POLITIK DALAM NEGERI - Apa Saja PR yang Belum Tuntas di Periode Pertama Jokowi?

Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebut ada banyak pekerjaan yang belum diselesaikan dalam Kabinet Kerja Jilid I. Nantinya, pekerjaan-pekerjaan tersebut akan dilanjutkan kembali dalam Kabinet Kerja Jilid II.

Hal itu disampaikan saat menghadiri sidang kabinet paripurna tentang Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN Tahun 2020, Kamis (3/10/2019).

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

"Masih banyak saya lihat, masih ada PR-PR yang belum bisa kita selesaikan," kata Jokowi.

Lalu, apa saja PR yang dimaksud Presiden Jokowi itu?

Pembangunan SDM

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu visi Jokowi untuk lima tahun ke depan. Jokowi ingin membangun SDM untuk meningkatkan daya saing.

"Fondasi kita ke depan adalah SDM yang berkualitas dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kualitas SDM ini harus mulai dibangun sejak dalam kandungan," ungkap Jokowi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan SDM juga akan berfokus pada program vokasi yang kini tengah dilakukan oleh pemerintah.

"Otomatis pendidikan, sekarang kita bicara kualitas. SDN kita sudah harus beralih kepada kualitas pendidikan menjadikan vokasi," kata Menteri Bambang.

Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020-2024. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan dalam 5 tahun ke depan pekerjaan besar yang masih akan dilakukan adalah pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur yang dibangun tak hanya soal pembangunan jalan tol. Pembangunan infrastruktur nantinya akan disambungkan dengan kawasan ekonomi khusus, pariwisata, sektor pertanian hingga kawasan perikanan.

"Artinya membangun infrastruktur bukan hanya semata pembangunan infrastruktur itu sendiri tapi dimensi wilayah sekitarnya. Tujuan utamanya adalah ada jalan tapi di daerah sekitar tersebut harus berkembang, sehingga harus melihat ke depan wilayahnya," bebernya.

Selain itu, salah satu belum selesainya pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah masalah biaya. Menurut Presiden Jokowi, dibandingkan dengan negara-negara tetangga saja, biaya logistik di Indonesia bisa sampai 2 sampai 2,5 kali lipat lebih tinggi.

"Artinya, infrastruktur kita enggak siap sehingga kita fokus di situ, fokus saja sudah. Kemudian lima tahun ke depan kita masih menyelesaikan ini (pembangunan infrastruktur), masih banyak yang harus diselesaikan infrastruktur kita," kata Jokowi.

Masalah Kesehatan

Selain masalah SDM dan infrastuktur, sektor lain yang akan dilanjutkan oleh Presiden Jokowi adalah masalah kesehatan. Di mana, pada kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah ke depan yaitu mengenai stunting dan angka kematian ibu saat melahirkan.

"Kita harapkan dari kesehatan isu ketinggalan masalah stunting ibu yang mengandung kemudian juga kematian ibu melahirkan harus dijadikan prioritas," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Penguatan Reformasi Birokrasi dan ReformasiDalam Kabinet Kerja Jilid II, salah satu fokus Jokowi yang belum diselesaikan adalah fondasi penguatan reformasi birokrasi dan reformasi struktural untuk merespons perubahan yang begitu cepat.

Menurut Presiden Jokowi, reformasi birokrasi akan mendorong negara makin efisien.

"Tiga hal ini (pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan penguatan reformasi) yang menurut saya yang sangat diperlukan negara kita agar kita tidak terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap yang ini menurut saya banyak dialami negara-negara lain," kata Jokowi.

Sumber : Liputan 6