POLITIK DALAM NEGERI - Eko Patrio Menanggapi Namanya Untuk Bisa Masuk Survei Jadi Kandidat Gubernur DKI Jakarta

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menanggapi hasil survei Lembaga Survei Median yang memasukkan namanya menjadi salah satu tokoh yang dijagokan dalam bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Survei bursa Pilkada DKI Jakarta itu sendiri dilaksanakan mulai 31 Januari sampai 3 Februari 2021 dengan sampel warga di ibu kota.

Survei tentu penting untuk mengetahui suara dan aspirasi masyarakat. Saya juga berterima kasih kepada warga Jakarta yang percaya, tutur Eko Patrio dalam keterangannya. 

BACA JUGA : ESPORT - Berikut adalah 5 Atlet Esports Yang Paling Tajir di Dunia, Siapa Saja

Anggota Komisi VI DPR RI itu menyampaikan, sejauh ini dirinya fokus menjadi wakil rakyat di DPR RI. Meski begitu dia kembali mengucapkan terima kasih atas kepercayaan warga Jakarta terhadapnya.

“Fokus saya saat ini menunaikan amanat sebagai wakil rakyatnya warga Jakarta, untuk kerja-kerja kepentingan masyarakat DKI Jakarta, apalagi saya juga mendapat amanat dari Ketum PAN untuk memimpin PAN DKI Jakarta agar partai PAN bekerja untuk kemaslahatan warga Jakarta," jelas dia.

Serahkan ke Ketum PAN

Lebih lanjut, Eko menyerahkan keputusan sosok layak Gubernur DKI kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Terlebih, menurutnya masih banyak tokoh internal partai yang layak menjadi kandidat pemimpin Ibu Kota.

Saya yakin dan percaya di PAN masih banyak stok tokoh yang hebat, Eko menandaskan.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Gowes Bersama PD DKI Jakarta, AHY Lawan Pengkhianatan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA -  Meski diteror pesan-pesan ujaran kebencian dari nomor-nomor tidak dikenal, pengurus dan kader Partai Demokrat DKI Jakarta menegaskam tetap loyal, setia serta tidak akan mengkhianati kepemimpinan PD yang sah.

Hal ini disampaikan Ketua DPD PD DKI Jakarta Santoso pada Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono, dalam kegiatan gowes bareng dan api unggun di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur (17/2/). Santoso didampingi para Ketua DPC serta anggota Fraksi PD DPRD DKI.

Para pengurus PD DKI ini mengungkapkan dukungan dan simpati mengalir dari masyarakat Jakarta setelah upaya ambil alih paksa PD digagalkan. Kegiatan berlangsung akrab dan informal di alam terbuka dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Masyarakat ingin Partai Demokrat konsisten berada di luar pemerintahan. Mereka ingin Partai Demokrat berperan sebagai oposisi, memperjuangkan aspirasi rakyat, ujar Santoso yang mengenakan kaos olahraga Demokrat.

Sementara Mujiyono, Ketua BPOKKK DPD PD DKI Jakarta, memastikan seluruh pengurus dan kader PD di seantero Jakarta setia dan loyal.

BACA JUGA :  KESEHATAN NEWS UPDATE - Pakar Telang Ungkap Bahwa 50 Persen Penyintas COVID-19 Alami PTSD

Kepengurusan DPD, DPC hingga ranting di seluruh wilayah DKI ditempati kader-kader yang sudah bergabung lama di Partai Demokrat. Kita tidak akan mengkhianati kepemimpinan partai yang sah, kata Mujiyono yang juga Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Sementara Ketum AHY mengapresiasi pernyataan para pengurus PD DKI Jakarta tersebut.

Jangan nodai partai yang kita cintai ini dengan para pengkhianat. Dalam bentuk apa pun, pengkhianat tidak bisa diterima kehadirannya di tengah organisasi manapun, kata AHY yang tampil segar dalam busana olahraga.

Kita harus melawan para pengkhianat itu. Itulah sejatinya jiwa seorang Patriot, pembela kebenaran dan keadilan, imbuh dia.

Setelah bersepeda bersama mengelilingi Bumi Perkemahan, AHY dan para pengurus DPD PD DKI makan malam sambil mengitari api unggun. Dalam kesempatan ini, AHY menyampaikan perkembangan terakhir.

Persoalan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan (GPK) PD ini bukan sekadar persoalan internal. Kita solid, namun faktor eksternal yang terlibat telah dibuktikan dengan data dan fakta. Persoalan GPK-PD juga bukan hanya persoalan Ketum dan DPP PD semata, tetapi juga menyangkut posisi dan eksistensi kita semua, ujar AHY.

Polanya kuno. Pertama, mereka berupaya mempengaruhi para pemilik suara. Tidak berhasil, mereka mencoba mempengaruhi pengurus DPD dan DPC. Gagal juga, mereka mencoba mempengaruhi mantan pengurus yang kecewa, dan mengklaim itu merepresentasikan pemilik suara. Kedua, mengklaim mengumpulkan suara sekian puluh bahkan sekian ratus suara, padahal itu hoax dan tipuan belaka, jelas AHY.

SBY Dukung Kepemimpinan AHY

Tak hanya itu, menurut AHY, GPK-PD ini bahkan bergerak lebih jauh.

Kini, mereka menyiarkan berita bohong bahwa Pak SBY selaku Ketua MTP merestui gerakan mereka, itu tidak benar. Hoax dan fitnah, tegas AHY.

Bapak SBY berada di belakang kita semua, para pemilik suara yang sah. Dalam surat pada para Ketua DPD, DPC dan seluruh kader 5 Januari 2021, Bapak SBY mendukung penuh kepemimpinan Ketum AHY dan seluruh jajaran pengurus yang sah sesuai hasil Kongres V PD 15 Maret 2020. Beliau juga menegaskan tidak ada matahari kembar dalam kepemimpinan Partai Demokrat," AHY menandaskan.

Acara luar ruang ini diadakan untuk memenuhi permintaan para pengurus dan kader daerah guna bertemu langsung dengan Ketum mereka. Protokol kesehatan yang ketat diberlakukan sepanjang acara.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PKS Ingatkan Kepada Pemerintah Tak Gunakan Pendekatan Sanksi untuk Yang Tidak Vaksinasi Covid-19

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan pendekatan sanksi terkait pemberikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Karena itu dia menyayangkan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dia menuturkan, Perpres tersebut mencederai kesepakatan DPR dan pemerintah. Pasalnya, pada rapat Komisi IX DPR dan Menteri Kesehatan pada 14 Januari 2021 sudah menyepakati untuk tidak mengedepankan ketentuan peraturan denda dan atau pidana terkait menerima vaksinasi Covid-19.

Kami ingatkan pemerintah hasil Rapat Kerja Komisi antara DPR dan Pemerintah sesuai UUMD3 pasal 98 ayat 6 menyebut kesimpulan rapat kerja antara DPR dan pemerintah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Keluarnya Perpres soal sanksi vaksinasi mencederai kesimpulan Rapat Kerja ini," kata Kurniasih, Senin (15/2/2021).

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya mengutamakan sosialisasi, edukasi dan tindakan persuasif lainnya terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Bukan mengancam hak-hak masyarakat.

BACA JUGA : 

Sikap pemerintah yang menggunakan bansos sebagai alat agar masyarakat menjadi patuh merupakan tindakan yang sangat disayangkan. Masyarakat kita banyak yang belum teredukasi terkait program vaksin ini. Sebagian masyarakat bahkan masih merasa khawatir dan takut untuk divaksin, jelas Kurniasih.

Hingga saat ini, lanjut dia, sosialisasi vaksinasi Covid-19 belum menjamah seluruh lapisan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum paham, bahkan belum mendapatkan informasi apapun terkait program vaksinasi dari Pemerintah.

Pemerintah seharusnya fokus pada sosialisasi dan evaluasi pengadaan serta pelaksanaan vaksinasi yang sudah dilakukan, dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kesadaran dalam melaksanakan program vaksin akan timbul dengan sendirinya. Masyarakat akan dengan ikhlas dan sukarela divaksin tanpa adanya ancaman-ancaman yang sebetulnya tidak perlu, tegas Kurniasih.

Sosialiasi dan Edukasi

Kurniasih menuturkan, jika pemerintah lalai melaksanakan sosialiasi dan edukasi program vaksin justru akan menimbulkan kekacauan dan masalah yang tidak diinginkan.

Bisa saja, kata dia, dalam pelaksanaanya masyarakat ikut vaksin hanya karena takut bansosnya dihentikan lalu mereka mengabaikan ketentuan dan persyaratan bagi penerima vaksin. Seperti mengaku sehat dan mengisi lembar screening asal-asalan. Hal ini dapat menimbulkan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

Dia menambahkan, pemerintah memang sudah menyiapkan program untuk menanggulangi terjadinya KIPI. Namun jika terlalu banyak KIPI bisa menimbulkan masalah baru dan masyarakat yang belum divaksin menjadi khawatir dan tidak mau divaksin.

Oleh karena itu, lebih baik jika pemerintah mengutamakan dan memasifkan sosialisasi dan edukasi terkait program vaksinasi Covid-19. Daripada membuat aturan-aturan yang justru dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, kata Kurniasih.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Kata Yusril, Demokrasi Kita Sekarang Bergantung pada Kekuatan Uang dan Modal Saja

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi pernyataan Jusuf Kalla soal demokrasi yang tidak berjalan dengan baik, maka pemerintah akan jatuh.

Yusril pun mempertanyakan demokrasi seperti apa yang akan dijalankan. Sebab, menurut dia, bisa jadi sebaliknya jika demokrasi yang tidak ideal ini dijalankan negara yang akan runtuh.

Dari dulu kita berdebat tidak habis-habisnya tentang konsep demokrasi kita. Bongkar pasang konsep nggak selesai-selesai, kaya Yusril dalam siaran persnya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Di Hari Valentine Jangan Hanya Dirasakan Saja, Tapi Kasih Sayang Juga Perlu Diungkapkan Agar Baik bagi Kesehatan

Menurut Yusril konsep demokrasi yang saat ini sedang di jalankan di Indonesia adalah pelaksanaan pemilu lima tahun sekali dan sistem kepartaian yang bongkar pasang.

Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang nggak selesai-selesai. Pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, bongkar pasang terus, kata Yusril.

Langgengkan Kekuasaan

Konsep demokrasi semacam ini, kata dia, akhirnya menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Siapa kuat, dia menang dan berkuasa. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir.

Demokrasi kita sekarang bergantung pada kekuatan baru: kekuatan uang dan modal. Apa demokrasi seperti ini yang mau dijalankan? Kalau demokrasi seperti itu tidak dijalankan pemerintah akan jatuh, ya mungkin saja. Tetapi jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh, tandas Yusril.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAMA NEGERI - Kemendagri Dorong Pemda Untuk Beri Insentif Bagi Tenaga Kesehatan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes), guna mengefektifkan penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hamdani dalam Rapat Pelaksanaan Refocusing TKDD Tahun Anggaran 2021 bersama Pemerintah Daerah, Selasa (9/2/2021).

Dalam rangka mendukung efektivitas pengendalian Covid-19 pemerintah juga mendorong adanya insentif bagi tenaga kesehatan (Insentif Nakes) di seluruh Indonesia yang telah dimulai pada Tahun 2020 dan dukungan percepatan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang dimulai pada Tahun 2021, kata Hamdani.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - KPAI Ungkap Permasalahan Pada Anak Selama Masa Pandemi COVID-19 di Bidang Pendidikan

Dalam rangka dukungan penanganan Covid-19, telah ada Instruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa 2021 untuk PPKM. 

Dengan demikian, tidak ada lagi permasalahan dalam kaitan dengan dana anggaran yang diperlukan baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten/kota, maupun yang bersumber dari dana desa, kata Hamdani.

Atur Anggaran untuk Nakes

Menurut Hamdani, anggaran APBD Pemda jelas sudah mengatur dukungan terhadap anggaran untuk Nakes.

Sudah sangat jelas memberikan mandat kepada kepala daerah yang berkaitan dengan dukungan APBD dan juga kepada kepala desa yang berkaitan dengan dukungan dana desa yang ada dalam APBDes, tandas Hamdani.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Klaim Untuk Solid, Demokrat Sebut Tengah Mendulang Hasil Positif AHY

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Diterpa isu kudeta atas posisi Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Ketua Umum, Partai Demokrat klaim tetap solid. Salah satunya tengah mendulang hasil positif dari kinerja putra Susilo Bambang Yudyono alias SBY tersebut.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, hal ini dipengaruhi dari sikap AHY dan Demokrat yang menolak RUU Cipta Kerja, HIP dan Minerba di parlemen.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Rahasia Untuk Panjang Umur, Perhatikan Asupan 3 Zat Penentu Untuk Kesehatan

Demokrat setahun terakhir ini sedang memanen efek positif kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Sikap politik Demokrat yang menolak RUU Cipta Kerja, RUI HIP, dan RUU Minerba di parlemen, sesuai dengan arahan Ketum AHY, menuai apresiasi luas dari publik, klaim Herzaky, Minggu (7/2/2021).

Bahkan, dia juga menyebut pada Pilkada 2020, Demokrat berhasil menang 48 persen dari total daerah yang diikuti. Bahkan ada 65 orang kadernya yang menang dan ini terbanyak sejak 2015.

Herzaky juga menuturkan, sejumlah lembaga survei menunjukan partai Demokrat suaranya kian naik.

Data ini berdasarkan survei nasional yang digelar Polmatrix, Vox Populi Research Center, dan IDM di Desember 2020-Januari 2021," tutur Herzaky.

Terus Bekerja

Herzaky juga melihat, para kader dan pengurus Demokrat berlomba-lomba membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tak lepas dari peran AHY.

Ada gairah luar biasa yang muncul dari pengurus dan kader Partai Demokrat di berbagai penjuru negeri. Tentunya ini tak lepas dari kepemimpinan AHY, yang selalu menekankan kalau Demokrat harus menjadi bagian dari solusi, dan sebisa mungkin berkontribusi untuk rakyat, kata dia.

 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Andi Arief Seorang Demokrat, Moeldoko Sudah Ditegur Oleh Jokowi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sudah mendapat teguran dari Presiden Jokowi terkait isu kudeta Kursi Ketua Umum Demokrat.

KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat, kata Andi saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Andi juga menyinggung politikus senior Demokrat yang belum menerima partai dipimpin junior atau generasi muda seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi, ujar Andi.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Pasien Penderita Kanker Perlu Mendapatkan Vaksin Corona, Harus dengan Pengawasan Khusus

Menurut Andi, tugas parpol untuk mendidik kadernya, termasuk kader senior Demokrat yang belum menerima pemimpin muda.

Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik, ucap dia.

Berawal dari Pernyataan AHY

Sebelumnya, AHY menyatakan adanya upaya kudeta Ketum Demokrat yang berasal dari lingkar Presiden Jokowi atau istana.

Nama Moeldoko muncul dari Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Dia mengungkap sosok di balik lingkaran Presiden Joko Widodo yang diduga ingin mengkudeta Agus Yudhoyono dari kursi ketua umum Partai Demokrat. Menurut Herzaky, sosok tersebut adalah Moeldoko yang kini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).

Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko, tulis Herzaky dalam siaran pers resmi diterima, Senin (1/2/2021).

Herzaky melanjutkan, hal itu dilakukan Moeldoko untuk maju ke dalam kontestasi pencalonan presiden 2024. Karenanya, dia menegaskan terungkapnya nama terkait bukan soal perseteruan antar partai Demokrat dengan partai lainnya.

Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024, jelas Herzaky.

Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden, tegas dia.

Bantahan Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah tudingan ingin mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat. Moeldoko menduga tudingan tersebut muncul setelah beredarnya foto-foto dirinya bersama sejumlah orang.

Munculah isu dan seterusnya mungkin dasarnya foto-foto ya, ada dari Indonesia Timur dari mana-mana datang ke sini kan ingin foto sama gue, sama saya. Ya terima saja, apa susahnnya, ujar Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Dia mengatakan selalu terbuka kepada tamu-tamu yang ingin bertemu termasuk ketika di rumah. Dia tak menyebutkan siapa saja tamu yang datang, namun mereka menceritakan soal persoalan di Partai Demokrat.

Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa saya juga enggak ngerti, ucapnya.

Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya yaudah dengerin aja, sambung Moeldoko.

Dari sanalah, dia menilai isu dirinya ingin mengambilalih Parti Demokrat muncul. Moeldoko mengaku tak mau ambil pusing dengan isu kudeta tersebut.

Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan itu ya silakan saja. Saya tidak keberatan, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Demokrat Melihat Respons Moeldoko Sesuai Prediksi, Bahwa Nervous dan Gugup

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Partai Demokrat memberi penjelasan usai ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap soal kudeta. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, AHY tidak menyebutkan nama dari pihak pemerintah yang dituding terlibat.

Karena mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan menunggu proses konfirmasi. Tadi malam, sebagaimana yang kita saksikan bersama, kita sudah mendengar langsung penjelasan dari KSP Moeldoko sendiri, kata Herzaky dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Inilah 5 Tanda Hand Sanitizer Anda Tidak Efektif atau Bahkan Tidak Aman

Herzaky menyebut respons Moeldoko sudah terprediksi. Menurut dia, Moeldoko sendiri lah yang mengaku dikaitkan dalam gerakan kudeta Demokrat.

Responsnya nervous, gugup, dilihat dari gerakan tangan dan beberapa kali KSP Moeldoko menyebut gua gue, ujar Herzaky.

Atas pembelaan Moeldoko tersebut, Partai Demokrat pun memberi tanggapan.

Pertama, lanjut Herzaky, pertemuan antara KSP Moeldoko dan beberapa kader Demokrat, tidak dilakukan di rumah, melainkan di luar rumah.

Kedua, kedatangan kader Demokrat dari daerah ke Jakarta dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan. Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi, tutur Herzaky.

Sulit Dipahami

Ketiga, lanjut Herzaky, pengakuan KSP Moeldoko soal tak mengerti konteks pembicaraan dalam pertemuan tersebut sulit dipahami. Dia mengatakan, jelas, pertemuan itu untuk mengusung Moeldoko sebagai calon Presiden 2024.

Berdasarkan keterangan yang kami miliki, pembahasan utama yang disampaikan oleh pelaku gerakan dalam pertemuan itu adalah rencana mengusung KSP Moeldoko sebagai calon Presiden 2024. Untuk memuluskan rencana itu, para pelaku gerakan mempersiapkan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, melalui proses Kongres Luar Biasa, kata Herzaky.

Keempat, proses pengiriman surat AHY kepada Presiden Jokowi, merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Untuk saling menjaga hubungan baik dan komunikasi yang lancar, ujar Herzaky.

Awal Mula Nama Moeldoko Muncul

Sebelumnya, nama Moeldoko muncul dari Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Dia mengungkap sosok di balik lingkaran Presiden Joko Widodo yang diduga ingin mengkudeta Agus Yudhoyono dari kursi ketua umum Partai Demokrat. Menurut Herzaky, sosok tersebut adalah Moeldoko yang kini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).

Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko, tulis Herzaky dalam siaran pers resmi diterima, Senin (1/2/2021).

Herzaky melanjutkan, hal itu dilakukan Moeldoko untuk maju ke dalam kontestasi pencalonan presiden 2024. Karenanya, dia menegaskan terungkapnya nama terkait bukan soal perseteruan antar partai Demokrat dengan partai lainnya.

Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024, jelas Herzaky.

Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden, tegas dia.

Bantahan Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah tudingan ingin mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat. Moeldoko menduga tudingan tersebut muncul setelah beredarnya foto-foto dirinya bersama sejumlah orang.

Munculah isu dan seterusnya mungkin dasarnya foto-foto ya, ada dari Indonesia Timur dari mana-mana datang ke sini kan ingin foto sama gue, sama saya. Ya terima saja, apa susahnnya, ujar Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Dia mengatakan selalu terbuka kepada tamu-tamu yang ingin bertemu termasuk ketika di rumah. Dia tak menyebutkan siapa saja tamu yang datang, namun mereka menceritakan soal persoalan di Partai Demokrat.

Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa saya juga enggak ngerti, ucapnya.

Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya yaudah dengerin aja, sambung Moeldoko.

Dari sanalah, dia menilai isu dirinya ingin mengambilalih Parti Demokrat muncul. Moeldoko mengaku tak mau ambil pusing dengan isu kudeta tersebut.

Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan itu ya silakan saja. Saya tidak keberatan, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Soal Isu Kudeta Demokrat, Moeldoko Jadi Pemimpin Dan Berharap Jangan Mudah Baper

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar para pemimpin tak mudah goyah dan baper. Hal ini disampaikannya merespons upaya kudeta Partai Demokrat yang diungkap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang ambing dan seterusnya. Kalau anak buahnya enggak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja kali, jelas Moeldoko dalam konferensi pers, Selasa (2/2/2021).

Dia mengaku kerap menerima siapapun tamu yang datang untuk bercerita, termasuk di rumahnya. Kendati begitu, Moeldoko menekankan tidak pernah membahas soal upaya pengambilalihan kekuasaan di Partai Demokrat.

Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima. konteksnya apa saya juga tidak mengerti. Dari ngobrol-ngobrol itu biasanya saya awali dari (topik) pertanian karena saya memang suka pertanian, jelas Moeldoko.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kasus Aktif COVID-19 Lebih dari 175 Ribu, Jubir Reisa Jumlah yang Banyak Sekali

Berikutnya, curhat tentang situasi yang dihadapi ,ya gue dengerin saja, gitu. Berikutnya ya sudah dengerin saja, sambung Moeldoko.

Dia pun meminta agar isu ini tak dikait-kaitkan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Jokowi tak tahu menahu soal isu kudeta Partai Demokrat.

Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tau sama sekali. Enggak tau apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya. Moeldoko ini, bukan selaku KSP, tegas Moeldoko.

AHY Klaim Ada Gerakan Ambil Alih Demokrat Libatkan Pejabat Lingkaran Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ada gerakan yang mencoba melakukan pengambil alihan kepemimpinannya secara paksa. Dia menegaskan, mendapatkan informasi ini dari sejumlah kader Demokrat yang memberikan kesaksikan mulai dari tingkat pusat hingga cabang.

Kami memandang perlu dan penting untuk memberi pandangan resmi yaitu tentang adanya gerakan politik pemgambil alihan kepemimpinan partai Demokrat secara paksa, ini menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan," kata AHY dalam jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Selasa (2/2/2021).

Dia mengungkapkan gerakan ini tidak hanya melibatkan internal Demokrat. Dia mengklaim juga melibatkan pejabat lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo, kata AHY.

Bahkan, dia kembali mengklaim dan tak menyebutkan nama, gerakan pelengseran tersebut juga mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi, jelas AHY.

Untuk mendapatkan kepastian dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menelisik kebenaran informasi tersebut, AHY menyurati Presiden Jokowi.

Tentunya kami tak mudah percaya dan mengedepankan azas praduga tak besalah, oleh karena itu, tadi pagi saya sudah kirimkan surat resmi kepada Yang Terhormat Pak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan.

 

Demokrat Sebut Nama Moeldoko

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkap, sosok di balik lingkaran Presiden Joko Widodo yang diduga ingin mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari kursi ketua umum Partai Demokrat.

Menurut Herzaky, sosok tersebut adalah Moeldoko yang kini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).

Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024, tulis Herzaky dalam siaran pers resmi diterima, Selasa (2/2/2021).

Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr