POLITIK DALAM NEGERI - PKS-Golkar Sepakat Tinggalkan Politik Identitas

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertandang ke Partai Golkar dalam rangka safari politik di bulan Ramadhan. Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya adalah persoalan politik identitas. 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, bersama PKS sepakat politik identitas ditinggalkan. Ke depan sebaiknya mendahulukan politik kebangsaan yang lebih kondusif.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Saat Ini Banyak Generasi Milenial Rentan Terserang Jantung Koroner, Bagaimana Cara Untuk Mencegahnya

Selanjutnya juga dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan sehingga kita akan membangun kebhinekaan dan juga NKRI dan politik yang lebih kondusif, agar kita bisa sama-sama menyejahterakan masyarakat," ujar Airlangga usai pertemuan dengan PKS di kantor DPP Golkar.

Sementara itu, Airlangga menghargai posisi poltik PKS di luar pemerintahan. Ia menyebut, kedua pihak saling menghargai perbedaan dan mengutamakan persamaan.

Selanjutnya terkait dengan posisi posisi per hari ini kami saling menghargai Partai Golkar di pemerintahan, Partai Keadilan Sejahtera itu berada di luar pemerintah, sehingga kita kedepannya adalah menghargai perbedaan namun mengutamakan persamaan sehingga ini yang menjadi basis partai-partai politik kedepan demikian, ujarnya.

Sementara itu Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyinggung index demokrasi Indonesia dalam Economist Intelligence Unit yang buruk. Dia berharap dengan ada silahturahmi politik ini, demokrasi di Indonesia akan terus ditingkatkan.

Sehingga ini akan meningkat dari pada kondisi yang hari ini di mana dikatakan oleh Economist Intelligence Unit sebagai apa nama demokrasi yang cacat mudah-mudahan ke depannya akan terus ditingkatkan dan tentu itu perlu ada peran dan kebersamaan dari seluruh partai partai negeri kita tercinta, kata Syaikhu.

Gencar Safari Politik

Sebelumnya PKS gencar melakukan pertemuan dengan partai-partai politik. Termasuk dengan partai-partai koalisi pemerintahan.

Pertemuan itu dimaksudkan salah satunya mengenalkan pengurus baru PKS yang dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

PKS telah bertemu dengan PPP, Demokrat, PDIP, serta PKB. Sebelumnya, Sekjen PKS Habib Aboe mengatakan pertemuan tidak ada hubungannya dengan rencana koalisi di Pemilu 2024.

Belum sampai ke tingkat itu (Pemilu 2024) kita masih bicara di titik temu, kata Aboe usai bertemu dengan PKB, Rabu (28/4) malam.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan PKB adalah sebuah mukadimah. Jika selama proses silaturahmi ini ditemukan persamaan antarpartai, terbuka untuk koalisi.

Ini prolog mukadimah kalau ada titik tertentu titik kesamaan sangat mungkin, mungkin nasionalis mungkin yang umat yang ini kita bertemu PKS no problem yang penting PKS bisa membangun bangsa dengan baik, kata Aboe.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PPP Sebut Peluang Anies Baswedan Jadi Capres 2024 Masih Dinamis

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, peluang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden untuk Pilpres 2024 masih dinamis, mengingat waktu yang masih lama.

Hal ini menyusul adanya dukungan Capres 2024 kepada Anies Baswedan saat dirinya berkunjung ke Sragen, Jawa Tengah.

Baidowi menilai, dukungan tersebut masihlah belum cukup bagi bekal dirinya maju. Diketahui, sampai hari ini pun Anies Baswedan belum mempunyai kendaraan politik atau partai politik.

Hal itu belumlah cukup karena pilpres masih lama dan politik itu dinamis, kata Baidowi saat dikonfirmasi, Rabu (28/4/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - 6 Minuman Inilah yang Harus Dihindari untuk Jalani Saat Puasa Agar Tetap Sehat

Menurut dia, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI hanyalah sampai 2022. Tentu, dirinya perlu menjaga peluang agar masyarakat tidak akan lupa akan keberadaan dirinya.

Tinggal apakah momentum itu akan terus terjaga semisal nanti beliau tidak menjabat sebagai gubernur," ungkap Baidowi.

Dia melihat Anies Baswedan memang punya peluang di Pilpres 2024, namun masih kecil. Meski begitu, ini bisa menjadi modal bagi dirinya.

Namun hal itu minimal menjadi modal bagi Pak Anies untuk running di pilpres, kata Baidowi.

Dukungan Anies

Diberitakan, pengusaha beras asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang sukses di Jakarta, Billy Haryanto, menyampaikan dukungannya kepada Gubernur Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Billy bahkan rela menjadikan rumahnya di Sragen untuk posko pemenangan di wilayah Solo Raya. Saat ini posko di rumahnya telah dipasang sebuah spanduk bertuliskan "Joglo Kemenangan Anies Capres 2024".

Muda Mudi di Solo Raya siap mendukung Pak Anies. Saya sudah mendirikan posko pemenangan Anies Capres 2024 dan Pak Anies sudah berkunjung ke sini, ujar Billy saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (27/4/2021).

Billy menyebut, mantan Menteri Pendidikan Kabinet Jokowi itu telah mampir ke rumahnya di Sragen, dalam perjalanan ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu lalu. Meski Pilpres masih 3 tahun lagi, namun dia mengaku mantab untuk memberikan dukungan kepada Anies.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Jakarta menilai, sosok Anies mirip dengan presiden Joko Widodo alias Jokowi.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PKS Sebut Punya Titik Temu dengan PDIP

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, pihaknya dengan PDIP memiliki titik temu.

Adapun ini disampaikan saat bertemu dengan PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Banyak titik temu yang bisa kami perjuangkan bersama. Pertama, ada kesepakatan bahwa Bung Karno adalah bapak bangsa. Kedua, semangat nasionalisme dan religiositas, kata Habib Aboe.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Hindarilah Untuk Konsumsi Karbohidrat Sederhana, Supaya Kenyang Lebih Lama

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menambahkan, Bung Karno bukan sekadar proklamator RI yang memerdekakan Indonesia.

Menurutnya, Bung Karno juga banyak mendorong negara-negara lain untuk merdeka dari penjajahan. Karena itu tak heran apabila menemui nama Bung Karno di sejumlah negara.

Bung Karno, kata Jazuli, juga mengumumkan Pancasila di sidang umum PBB, New York, 30 September 1960. Jazuli mengaku sangat bangga dengan menyampaikan Bung Karno itu.

Inilah karakter Indonesia, inilah ciri khas Indonesia, kalau tadi disebutkan Pancasila itu sajalah yang bisa menjaga, saya bilang itu benar-benar nyata, kata Jazuli.

Belajar Banyak

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, dirinya merasa bersyukur diajak ke Kantor DPP PDIP.

Ia menilai, kader PDIP memiliki integritas tinggi. Dilihat dari kritik keras PDIP di parlemen yang keras terhadap Kementerian dan lembaga pemerintah mitra Komisi II. Bahkan, menurut Mardani, PDIP kadang lebih garang dari PKS yang diketahui sebagai oposisi pemerintah.

Di samping itu, Mardani juga menilai partai politik yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri punya prinsip kedisiplinan yang tinggi. Dia melihat Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pernah memberikan sanksi kepada kadernya lantaran telat mengikuti Kongres.

Waktu di Kongres Bali, yang telat datang langsung dikasih sanksi. Ini susah ngalahin PDIP ini, dalam hati saya. Karena siapa yang mampu mendisiplinkan diri, maka dia akan mampu mendisiplinkan orang lain, kata Mardani.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Konflik Tak Kunjung Usai, PKS Usulkan Pemerintah Untuk Bentuk Kementerian Papua

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Konflik di Tanah Papua tak menunjukkan geliat penurunan. Hal ini ditandai dengan kabar tewasnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha yang gugur setelah terlibat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Sukamta mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung. Atau bahkan membuat Kementrian Khusus Papua dan Indonesia Timur.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Tetap Mudah Konsentrasi Meski Kurang Tidur Selama Di Bulan Puasa Ramadan

Hal ini menurut dia perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan, bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.

Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang tidak tepat sasaran dan berdampak signifikan. Namun, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan, ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).

Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua, imbuhnya.

Sukamta menerangkan, Otonomi Khusus (Otsus) Papua sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di Tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk. Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti, katanya.

Pendekatan Keamanan Tegas

Sukamta memberikan dua rekomendasi utama terkait dengan permasalahan Papua.

Pertama, pemerintah diminta melakukan pendekatan keamanan yang tegas, terukur menumpas habis KKB. Agar memberikan keamanan kepada masyarakat Papua.

Kedua, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran. Menurutnya pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua.

Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua, pungkasnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Pesan dari Pak Prabowo untuk Kader Gerindra, Jangan Menjauh dari Kiai

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan pesan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto kepada seluruh kadernya agar tidak jauh-jauh dari ulama dan kiai. Sebab, menurut dia, kiai merupakan representasi rakyat. 

Hal itu disampaikan Ahmad Muzani saat silaturahmi dengan DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Semarang, Minggu (25/4/2021). Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mempererat silaturahmi di bulan suci Rramadan. 

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - 5 Penyebab Berat Badan Malah Naik Saat Puasa

Acara silaturahim di Markas DPD Gerindra Jawa Tengah ini juga dihadiri ulama kondang, Kiai Duri Ashari. 

Pak Prabowo mengajarkan kepada kami untuk jangan jauh-jauh dengan ulama, karena kiai adalah representasi rakyat, ujar Muzani. 

Kiai dalam kehidupannya selalu dilingkari oleh rakyat. Mau menikahkan anak tanya kiai, mau bangun rumah tanya kiai, mau minta nama anaknya yang baru lahir tanya kiai, sampai mau buka usaha tanya kiai. Kiai itu mata hati rakyat. Jadi kalau mau dekat dengan rakyat, maka dekat-dekat lah dengan kiai, tambah Muzani.

Tak Boleh Jauh dengan Rakyat

Kemudian Muzani mengatakan, menjadi pengurus partai juga tidak boleh jauh-jauh dari rakyat. Partai Gerindra akan terus berorientasi kepada kepentingan rakyat. 

Kebaikan dan kesejahteraan rakyat adalah hal yang akan kami capai dalam tujuan perjuangan politik Partai Gerindra, tegas Wakil Ketua MPR itu. 

Untuk itu, Muzani meminta kepada segenap kader Partai Gerindra di Jawa Tengah untuk tidak jauh-jauh dengan ulama. Rakyat dan ulama adalah hal yang akan terus menyatukan perjuangan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam tausiahnya, Kiai Ashari mengatakan, dalam perjuangan kader Gerindra agar selalu mentaati perintah Allah SWT. Seperti yang diajarkan oleh para ulama.

Puasa Ramadan harusnya menjadi spirit bagi perjuangan partai ini, ujar Kiai Ashari.

Sebelumnya, Muzani didampingin Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono dan Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengunjungi pondok pesantren As Shodiqiyyah pimpinan KH Shodiq Hamzah. Selain itu rombongan juga sempat berziarah ke makam Mbah Sholeh Darat.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Di Tengah Isu Soal Reshuffle Kabinet, PDIP Ungkap Adanya Pertemuan antara Jokowi dan Megawati

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengakui ada pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu reshuffle kabinet.

Pasti temen temen bertanya, apakah sudah ada komunikasi soal siapa dan bagaimana. Saya harus jujur menjawab, seminggu lebih yang lalu, beliau (Jokowi) bertemu dengan ibu ketua umum kami, ujar Eriko di DPR, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Peran Keluarga dan Guru terkait Pengawasan dan Pencegahan Konsumsi Alkohol di Kalangan Remaja

Namun, Eriko tidak memastikan apakah Jokowi dan Megawati membahas soal reshuffle kabinet.

Tapi apakah sudah membicarakan itu, tentu pasti ada pembicaraan pembicaraan yang baik, namanya antara apa presiden ke-7 dengan presiden ke-5, antara kakak beradik kalau kita katakan sebagai silaturahmi, kata dia.

Tak Permasalahkan Reshuffle

Eriko mengatakan, reshuffle tidak menjadi masalah bagi PDIP. Mengenai siapa yang akan diganti, ia mengaku belum tahu.

Sepanjang tidak ada perubahan dikatakan personil PDI-Perjuangan kan tidak ada yang harus dipermasalahkan, begitu juga mungkin dengan Golkar, dan kalau ditambahin Alhamdulillah, apa ini salah berkuasa itu perlu untuk bermanfaat bagi masyarakat, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Presiden PKS Akan Bertemu AHY di Kantor DPP Demokrat Pada Besok Sore

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu berencana menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (22/4/2021) besok.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membenarkan rencana pertemuan keduanya. Kunjungan Presiden PKS dan jajarannya, kata dia, merupakan kunjungan balasan PKS yang dikunjungi AHY beberapa waktu lalu.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - CISDI, Penghentian Uji Klinis Adaptif Fase I Vaksin Nusantara adalah Langkah yang Tepat

Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan dari PKS, setelah sebelumnya Ketum AHY melakukan kunjungan ke kantor PKS beberapa waktu lalu bersama petinggi Partai Demokrat, kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/4/2021).

Herzaky mengatakan, silaturahmi antarparpol sangat penting dilakukan untuk menjembatani perbedaan pandangan. Bukan hanya itu, Herzaky mengatakan bahwa silaturahmi yang dilakukan Partai Demokrat itu bertujuan untuk mencari solusi dan bersama-sama memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi Indonesia saat ini.

Silaturahmi juga dilakukan untuk menyatukan energi positif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar bangsa ini, ungkapnya.

Apalagi Indonesia saat ini sedang menghadapi tiga masalah besar. Di bidang kesehatan yaitu pandemi Covid-19, di bidang ekonomi, dan demokrasi, lanjutnya.

Dia pun berharap, silaturahmi yang dilakukan partainya itu bisa menunjukkan dan menciptakan politik yang sehat bagi rakyat Indonesia.

Silaturahmi kebangsaan di bulan baik ini harapannya bisa memberikan kontribusi positif serta memberikan teladan dalam membangun peradaban politik yang sehat, berlandaskan etika dan moral, tuturnya.

Herzaky menjelaskan bahwa partainya itu memang kerap melakukan silaturahmi untuk menjalin komunikasi yang baik dengan semua partai politik (parpol) di Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Ketum AHY, selama setahun terakhir ini Partai Demokrat sudah melakukan silaturahmi ke Golkar, PKB, PKS, PAN, dan PPP, ungkap Herzaky.

Lagipula, kata dia, PKS juga sudah melakukan kunjungan silaturahmi ke partai-partai lainnya. Sehingga dia menegaskan bahwa PKS tidak hanya mengunjungi Partai Demokrat saja.

PKS sendiri sudah bersilaturahmi dengan berbagai parpol lainnya sebelum berkunjung ke kantor kami, tegasnya.

Sebagai informasi, rencananya PKS akan mengunjungi Kantor DPP Partai Demokrat di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat sekitar pukul 16.00 WIB.

Kerap Melakukan Silaturahmi

 

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy yang mengatakan, silaturahmi kebangsaan dengan Partai Demokrat adalah kunjungan balasan setelah beberapa waktu lalu AHY bertandang ke kantor DPP PKS.

Apalagi ini bulan Ramadan kita dianjurkan memperbanyak silaturahim, dengan siapa saja. Kemarin kita dikunjungi saudara kita dari PPP sekarang kita silaturahim ke Partai Demokrat sebagai kunjungan balasan, inilah berkah Ramadhan semua bisa silaturahim, ujar Habib Aboe dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Habib Aboe menuturkan, PKS baru saja melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19. Di antara sikap PKS dalam usia ke-19 adalah meneguhkan sikap demokrasi dan kebangsaan.

Alhamdulillah kemarin Mas AHY mengucapkan selamat ulang tahun kepada PKS, sebagai apresiasi itu tentu kita akan sampaikan langsung esok dalam pertemuan. Kita bicara soal demokrasi dan kebangsaan dan sama-sama ingin membantu penyelesaian penanganan Pandemi yang masih terjadi, sebut Habib Aboe.

Pada intinya, papar Habib Aboe, selain silaturahim Ramadhan, PKS dan Partai Demokrat ingin berkontribusi nyata dalam menjawab persoalan-persoalan bangsa.

Selain Pandemi juga ada bencana di berbagai daerah termasuk persoalan kebangkitan ekonomi. Apa yang konkrit bisa kita lakukan sebagai partai politik akan kita lakukan. PKS siap berkolaborasi dengan semua pihak termasuk Partai Demokrat, partai politik lainnya dan seluruh anak bangsa, tandasnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Partai PKB tersebut Akan Diganti atau Dimutasi lebih dari 3 Menteri

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yakin Presiden Joko Widodo akan merombak kabinetnya. Dia menyebut, lebih dari 3 menteri akan direshuffle.

Hemat saya, lebih dari 3 menteri yang akan direshuffle atau mutasi, perlu waktu nimbang-nimbang, katanya lewat pesan singkat, Selasa (20/4/2021).

Jazilul tidak mengungkapkan kepastian reshuffle tersebut. Dia hanya bilang Jokowi merombak kabinetnya pada hari Rabu.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Waspadalah Obesitas Bisa Menjadi Awal Timbulnya Penyakit dari Diabetes

Paling Rabu depan diumumkan, kata Wakil Ketua MPR ini.

Jazilul juga tidak membocorkan nama-nama menteri yang direshuffle atau tokoh yang dipilih Jokowi untuk mengisi pos kementerian. Tetapi, di antara nama-nama yang beredar di media pasti akan dipilih Jokowi jadi pembantunya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Waspadalah Obesitas Bisa Menjadi Awal Timbulnya Penyakit dari Diabetes

Saya belum ada bocoran. Namun, di antara nama nama yang hadir ke Istana dan muncul di berbagai media, pastilah ada yang nyantol, tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah nama disebut sebagai calon kuat Menteri Investasi. Saat ini setidaknya ada tiga nama calon kuat Menteri Investasi yakni Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, anggota DPR RI Fraksi NasDem Rapsel Ali dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Witjaksono.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menyebut tiga nama itu memiliki kemampuan mumpuni di bidang investasi.

Ketiganya memiliki kemampuan untuk ngurusi investasi. Bergantung dari Pak Jokowi merasa cocok dibantu siapa, kata Baidowi kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).

Bahlil dan Witjaksono

Awiek menjelaskan, Bahlil mampu melakukan terobosan saat di BKPM. Sementara Rapsel Ali berpengalaman di komisi ekonomi dan bekerja sama dengan pengusaha.

Pak Bahlil sejauh ini memimpin BKPM juga telah membuat terobosan dan harapan-harapan dalam investasi. Pak Rapsel sebagai anggota Komisi VI yang juga bermitra dengan BKPM juga bagus dalam membicarakan investasi termasuk saat ini beliau memimpin tim MotoGP juga bagus khususnya bisa menggaet banyak pengusaha untuk berpartisipasi, ujarnya.

Sementara Witjaksono, menurutnya merupakan ekonom yang cukup handal.

Witjaksono merupakan ekonom dari kalangan Nahdliyin yang fokus pada persoalan nelayan yang mana Indonesia ini mayoritas terdiri dari laut dan sumber daya kelautan kita sangat melimpah. Ketiganya poinnya sama. Ada kelebihan dan kekurangan, tambahnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

PLITIK DALAM NEGERI - Para Pimpinan DPR, Semoga Jozeph Paul Zhang Dideportasi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta masyarakat tenang dan mempercayakan kasus dugaan penistaan agama Joseph Paul Zhang pada pihak berwajib.

Biarkan kepolisian melalui Interpol melakukan tugasnya, karena Jozeph Paul Zhang berada di luar negeri. Semoga negara yang bersangkutan dapat melakukan deportasi, kata Azis dalam keterangannya, Selasa (20/4/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Angka Kepatuhan Penggunaan Masker di DKI Menurun

Tak ingin kasus penyebar kebencian dan penistaan semakin menjamur, Azis meminta Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan postingan negatif dan langsung memblokir akun provokator.

Polri melalui Tim Satuan Tugas Cyber Crime berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meningkatkan pengawasan dan memblokir akun-akun yang memposting konten negatif di media sosial, guna mencegah terulang kembali beredarnya video yang meresahkan dan dapat memancing emosi masyarakat, tegas Azis.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mendesak Polri berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut paspor terduga pelaku penistaan agama, Jozeph Paul Zhang alias Sindy Paul Soerjomoeljono.

Terduga pelaku berada di luar negeri sejak 2018. Langkah penarikan atau pencabutan paspor tersebut dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No 8 Tahun 2014, kata Arsul.

Cabut Paspor

Arsul menjelaskan berdasarkan Pasal 25 Permenkum HAM, apabila pemegang paspor telah dinyatakan sebagai tersangka atas perbuatan pidana yang diancam dengan hukum paling kurang lima tahun atau statusnya dalam red-notice interpol, maka paspornya dapat ditarik oleh pejabat imigrasi yang berwenang.

Adapun Polri menyatakan akan menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) atas nama Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoelyono.

Jozeph Paul Zhang dinilai telah melakukan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta penistaan agama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Pemda Diminta Aktif Antisipasi Warga yang Mudik Sebelum 6 Mei 2021

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pemerintah telah resmi melarang masyarakat melakukan mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021. Adapun, Pemda diminta mengantisipasi masyarakat yang memilih pergi sebelum tanggal tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen meminta bagi mereka yang mudik sebelum 6 Mei 2021 untuk dilakukan isolasi mandiri jika sudah sampai di tempat tujuannya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Jangan Takut untuk Medical Check Up, Ada Kegunaannya

Misal dengan isolasi dulu di penginapan atau hotel sebelum asuk ke kampung halaman. Maka, pada titik ini, pemda harus berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat, untuk mengatur agar desa bisa tercegah dari penularan virus, kata Nabil seperti dilansir dari Antara, Minggu (18/4/2021).

Dia mengungkapkan peran pemerintah daerah sangat penting. Karena harus bersikap tegas demi mengendalikan virus Covid-19 yang bisa saja dibawa oleh masyarakat yang melakukan mudik lebih awal.

Kalau kebijakannya mengambang, maka tidak akan efektif. Maka, kebijakan satu pintu yang integral antara pemerintah pusat dan daerah ini sangat penting, jelas Nabil.

Tidak Direkomendasikan Mudik

Kakorlantas Polri Irjen Istiono menegaskan bahwa masyarakat sebaiknya tidak melaksanakan mudik lebaran 2021. Hal tersebut tentunya dalam rangka memutus rantai penularan virus Corona atau Covid-19.

Pada hakekatnya sebelum tanggal 6 tidak direkomendasikan untuk mudik mendahului, tutur Istiono saat dikonfirmasi, Jumat (16/4/2021).

Menurut Istiono, setiap wilayah Indonesia telah menyiapkan aturan bagi masyarakat yang datang ke kampung halaman. Para pemudik pun mesti memperhatikan ketentuan tersebut.

Karena wilayah tujuan mudik menyiapkan karantina selama lima hari sesuai Surat Edaran Nomor 13 Satgas Covid 19, jelas Istiono.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PAN Tak Minat Untuk Ikut Koalisi Partai Islam di Pemilu 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak minat ikut wacana koalisi partai Islam. Meski, PAN mengapresiasi sikap politik tersebut.

Adanya gerakan untuk menghidupkan wacana Poros Islam di pemilu 2024 yang dilakukan oleh PPP dan PKS, PAN memberikan apresiasi atas sikap politik tersebut sebagai bagian dari ijtihad politik PPP dan PKS, ujar Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Mengenal Adanya Habbatussauda, Tanaman Herbal Ini Kaya Manfaat Dapat Sembuhkan Berbagai Penyakit

Namun PAN tidak akan ikut wacana Poros Islam. Hal ini karena beberapa hal penting sebagai dasar pemikiran PAN, imbuhnya.

PAN menilai, dalam politik menggunakan identitas berbasis agama sebagai jualan ke publik harus berhati-hati. Simbol agama dinilai tidak dimasukan dalam dinamika politik karena menyebabkan keretakan kohevitas sosial dan dapat menganggu integrasi nasional.

Di beberapa kasus di pilkada atau di pilpres adalah bukti dan fakta lapangan yang mesti menjadi pelajaran sejarah bagi kita. PAN tidak ingin kondisi seperti itu akan terulang lagi, ujar Viva.

Wacana koalisi poros Islam dinilai akan melahirkan antitesis poros nonagama. PAN menilai hal itu tidak produktif.

Sebaiknya wacananya diarahkan ke adu ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sumber daya manusia unggul, memperbaiki kesehatan dan perekonomian nasional, membangun kedaulatan pangan agar tidak impor, membangun militer yang modern, dan tema lainnya yang bermanfaat buat kecerdasan bangsa, jelas Viva.

Pendekatan Rasional

PAN menilai, proses pendidikan politik masyarakat harus diarahkan dengan pendekatan rasional. Bukan politik presedural atau rutinitas.

Proses pendidikan politik rakyat harus diarahkan secara rasional, melalui pendekatan akal sehat agar demokrasi dapat berjalan sehat dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan politik prosedural atau rutinitas, tetapi berpolitik yang substantif dan produktif, pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan partai-partai Islam membentuk koalisi. Hal itu melihat pertemuan PKS dan PPP. Yusril juga menilai, partai Islam bisa melebur menjadi satu kekuatan.

Partai-partai Islam bisa saja tampil dengan satu Partai Koalisi dalam Pemilu, katakanlah misalnya diberi nama Partai Koalisi Islam yang terdiri atas beberapa partai Islam peserta Pemilu. Tanda gambar Peserta Pemilunya terdiri atas beberapa partai Islam yang bergabung dalam koalisi itu, ujar Yusril.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PKS Akan Gelar Pertemuan dengan PPP Rabu Sore

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menerima silaturahmi DPP Parta Persatuan Pembangunan (PPP) di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Rombongan PPP yang dipimpin Ketua Umum Suharso Monoarfa akan diterima langsung jajaran PKS yang dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam pertemuan berbalut buka bersama.

BACA JUGA : KESHATAN NEWS UPDATE - Komplikasi yang Dapat Menimbulkan Akibat Konsumsi Alkohol

Silaturahim ini kan besar manfaatnya, apalagi dalam suasana Ramadan. Alhamdulillah, PPP sebagai partai Islam yang sudah memiliki kontribusi panjang bagi bangsa bisa bertemu dan bersilaturahim dengan PKS sambil buka bersama, Insyaallah, ujar Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy dalam keterangannya, Rabu.

Dia mengatakan, pertemuan antara PKS dan PPP sebagai pertemuan dengan suasana persaudaraan. Kedua partai sama-sama mengusung jalan Islam Rahmatan lil 'alamin. Politik sebagai manifestasi Islam yang penuh kasih dan sayang.

Jalan Islam Rahmatan Lil 'Alamin adalah jalan yang memungkinkan kita berkomunikasi dan bekerjasama dengan siapa saja. Apalagi bagi PKS dan PPP yang sama-sama menjadikan Islam sebagai inspirasi kebangsaan, ucapnya.

Apa yang dibahas 

Dalam pertemuan sore nanti, kedua partai akan membahas kontribusi nyata bagi bangsa yang masih mengalami berbagai kesulitan di situasi pandemi dan banyaknya bencana.

Kita menghormati pilihan masing-masing. Tapi kita sepakat, di manapun posisi kita wajib menghadirkan solusi untuk persoalan bangsa yang hari-hari ini semakin berat setelah pandemi dan banyaknya bencana. Semangat melayani bisa dilakukan semua elemen bangsa termasuk PKS dan PPP, kata Aboe.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Pimpinan DPR Peringati ke setiap Perusahaan Wajib Membayar THR Pekerja Maksimal H-7 Lebaran

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memastikan perusahaan mewajibkan memberi Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 Hari Raya Idulfitri.

Hal itu menurut Azis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Sayuran Hijau Hingga daging Salmon, Makanan Ini Dapat Turunkan Risiko Depresi

Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan, kata Azis Syamsuddin (13/4/2021).

Azis mendorong agar para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah memberikan stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini. Roda perekonomian sudah mulai bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat mulai membaik.

Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan pembayaran THR, kata dia.

Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya Lebaran tahun berikutnya, tandas Azis.

Tindak Perusahaan Manfaatkan Celah Tak Bayar THR

Politikus Golkar itu juga meminta Kemenaker dan Disnaker aktif melakukan dialog dan mediasi antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, untuk mencari solusi bagi perusahaan untuk memenuhi lewajiban membayar THR.

Kemenaker dan Disnaker untuk sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya, kata dia.

Juga harus untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR 2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh negara, tegas dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - SBY Patenkan Nama Partai Demokratnya ke Kemenkumham

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendaftarkan merek Partai Demokrat atas nama pribadinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Kabag Humas DJKI Kementerian Hukum dan HAM Irma Mariana membenarkan hal tersebut.

Memang benar kami menerima pengajuan permohonan merek Partai Demokrat. Saat ini permohonan tersebut berstatus publikasi atau berada dalam tahapan pengumuman, ujar Irma dalam keterangannya soal permohonan SBY.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ketahuilah Efek Alkohol pada Saluran Cerna dari Bagian Mulut ke Lambung

Irma mengatakan, permohonan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu akan masuk ke tahap pemeriksaan. Pemeriksaan ini akan menentukan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak.

Saat ini dalam tahap publikasi dari tanggal 25 Maret s/d 25 Mei 2021. Setelah publikasi akan masuk ke tahap substantif atau pemeriksaan, tahap ini yang akan menentukan merk ini ditolak atau diterima, kata Irma.

SBY mengajukan permohonan ini pada 18 Maret 2021. Proses pemeriksaan permohonan SBY ini akan berlangsung selama 150 hari.

Proses pemeriksaan ini sendiri adalah 150 hari, kata dia.

2 Kubu Demokrat

Sebelumnya, Partai Demokrat sempat terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dengan kubu Ketua Umum hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang, yakni Moeldoko.

Namun Kementerian Hukum dan HAM menolak kubu Moeldoko lantaran tak memiliki kelengkapan dokumen fisik seperti yang dipersyaratkan.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Datangi Bawaslu, Cagub Kalimantan Selatan Denny Indrayana Lapor Kecurangan Soal PSU

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Calon Gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana mengatakan pagi ini akan mendatangi kantor Bawaslu RI untuk melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi menjelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalimantan Selatan pada 9 Juni 2021.

Iya, Insya Allah jam 10 nanti saya ke Bawaslu, kata Denny saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (12/4/2021).

Denny Indrayanamengatakan dia akan datang sendiri ke Bawasliu pusat lantaran Bawaslu provinsi tidak bergerak cepat saat ada indikasi kecurangan.

Seperti dibiarkan saja, seperti tahu sama tahu. Ini kan sangat merugikan bagi demokrasi kita, jelas Denny.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Solusi Yang Tepat Untuk Mengatasi Masalah Saraf Kejepit

Denny merinci, sejumlah dugaan kecurangan yang terindikasi. Mulai dari politik uang hingga pembagian sembako. Selain itu, aparat pemerintahan terkait disinyalir juga terlibat dalam praktek tersebut.

Kami menemukan fakta pelibatan aparat pemerintahan, dari level kepala dinas sampai level kepala desa dan Ketua RT-RW yang digaji Rp 2,5 juta, kemudian Kepala Desa digaji sebesar Rp 5 juta per bulan untuk menggalang suara pemilih. Dan ini sangat sistematis dan masif sekali, bongkar Denny Indrayana.

Denny melanjutkan, praktek bagi-bagi uang di rumah-rumah juga terjadi. Menurut hasil penelusurannya, ada sejumlah uang untuk rumah yang mau dipasangi stiker sebagai bentuk dukungan ke calon tertentu.

Jadi tiap rumah didata, dibayar Rp 100 ribu untuk ditempeli striker, kemudian nanti akan ada lagi pembagian berikutnya yang besarnya sekitar Rp 500 ribu saat menjelang pemilihan, beber dia.

Denny berharap, usahanya pagi ini dapat membuahkan hasil. Dia menilai, Bawaslu pusat dapat pro aktif untuk menindak langsung temuan dugaan yang dirasakan Denny.

Kami berharap Bawaslu RI melakukan langkah-langkah nyata dan menegakan aturan dengan benar dan adil, mengingat Bawaslu Kalsel tidak melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan dan seolah melakukan pembiaran, padahal tidak sulit mengidentifikasi modus-modus tersebut, dia memungkasi.

Gelaran PSU di Kalimantan Selatan

Diketahui, PSU dilakukan setelah adanya putusan MK bernomor perkara nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. Putusan tersebut adalah hasil gugatan diajukan pasangan calon nomor urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi.

Isi dari putusannya adalah, bahwa MK membenarkan adanya kecurangan dan memerintahkan KPU melaksanakan PSU pada semua TPS di satu kecamatan di Kota Banjarmasin, semua TPS di lima kecamatan di Kabupaten Banjar, dan 24 TPS di satu kecamatan di Kabupaten Tapin.

Selain itu, putusan MK juga memerintahkan KPU untuk mengganti semua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di semua TPS yang menyelenggarakan PSU tersebut.

Sebagai informasi, pada Pilkada 2020, Denny dan pasangannya kalah suara oleh rivalnya, Sahbirin-Muhidin. Selisih suara antara keduanya adalah 50,24% atau total 851.822 suara dan 49,76 persen atau 843.695 suara.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Ramai Pejabat hingga Politikus Sowan ke Gibran, PKB Anggap Wajar

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPP PKB, Daniel Johan merespons terkait banyaknya pejabat hingga politikus yang "sowan" ke putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Walo Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, kepemimpinan Gibran di Solo tidak lepas dari sentrum kekuasaan. Sehingga, silaturahmi dengan petinggi negara adalah hal wajar.

Saya rasa itu hal yang etis dan normal, bagaimanapun Mas Gibran dianggap bagian dari sentrum kekuasaan, para menteri dan tokoh bertemu dengan sesama pejabat daerah sebenarnya hal yang biasa, kata Daniel lewat pesan singkat, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya, koordinasi Gibran sebagai Wali Kota Solo dengan pejabat atau politikus adalah hal biasa layaknya seorang kepala daerah. Sehingga, pertemuan Gibran dengan petinggi negara dan politikus jangan dianggap sebagai agenda politik tertentu.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Di Indonesia Ternyata Masih Rendah Untuk Mengkonsumsi Kalsium, Waspada Osteoporosis

Tapi mungkin perhatian dan pemberitaannya tidak sebesar kalau bertemu dengan Mas Gibran, jadi jangan terlalu jauh berpikirnya, tapi itu bagian dari koordinasi program pusat daerah yang sangat baik untuk dilakukan, ucapnya.

Daniel juga minta publik tidak berprasangka buruk terkait datangnya para pejabat dan politikus ke Gibran dianggap sebagai cari muka ke Presiden Jokowi. Menurutnya, pertemuan itu untuk memperlancar program pembangunan Gibran di Solo.

Jangan suudzon, saling bertemu dan silaturahmi antarpusat daerah akan memperkuat koordinasi dan memperlancar program-program pembangunan, ucapnya.

Sederet Pejabat dan Tokoh yang Sowan ke Gibran

Diberitakan sebelumnya, kepemimpinan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka seolah menjadi magnet bagi sejumlah petinggi negeri. Sejak Gibran dilantik pimpin Solo, tercatat sudah banyak para pejabat dan politikus yang sowan ke rumah dinasnya.

Bukan cuma para menteri, kepemimpinan Gibran menjadi seperti magnet politik. Belum 30 hari menjabat, petinggi parpol bertamu ke rumah dinas Loji Gandrung dan mendukung penuh kepemimpinan Gibran di Solo.

Sejumlah menteri tercatat bertemu putra sulung Presiden Jokowi itu, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

Kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnutama Kusubandrio.

Selain itu, petinggi partai politik yang menemui Gibran adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

Terbaru, Gibran disambangi Komisaris Utama PT Pertamina atau eks Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.    

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGER - Hasil Survei SMRC, 39 Persen Masyarakat Takut Bicara Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membeberkan hasil survei terbarunya soal kondisi kebebasan sipil di Tanah Air. Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad mengungkapkan bahwa sebanyak 39 persen masyarakat takut untuk berbicara soal politik.

Masyarakat sekarang yang takut berbicara politik itu jumlahnya ada 39 persen, kata Saidiman dalam konferensi pers daring, Selasa (6/4/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Hari Kesehatan Sedunia Di Tahun 2021, Semua Orang Punya Hak untuk Lebih Sehat

Menurutnya, temuan ini mengalami tren kenaikan, namun masih lebih kecil dibandingkan temuan pada tahun lalu.

Kita sudah tanyakan dalam survei sejak tahun 2004 dan kita melihat ada tren naik dari mereka yang menyatakan bahwa masyarakat sekarang takut berbicara masalah politik. Yang berbicara sering dan selalu (takut) itu mengalami kenaikan, ucap dia.

Pada temuan SMRC di Juli 2014, kata Saidiman, hanya ada 16 persen warga yang mengaku takut membicarakan topik soal politik.

Saidiman menjelaskan survei dilakukan pada 28 Februari-8 Maret 2021. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.064 atau 87 persen.

Sebanyak 1.064 responden ini yang dianalisis. Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar kurang lebih 3.07 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Yang tak bisa diwawancarai sebagian besar mereka tidak ada di tempat, di luar rumah atau luar kota, jelasnya.

Wawancara Tatap Muka

Kemudian, lanjutnya, responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti, pungkasnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Henry Indraguna Ditunjuk Sebagai Plt Ketua LKI Golkar

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Penasihat Ahli Lembaga Komunikasi dan Informasi (LKI) DPP Partai Golkar, Henry Indraguna ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua LKI DPP Partai Golkar. Dia menggantikan Ketua LKI Golkar sebelumnya, Ricky Rachmadi yang meninggal akibat Covid-19 pada 2 Februari lalu.

Penunjukan ini dilakukan melalui Rapat Pleno LKI DPP Partai Golkar yang digelar pada Senin (5/4/2021).  

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Waspada, Congek Ternyata Bisa Menyebabkan risiko Tinggi Bagi Kesehatan Telinga

Agar organisasi bisa berjalan dengan baik sesuai program-program yang telah dibicarakan yang sesuai dengan tujuan didirikan badan otonom ini untuk mendukung visi dan misi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto, maka perlunya diangkat Plt LKI DPP Partai Golkar untuk melaksanakan semua amanat yang sudah diberikan Ketua LKI sebelumnya demi kesinambungan dan terjaminnya program organisasi, ujar Sekretaris LKI Golkar, Toar Manembu saat memimpin rapat di Gedung Baru DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta.

Toar juga menegaskan, dengan diangkatnya Plt LKI yang baru ini maka menjadi jaminan bagi pergerakan lembaga agar lebih dinamis dalam mensukseskan program-program Partai Golkar untuk meraih target kemenangan dalam Pileg dan Pilpres 2024 mendatang.

Hasil rapat pleno lembaga langsung berada di bawah Ketum Airlangga Hartarto merupakan salah satu media yang digunakan oleh Partai Golkar guna meraih kemenangan dalam pemilihan di setiap tingkatan dan mengantarkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden 2024, tegas Toar Manembu.

Selain itu, kata Toar, untuk memaksimalkan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) LKI DPP Partai Golkar, maka dipandang perlu dibuat sebuah Kelompok Kerja (Pokja).

Pada kesempatan itu, Plt Henry Indraguna menyatakan terima kasih atas kepercayaan rekan-rekan di skuad LKI DPP Partai Golkar memimpin lembaga yang diinisiasi dan dibidani almarhum Ricky Rachmadi yang dikenal sebagai aktivis partai yang kompeten dan kapabel di media massa saat menjadi Pemred Harian Suara Karya dan salah satu founder Forum Pemred.

Keberadaan lembaga ini diperlukan sebagai supporting mensyiarkan capaian-capaian dan prestasi Partai Golkar di bawah nakhoda Pak Airlangga di seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka perlunya ide dan gagasan yang harus dimunculkan dan dihimpun LKI Golkar sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi LKI Partai Golkar dan harus tegak lurus sesuai dengan tujuan dan Doktrin Karya Kekaryaan Partai Golkar, ujar Henry.

Dukung Airlangga Jadi Capres 2024

Toar menuturkan, rapat pleno ini sekaligus memutuskan pemberhentian Ricky Rachmadi sebagai Ketua LKI DPP Partai Golkar.

Dan mengangkat Henry Indraguna sebagai Plt Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar untuk melaksanakan semua amanat yang sudah diberikan sebagai seorang ketua lembaga. Serta mengangkat Adhitya Rachmadi sebagai Koordinator Kelompok Keja (POKJA) LKI DPP Partai Golkar, ujar Toar

Sebagai Plt LKI Partai Golkar, Henry Indraguna siap mendukung Ketua Umum Partai Golkar maju sebagai calon Presiden pada tahun 2024.

Untuk pemilu tahun 2024, kami Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Golkar mendukung penuh Bapak Airlangga Hartarto maju menjadi sebagai calon Presiden, kata Henry.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr