo, termasuk juga Ridwan Kamil, secara umum tidak ada nama yang dominan itu dulu. Tetapi 17 nama yang paling tinggi secara absolute itu Anies Baswedan di angka 15,2 persen, Ganjar 13,7 persen, bedanya enggak signifikan, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring, Minggu, 21 Maret 2021. 

BACA JUGA :  KESEHATAN NEWS UPDATE - Muncul Batuk dan Demam, Apa Bedanya dengan Gejala COVID-19 dan Tuberkulosis

Disusul Menparekraf Sandiaga Uno 9,8 persen, Menhan Prabowo Subianto 9,5 persen, dan ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 4,1 persen.

Menyikapi hasil tersebut, sejumlah tokoh pun angkat suara. Salah satunya datang dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dia mengatakan masih terlalu dini untuk bicara Pilpres, meski lembaga survei telah menampilkan sosok-sosok dengan elektabilitas tinggi buat Pilpres mendatang.

Lantas, apa tanggapan pihak lain usai nama Anies menempati posisi pertama sebagai kandidat calon presiden? Berikut sederet tanggapan mereka:

Wagub DKI, Masih Terlalu Prematur

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi soal hasil survei Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon kandidat kuat dalam Pilpres 2024.

Menurut dia, saat ini masih terlalu cepat untuk membicarakan mengenai Pilpres.

Ini (tahun) 2021, bulan Maret, terlalu berlebihan, terlalu jauh, terlalu dini, terlalu cepat, terlalu prematur kalau kita bicara pilpres, kata Riza Patria di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Maret 2021.

Saat ini kata dia, para pejabat pemerintah pusat ataupun daerah masih tengah fokus dalam pelayanan masyarakat. Terpenting saat ini kata Riza, masyarakat dalam keadaan aman berdasarkan tupoksinya masing-masing.

Mari kita sukseskan, tugas kita adalah melayanai, membantu masyarakat kita, memastikan masyarakat aman, damai, sejahtera, produktif, jelas dia.

PKS, Anies di Atas Rata-rata

Nama Anies Baswedan menduduki peringkat pertama di kalangan milenial sebagai Capres 2024, hal itu dinilai wajar oleh Wasekjen DPP PKS, Ahmad Fathul Bari. Dia bahkan menyebut Anies memiliki kemampuan di atas rata-rata. 

Kalau dari kelayakan, menurut saya Anies sudah di atas rata-rata. Bisa kita lihat dari banyak aspek, baik latar belakang pendidikan, track record kepemimpinannya yang sudah teruji bahkan sejak beliau menjadi aktivis mahasiswa, kata Wasekjen DPP PKS, Ahmad Fathul Bari lewat pesan, Selasa, 23 Maret kemarin. 

Menurutnya, masyarakat bisa melihat berbagai prestasi Anies, konsistensi sikap dan upaya memperjuangkan seluruh janji politiknya terhadap rakyat.

Dia mengatakan siapapun anak bangsa layak menjadi pemimpin negeri ini. Namun, mereka bukan siapa-siapa tanpa kerja bersama dan dukungan masyarakat.

Dan kita bersyukur, pimpinan daerah yang diusung PKS diberikan penghargaan dan kepercayaan publik di beberapa survei terakhir, ucapnya.

Fraksi PDIP DKI: Hasil Survei Memiliki Keterbatasan

Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan, hasil survei tersebut dilakukan dengan sejumlah keterbatasan.

Mulai dari tidak dilakukan tatap muka hingga hanya masyarakat yang memiliki telepon genggam bagus saja.

Dengan margin of error 2,9 persen, melihat hasilnya, hanya bisa diekstrapolasi ke kelompok 17-21 tahun, terlalu berlebihan kalau diekstrapolasi ke seluruh populasi, kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Maret 2021. 

Lanjut dia, hasil survei Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak memiliki selisih yang besar. Karena hal itu, Gilbert menilai perubahan data akan terus terjadi mengingat 30 persen responden belum memberikan suaranya.

Waktu yang masih panjang menuju 2024 dan beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhi. Kerja politik partai juga akan sangat berpengaruh, jelas dia.

Selain itu, masih terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi hasil survei untuk penyelenggaraan Pilpres 2024.

Waktu yang masih panjang menuju 2024 dan beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhi. Kerja partai politik juga akan sangat berpengaruh, jelas dia.

Apa Kata Gerindra

Sedangkan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai, survei tersebut berbeda sasaran. Gerindra pun tetap menjagokan Prabowo Subianto untuk Capres 2024.

Itu kan segmennya anak muda dan itu survei kepada milenial kan. Jadi hasilnya tentu berbeda dan survei sebelumnya yang kami baca dari LSI berbeda kan nomor 1 jadi karena LSI survei lebih jamak umum pokoknya mereka sudah pemilih 17 tahun WNI dan seterusnya, katanya di DPR, Jakarta, Selasa, 23 Maret 2021. 

Jadi saya kira nggak ada problem. Gerindra berharap Pak Prabowo bersedia untuk kita majukan kembali di pemilihan presiden, sambungnya.

Gerindra, lanjut dia, belum mengambil keputusan untuk mengusung Prabowo. Muzani bilang, Prabowo tak mau keputusan Capres 2024 diambil secara terburu buru.

 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Sidang Gugatan Atas Jhoni Allen Terhadap AHY Akan Kembali Digelar

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan kembali melaksanakan sidang perkara perdata terkait polemik di tubuh Partai Demokrat yang dilayangkan oleh Jhoni Allen Marbun kepada kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Rabu (24/3/2021).

Sebagaimana diketahui bahwa gugatan tersebut dilayangkan Jhoni atas pemecatan dirinya bersama beberapa kader partai dari Partai Demokrat oleh AHY sebagaimana telah terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Agenda sidang pertama, jam 09.00 WIB sampai selesai, berikut dikutip dari website SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Para Psikolog Berkata soal Cara Menanggapi Orang yang Sering Curhat di Media Sosial

Dalam sidang kali ini, turut mengugat tiga pihak yakni, AHY selaku tergugat I, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya tergugat II, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan tergugat III.

Dalam sidang sebelumnya, selaku pihak pengguhat Jhoni Allen Marbun meminta ganti rugi atas pemecatan dirinya kepada AHY sebesar Rp 5,8 miliar dan imateriil Rp 50 miliar atas pemecatannya sebagai kader partai.

Jadi kerugian materilnya Rp5,8 Miliar. Kemudian ganti rugi imaterilnya Rp 50 Miliar, kata Kuasa Hukum Jhoni Allen Slamet Hasan, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (17/3/2021).

Menurut Slamet, diberhentikannya Jhoni Allen tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Oleh sebab itu, kliennya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jakpus.

Gugatan materilnya kan setelah Pak Jhoni Allen diberhentikan dari Partai Demokrat, maka dia akan disusul dengan pemberhentian sebagai Anggota DPR RI, kata Slamet.

Jadi potensi kerugian materiilnya adalah gaji anggota DPR selama 60 bulan, kira-kira sekitar Rp5,8 miliar dan kerugian imateril adalah kehormatan Pak Jhoni Allen yang direndahkan hak politiknya yang nilainya sekitar Rp40-Rp50 miliar, tambahnya.

Gugatan Marzuki Alie Dicabut

Sekedar informasi, gugatan lain yang dilayangkan oleh Marzukie Alie, Tri Yulianto, H. Achmad Yahya, Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, dan Damrizal kepada AHY pada sidang Selasa (23/3/2021) telah dimohonlan untuk dicabut gugatanya.

Hal itu disampaikan, salah satu kuasa hukum Kubu Marzukie Alie, Slamet Hasan kalau kliennya telah meminta mencabut gugatan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan nomor nomor 147/Pdt.Sus- Parpol/2021/PN Jkt.Pst.

Baik terimakasih yang mulai kami pada sidang pertama hari ini menyampaikan terimakasih yang mulia. Baik, ada mandat dari para perinsipal, dari keenam pengugat pada hari ini pengugat hendak memohonkan pencabutan gugatan yang mulia, kata Slamet. 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PN Jakarta Pusat Gelar Sidang Perdana Gugatan Marzuki Alie kepada AHY

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana gugatan dari Marzuki Alie bersama kawan-kawan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Selasa (23/3/2021).

Berdasarkan informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara yang diajukan Marzuki Alie cs itu terdaftar dengan Nomor 147/Pdt.Sus- Parpol/2021/PN Jkt.Pst.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Awas, Di Saat Pandemi Ini Ternyata Tingkatkan Kasus Obesitas pada Anak

Agenda sidang pertama, jam 09.00 WIB sampai selesai, berikut dikutip dari website SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Selasa (23/3/2021).

Pada sidang kali ini, selaku pihak pengugat di antaranya Marzuki Alie, Tri Yulianto, H Achmad Yahya, Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, dan Damrizal. Sedangkan dari pihak tergugat yakni, Agus Harimurti Yudhoyono, Teuku Riefky Harsya, dan Hinca IP Pandjaitan.

Gugatan

Sebelumnya, dalam berkas gugatannya, para penggugat meminta majelis hakim membatalkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat terkait dengan rekomendasi penjatuhan sanksi pemberhentian tetap sebagai kader partai terhadap sebagian besar penggugat.

DPP Partai Demokrat mengeluarkan sejumlah surat keputusan berisi rekomendasi pemecatan terhadap beberapa kader partai, di antaranya Marzuki Alie sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan (SK) Dewan Kehormatan Partai Demokrat No: 08/SK/DKPD/II/2021 pada tanggal 26 Februari 2021.

DPP Partai Demokrat juga mengeluarkan SK No: 05/SK/DKPD/II/2021 tentang rekomendasi pemberhentian Achmad Yahya sebagai kader partai pada tanggal 10 Februari.

Menurut keterangan dalam berkas gugatan, SK yang dikeluarkan Partai Demokrat, yang jadi sumber persoalan, sebagian besar diteken pada bulan lalu atau beberapa minggu sebelum kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Kongres luar biasa itu, menurut Partai Demokrat adalah pertemuan politik biasa, menetapkan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina partai periode 2021—2025Tidak hanya itu, pertemuan di Sibolangit juga menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum partai untuk periode yang sama.

 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Hasil Survei Sesuai Indikator, Bahwa 61 Persen Anak Muda SeJakarta Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melaporkan hasil jajak pendapat kepada anak muda terkait isu-isu sosial politik bangsa. Hasilnya, 61,7 persen anak muda di DKI Jakarta menyatakan tidak puast dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sementara mayoritas anak muda di Sumatera merasa sangat puas dan cukup puas dengan kinerja Jokowi, yakni mencapai 66,2 persen.

Anak muda di segmen mana yang cenderung tidak puas, anak muda di DKI cenderung tidak puas, ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring, Minggu (21/3/2021).

Sementara itu, dari keseluruhan 1.200 responden, sebanyak 65,4 persen merasa sangat puas dan cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Burhanuddin menilai, kepuasaan tersebut berimbang dengan opini publik pada survei Februari lalu.

Kepuasan relatif berimbang degan opini politik pada secara umum, dengan anak muda, tambahnya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ketika Mendengkur Jadi Pertanda Bahaya Bagi Kesehatan

Penanganan Corona Paling Penting

Sementara itu, menurut Burhanuddin, anak muda menganggap hal yang paling penting diselesaikan saat ini yaitu penanganan wabah virus corona, menejemen pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran hingga korupsi.

Masalah apa yang dianggap penting, masalah paling penting Indonesia saat ini tiga isu yang warna biru ini isu paling pertama, yang warna oranye, tetapi disebut nomer tiga, adalah penanganan wabah virus corona, ekonomi, ungkapnya.

Diketahui Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 4-10 Maret 2021. Survei dilakukan melalui sambungan telepon dengan 1,200 responden berusia 17-21 tahun. Margin of error survei kurang lebih sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - KPU Usulkan Anggaran Untuk Pemilu Di Tahun 2024 Nanti Sebesar Rp 86,2 Triliun

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp 86,26 triliun.

Anggaran itu untuk kebutuhan 5 tahun, mulai 2021 hingga akhir tahapan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2025, kata Plt. Ketua KPU RI Ilham Saputra saat RDP bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (15/3/2021). Iham menjelaskan anggaran tersebut juga dirancang bahwa Pemilu 2024 masih dalam Pandemi Covid-19. Ilham menuturkan anggaran tersebut akan bersumber dari APBN tahun 2021 hingga 2025 dengan nilai yang bervariasi.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Pilihan Obat Induksi Ovulasi Di Saat Pasangan Suami Istri Sulit Untuk Mendapatkan Buah Hati

Kebutuhan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 8,43 triliun, kata dia, merupakan alokasi anggaran tambahan dari pagu alokasi KPU yang sudah diterima pada tahun 2021.

Kemudian anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 13,29 triliun, anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 24,90 triliun, anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 36,54 triliun, dan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp 3,09 triliun. Anggaran untuk penyelenggaraan tahapan pemilihan umum serentak itu, lanjut Ilham, bersumber dari APBN.

Sementara itu, anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan serentak pada 2024 sebesar Rp 26,2 triliun. Biaya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 itu bersumber dari APBD pada tahun anggaran 2023-2024.

Sumber pendanaan pemilihan yang berasal dari APBD tersebut membutuhkan penyiapan NPHD yang lebih awal agar tidak terjadi keterlambatan, kata Ilham seperti dikutip dari Antara.

Dengan demikian, kata dia, dibutuhkan dukungan kerja sama optimal dari pemerintah daerah 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk memudahkan penandatanganan NPHD.

Perlu kami sampaikan bahwa salah satu hasil evaluasi yang selalu muncul dari setiap pemilihan serentak adalah adanya keinginan dari semua KPU provinsi maupun kabupaten/kota agar ke depan anggaran pemilihan tidak lagi bersumber dari APBD, tetapi juga dari APBN," ujarnya.

Besaran Anggaran Tidak Sama

Menurut Ilham, banyak alasan yang dapat dikemukakan terkait dengan dukungan APBN untuk pemilihan kepala daerah, misalnya tidak adanya keserentakan persetujuan dan pencairan NPHD, tidak adanya kesamaan besaran anggaran antardaerah.

Apalagi, tahapan Pemilu 2024 akan dilaksanakan di tengah-tengah tahapan Pemilu Serentak 2024 sehingga faktor keserentakan dan kesamaan besaran anggaran pemilihan di setiap daerah menjadi makin penting dan mendesak.

Namun, kami menyadari bahwa hingga saat ini UU pemilihan masih mengatur bahwa anggaran pemilihan bersumber dari APBD dan dapat dibantu dengan APBN.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Jokowi Sempat Diam Saat Terkaitnya Kisruh Demokrat Ngabalin, Lantas Apa Semua Masalah Harus Ditanggapi Oleh Presiden

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai Presiden Jokowi memang tak perlu berkomentar terkait penetapan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Menurut dia, tak semua masalah harus ditanggapi oleh Jokowi, terlebih yang menyangkut soal politik.

Ini bukan urusan pemerintahan, Presiden itu kepala pemerintahan. Jangan ikut-ikut pikiran yang tidak masuk akal itu. Urusannya urusan politik, kata Ngabalin saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Siapa yang bilang Presiden diam Presiden mendukung. Apakah semua masalah harus ditanggapi Presiden, sambungnya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ternyata, Ada Cara untuk Memilih Air Minum yang Lebih Tepat

Dia menekankan bahwa keikutsertaan Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat merupakan hak pribadi dan politiknya. Ngabalin menegaskan polemik yang terjadi di internal Partai Demokrat tak ada kaitannya dengan Jokowi.

Orang ndak boleh memang berpendirian seperti Pak Moeldoko? Dia punya hak politik, apa urusannya Demokrat dengan Presiden. Apa urusannya sikap Pak Moeldoko dengan Jokowi, ujar dia.

Ngabalin mengingatkan setiap orang memiliki kebebasan berpendapat, bersikap, dan berpikir yang diatur dalam Undang-Undang. Dia menyebut sikap politik Moeldoko murni pendapat pribadinya dan tak ada hubungannya dengan jabatan di pemerintahan.

Apa urusannya orang di Istana, di pemerintahan dengan sikap pribadinya? Apa urusannya pikiran, pendapat, sikap pribadinya dengan pemerintahan atau beliau ada di KSP. Emang dia gak boleh berpendapat, emang dia gak boleh bersikap, jelas Ngabalin.

Diam Berarti Setuju

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun turut berkomentar soal isu pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurutnya, jika dalam pusaran konflik ini Presiden Jokowi diam, dan selalu berlindung di balik alasan urusan internal Demokrat, maka Refly menduga Jokowi merestui aksi bawahannya itu.

Kalau presiden keep silent, artinya membiarkan saja. Beralasan bahwa ini adalah konflik internal, tapi tetap menjadikan Moeldoko sebagai KSP, walaupun merebut atau men-take over jabatan di Demokrat, maka bisa dipastikan Jokowi pun menyetujui, bahkan barangkali berada di balik take over tersebut, terang Refly dalam kanal Youtube pribadinya, dikutip pada Senin (8/3/2021).

Refly menilai, konflik di Demokrat turut melibatkan aktor lingkar dalam Istana. Hal inilah yang membuat pertikaian terjadi bukan lagi konflik internal. Untuk itu Jokowi dituntut agar bersikap, demi menghindari prasangka yang nantinya bakal terbentuk di masyarakat.

Saya kira anggota Demokrat yang menyelenggarakan KLB tidak akan mempertimbangkan Moeldoko seandainya yang bersangkutan tidak menjabat di pemerintahan, ya sekelas KSP ini misalnya, ucap dia.

Dia pun mengaku masih menunggu sikap Jokowi. Apakah akan mengambil langkah kongkret seperti memberhentikan Moedoko, atau membiarkan konflik itu berlalu dan tetap menganggapnya urusan internal Demokrat.

Kita akan lihat apakah Presiden Jokowi netral, atau sesungguhnya Jokowi berada di balik semua ini atau paling tidak memberikan endorsement secara diam-diam, sambungnya.

 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - SBY dan AHY Akan Pidato Dalam Menanggapi Kudeta Demokrat di Deli Serdang

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bakal mengeluarkan pernyataan terkait Konferensi Luar Biasa (KLB) oleh sejumlah kader di Sumatera Utara, hari ini Jumat (5/3/2021). 

Pernyataan ini merespons kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, kata Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Ossy Dermawan dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).

Ossy menyebut, KLB yang dilakukan kader Demokrat yang dipecat merupakan bentuk kudeta yang melanggar hukum.

Yang dilakukan oleh persekongkolan antara pihak luar dan pihak dalam partai yang nyata-nyata melawan hukum yang berlaku. Kepada segenap kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar menyimak pernyataan politik Bapak SBY, ujar dia.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - 5 Alasan Air Putih Disebut Mampu Menurunkan Berat Badan\

Sebelumnya, Politisi dan pendiri Partai Demokrat HM Darmizal MS mengatakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat berlangsung Jum'at, 5 Maret 2021. 

Langkah AHY Terlambat

Darmizal menjelaskan sebagian besar Ketua DPD dan Ketua DPC sudah menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam KLB. Darmizal menyebut langkah DPP Demokrat pimpinan AHY yang dinilainya sudah sangat terlambat.

Terlambat dalam melakukan upaya pendekatan kepada DPD dan DPC.KLB sudah di depan pintu. Nasi sudah jadi bubur. Mereka tidak perlu menyesalinya, jelasnya.

Dia menilai tindakan AHY selama ini bertindak sembrono saat menuduh adanya kudeta di tubuh partai Demokrat.

Darmizal justru menganggap AHY tidak mampu melakukan introspeksi diri atas kebijakannya yang merugikan banyak kader di daerah.

Iuran wajib tiap bulan ke DPP dan setoran mahar pilkada tanpa feedback ke daerah kembali adalah sesuatu yang dzalim tuturnya.

 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Sindir Marzuki Alie Di Demokrat Awalnya Mengaku Tak Terlibat, Ujungnya Mau Jadi Caketum

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menilai sikap Marzuki Alie blunder saat mengaku siap menjadi calon ketua umum Demokrat jika Kongres Luar Biasa (KLB) dilaksanakan.

Renanda mengatakan, awalnya Marzuki Alie mengaku tidak terlibat upaya kudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyoni, namun belakangan justru mengaku tertarik ikut KLB.

Pak Marzuki Alie kalau kata orang Jawa, 'mbulet' ngomongnya mutar-mutar, ke sana ke mari, kata Renanda kepada wartawan, Rabu (3/3/2021).

Renanda mengungkap, orang dekat Marzuki justru gencar membujuk pemilik suara di Sumatera Selatan. Renanda pun mempertanyakan integritas Marzuki.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Penyebab Kematian Tertinggi Kedua di Dunia, Yaitu Penyakit Kanker Yang Masih Sering Tidak Disadari

Awalnya bilang tidak terlibat (padahal orang dekatnya, Sowfatilah gencar bujuk pemilik suara di Sumsel), tapi ujungnya dukung KLB dan mau jadi Caketum Partai Demokrat, kata Renanda.

Silakan nilai sendiri seperti apa integritas Marzuki Alie, pungkasnya.

Siap Jadi Caketum

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku siap maju sebagai calon ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB). Selama KLB itu memenuhi aturan yang ada.

Jadi prinsipnya gini ada dua hal yang ingin saya sampaikan pertama saya melihat apakah KLB itu kuorum memenuhi aturan," ujar Marzuki kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).

Namun, Marzuki enggan maju sebagai calon ketua umum apabila tidak ada yang mendorongnya. Jika ada yang mengusulkan, mantan Ketua DPR RI ini siap maju.

Kalau saya enggak diminta saya enggak akan maju. Kalau diminta itu kan berarti panggilan tugas, ujarnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr