POLITIK DALAM NEGERI - Demokrat Sudah Sangat Optimistis Untuk Menang Lawan Yusril Soal Gugatan AD/ART di MA

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengatakan gugatan yang dilakukan Kubu Moeldoko melalui advokat Yusril Ihza Mahendra atas AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA) tidak ada gunanya. Menurut dia, kubu Moeldoko tidak bisa menjatuhkan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meskipun gugatannya dikabulkan MA.

Menanggapi hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengapresi Mahfud. Dia menilai Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap proposional dan jernih.

Sebagai guru besar hukum tata negara dengan rekam jejak yang gemilang tentunya pandangan yang dipresentasikan bukan asalan, pasti didukung justifikasi dan argumentasi hukum yang kuat, katanya dalam keterangan pers, Jumat(1/10/2021).

Partai Demokrat meyakini dan memiliki bukti kuat bahwa pelaksanaan Kongres V serta hasil yang dirumuskan sebagai produk kongres partai sudah sesuai mekanisme organisasi, tata tertib kongres dan agenda acara yang telah disepakati. Dia menjelaskan semua keputusan yang diambil dan dirumuskan berdasarkan kesepakatan forum, dan pesertanya pun Ketua DPD dan Ketua DPC yang sah.

Jadi tak ada celah sama sekali. Karenanya kami sangat optimis melawan Yusril Ihza Mahendra, ungkapnya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Mengenali Apa Itu Pedofilia, Suatu Penyakit Mental yang Sangat Berbahaya

Niat Yusril Tercemar

Terlebih kata, dia niat Yusril tercemar. Tampil seperti negarawan yang memperjuangkan demokrasi, tapi justru malah terbaca oleh publik dengan motif agar dibayar Rp 100 miliar hingga pengamanan tambang batubara yang telah beroperasi tanpa izin di Penajam Paser Utara.

Belum lagi ada pemasalahan pajak perusahaan tambang miliknya di Lampung Selatan yang membayar pajak melalui oknum. Jadi ini bukan motivasi sebagai negarawan, tapi lebih terbaca sebagai motivasi tukar guling dan menjadi hartawan, pungkasnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Gelar Sidang Paripurna Untuk Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Pada Siang Ini

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap pemberhentian dan pergantian Wakil Ketua DPR RI.

Dikutip dari undangan rapat paripurna Sekjen DPR, paripurna akan digelar pada pukul 10.30 WIB dengan menerapkan dua sistem yakni kehadiran fisik dan virtual.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima nama pengganti Azis Syamsuddin di posisi Wakil Ketua DPR.

Menurut Puan, mekanisme selanjutnya adalah paripurna untuk meminta persetujuan seluruh anggota DPR.

Dengan disetujui dan disepakatinya pergantian pimpinan DPR RI atau Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam yang mewakili unsur Partai Golkar, maka dalam waktu yang tidak lama akan ada pergantian Wakil ketua DPR RI dari Partai Golkar, kata Puan.

Adapun Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk F Paulus dipilih Golkar untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Azis Syamsuddin yakni Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Dokter Kulit Telah Ungkap 7 Cara Cepat Untuk Hilangkan Jerawat Punggung

Terjerat Korupsi

Lodewijk menggantikan Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri karena terjerat kasus korupsi.

Kami dari pimpinan DPR menghargai dan menghormati proses hukum tersebut sesuai dengan apa yang dilaksanakan saat ini terkait dengan masalah yang sedang dihadapi Bapak Azis Syamsuddin, kata Puan.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PSI Akan Jelaskan Soal Pelanggaran Anggota DPRD Viani Limardi hingga Berujung Pemecatan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka angkat bicara mengenai pemberhentian Viani Limardi dari keanggotaan partai. Kata dia, pemecatan tersebut sejak 25 September 2021.

TPF (tim pencari fakta) juga telah memanggil secara resmi Sis Viani Limardi. Dalam sesi tersebut, yang bersangkutan diberi kesempatan luas untuk menyampaikan jawaban dan sanggahan atas pertanyaan TPF, kata Isyana dalam keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021). 

Isyana mengaku kaget surat pemberhentian salah satu anggotanya telah menyebar. Lanjut dia, keputusan tersebut dibuat setelah melalui proses panjang, berupa evaluasi dan penilaian berjenjang.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Viani dinyatakan tidak lagi sejalan dengan visi misi partai dan terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, tepatnya AD/ART Pasal 5 tentang kewajiban anggota.

Selanjutnya, kami mengambil keputusan memberhentikan Sis Viani dari keanggotaan partai. Langkah ini terpaksa kami lakukan dalam rangka menegakkan garis perjuangan partai, ucapnya. 

Isyana menyatakan saat ini Viani Limardi praktis tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD DKI Jakarta yang mewakili PSI.

Nantinya pihaknya akan segera mengirimkan surat ke pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait pemberhentian Viani Limardi.

Berdasarkan UU MD3, terkait pemberhentian sebagai anggota DPRD, DKI Jakarta, perlu ada keputusan dari Mendagri. Namun sampai terbitnya keputusan tersebut, sejak surat DPP PSI dikeluarkan pada Sabtu 25 September 2021, Sis Viani sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PSI. Segala tindakan Sis Viani setelahnya tidak terkait lagi dengan PSI, jelas dia. 

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Sederet Makanan Yang Banyak Mengandung Omega-3, Baik untuk Kesehatan Otak Hingga Ke Jantung

Tolak Pemberhentian

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi yang dipecat oleh DPP PSI berencana akan melakukan penuntutan karena dituding menggelembungkan dana reses. Gugatan secara perdata akan dilayangkan kepada PSI. 

Kali ini saya tidak akan tinggal diam, dan saya akan melawan dan menggugat PSI sebesar Rp 1 triliun, kata Viani dalam keterangan tertulis, Selasa (28/9/2021).

Dia membantah telah menggelembungkan dana reses yang dituduhkan PSI. Tuduhan tersebut terdapat dalam surat pergantian antar-waktu (PAW).

Tidak ada sama sekali saya melakukan pengelembungan dana reses, itu fitnah yang sangat busuk dan bertujuan membunuh karakter saya, ucapnya

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - SBY Singgung Soal Keadilan Demokrat, Sangat Penting Dijadikan Untuk Pengingat

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung soal keadilan. SBY bicara hal tersebut di tengah tindakan Moeldoko yang menggandeng Yusril Ihza Mahendra untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan, pesan SBY tersebut menjadi pengingat sebagai bangsa agar menempatkan keadilan sebagai sesuatu dituju. Sehingga, penegakan hukum bermakna untuk keadilan.

Apa yang disampaikan oleh Pak SBY adalah harapan sekaligus pengingat bagi kita semua sebagai bangsa agar memahami betul dan senantiasa menempatkan keadilan sebagai substansi sekaligus yang hendak dituju. Jadi hukum bukan untuk hukum melainkan untuk keadilan, katanya lewat pesan singkat, Senin (27/9/2021).

Menurutnya, elemen bangsa tak ingin jika hukum disalahgunakan oleh para pendekar hukum berwatak jahat yang menjadikan hukum hanya sebagai wadah olah kanuragan melayani kepentingan kekuasaan dan modal. Serta melawan keadilan dan kebenaran yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri.

Pesan yang disampaikan oleh Pak SBY ini memiliki makna yang dalam dan luas. Bukan untuk satu peristiwa hukum saja atau satu kelompok profesi saja, ujarnya.

Dia mengatakan, keadilan menjadi nilai penting sebagai pengikat sekaligus penjamin kualitas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Yang pasti pesan ini tak lahir dari ruang hampa, ini adalah refleksi atas realitas. Karenanya penting untuk kita semua menjadikan ini sebagai pengingat, pungkasnya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Mengetahui Ciri Sakit Kepala Akibat Dehidrasi

SBY Singgung Keadilan

 

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyinggung soal keadilan. SBY bicara hal tersebut di tengah tindakan Moeldoko yang menggandeng Yusril Ihza Mahendra untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

Dalam Twitternya, SBY mengatakan, uang bisa membeli banyak hal. Tapi menurut SBY, uang tak bisa membeli segalanya.

Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan, kata SBY dikutip dari akun Twitternya @SBYudhoyono, dikutip merdeka.com, Senin (27/9).

SBY percaya, para penegak hukum di Indonesia masih memiliki integritas yang kuat. Presiden keenam RI ini mengingatkan, para penegak hukum harus berjuang demi keadilan semua orang.

Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. *SBY*," katanya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Pengganti Azis Syamsuddin yang Selama ini Berada Di Kursi Pimpinan DPR Akan Diumumkan Pada Selasa 28 Oktober 2021

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPP Golkar Adies Kadir mengatakan, nama pengganti Azis Syamsuddin di kursi Wakil Ketua DPR disebut telah berada di tangan Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu, Airlangga Hartarto.

Dia menuturkan, pengumumannya akan dilakukan pada Selasa 28 September 2021.

Rencananya Selasa sore diumumkan. Sepertinya nama (pengganti) sudah ada di kantong Ketum, ujar Adies saat dikonfirmasi, Minggu (26/9/2021).

Namun, Adies mengaku tidak mengetahui siapa nama yang akan diumumkan Airlangga.

Ia menyebut penggantian itu merupakan hak Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar.

Terkait nama pengganti Tidak ada yang tau, karena hak prerogratif Ketua Umum, tunggu saja pengumuman Selasa, jelas Adies.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Cara Menasehati Sahabat yang Terjebak Dalam Hubungan Percintaan Tak Sehat

Mengundurkan Diri

Adapun sebelumnya Azis telah mengundurkan diri dari kursi Wakil Ketua DPR.

Surat pengunduran diri Azies telah disampaikan ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Jumat (24/9/2021) atau sebelum penangkapan dirinya oleh KPK.

Partai Golkar dengan ini memberitahukan bahwa Saudara Azis Syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 kepada DPP Partai Golkar ke Ketua Umum DPP Partai Golkar, kata Adies Sabtu (25/9/2021).

Adies menyebut semua kader Partai Golkar berpeluang menggantikan posisi Azis di kursi pimpinan DPR.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Ketum PP Muhammadiyah Menyampaikan Untuk Sejumlah Pemikiran kepada Gerindra

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (23/9/2021). Dalam kesempatan itu, Ketum PP Muhammadiyah didampingi anggota PP Muhammadiyah lainnya, seperti Busyro Muqodas. Pertemuan ini merupakan upaya menjaga silaturahmi antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan. 

Menurut Muzani, silaturahmi seperti ini adalah cara untuk menjaga komunikasi antara pemangku kepentingan baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Meski berbeda fungsi, Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang sejak dulu selalu berjuang demi kemajuan umat dan rakyat umum, terutama di jalur sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Silaturahmi ini adalah upaya menerima masukan dari setiap stakeholder termasuk organisasi seperti Muhammadiyah. Kami percaya Muhammadiyah adalah organisasi yang selalu memikirkan kemajuan bangsa dan negaranya. Yang dilakukan sejak kelahirannya jauh sebelum Indonesia merdeka di berbagai macam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, kata Muzani dalam keterangan tertulisnya. 

Muzani mengakui, bahwa Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto selalu berpesan untuk membangun silaturahmi dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang untuk kemajuan dan memikirkan masa depan bangsa seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan banyak ormas lainnya. 

Maka pertemuan dengan Muhammadiyah ini merupakan realisasi atas perintah tersebut agar Gerindra selalu mendengarkan aspirasi yang disuarakan. 

Silaturahmi ini merupakan semangat Gerindra untuk terus menyerap dan mendengarkan dari para tokoh dan pemimpin ormas agar kami dalam berjuang di jalur politik dapat terus mempertajam perjuangan kami, jelas Muzani yang juga Wakil Ketua MPR RI itu. 

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan, meski memiliki perbedaan fungsi antara ormas dan partai politik, tetapi semua berujung pada satu tujuan yang sama yaitu demi kepentingan dan kemaslahatan umum dan demi kemajuan bangsa serta negara yang kita cintai. 

Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan siapa pun, termasuk partai politik. Sebab, mendekatkan ormas dengan partai politik menjadi suatu hal yang penting walau dengan fungsi yang berbeda, namun semua untuk kemaslahatan bangsa dan negara, tegas Haedar. 

Dalam pertemuan itu pula Haedar menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gerindra dan Muhammadiyah. Antara lain tetaplah menjaga persatuan bangsa, karena kemajuan teknologi melalui sosial media terkadang memberi kebebasan yang kadang kala terkesan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. 

Sehingga akibatnya tugas dan beban organisasi seperti Muhammdiyah tambah berat. Seperti mencuci piring tanpa henti untuk menjaga persatuan ini. Bahkan kadang-kadang menjadi seperti pemadam kebakaran.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Penjelasan Ilmiah, Alasan Mengapa Kebanyakan Orang Sering BAB di Pagi Hari

Jaga Kedaulatan Bangsa

Hal lain yang disampaikan Haedar adalah perlunya menjaga kedaulatan baik di bidang ekonomi maupun politik, agar kekuatan negara dapat hadir di tengah-tengah rakyat. Sehingga persoalan pangan dan energi misalnya tidak bergatung pada bangsa lain. 

Di bidang ekomomi misalnya, kesungguhan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) kadang-kadang masih menjadi slogan, sehingga keberhasilan terhadap kemajuan UMKM masih tidak seperti yang diharapkan. Maka dari itu UMKM sebagai ekonomi berbasis kerakyatan masih tertinggal. 

Untuk itu kami meminta agar partai politik turut mendorong apa yang menjadi pemikiran kami, agar kekuatan ekonomi kita bisa ditopang dengan mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM. Perlu ada konsep besar dan kebijakan yang berani untuk menjadikan Indonesia yang mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM, tutup Haedar. 

Ketua Umum Muhammdiyah itu juga menyoroti isu amandemen UUD 1945. Menurutnya, PPHN jika dianggap sebagai keperluan kenapa harus melalui amandemen UUD, apakah tidak cukup hanya dengan UU. Muhammadiyah, menegaskan akan terus mengikuti perkembangan ini. 

Dalam pertemuan ini, Muzani turut didampingi oleh anggota DPR Fraksi Gerindra Prasetyo Hadi. Turut hadir jajaran pengurus DPD Gerindra Yogyakarta. Serta jajaran DPP Partai Gerindra seperti Dahnil Anzar, Danang Wicaksana dan Setyoko. 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Wali Kota Ali Ibrahim Fokus Untuk Mengurus Tidore Meski Telah Didukung Maju di Pilgub Malut 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wali Kota Tidore Ali Ibrahim mendapat sejumlah dukungan untuk maju sebagai calon Gubernur di Pilkada 2024 Maluku Utara. Salah satunya datang dari Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara.

Sebelumnya, Ali Ibrahim juga diberi kode bisa jadi Gubernur oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Kami bersiap untuk mendukung Pak Wali Kota Tidore dalam pertarungan Pilgub 2024, kata Edi dalam keterangannya, Rabu (22/9/2021).

Meski demikian, Ali meminta untuk sekarang agar terus menjaga konduktivitas politik di Maluku Utara, dirinya saat ini masih berfokus mengurusi Tidore dan tak memikirkan Pilkada 2024.

Terima kasih kepada gubernur maupun masyarakat Maluku Utara yang mendukung saya maju di Pilkada serentak 2024. Tapi untuk sekarang ini saya fokus benar di Tidore Kepulauan agar lebih baik lagi, kata Ali.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Secara Mendadak Sakit Kepala, Waspadai Bertanda Adanya Pendarahan Otak

Minta Terbuka

Sementara, Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK) berpesan, agar masyarakatnya dapat membuang ego kesukuan dan memberi dukungan terhadap Ali.

Menurut dia, penempatan jabatan harus diisi semua golongan tanpa membedakan etnis atau suku.

Tidak boleh anggap dia orang Makian, Tidore, Tobelo-Galela atau lainya. Itu harapan saya, kata Gani dalam acara milad, pengukuhan, launching, dan bedah buku Sibua Lamo, Rabu 21 September 2021.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Gerindra Telah Usul Pengangkatan 1 Juta Guru Honorer Jadi PPPK Tanpa Tes Apapun

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, agar satu juta guru honorer bisa diangkat menjadi pegawai PPPK tanpa memerlukan tes.

Hal ini disampaikannya dalam Forum Group Discusion yang diselenggarakan SMA Darul Hikam, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/9/2021). Turut hadir Ketua DPRD Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) M Taufik Hidayat, para pakar pendidikan dari ITB, UPI dan Unpad, serta pegiat pendidikan di Jawa Barat.

Menurutnya, guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun harus diberi perhatian. Karenanya, tidak perlu tes bagi mereka.

Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes, kata Muzani dalam keterangannya.

Menurutnya, profesi guru hakekatnya adalah pengabdian atau panggilan jiwa, mereka bukan pencari kerja. Itu sebabnya, meskipun dengan honor seadanya mereka menjalani profesi itu dengan keiklasan dan kesungguhan bahkan di daerah-daerah terpencil.

Kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK, menjadi momentum memberi penghargaan pada jutaan guru honor yang tanpa lelah terus mengabdi dalam dunia pendidikan.

Mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depannya agar pengabdian mereka dalam dunia pendidikan lebih pasti lagi.

Sehingga dunia pendidikan kita kualitasnya akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia.

Kita harus berterima kasih atas jasa, waktu dan tenaga mereka, kata Muzani.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Diam-Diam Menkes Budi Gunadi Mulai Pantau Kegiatan Masyarakat di Grup WA

Lowongan PPPK Guru 2022

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo membeberkan rencana langkah kebijakan khusus terhadap Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) pada Pengadaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahun 2022. Sebab, formasi PPPK Guru pada tahun 2021 masih terkendala sumber daya manusia.

Sebenarnya telah disediakan 1 juta formasi, namun jumlah formasi diajukan oleh Pemda dan kemudian dilakukan seleksi hanya 507.848 (pelamar). Oleh karenanya pada tahun 2022, sisa formasinya akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh Pemda, kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Senin (20/9/2021).

Dia menambahkan, khusus untuk guru agama di sekolah negeri, Pemda juga akan mengalokasikan formasi tersebut. Hal ini mengingat pada tahun 2021 hanya sekitar 22 ribu tenaga pengajar yang dialokasikan.

Jadi formasi untuk guru tersebut juga berpotensi untuk dapat dialokasikan bagi THK-II yang memenuhi persyaratan sebagai guru yakni minimal pendidikan S-1 dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada Guru THK-II dibandingkan dengan guru honorer lainnya, jelas Tjahjo.

Dia merinci, maksud lebih berpihak adalah dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis, namun cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosio kultural dan wawancara. Tujuannya, agar peluang kelulusannya bisa lebih terbuka lebar.

Sebagai gambaran, dari data sementara hasil seleksi PPPK Guru tahun 2021 ini hampir lebih dari 98% guru peserta seleksi dapat melampaui nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosio kultural dan wawancara, ungkap Tjahjo.

Namun demikian, sambung Tjahjo, dari data yang ada, sayangnya masih banyak terdapat Guru THK-II yang berpendidikan di bawah S-1 (D-3, D-2, bahkan SLTA). Sebab sesuai UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mereka yang bukan lulusan S-1 tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai guru.

Kementerian PAN-RB akan mendorong Kemendikbudristek untuk meningkatkan pendidikan mereka, salah satunya dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang bisa diselenggarakan oleh Kemendikbudristek sendiri, Tjahjo memungkasi.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Akan Mengesahkan 7 Calon Hakim Agung Yang Akan Terpilih

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengesahkan tujuh calon Hakim Agung yang namanya telah disodorkan Komisi III DPR RI.

Pengesahan dilakukan usai semua hadirin dalam rapat paripurna menyetujui ketujuh nama tersebut.

Perkenanan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil laporan Komisi DPR RI terhadap uji kelayakan calon Hakim Agung tahun 2021 itu dapat disetujui, tanya Dasco kepada anggota dewan yang hadir di Parlemen dalam Rapat Paripurna, Selasa (21/9/2021).

Setuju, jawab para peserta rapat diikuti bunyi palu sidang Dasco.

Usai disetujui DPR, ketujuh calon hakim agung ini kemudian akan ditetapkan jabatannya oleh presiden sesuai Pasal 24A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Berita Terbaru, Vaksin Pfizer Sudah Mampu Induksi Respons Kekebalan pada Anak Usia 5 Tahun

Tujuh Nama

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, komisinya telah melaksanakan uji kelayakan terhadap 11 calon Hakim Agung tersebut. Mereka mendengarkan jawaban dari para kandidat hingga keluarlah tujuh nama calon tersebut.

Komisi III DPR RI menyadari dan memahami bahwa kecapakan, kemampuan, integritas, wawasan kebangsaan, dan moral calon Hakim Agung merupakan prasyarat penting utk menjadi Hakim Agung pada MA RI, jelas Adies saat melaporkan hasil uji kelayakan tersebut di muka rapat paripurna.

Berikut Ketujuh Nama Calon Tersebut:

1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)

2. Jupriyadi, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)

3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)

4. Suharto, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)

5. Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)

6. Dr. H. Haswandir, S.H., M.Hum., M.M. Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Perdata)

7. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. (Sebagai Calon Hakim Kamar Militer)

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Haji Lulung Tunjuk Gus Najmi Untuk Menjadi Sekwil DPW PPP DKI

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Politisi Abraham Lunggana atau Haji Lulung menunjuk Mumtaza Rabbany alias Gus Najmi sebagai Sekretaris Wilayah, setelah sempat keluar kemudian kembali dan memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta.

Haji Lulung sebelumnya sempat menyatakan mundur sebagai anggota dan kader PPP untuk bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), namun saat ini Lulung untuk kembali dan memimpin PPP DKI Jakarta.

Lulung menuturkan penunjukan Gus Najmi sebagai proses transformasi partai yang selama ini identik dengan partai orang tua menjadi partai modern yang siap beradaptasi dengan isu politik sosial dan kekinian.

Keputusan mengangkat Gus Najmi sebagai Sekwil adalah langkah awal sebagai ikhtiar politik kami (PPP) memperjuangkan aspirasi kaum muda dan menjadi ranah juang yang akan dibawa oleh partai berlambang Ka’bah ini yang harus menghilangkan kesan kalau PPP adalah partai orang tua, kata Haji Lulung yang dikutip dari Antara, Minggu (19/9/2021).

Ia pun mengajak semua kader untuk menunjukkan kalau PPP juga partai anak muda yang siap menumbuhkan energi positif baru bagi PPP ke depan.

Lulung sempat memimpin PPP DKI dan dua kali pernah membawa PPP berhak mendapatkan jatah kursi pimpinan DPRD DKI pada Pemilu 2009 dan 2014 karena termasuk partai empat besar peraih suara terbesar di Jakarta.

Pada periode kedua ini, Lulung menyatakan siap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi generasi muda dan generasi "Z" untuk bersama-sama berkiprah di dunia politik sekaligus menjawab tantangan PPP ke depan.

Lewat terobosan itu, dalam periode ini, kami berkomitmen untuk memulai babak baru untuk menjadikan Jakarta sebagai salah satu lumbung suara PPP, ujar Lulung.

Dengan menempatkan Gus Najmi sebagai Sekwil, maka PPP DKI Jakarta meyakini langkah tersebut menjadi awal untuk berkolaborasi bersama kaum muda di Ibu Kota. Terlebih, PPP menyadari bahwa minat kaum muda terhadap politik belakangan mulai menurun.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ketahuilah Gejala Kanker Prostat agar Peluang Kesembuhan Semakin Meningkat

Angin Segar untuk Anak Muda

Hal tersebut berdasarkan hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan 40 persen anak muda menilai bahwa Indonesia menjadi kurang demokratis dalam beberapa waktu terakhir.

Senada dengan Haji Lulung, Sekwil PPP DKI Jakarta terpilih Gus Najmi mengamini bahwa suasana dan kondisi PPP memberikan angin segar untuk kiprah anak muda untuk didorong terlibat di kancah politik.

Pasalnya, generasi Z dan milenial akan menjadi "pemain utama" pada Pemilu 2024, sehingga harus menjadi bagian perubahan yang proaktif, ujar Gus Najmi.

Ini klop dengan kehendak PPP, angin perubahannya kencang saya rasakan di salah satu partai tertua di Indonesia ini. PPP menjadikan dirinya sebagai Rumah Para Penggerak Perubahan sekaligus Rumah Aspirasi Generasi Millenial dan Generasi Z, ujar Gus Najmi yang merupakan putra Wakil Menteri Agama (Wamenag), KH. Zainut Tauhid Sa’adi itu.

Dipilihnya dia mengisi jabatan Sekretaris Wilayah, disebutkan oleh Gus Najmi, menjadi kesempatan yang besar dan ruang yang dibuka lebar terhadap kaum muda.

Saya kira ini menjadi gambaran bukti konkret bahwa partai ini peduli dengan anak-anak muda," terang Gus Najmi, yang kini tercatat sebagai Sekwil partai politik termuda di Indonesia.

Haji Lulung diketahui memasuki periode kedua dalam perannya memimpin PPP Jakarta, setelah resmi mengantongi SK DPW PPP periode 2021-2026, pada Kamis 16 Sepetember 2021 lalu.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Minta KPU Untuk Menghitung Ulang Usulan Anggaran Pemilu 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta KPU menghitung ulang terkait usulan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp86 Triliun.

Politikus NasDem ini mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran mengingat masih ada pandemi Covid-19.

Saya ingin (usulan anggaran Rp86 Triliun) nanti di-exercise juga oleh KPU. Dan juga mungkin nanti Bawaslu, DKPP itu terkait efisensi anggaran, kata Saan, di Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Menurut dia, penting menyadari kondisi ekonomi Indonesia sekarang yang terkena hantaman akibat pandemi Covid-19.

Jadi tentu ini efisiensi ini menjadi penting dengan memahami kondisi dan realitas ekonomi kita di tengah pandemi Covid-19," ungkap Saan.

Meski demikian, Saan mengakui Pemilu 2024 memiliki tantangan sendiri dan berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya. Sebab, ada beban tambahan dan kerumitan yang lebih besar lantaran harus bersamaan dengan Pilkada.

Ini kan yang menjadi problem. Kita memahami ini beban kerja penyelenggara dan kerumitan Pemilu juga akan berat, kata dia.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Masih Ada Yang Dapat Stigma, Mengenali Lebih Dalam Masalah Pada Kulit Psoriasis

Usulan KPU

Sementara itu, KPU RI mengusulkan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 86,2 triliun secara multiyears, mulai 2021 sampai 2025.

Adapun rincian anggaran yaitu 2021 sebesar Rp 8,4 triliun (10 persen), 2022 Rp 13,2 triliun (15 persen), 2023 Rp 24,9 triliun (29 persen), 2024 Rp 36,5 triliun (42 persen), dan 2025 Rp 3 triliun (4 persen).

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Tito Karnavian Minta Para DPR Untuk Tunda Penentuan Hari H Pemilu 2024 Pada Hari Ini

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Komisi II DPR RI untuk menunda penentuan hari H Pemilu 2024 hari ini, lantaran pihaknya mempunyai usulan yang tidak sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kami meminta penentuan waktu pemungutan suara 2024 diputuskan di rapat kerja Komisi II, di rapat berikutnya, sebelum masa reses, kata dia, Kamis (16/9/2021).

Adapun Tito mengusulkan agar hari H Pemilu 2024 tetap dilakukan bulan April atau Mei 2024. Sedangkan KPU mengusulkan 21 Februari 2024.

Karenanya, masih kata mantan Kapolri ini, pihaknya akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai usulan hari H Pemilu 2024.

Dalam kurun waktu ini, pemerintah akan rapat inernal, jelas Tito.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada 5 Cara Alami Untuk Meredakan Pilek dan Flu Secara Cepat

Berbeda dengan KPU

Sebelumnya, Tito menolak usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hari H Pemilu 2024 yang jatuh pada Rabu 21 Februari 2024.

Hal ini disampaikannya saat Rapat Bersama dengan Komisi II DPR RI.

Kalau untuk pemilu, kami mengusulkan agar hari H dilaksanakan pada bulan April seperti pemilu tahun sebelumnya. Atau bahkan kalau masih memungkinkan Mei 2024, kata Tito Kamis (16/9/2021).

Mantan Kapolri RI ini menjelaskan, alasannya menolak hari H Pemilu 2024 dipercepat karena bentrok dengan bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri.

Selain itu, takut adanya polarisasi di masyarakat apabila waktu tahapan Pilpres terlampau panjang.

Agar efisien karena pemungutan suara akan berdampak ke belakang pada tahapan, ini berdampak pada polarisasi, stabilitas keamanan, eksekusi program Pemda dan pusat dan semua berdampak, kata Tito.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Para Pengamat Sebut Sandiaga Uno Capres 2024 Pilihan Ibu-ibu

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Salam Institut menggelar webinar politik dan kebangsaan dengan tema 'Menakar Elektabilitas Figur Capres 2024 Pilihan Emak-emak'. Nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno disebut-sebut dalam diskusi yang diadakan secara daring tersebut.

Sejumlah pembicara turut hadir dalam webinar tersebut. Di antaranya dari perwakilan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) Hendri Satrio, Direktur Perludem, Titi Anggraini, dan Ketua PP Wanita PUI, Iroh Siti Zahroh.

Dalam paparannya, perwakilan Kedai Kopi, Hendri Satrio menyebut ada tiga kriteria calon presiden pilihan perempuan terutama kalangan emak-emak. Ketiga kriteria itu adalah merakyat, tegas, dan jujur.

Emak-emak tuh yang penting merakyat, cerdas, jujur, berdasarkan hasil survei, kata Henri Satrio, Rabu (15/9/2021).

Sementara itu, Direktur Perludem Titi Anggraini menjelaskan, perempuan seharusnya menjadi sasaran pergerakan pasangan calon (paslon). Terlebih, pemilih perempuan pada pemilu 2019 lebih banyak ketimbang laki-laki.

Harusnya perempuan juga menjadi wilayah pergerakan paslon. Paslon juga menghadirkan perempuan bukan hanya diperlukan suara, tapi menghadirkan perempuan yang terdengar masuk ke dalam visi misi yang akan paslon buat, ucapnya.

Senada dengan Titi, Ketum PP Wanita PUI, Iroh Siti Zahroh mengatakan perempuan punya peranan penting pada pilpres 2024 nanti. Sebab, hampir 50 persen dari 270 juta rakyat Indonesia adalah kalangan emak-emak. 

Data lain menunjukkan ini generasi Z itu ada 27,95 (persen). Nah itu juga ada perempuan, belum jadi emak-emak. Biasanya kalau dari segi umur, nah ini sebagai pemilih pemula. Jadi kunci juga bahwa perempuan ini memiki kontribusi dalam pemilihan, kata Iroh.

Lebih jauh, Iroh juga menjelaskan ihwal kriteria pemimpin yang diinginkan emak-emak. Menurut dia, sosok pemimpin yang diinginkan emak-emak adalah alim, bisa membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berpengalaman, hingga memiliki kapabilitas.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Mengetahui Jumlah Kerontokan Pada Rambut per Hari yang Dianggap Normal

Sosok Sandiaga di Mata Pengamat

Saat ditanya apakah kriteria tersebut mengarah pada sosok Menparekraf Sandiaga Uno, Iroh tidak menjelaskan secara gamblang. Namun, Iroh menyebut Sandiaga sebagai pribadi yang jujur.

Kami hanya menyampaikan kriteria. Misalnya salah satunya tadi yang disinggung, Bang Sandiaga Uno, kenapa (dia) jujur, karena memang dia menyampaikan LKHPN-nya itu ya real apa adanya. Background juga keluarga (baik), dia pengalamannya profesional, tutur Iroh.

 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Soetrisno Bachir Disodorkan Untuk Mejadi Calon Menteri Jokowi, Ini Kata Dari Waketum PAN

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan PAN mengusulkan Ketua Dewan Kehormatan Soetrisno Bachir sebagai bakal calon menteri. Menurut Viva, keputusan itu merupakan kewenangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Kalau sumbernya dari ketua umum PAN, Bang Zul, hal itu pasti benar. Iya betul, ujar Viva kepada wartawan, Senin (13/9/2021).

Viva mengatakan, Rakernas PAN sudah memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mengambil keputusan dinamika politik di partai. Sebab Rakernas sudah menyetujui PAN berada dalam barisan partai koalisi pemerintah.

Karena salah satu hasil Rakernas menyatakan bahwa setuju PAN berada di barisan partai koalisi pemerintah. Dan semua keputusan tentang dinamika politik, termasuk proses penentuan pasangan calon presiden/wapres diberikan kewenangan kepada ketum PAN, ujarnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah mengakui mengusulkan Soetrisno Bachir kepada Presiden Joko Widodo sebagai Menteri. Zulkifli bilang, dalam sebuah pertemuan usulan tersebut sudah disampaikan.

Dikonfirmasi terkait pertemuan tersebut, Viva tidak menjawab. Sumber merdeka.com menyebutkan Zulkifli Hasan, Soetrisno Bachir, serta Hatta Rajasa berembuk membahas tawaran dari Jokowi. Dua pos kementerian disodorkan kepada PAN, yaitu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Menteri Perhubungan.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Mengetahui Penyebab Munculnya Keringat Di Saat Tidur, Salah Satunya Adanya Kaitan dengan Kondisi Mental Anda

Zulkifli Menolak

Zulkifli ditawari posisi menteri namun menolak. Soetrisno disiapkan sebagai calon pengganti. Namun Istana berpikir-pikir usulan nama PAN tersebut.

Kembali kepada pernyataan Zulkifli, nama Soetrisno Bachir diusulkan lantaran pernah menjadi tim sukses Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Sekali lagi ini memang di luar kebiasaan, kita tidak menyodorkan. Memang pernah satu pertemuan saya menyampaikan karena ada Dewan Kehormatan PAN namanya mas Tris (Soetrisno Bachir) itu tim sukses Pak Jokowi, dulu ketua KEIN, ujar Zulkifli dikutip dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, Senin (13/8).

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PAN Akan Mengajukan Soetrisno Bachir Sebagai Menteri ke Jokowi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, partainya menyodorkan nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir sebagai calon menteri ke Presiden Joko Widodo. 

Zulkifli berharap Jokowi menunjuk Soetrisno sebagai menteri atau peran apapun yang dikehendaki presiden.

Kalau memungkinkan saya menitip apa saja. Mas Tris sebagai tim sukses pak Jokowi pada waktu itu bisa kembali diperankan apapun terserah, ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Menurut Zulkifli, Soetrisno Bachir sosok yang tepat jika Jokowi meminta kader PAN sebagai menteri karena pernah menjadi tim sukses saat pilpres.

Sekali lagi ini memang di luar kebiasaan kita tidak menyodorkan. Memang pernah satu pertemuan saya menyampaikan karena ada Dewan Kehormatan PAN namanya mas Tris (Soetrisno Bachir) itu tim sukses pak Jokowi, dulu ketua KEIN, ujar Zulkifli dikutip dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, Senin (13/8/2021).

Saat Pilpres 2014 dan 2019 Soetrisno Bachir terang-terangan mendukung Jokowi sebagai calon presiden. Meski ketika itu PAN sebagai partai yang menaunginya mendukung Prabowo Subianto.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Dampak Buruk Akibat Sering Memakai Penyumbat Telinga Saat Tidur

Tunggu Kabar Jokowi

Namun, hingga saat ini PAN belum mendapatkan kabar dari Jokowi setelah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. 

Sejujurnya apa adanya kita memutuskan kemarin sampai rakernas belum ada pembicaraan soal itu, belum ada, kami menyadari itu hak prerogatif presiden, katanya.

 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Hasil Dari Survey index Bahwa Prabowo, Anies, dan Puan Maharani Sempat Terkenal di Wilayah Timur Indonesia

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Lembaga riset independen Index Indonesia merilis hasil survei yang dilakukan pihaknya terkait calon potensial yang maju diajang Pilpres 2024.

Salah satu yang dilihat, adalah tingkat popularitas para tokoh di wilayah timur Inonesia yakni di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Hasilnya, ada lima nama yang populer dan dianggap berpotensi di Pilpres 2024. Ialah Prabowo Subianto (popularitas 98,3%), Anies Baswedan (95,4%), Puan Maharani 88,9%, Ganjar Pranowo 70,4%, dan Airlangga Hartarto 51,4%.

Namun popularitas belum tentu seiring dengan akseptabilitas. Soal seberapa diterima mereka oleh publik sebagai Capres, petanya jadi berbeda.

Tentang ini Anies Baswedan memimpin di angka 86,5%, disusul Ganjar Pranowo 86,3%, Prabowo Subianto 85,5%, Airlangga Hartarto 68,6%, dan Puan Maharani di ururan buncit 49,9%.

Meskipun popularitas Ganjar belum ideal namun nilai akseptabilitasnya cukup baik, setara dengan Prabowo dan Anies. Sebaliknya Puan Maharani, popularitas ideal namun akseptabilitasnya rendah, kata Direktur Index Agung Prihatna dalam rilis daring, Jumat (10/9/2021).

Apabila dikontestasikan, kata dia, tiga tokoh yang paling akseptabel tersebut, yaitu Prabowo, Anies, dan Ganjar, memiliki peluang yang sama-sama prospektifnya.

Dengan angka saling mengejar, faktor cawapres nantinya akan signifikan untuk meningkatkan elektabilitas, kata dia.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Menjalani Aktivitas fisik Secara Teratur di Saat Pandemi Dapat Membantu Untuk Mengurangi Risiko Tertular Virus

Posisi Cawapres

Di posisi Cawapres ada nama-nama tenar, baik asli Indonesia Timur maupun nama-nama dari Jakarta. Di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Mendagri Tito Karnavian, dan Mantan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Amran Sulaiman muncul sebagai tokoh lokal yang paling sering disebut oleh responden.

Menurut Agung, konstalasi ini harus diwaspadai, karena pasangan capres cawapres bisa saling mendukung atau sebaliknya, saling menegasikan. Misalnya Prabowo dipasangkan AHY, itu membuat perolehan suara jadi turun karena mereka memiliki captive yang sama. "Bila keliru memilih Cawapres, elektabilitas bisa jeblok," katanya.

Selain itu, Agung menilai orang Indonesia Timur agaknya belum meunculkan figur lokal untuk calon presiden sehingga nama-bama capres relatif sudah baku dan sulit digoyang. Dengan konstalasi seperti itu Capres berada dalam persimpangan, apakah memilih pendamping yang berbasis partai atau kedaerahan.

Calon wakil presiden yang memiliki pengaruh kedaerahan memiliki sebaran kurang merata, namun biasanya memiliki pendukung yang solid dan militan, kata Agung.

Adapun cakupan Survei ini adalah empat kepulauan besar di Indonesia, selain Jawa, Sumatra, dan Nusa Tenggara. Survei Index Indonesia dilakukan selama bulan Agustus dengan 1.000 responden berusia di atas 17 tahun yang dipilih secara random. Dengan margin of error 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Dirjen PAS Diminta Evaluasi Usai Menyusul Kebakaran di Lapas Tangerang

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel turut belasungkawa terhadap korban kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten.

Menurut dia, ada pihak yang harus bertanggungjawab atas hal ini.

Diketahui, salah satu yang disorot adalah over capacity di Lapas Kelas I Tangerang. Hal ini yang diduga menyebakan sulitnya dilakukan mitigasi.

Dirjen Pemasyarakatan harus bertanggung jawab, kata dia dalam keterangan tertulis diterima, Rabu (8/9/2021).

Adapun kebakaran diduga karena arus pendek dari listrik. Menurutnya, ini bisa jadi karena masalah kurangnya dirawat.

Selain itu, Noel juga menyoroti kurangnya penjaga Lapas sehingga, diduga kuat membuat sulitnya menyelamatkan napi.

Meski napi dan terpidana mereka berhak dapat keadilan. Mereka manusia biasa seperti kita, jelas dia.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Cara Pemerintah Untuk Menguatkan Komitmen Eliminasi Tuberkulosis

Tak Ditutupi

Sementara, Anggota Komisi III Arsul Sani mendesak Menkumham tidak menutupi penyebab kebakaran apakah ada unsur kelalaian atau tidak.

Pertama, atas peristiwa tersebut maka harus diselidiki secara tuntas apakah ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Jadi dalam hal ini biarkan Bareskrim Polri melakukan penyelidikan untuk menuntaskannya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, ujarnya.

Selain itu, ia meminta Menkumham segera melakukan audit keamanan Lapas. "Kedua, Menkumham perlu melakukan audit keamanan secara menyeluruh terhadap kondisi lapas-lapas kita di seluruh Indonesia agar peristiwa seperti di Lapas Tangerang itu tidak terulang," kata Arsul.

Tak ingin tragedi serupa berulang, Arsul memunta kebakaran Lapas Kelas I Tangerang ini menjadi landasan untuk melakukan renovasi sistem lapas secara menyeluruh.

PPP meminta agar peristiwa kebakaran yang membawa korban begitu banyak ini menjadi stepping stone untuk merenovasi lapas secara sistemik, yakni baik UU-nya, politik hukum pemidanaan kita, kelembagaan pemasyarakatan serta budaya kerja, maupun sosial yang ada di lembaga pemasyarakatan, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PKB Minta Nadiem Untuk Mencabut Aturan Tak Cairkan Dana BOS ke Sekolah dengan Siswa Kurang 60

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mencabut aturan penghentian penyaluran dana BOS kepada sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 selama tiga tahun berturut-turut.

Diketahui, Kemendikbudristek yang enggan mengucurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Regular bagi sekolah yang memiliki siswa kurang dari 60. Adapun itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Kebijakan ini dapat berdampak pada pengabaian hak-hak anak-anak yang kurang mampu ataupun anak-anak yang bersekolah di sekolah kecil dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dari negara," kata dia, Selasa (7/9/2021).

Selain itu, para guru honorer di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) yang selama ini banyak digaji dari dana BOS juga terancam tidak bisa mendapatkan gaji karena keterbatasan finansial sekolah.

Tindakan ini juga melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945," kata Wakil Ketua DPR ini.

Karena itu, dia meminta agar Nadiem mencabut aturan tersebut. Meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mempertimbangkan mencabut aturan tersebut yang membatasi sekolah penerima BOS berdasarkan jumlah siswa di sekolah, tutur Cak Imin.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada 6 Cara Untuk Mangatasi Kesulitan Tidur

Lakukan Evaluasi

Cak Imin mendorong Kemendibudristek untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan aturan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS yang juga diterapkan pada 2020 dan 2019.

Hal ini untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan aturan tersebut dalam memperbaiki kualitas pendidikan melalui penggabungan sekolah-sekolah yang peserta didiknya sedikit, khususnya di daerah-daerah 3T, kata dia.

Selain itu, Cak Imin juga meminta Kemendikbudristek untuk mencari solusi dan pendekatan lain yang tepat dalam membenahi kualitas pendidikan di Indonesia. "Agar seluruh satuan pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang layak, namun dengan tidak mengorbankan dan tetap memprioritaskan hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan," kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Puan Maharani Sedang Jadi Panelis Pertemuan Ketua Parlemen Perempuan di Wina

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPR RI Puan Maharani terbang ke Wina, Austria, untuk menjadi salah satu panelis dalam 13th Summit of Women Speakers of Parliament.

Bersama 4 ketua parlemen negara lain, Puan memimpin jalannya forum yang bertema Women at The Centre: From Confronting The Pandemic to Preserving Achievement in Gender responsive Recovery.

Dalam forum tersebut, Puan menyatakan dukungan terhadap akses dan peran perempuan yang lebih besar dalam penanganan pandemi Covid-19. Dia menyampaikan, peringkat vaksinasi Indonesia yang berada di ranking ke-7 dunia, juga tidak terlepas dari peran perempuan yang menjadi tenaga kesehatan dan vaksinator.

Kami mendorong terus pemerataan vaksin secara cepat kepada seluruh rakyat. Di Indonesia tingkat vaksin pertama dan kedua telah mencapai 100 juta (penyuntikan), kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Pada sesi Women on The Pandemic: A Tribute to Every Day Heroes, para peserta menyampaikan pandangan pro dan kontra terkait tema apakah perempuan yang bekerja di garda terdepan selama pandemi Covid-19 lebih efektif dalam memberikan perawatan dan pelayanan dibandingkan laki-laki di bidang yang sama.

Pada isu ini, Puan menyatakan kontra. Sebab, menurut dia, kesetaraan gender dapat dicapai dengan partisipasi dan dukungan seluruh elemen masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.

Kita tidak perlu mengontradiksi peran salah satunya, perempuan atau laki-laki. Asumsi bahwa perempuan lebih baik dari laki-laki di garis terdepan akan dipersepsikan laki-laki kurang kompeten, kata Puan.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Penyebab Umum Pada Bau Kaki dan Ada 7 Cara Untuk Mengatasi Bau yang Mengganggunya

Akses yang Sama

Menurut Puan, yang dibutuhkan saat ini adalah akses yang sama antara perempuan dan laki dalam menangani pandemi Covid-19, dan semua harus diberi kesempatan berdasar merit atau kemampuannya.

Kita perlu kebersamaan, solidaritas dan kolaborasi dalam penanganan pandemi, karena skala pandemi yang besar, ujar Puan.

Kita tidak perlu kompetisi antara laki dan perempuan untuk berperan di masyarakat, kata Ketua DPR Perempuan Pertama di Indonesia ini.

Puan mengakui, perempuan telah memberi kontribusi besar dalam mengatasi pandemi. Tidak hanya di Indonesia, perempuan mewakili hampir 70 persen garda terdepan layanan kesehatan di dunia, dan sebagian besar bekerja sebagai perawat.

Tanpa keterlibatan perempuan, respons kita terhadap pandemi akan lebih lambat, ujarnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PSI Sebut Di Indonesia Darurat Soal Perlindungan Data Pribadi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo mempertanyakan soal perlindungan data pribadi masyarakat menyusul tersebarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dia menyebut, ini membuktikan buruknya perlindungan data di Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi warga negara.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Sulit Mempunyai Anak yang Kedua, Kenali Infertilitas Sekunder dan Penanganannya

Kalau sampai data pribadi seorang kepala negara tersebar luas di Internet, bisa dibayangkan bagaimana perlindungan data pribadi terhadap kebanyakan warga negara lainnya, kata dia dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).

PSI berharap insiden ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak untuk lebih serius membenahi keamanan data, terutama yang terkait dengan perlindungan data pribadi WNI.

Selama ini kita seperti menggampangkan masalah keamanan data. Bahkan saat basis data e-Hac diketahui diretas awal pekan ini, respons pertama pemerintah bukan melakukan penyelidikan dan memperbaiki celah keamanan, tapi mengelak dengan mengatakan bahwa database yang diretas adalah database lama, ungkap Sigit.

Menurut dia, Indonesia sudah terlalu sering mengabaikan masalah keamanan data daring. "Tidak ada langkah konkret untuk memperbaiki keamanan basis data,"kata Sigit.

Kebobolan

PSI, lanjut Sigit, mengapresiasi kerja Kementerian Kominfo RI bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang selalu berupaya untuk melindungi data warga negara.

Namun faktanya kebobolan data kita masih terjadi berulang kali, berarti ada yang sangat salah dalam sistem keamanan siber kita, kata dia.

Karena itu, PSI meminta pemerintah untuk lebih serius lagi melindungi data seluruh Warga Negara Indonesia.

Pemerintah tidak boleh lengah sedetik pun dan kami menyarankan pemerintah untuk melibatkan pakar-pakar keamanan siber dari luar pemerintah, terutama dari perguruan-perguruan tinggi utama di Indonesia. Keamanan siber kita harus menjadi kerja kolektif seluruh bangsa Indonesia, kata Sigit.

PSI juga kembali mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. "Kami ketuk lagi nurani kawan-kawan yang sekarang menjadi wakil rakyat di DPR RI. Kasus peretasan data pribadi yang sudah sampai memakan korban seorang presiden ini sudah keterlaluan," tutur Sigit.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Airlangga Hartarto Minta Para Kader Golkar Bersiap Hadapi Pemilu di 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta seluruh kadernya untuk bersiap menghadapi Pemilu 2024.

Jika tak diubah, rencananya hari pencoblosan helatan lima tahun sekali itu akan dilakukan 21 Februari 2024.

Hal ini disampaikannya saat melantik pengurus baru DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, di Sorong, pada Kamis (2/9/2021).

Waktu kita untuk mempersiapkan diri tinggal 30 bulan lagi menuju hari pencoblosan pada 21 Februari 2024, kata dia dalam keterangannya.

Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi kader Golkar seluruh Indonesia atas kerja kerasnya sehingga berhasil di Pilkada 2020 dengan raihan 61,11 persen. "Melebihi target yang ditetapkan DPP Partai Golkar sebesar 60 persen, kata Airlangga.

Karena itu, sesuai Rapimnas Golkar 2021 yang menyebut tahun ini sebagai tahun sosialisasi menuju Pilrpes, maka diupayakan secara masif. Selanjutnya konsolidasi organisasi terkait audit organisasi Partai Golkar baik secara kuantitatif maupun kulitatif.

Kelembagaan partai akan kuat, mana kala konsolidasi organisasi dan kader Partai Golkar terkelola dengan baik, serta tersebar secara merata di desa-desa, dan bahkan sampai di dusun-dusun di seluruh pelosok tanah air, kata Airlangga.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Setiap Orangtua Wajib Tahu, 3 Poin Utama Penyebab Stunting

Tetap Bantu Masyrakat

Dalam kesempatan itu juga, Airlangga mengingatkan masih dalam situasi pandemi Covid-19, kader Gokar juga sudah bergerak, salah satunya dengan menghadirkan Yellow Clinic.

Untuk memantapkan peran dan posisi politik Partai Golkar di hati rakyat, saya menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan kader di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat, agar berperan aktif mendukung dan mensukseskan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, terutama dalam menanggulangi pandemi Covid-19, kata dia.

Langkah ini penting, terutama untuk menunjukkan empati dan keberpihakan Partai Golkar kepada rakyat dalam situasi sulit seperti saat ini, sambungnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Puan Maharani Minta Pemerintah Untuk Melindungi Data Warga dari Kebocoran

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melindungi data pribadi warga, dan ini harus mendapatkan perhatian khusus, terlebih saat diintegrasi untuk program penanganan Covid-19.

Pengelolaan data-data milik rakyat tidak boleh main-main. Perlindungan data-data pribadi warga harus dilakukan secara optimal agar tidak terjadi kebocoran, kata dia, Kamis (2/9/2021).

Puan mendesak pemerintah memberikan upaya pencegahan kebocoran data, karenannya meminta Kemenkominfo berkoordinasi dengan Kemenkes dan kementerian/lembaga terkait untuk memberikan tambahan keamanan perlindungan data pribadi, khususnya terkait aplikasi PeduliLindungi serta eHAC yang dikabarkan terjadi kebocoran data.

Kemajuan teknologi menjadi tantangan untuk kita semua, karena memang ada potensi kejahatan yang akan merugikan rakyat. Peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan diharapkan untuk melindungi masyarakat, jelas dia.

Politikus PDIP mengimbau pemerintah tetap waspada apalagi jika diklaim aplikasi tersebut sudah tidak digunakan sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, potensi kebocoran data masih bisa terjadi melalui platform yang menjadi mitra pemerintah sebelumnya dalam pengoperasionalan aplikasi eHAC.

Seperti diamanatkan oleh konstitusi yang tercantum pada UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), data masyarakat harus terjamin keamanannya, kata dia.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Di Enam Daerah Jabar Level 2 Siap PTM dengan Prokes Ketat

PeduliLindungi Harus Aman

Selain itu, Puan meminta pemerintah membuat infrastruktur keamanan lebih terhadap aplikasi PeduliLindungi, yang kini dijadikan rujukan utama untuk menunjang aktivitas warga.

Mantan Menko PMK ini mengingatkan, data diri masyarakat terangkum jelas pada aplikasi tersebut.

Perlu ada pendampingan juga dari pihak berwajib, termasuk Polri, untuk ikut memantau perlindungan data diri masyarakat. Jangan sampai akibat kebocoran data, keselamatan setiap rakyat dan keluarganya terancam, kata dia. Puan pun menegaskan komitmen DPR RI menyangkut perlindungan data masyarakat. Di masa sidang ini, DPR RI tengah mengebut penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Maka kami juga mengharapkan keseriusan pemerintah dalam proses pembahasan RUU PDP agar bisa segera disahkan sebagai jaminan perlindungan terhadap data-data milik rakyat, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PKS Selidiki Soal Dugaan Kebocoran Data eHAC, Dapat Menurunkan Kepercayaan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPP PKS Netty Prasetiyani Aher menilai adanya dugaan kebocoran data pada aplikasi eHAC Kementerian Kesehatan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada aplikasi serupa.

Dugaan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah, kata dia dalam keterangannya, Rabu (01/09/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - 5 Mahasiswa UGM Sedang Teliti Soal Potensi Daun Selasih untuk Obat Hipertensi

Netty juga mempertanyakan keamanan data di aplikasi PeduliLindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM.

Bagaimana kemananan data di aplikasi PeduliLindungi? Apakah ada jaminan data tidak bocor? Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji, ungkap dia.

Menurut Netty, kebocoran data jika disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data Covid-19.

Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan input data tidak valid. Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuat kekacauan? tanya Netty.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh.

Kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor hp dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman? Jangan-jangan selama ini pemerintah memang cuek bebek saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan kemanan data, kata dia.

Harus Minta Maaf

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kata Netty, seyogyanya pemerintah meminta maaf pada rakyat.

Akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaf lah pada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr