POLITIK DALAM NEGERI - Disaat Pandemi, Partai Bulan Bintang Terus Berharap untuk Bisa Pemilu 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang atau PBB Afriansyah Noor mengatakan, meski masih dalam suasana pandemi Covid-19, partainya terus melakukan persiapan untuk Pemilu 2024.

Hal ini ditunjukkannya dengan menggelar silahturahmi dengan para tokoh Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di rumah Bendahara Bappilu Pusat PBB di Cibubur Ali Junardi.

Silaturahmi internal partai dan masyarakat umum itu penting, tujuannya untuk memperkuat partai, kata Afriansyah dalam keterangannya, Selasa (31/8/2021).

Dia menilai, kehadiran para perwakilan masyarakat bersama partainya itu sebagai bentuk kepercayaan. Afriansyah pun mengucapkan terima kasih atas apresiasi tersebut dan memohon dukungan terbaik untuk PBB.

Saya berharap tokoh masyarakat yang hadir di silaturahmi ini bersama-sama mendukung PBB, kata Afriansyah.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Epidemiolog Menyarankan Pemerintah Untuk Bentuk Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Ikut Bantu Tangani Pandemi

Meski bersiap untuk Pemilu 2024, Afriansyah memerintahkan adanya politik kehadiran di tengah masyarakat yang sedang susah atas pandemi Covid-19 ini bersama dampaknya.

Kehadiran parpol sangat diharapkan, karena itu sinergitas parpol dan tokoh masyatakat harus terus ditingkatkan demi membantu warga, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Puja-puji Kinerja Jokowi, Partai Demokrat Kritik Banyak yang Meninggal di Saat Pandemi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - DPP Partai Demokrat mengkritik pujian yang dilontarkan para ketua umum partai politik koalisi atas kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jubir DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, saat ini bukan saat yang tepat untuk melantunkan puja dan puji ataupun melakukan selebrasi.

Apakah kita tidak sebaiknya menahan diri, dan terus mawas diri? Apakah empati sudah menjadi barang langka di negeri ini? Di kala 130 ribu anak bangsa ini kehilangan nyawanya karena pandemi, apakah patut pemerintah diklaim berprestasi dan karenanya patut mendapatkan apresiasi? kata Herzaky dalam keterangannya, Minggu (29/8/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kemenkes Berencana PeduliLindungi Untuk Masuk ke Aplikasi Ini

Herzaky mempertanyakan di mana hati nurani, para pejabat maupun tokoh publik yang menebar pujian di saat situasi masih belum terkendali. Demokrat meminta pemerintah untuk terus mawas diri dan menahan diri.

Tidak sibuk dengan puja puji atau selebrasi terlalu dini. Tolonglah berempati dengan 130 ribu keluarga anak bangsa yang telah kehilangan sanak saudaranya karena pandemi. Ingat, tidak ada yang lebih bernilai dari nyawa manusia, seperti yang selalu Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, ingatkan, jelas dia.

Herzaky mengingatkan, saat ini masih terlalu dini untuk melakukan selebrasi. Seharusnya melakukan evaluasi.

Dan, tentunya mempersiapkan mitigasi. Agar ada antisipasi jika nanti ada serbuan dari varian baru virus penyebab pandemi ini. Janganlah mengulang kesalahan sama, seperti ketika di awal pandemi, maupun tatkala varian delta menyerbu negeri di Juni-Juli lalu, kata dia.

Diminta Fokus Kebijakan yang Efektif

Demokrat menilai, Pemerintah gelagapan dan kekacauan selama pandemi terjadi di mana-mana.

Oksigen sulit diperoleh di mana-mana sampai banyak rakyat penderita Covid-19 kehilangan nyawa karena tidak kebagian oksigen, rakyat terbaring di parkiran menanti giliran bisa dirawat inap di rumah sakit, maupun tenaga kesehatan banyak yang kelelahan dan kemudian meregang nyawa karena menangani pasien tak pernah henti, beber dia

Pemerintah, lanjut Herzaky, sebaiknya fokus untuk terus memikirkan dan menempuh kebijakan yang benar-benar efektif, bukan sekedar menyelesaikan apa yang di depan mata saja, tapi menyisakan persoalan di kemudian hari.

Rasio jumlah pasien positif Covid-19, rasio jumlah kematian, maupun jumlah penduduk yang divaksin, masih sangat jauh dibandingkan standar WHO, ataupun negara-negara tetangga. Terlalu dini untuk berpuas diri, pungkas Herzaky.

Pujian Ketua Umum Parpol

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjalan efektif. Prabowo yang masuk ke kabinet sebagai Menteri Pertahanan mengaku menjadi saksi bahwa kebijakan Jokowi mengutamakan masyarakat.

Hal ini disampaikan Prabowo saat bertemu Ketum Partai Politik Koalisi di Istana Negara Jakarta, Rabu 25 Agustus 2021. Adapun video tersebut diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (28/8/2021).

Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet. Kepemimpinan, keputusan-keputusan bapak cocok untuk rakyat, kata Prabowo.

Menurut dia, para menteri di kabinet Indonesia Maju bekerja sesuai arahan Jokowi dan kompak. Prabowo pun meminta Jokowi untuk tak memperdulikan suara-suara yang dapat memperkeruh kondisi Covid-19 di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku pernah menyemangati Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Megawati menyampaikan bahwa pandemi ini tidak hanya dialami Indonesia, namun juga negara-negara lain.

Menurut dia, saat ini belum dapat dipastikan apakah kecepatan vaksinasi Covid-19 bagian dari pengobatan dan berapa lama dapat meruntuhkan virus corona. Terlebih, saat ini ada Covid-19 varian delta yang sudah masuk ke Indonesia.

Namun, kata Megawati, hal terpenting saat ini adalah kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, dia menilai masyarakat harus diberi pemahaman bahwa vaksin hanya berfungsi meningkatkan imunitas.

Vaksin ini bukan obat, tapi membuat imunitas kita menjadi tinggi. Mengapa sudah ada yang divaksin bertanya kok kena lagi, karena ya sudah lupa kehati-hatian dan sangat populer sekarang adalah prokes. Itu sangat benar, Bapak, ujarnya.

Kita sudah benar. Makanya saya bilang dukung Bapak, jalur kita sudah betul, sambung Megawati.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PKS Diminta Pemerintah Pusat Untuk Awasi Pemda Terkait Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Politikus PKS Mustafa Kamal meminta pemerintah pusat terus mengawasi dan mendampingi pemerintah daerah terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas bagi mereka yang sudah memberikan izin sekolah dan di zona PPKM Level 3.

Terkait PTM Terbatas, Saya minta pemerintah pusat seharusnya lebih berempati kepada Pemda. Berikan pendampingan yang serius, tanyakan kepada Pemda apa yang dibutuhkan. Sehingga Pemda bisa yakin mengizinkan sekolah gelar PTM Terbatas, kata dia dalam keterangan tulis, Jumat (27/8/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Perbedaan Antara Gejala DBD dan COVID-19

Anggota Komisi X DPR RI ini meyakini tidak ada Pemda yang tidak ingin segera mengizinkan PTM Terbatas apalagi bersengaja lalai menunda-nunda. Para kepala daerah punya perhitungan akan resiko dan tahu persis kesiapan daerahnya untuk PTM Terbatas.

Setiap Pemda memahami kondisi internal daerah mereka masing-masing, lebih baik Pemerintah Pusat apresiasi saja Pemda yang sudah bisa PTM dengan baik sebagai bentuk penghargaan, ajak Pemda yang lain untuk belajar dari daerah yang sudah sukses menyelenggarakan PTM, ungkap Mustafa.

Di sisi lain, dia juga berharap pemerintah untuk mempercepat vaksinasi secara lengkap bagi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan untuk mengurangi risiko penularan pada satuan pendidikan. Berdasarkan data dari Kemenkes dan Kemendikbudristek, vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan baru mencapai 54 persen untuk dosis pertama dan 35 persen untuk dosis kedua. Sedangkan remaja usia 12-17 tahun baru 9,6 persen untuk dosis pertama dan 4,4 persen untuk dosis kedua.

Meskipun sekolah sudah berada pada zona PPKM level 1-3 tapi progres pemberian vaksinasi secara lengkap masih lambat tetap tidak akan terbentuk herd immunity. Percepatan vaksinasi secara lengkap sangat penting untuk memberikan ketenangan kepada semua pihak baik Pemda, satuan pendidikan dan juga orang tua peserta didik, kata Mustafa.

Sejumlah Provinsi

Sebelumnya pemerintah mendesak sejumlah pemda yang berada di PPKM Level 3 belum menggelar PTM Terbatas untuk segera membuka sekolahnya.

Beberapa pemda tersebut antara lain Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Kota Serang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Waykanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Mesuji.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Pembahasan Soal Pertemuan Jokowi dan Elite Parpol

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan agenda pertemuan Presiden Joko Widodo dengan petinggi Parpol koalisi. Ia menyebut Pertemuan kali membahas upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Semangat bergotong royong dan memberikan energi positif bagi Pemerintah untuk menangani Pandemi sangat terasa. Seluruh Ketum Parpol yang hadir merasakan pentingnya gotong royong seluruh komponen bangsa, dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi di dalam mengatasi pandemi sudah pada track yang benar, kata Hasto Pada keterangannya, Rabu (25/8/2021).

Pembahasan pertemuan kali ini, lanjut Hasto, juga menyinggung upaya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Seluruh Ketum Parpol yang hadir, dengan membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan negara besar lain seperti Amerika Serikat, India, Jerman, Brasil dll, serta melihat kesungguhan pemerintah di dalam menanggani pandemi, terus memberikan dukungan bagi kebijakan Presiden Jokowi. Termasuk di dalam mendorong pergerakan pertumbuhan perekonomian nasional, katanya.

Meski pandemi masih sulit diprediksi kapan berakhir, keseimbangan antara penerapan PPKM di beberapa wilayah dengan pertumbuhan perekonomian terus dilakukan, terutama memastikan bagaimana negara hadir dengan mendorong perekonomian rakyat, tambahnya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi yang Baik Mendukung Pencegahan Stunting

Kehadiran Ketum PAN

Selain itu, Hasto meyambut baik kehadiran Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno yang dinilai menambah amunisi dalam gotong royong hadapo pandemi.

Kehadiran Zulkifli Hasan dan Bung Eddy Soeparno membuktikan bagaimana gotong royong dikedepankan dan kehadiran. Beliau memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin yang sangat penting di tengah Pandemi, tandasnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Gerindra Minta Pemerintah Beri Perhatian Bagi Anak Yatim Piatu Akibat Pandemi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat orang tuanya meninggal dunia karena Covid-19.

Sebanyak 11 ribu lebih anak yatim ini harus diberikan jaminan kehidupan yang lebih baik sesuai amanat konstitusi bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, kata Muzani dalam keterangannya, Senin (23/8/2021).

Wakil Ketua MPR ini berharap pemerintah bisa memastikan anak-anak tersebut diberikan akses pendidikan. Menurutnya, negara harus memberikan jaminan.

Jangan sampai mereka terlantar dan tidak menjadi generasi yang tak berpendidikan, karena itu akan membuat mereka sulit dalam mencari masa depan yang lebih baik, ungkap Muzani.

Dia pun mengimbau agar masyarakat yang memiliki kelebihan ekonomi untuk turut memberi bantuan kepada mereka membutuhkan, seperti anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat orang tuanya meninggal dunia karena Covid-19.

Untuk itu saya mengimbau kepada masyakarat yang memiliki kelebihan ekonomi dan materi untuk menyisihkan dan berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan seperti anak-anak yatim piatu yang ditinggal oleh orang tuanya akibat Covid, yang jumlah mencapai puluhan ribu, kata Muzani.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Pelaksanaan Belajar Tatap Muka Akan Tergantung Pada Masing Masing kondisi wilayahnya

Upaya Kemensos

Jumlah anak terdampak pandemi Covid-19 terus bertambah. Melihat hal tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini terus menggodok skema pemberian bantuan kepada anak-anak yang telah menjadi yatim piatu akibat orang tuanya terpapar virus Corona.

Data terbaru dari Satgas Penanganan Covid-19 mencatat, hingga 20 Juli 2021, ada 11.045 anak menjadi yatim piatu selama pandemi.

Untuk mewujudkan program perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami keterpisahan dengan orangtuanya, negara perlu mengalokasikan anggaran.

Oleh karena itu, Risma mengatakan saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) sedang coba berdiskusi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Saya sudah berbicara dengan Ibu Menkeu agar bisa didukung dari anggaran. Bantuan untuk anak-anak tersebut menjadi kewajiban negara. Sebagaimana amanat konstitusi pada Pasal 34 UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, kata Risma dalam keterangan tulis, Jumat, 20 Agustus 2021.

Rencana pemberian bantuan terhadap anak terdampak Covid-19 direspons positif oleh sejumlah pihak. Di antaranya oleh KPAI hingga wali kota.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Akan Sebut Suatu Terapkan Restorative Justice soal Kaos Mural Mirip Jokowi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Satreskrim Polres Tuban mengamankan Kiswan (30), seorang pemuda Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur lantaran menawarkan kaos dengan gambar mural mirip Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ramai diperbincangkan.

Setelah diperiksa, Kiswan pun dilepaskan dan tidak dilanjutkan kasusnya. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni berpandangan tepat jika itu dilakukan.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Suatu Beser dan Ngompol Di Saat Lansia Bisa Turunkan Kualitas Hidup

Ini adalah keputusan yang tepat dari kepolisian untuk tidak melanjutkan kasusnya, dan ini juga menunjukkan bahwa polisi telah mengedepankan penyelesaian perkara sesuai dengan prinsip restorative justice, kata Sahroni, Kamis (19/8/2021).

Menurut dia penting jika kepolisian menjalankan prisip tersebut karena sesuai dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit. Sehingga kita bisa terus mengedepankan nilai keadilan dan keseimbangan di masyarakat, tutur Sahroni.

Meski demikian, ada hal-hal yang perlu digarisbawahi tak bisa menggunakan restorativa justice.

Namun tentu ada batasan-batasan yang tidak bisa diselesaikan melalui restorative justice seperti kasus terorisme dan lainnya, kata Sahroni.

 

Kasus Berawal

Satreskrim Polres Tuban mengamankan Kiswan (30), seorang pemuda Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ia diamankan karena menawarkan kaos dengan gambar mural 'Jokowi 404: Not Found' di medsos.

Tawaran kaos itu di posting lewat cuitan akun Twitter @OmBrewoks3. Dimana, para pemesan diperbolehkan untuk memilih sesuai warna kesukaan pembeli.

Karena ada yg mention sy, maka sy coba buat design kaos kayak gini. Kira2 ada yg minat kaosya ? Warna bisa request sesuai keinginan. Bantu re-tweet ya teman2. Terima kasih.' dalam cuitan Twitter.

Mendapat laporan itu, polisi langsung bergerak cepat dan mengamankan pemilik akun untuk di bawa ke Mapolres Tuban. Selanjutnya, pemilik akun minta maaf secara terbuka sambil didampingi Aji Agus Wiyoto, Kades Karangagung, Kecamatan Palang, Tuban.

Sudah minta maaf dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi,” ungkap Aji panggilan akrab Kades Karangagung, Rabu (18/8/2021).

Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, Aji menjelaskan saat itu pemilik akun mendapat pesanan kaos dari salah satu pembeli. Kemudian, contoh desain kaos berwarna hitam gambar 'Jokowi 404: Not Found’ di upload di media sosial dan menjadi viral.

Dia profesinya desain dan jual kaos. Pengakuan dari yang bersangkutan saat itu katanya ada orang yang pesan (kaos gambar 'Jokowi 404: Not Found’, red), ungkap Kades Karangagung.

Setelah itu, pemilik akun di bawa ke Mapolres Tuban untuk dimintai keterangan, Selasa, (17/8/2021) sekitar pukul 09.00 Wib. Di sana, pemuda tersebut juga minta maaf secara terbuka atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Diperbolehkan pulang setelah dia minta maaf dan membuat surat pernyataan, tegas Kades Karangagung.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Akan Bertindak Untuk Bulog Segera Tarik Beras Bansos yang Kualitasnya Sudah Buruk

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta agar Perum Bulog menarik beras yang tak layak konsumsi khususnya yang dipergunakan untuk bantuan sosial atau bansos Covid-19.

Politikus Golkar ini juga mengusulkan, agar Bulog bisa menggantikan kualitas berasnya.

Bulog harus segera menarik dan mengganti beras bansos kualitas buruk itu dengan beras kualitas premium, kata Dedi saat dikonfirmasi, Jumat (13/8/2021).

Dia berharap Bulog bisa segera turun dan melihat langsung beras bansos yang disalurkan kepada masyarakat.

Menurutnya, dalam situasi pandemi Covid-19 ini, warga miskin tak perlu ditambah lagi beban hidupnya dengan menghadirkan beras yang tak layak dikonsumsi.

Warga miskin itu sudah susah hidupnya, untuk itu jangan sampai ditambah kesulitannya dengan bantuan yang buruk, kata Dedi.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada Gejala Efek Tanda Jika Terlalu Banyak Minum Kopi

Bantuan Bulog

Perum Bulog telah menyiapkan bantuan beras PPKM tahap II untuk 8,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar 88 ribu ton. Jika dihitung dengan tahap pertama, total Bulog sudah menyalurkan bantuan beras PPKM untuk 28,8 juta keluarga.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, bantuan beras PPKM tahap II ini merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang berasal dari gudang-gudang Bulog di setiap wilayah.

Sehingga beras ini tidak bisa dijual Bulog. Ini beras pemerintah yang disalurkan oleh pemerintah, ujar pria yang akrab disapa Buwas tersebut dalam acara Kick Off Distribusi Bantuan Beras PPKM Tahap II di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Buwas pun menjamin bantuan beras PPKM ini memiliki kualitas baik. Sebab, proses penyalurannya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah serta telah dibersihkan melalui mesin rice to rice.

Bulog bila mengeluarkan beras CBP tidak begitu saja dikeluarkan. Harus melalui proses rice to rice. Kalau proses sudah dilalui jangan bilang itu ada kutu, telurnya saja enggak mungkin, tegasnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Bulog Saat ini Sedang Diminta untuk Jaga Kualitas Beras Untuk Bansos

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memerhatikan kualitas beras yang digunakan untuk bantuan sosial (bansos).

Pasalnya dia masih mendapatkan laporan beras bansos yang tak layak konsumsi. Sehingga, benar harus dijaga kualitasnya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - 5 Cara Untuk Tetap Sehat Mental Di Masa Pandemi COVID-19

Beras sebagai makanan pokok mestinya dijaga kebersihan dan kualitasnya. Jangan lagi ada temuan maupun isu beras bansos yang membatu lantaran terkena air, beras bercampur krikil atau tanah, beras yang sudah menguning, kata Elly, Minggu (8/8/2021).

Menurut dia, dalam kondisi pandemi Covid-19 dan masyarakat memerlukan bansos, maka Bulog sudah selayaknya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.

Pada kondisi seperti ini mestinya Bulog memperlihatkan layanan yang baik kepada masyarakat yang sedang berjuang di masa pandemi Covid 19, ungkap Politikus PPP ini.

Mulai Hujan

Elly pun menyoroti bahwa keadaan di sejumlah sudah hujuan. Sehingga Bulog harus benar memperhatikan kualitas beras bagi masyarakat.

Bulog mestinya lebih cermat membaca situasi sehingga kualitas setiap 10 kilogram beras untuk 28,8 juta keluarga penerima dapat terjaga, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Harus Tampil Terbuka ke Publik Jika Menolak Fasilitas Isoman di Hotel

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Keberadaan fasilitas isolasi mandiri atau isoman berupa hotel bagi anggota DPR serta stafnya yang terpapar Covid-19 menjadi sorotan publik. Hal ini terus menuai polemik.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus memang mendengar ada sejumlah fraksi yang menolak fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19, namun harus dibarengi dengan kebijakan resmi.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kemenkes Ungkap Strategi 4 Pilar dalam Upaya Menurunkan Jumlah Angka Kanker di Indonesia

Harus ada kemudian surat, yang kemudian mengatakan surat sebelumnya dibatalkan, kata Lucius dalam diskusi yang diunggah melalui YouTube, Minggu (1/8/2021).

Menurutnya, perlu ada komitmen nyata, daripada sekedar hanya ucapan lisan dari segelintir anggota DPR yang menolak.

Karena kalau tidak, kita berhadapan dengan politisi yang setiap hari bisa berubah pendiriannya sesuai situasi dan kondisi, ungkap Lucius.

Sementara, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, bila mayoritas fraksi menolak maka kebijakan adanya tempat isoman di hotel tersebut tidak akan berjalan.

Saya pikir tidak akan berjalan karena sudah menyatakan fraksi sudah menyatakan menolak, ujar dia.

Disampaikan di Bamus

Secara resmi, sikap masing-masing fraksi akan disampaikan dalam rapat badan musyawarah saat masa reses berakhir 17 Agustus mendatang. Meski sudah keluar surat Kesekjenan lebih dahulu, kalau fraksi menolak kebijakan isoman ini, Habiburokhman yakin tidak akan lanjut.

Nanti akan disampaikan sikap fraksi masing-masing jadi dont worry kalau semua fraksi tidak setuju tidak akan berjalan kebijakan itu, kata Habiburokhman.

Habiburokhman juga menuturkan, kebijakan isoman itu tidak pernah disosialisasikan lebih dulu dari Kesekjenan kepada anggota dewan.

Selama ini kata dia, kalau ada suatu kebijakan akan dikirimi surat ke ruangan masing-masing.

Kami aja enggak tahu. Setiap kebijakan kita akan dapat lembaran amplop coklat masing-masing, sosialisasi begini-begini, ini enggak ada kok. Saya sudah cek ke anggota enggak ada kok. Menurut saya memang belum ada tidak ada kebijakan itu, klaim Habiburokhman.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr