POLITIK DALAM NEGERI - Prabowo Subianto Minta Kader Gerindra Untuk Menyelamatkan Nasib Garuda Indonesia

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta kadernya untuk bisa menyelamatkan nasib PT Garuda Indonesia (Persero).

Hal itu disampaikan oleh Sekjennya Ahmad Muzani saat menghadiri Rakorda Gerindra Sumatera Selatan Minggu 31 Oktober di Palembang.

Menurut dia, Prabowo meminta agar Garuda Indonesia tidak bangkrut dan tetap bertahan sebagai maskapai penerbangan kebanggaan negara.

Utang Garuda diprediksi kurang lebih Rp70 triliun dan diperkirakan perusahaan yang dibanggakan ini akan bangkrut. Saya kemarin mendapat pesan dari Pak Prabowo, agar Gerindra tidak boleh diam mengahadapi ancaman ini. Kami dititipi untuk melakukan semua cara guna menyelamatkan Garuda agar perusahaan ini tetap selamat dari kebangkrutan sebagai perusahaan negara, kata Muzani dalam keterangannya.

Menurut dia, Garuda Indonesia  salah satu perusahaan penerbangan yang membanggakan, mempersatukan wilayah Indonesia, memiliki sejarah bersamaan dengan perjuangan bangsa dan dibangun atas dasar kegotongroyongan dari sumbangan rakyat Aceh, sehingga wajib kita selamatkan.

Gerindra akan melakukan semua tindakan yang dibutuhkan pemerintah untuk menyelamatkannya. Kalau perlu anggota parlemen Gerindra di semua tingkatan songkongan untuk itu. Meskipun hal itu bukan jalan keluar, jelas Muzani.

Dia mengakui, inilah yang sering dikhawatirkan oleh Prabowo betapa sulitnya menjaga aset negara. Persaingan global semakin dinamis dan tantangan modal semakin nyata. Kasus Garuda harus menjadi pelajaran berharga.

Kalau Garuda yang mempunyai sejarah panjang bisa bangkrut akan dipailitkan bagaimana dengan BUMN yang lain. Maka makin relevan bahwa visi misi yang selama ini diinginkan oleh Prabowo menjadi tepat, kata Muzani.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada 7 Manfaat Yang Tak Terduga Pada Buah Naga Yang Berkhasiat Untuk Pasien Kanker

Minta Kader Solid Dukung Prabowo

Karena itu, Muzani berharap kader Gerindra mendukung penuh untuk Prabowo bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya bisa menyelamatkan aset bangsa.

Itu sebabnya kami meminta termasuk Gerindra Sumsel beliau maju dalam Pilpres 2024. Salah satu maksudnya adalah menyelamatkan aset bangsa dan negara dari masalah seperti ini, ujar Muzani.

Kekuasaan yang ingin kita raih di 2024 adalah perjuangan yang tujuannya untuk kemaslahatan dan keselamatan bangsa, termasuk aset-asetnya. Itu hanya mungkin terjadi kalau semua unsur di Gerindra mempersiapkan diri dalam perjuangan sejak sekarang, sambung Muzani kepada Kader Gerindra Sumsel setelah meminta Prabowo maju dalam Pilpres 2024.

Selain itu Muzani juga menambahkan bahwa semua fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Jokowi di masa depan harus berfungsi agar perekonomian negara lebih bergairah dan rakyat bisa lebih sejahtera.

Dalam pandangan kami yang memiliki kemampuan untuk itu adalah Pak Prabowo. Sudah relevan dengan apa yang diingin masyarakat Sumsel melalui DPD Partai Gerindra agar Prabowo maju pada 2024, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Surya Paloh Sebut Ketum Parpol Tak Perlu Ikut lagi dalam Konvensi Capres NasDem

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan, sebaiknya para ketua umum parpol tak perlu ikut konvensi calon presiden yang akan digelarnya untuk mencari sosok di Pilpres 2024.

"Sebaiknya kalau ada konvensi dilakukan, ketua umum partai enggak ikut. Kalau ketua umum partai yang ikut (di Pilpres 2024), sebaiknya dia jangan ikut (konvensi)," kata Surya di Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Surya menuturkan, ketua umum partai jangan ikut konvensi karena akan terjadi konflik kepentingan. Ia sendiri mengaku tidak akan ikut konvensi capres.

Kalau dia ketua umum partai dan dia peserta konvensi, ini ada benturan conflict of interest dong menurut NasDem, jelas Surya.

Dia mengaku konvensi masih digodok di internal NasDem. Partainya juga perlu membangun koalisi sebelum konvensi agar tokoh yang terpilih mendapatkan tiket Pilpres 2024.

Nasdem mencoba menggodok ini, mencari partner konvensi yang cocok dianggap tepat dan tentu seiring dengan waktu juga harus bisa memastikan, kata Surya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Berhati-hati Saat Diet Dengan Gaya Barat Berdampak Buruk Bagi Kesehatan

 

Beri Pilihan

Surya berharap, konvensi akan memberikan pilihan calon presiden alternatif kepada masyarakat. Serta menghasilkan calon presiden terbaik sebagai pemenang konvensi.

Kalau konvensi dijalankan ya dua hal yang diharapkan, dia menghasilkan satu, nilai konvensi dengan katakanlah memberikan alternatif pilihan yang cukup signifikan bagi masyarakat terhadap kandidat-kandidat calon presiden itu sendiri," kata dia.

Kedua, menghasilkan calon presiden terbaik sebagai pemenang konvensi," sambung Surya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - MPR Minta Pemerintah Untuk Menjelaskan Kepastian Umrah ke Masyarakat

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta pemerintah menjelaskan kepastian jadwal umrah kepada masyarakat. Hal ini untuk menghindari keraguan bagi masyarakat yang sudah membayar.

Perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan, kata dia dalam keterangan tertulis Rabu 27 Oktober 2021.

Seperti dilansir dari Antara, Politikus Golkar ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa masih ada hal yang perlu dibenahi sebelum keberangkatan umrah.

Bamsoet juga meminta Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk segera merampungkan dan menyampaikan aturan teknis penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19.

Khususnya yang terkait dengan vaksin boster hingga aturan karantina yang berlaku di Arab Saudi, jelas dia.

Bamsoet meminta komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk terus mengupayakan penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilaksanakan sesegera mungkin, dengan melakukan diplomasi serta komunikasi yang baik dengan pihak Saudi.

Hampir tiga pekan sejak Menteri Luar Negeri mengumumkan nota diplomatik Kerajaan Arab Saudi soal umrah, kepastian pemberangkatan belum juga mewujud.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Saat Ini Sedang Rentan Terjadi di Musim Hujan, Kenali Tanda-Tanda Diare Berikut

Kemenag Siapkan Skema Satu Pintu

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama telah menyiapkan skema satu pintu bagi jemaah Indonesia yang akan melaksanakan ibadah umrah.

Menurut dia, skema ini sebagai cara penerapan protokol kesehatan sebelum keberangkatan di masa pandemi saat izin dari Saudi sudah diberikan untuk Indonesia.

Umrah akan dicoba satu pintu dan akan menggunakan Asrama Haji. Wacana satu pintu ini dimana aturan kesehatan protapnya sebelum berangkat harus ada karantina, jadi umrah rasa haji," kata Saiful saat gelar sosialisasi persiapan penyelenggaraan haji 2022 dan umrah 2021 di Hotel Grand Orchardz, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Saiful melanjutkan, selain jemaah umrah akan dikarantina, nantinya tes PCR dan pemeriksaan vaksin akan dikerjasamakan bersama Kementerian Kesehatan.

Jadi kalau sudah bisa melaksanakan ini (umrah) clear dan Insyaallah haji akan lancar, jelas dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Demokrat Telah Meraih Penghargaan Partai Yang Paling Informatif untuk Kedua Kalinya

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Partai Demokrat untuk kedua kalinya menerima penghargaan sebagai Partai Politik dengan Kategori Paling Informatif pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 pada Selasa 26 Oktober 2021.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima penghargaan ini yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin secara virtual.

Sebagai bagian dari Smart Party, Partai Demokrat berhasil mempertahankan predikat partai politik paling informatif yang diraih tahun lalu, kata juru bicara partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Rabu (27/10/2021).

Diketahui, Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar kegiatan ini untuk memaksimalkan penilaian terhadap monitoring dan evaluasi (monev) Badan Publik (BP), dalam rangka mengukur kepatuhan BP terhadap pelaksanaan Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara itu, Ma’ruf Amin mengajak seluruh elemen ikut berpatisipasi dalam menggunakan hak atas informasi.

Saya ingin mengajak masyarakat luas untuk terus berpartisipasi dengan cermat dalam menggunakan hak atas informasi serta turut mengawasi setiap proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena kunci keberhasilan dari Keterbukaan Infromasi Publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan, kata dia.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Dapat Membantu Turunkan Tekanan Darah hingga Atasi Mual, Berikut Ada 5 Manfaat Teh Jahe untuk Kesehatan

Semua Aspek Penilaian

Sementara itu, Ketua KIP Gede Naraya menjelaskan mengenai proses penilaian tersebut.

Pelaksanaan acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik ini diawali kegiatan presentasi BP yang digelar selama empat hari, 11-14 Oktober 2021, melibatkan 301 BP terdiri dari tujuh kategori yaitu BP Kementerian, Pemerintah Provinsi (Pemprov), Lembaga Non Struktural (LNS), Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Partai Politik (Parpol),” jelas Gede.

BP yang memenuhi semua aspek penilaian akan mendapat penganugerahan terbaik sebagai BP yang Informatif. Menurutnya, penganugerahan yang diberikan oleh KIP meliputi lima tingkat penilaian Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.

Gede juga menjelaskan bahwa proses penetapan hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memegang prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Karena kondisi pandemi Covid-19 ini seluruh tahapan monev mulai dari sosialisasi, penyampaian Self-Assesment Questionnaire (SAQ) untuk diisi Badan Publik, verifikasi SAQ hingga tahap presentasi sampai puncak penganugerahan semua dilaksanakan secara daring dengan melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Kecam Tindakan Kekerasan Terhadap Hewan Dan Akan Ada Hukumannya

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta tidak ada lagi kekerasan terhadap hewan, bahkan sampai meninggal.

Menurut dia, ada konsekuensi hukum bagi mereka yang melakukan hal tersebut.

Hal ini merespon, terkait ramainya media sosial anjing bernama Canon yang diduga tewas oleh Satpol PP di Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini menuai banyak kecaman.

Menurut Sahroni, selain kabar di Aceh, sebenarnya sudah banyak terjadi kekerasan hewan di Indonesia.

Ingat, di kita segala bentuk penganiayaan itu ada hukumannya, termasuk penganiayaan pada hewan, kata dia dalam keterangannya hari ini (25/10/2021).

Anggota DPR dari Fraksi NasDem ini menuturkan, aparat kepolisian bisa memainkan peranannya terhadap segala bentuk kekerasan terhadap hewan.

Dan ini harus betul-betul dijalankan oleh pihak yang berwajib, kata Sahroni.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Mengenali 4 Jenis Nyeri Fibroid Uterus, dan Cara Untuk Mengatasinya

Mengepankan Tindakan Manusiawi

Sahroni meminta agar para penegak hukum selalu mengedepankan tindakan yang baik dan manusiawi ketika menangani makhluk hidup, di antaranya hewan.

Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat menjamurnya kasus kekejaman pada hewan di Indonesia belakangan ini.

Pada September lalu, lanjut Sahroni, Asia For Animals Coalition merilis bahwa Indonesia adalah negara nomor satu di dunia yang paling banyak mengunggah konten kekejaman terhadap hewan di media sosial.

Data tersebut menunjukan kondisi yang mengkhawatirkan. Untuk itu saya meminta kepada Polri untuk memberi perhatian lebih terhadap kasus penyiksaan hewan, jangan sampai aksi kekerasannya justru dilakukan oleh satuannya sendiri, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Perludem Sebut Ada Dasar Hukumnya KPU Dapat Menentukan Jadwal Pemilu 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Peneliti Perludem Nurul Amalia Salabi mengatakan, KPU memiliki dasar hukum untuk memiliki kewenangan dalam menentapkan tanggal pemungutan suara, dalam hal ini berkaitan terhadap Pemilu 2024.

Diketahui, baik KPU dan Pemerintah memiliki usulan berbeda terkait hari H Pemilu 2024. Karena itu, sampai sekarang masih belum diputuskan.

Ada tiga dasar hukum yang menegaskan bahwa KPU berwenang untuk menetapkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilu, kata Nurul dalam webinar, Minggu (24/10/2021).

Nurul mengatakan, KPU dijamin bersikap mandiri berdasarkan konstitusi. Dan soal waktu, terlebih khusus untuk Pemilu 2024 sudah dinyatakan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU Pemilu 2017 di pasal 167 itu juga secara terang benderang dinyatakan oleh para pembuat UU bahwa penentuan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu itu ditetukan oleh KPU dengan keputusan KPU, kata dia. 

BACA JUGA : ESPORT - Onic Esports Juarai MPL ID S8 Setelah Kalahkan RRQ Hoshi

Kemandirian KPU

Nurul menuturkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 Tahun 2016 juga menguatkan kemandirian KPU menetapkan jadwal Pemilu.

Konsultasi pembuatan Peraturan KPU terkait jadwal Pemilu dengan DPR dan pemerintah tidak mengikat. Sehingga, pemerintah dan DPR hanya memberikan usulan kepada KPU.

KPU memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan hari pemungutan suara dengan segala pertimbangannya.

KPU punya dasar hukum kuat untuk bisa menetukan hari pemungutan suara Pemilu 2024 dengan berbagai pertimbangan yang menurut KPU penting untuk terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, profesional dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu lainnya yang tertuang di Pasal 3 UU 7/2017, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PAN Akan Buka Opsi untuk Usung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Partai Amanat Nasional (PAN) mempunyai keinginan untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. PAN terus melakukan penjaringan untuk mengusung beberapa calon untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya, Senin (18/10/2021). Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor sempat berkunjung ke kediaman Ganjar pada akhir pekan lalu.

Dalam kunjungannya, Bima Arya tidak menampik mengutarakan keinginan PAN untuk mengusung Ganjar dalam Pilpres 2024.

Kunjungan kemarin, politisi ketemu politisi bohong kalo enggak omongin politik, papar Bima Arya.

PAN melihat Ganjar sebagai politisi sangat nasionalis dan mempunyai banyak dukungan, juga elektabilitasnya cukup tinggi di internal partai dan masyarakat.

Mas Ganjar salah satu tokoh yang dilihat punya potensi. Sikap politisnya yang nasionalis dan banyak dukungan dari tokoh nasionalis, juga banyak di kalangan internal PAN yang suka dengan Mas Ganjar, jelas Bima Arya dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - kadang Kopi Tak Selalu Berhasil Hilangkan Kantuk, Mengapa

Usung Sejumlah Tokoh

Apakah Ganjar sudah menerima sinyal pinangan tersebut? Bima Ara mengatakan, Ganjar yang paling tahu bagaimana posisinya.

Kami sepakat untuk menjaga saling komunikasi, bersinergi dalam banyak hal dan Mas Ganjar menyambut baik, kata Bima Arya.

Sejauh ini, PAN telah mengusung beberapa tokoh. Pada workshop PAN di Bali awal Oktober 2021, Bima juga tidak menampik mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

Bima Arya menjelaskan, semua tokoh-tokoh itu mempunyai peluang yang sama. Begitu pun dengan partai-partai lain untuk bergabung untuk berkoalisi.

Pilpres tinggal tiga tahun lagi, Bima Arya pun memastikan semuanya masih berproses terkait bakal calon dan partai-partai yang akan bergabung nantinya.

Semuanya masih berproses, masih ada waktu untuk menentukan pilihan, tambah Bima Arya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Saat SBY Dilantik Menjadi Presiden Pertama yang Dipilih Langsung Rakyat pada 17 Tahun Yang Silam

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Hari ini 17 tahun silam, tepatnya 20 Oktober 2004 adalah hari bersejarah dalam demokrasi Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla (SBY-JK) resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden dan menjadi yang pertama dipilih secara langsung oleh rakyat.

Sebelum tahun 2004, pemilu digelar hanya untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bukan Kepala negara.

Babak baru demokrasi Indonesia itu dapat terlaksana dengan berbagai syarat, salah satunya adalah calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh minimal 15 persen jumlah kursi DPR atau 20 persen perolehan suara sah nasional dalam Pemilihan legislatif.

Hal itu berpatokan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pilpres pada Pemilu 2004 diselenggarakan sebanyak dua putaran yang diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim. Hasilnya, SBY-JK menang dengan meraih 69.266.350 suara atau 60,62 persen.

Pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden M. Yusuf Kalla digelar lewat Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 20 Oktober 2004.

Sidang MPR dipimpin oleh Ketua MPR kala itu Hidayat Nur Wahid. Prosesi pelantikan digelar di Gedung DPR/MPR mulai pukul 10.00 WIB. Di hadapan 611 dari 678 anggota MPR RI SBY-JK membacakan sumpah jabatanya .

Sesuai ketentuan pasal 7 Undang-undang Dasar 1945, SBY-JK memegang jabatan selama lima tahun, yakni sejak 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2009.

Pelantikan kala itu turut dihadiri pimpinan negara sahabat yakni Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah; Perdana Menteri Australia, John Howard; PM Timor Leste, Mari Bin Amude; PM Malaysia, Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi; PM Singapura Lee Hsien Loong dan beberapa utusan khusus dari negara sahabat yakni Jepang, Korea Selatan, Belanda, Philipina, Thailand dan Vietnam.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Jarang Sekali Menunjukkan Gejala, Kenalilah Penyakit Fibroid Uterus Sedini Mungkin

Megawati Tidak Hadir

Pelantikan SBY-JK pada 2004 tidak dihadiri presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid disebut telah membujuk Presiden Megawati Soekanoputri untuk menghadiri pelantikan, namun tidak berhasil.

Alasan absennya Mega disebut lantaran kecewa dengan SBY yang merupakan mantan bawahannya sebagai menteri, namun berbelot melawannya di Pilpres.

Meski demikian, pada pelantikan bersejarah itu, tampak kehadiran suami Mega Taufik Kiemas, Guruh Sukarnoputro, mantan Wapres Sudharmono, dan mantan wapres Tri Sutrisno yang turut hadir.

Diwarnai Demo Mahasiswa

Pelantikan SBY-JK pada 2004 menjadi lebih riuh dengan adanya Demonstrasi yang diusung sejumlah mahasiswa.

Dalam aksinya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menuntut isu perubahan yang dijanjikan SBY-Kalla saat kampanye harus dilaksanakan.

Demonstran juga menuntut anggota kabinet SBY-Kalla harus sesuai dengan keinginan rakyat. Selain itu, SBY-kalla diminta tidak memilih menteri yang pro-Dana Moneter Internasional (IMF).

Tak hanya di Jakarta, demonstrasi juga digelar aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Ambon, Maluku. Aksi dilakukan dengan berjalan kaki dari Sekretariat GMNI di kawasan Batu Gantung menuju ke Bundaran Tugu Trikora Ambon.

Pada spanduk, mereka menuntut tiga hal. Yaitu tangkap dan adili koruptor, kembalikan hak-hak pengungsi, dan wujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PM Malaysia Akan Berkunjung ke Indonesia Pada Bulan November, Inilah yang Akan Dibahas Oleh Jokowi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Saifuddin Abdullah di Istana Merdeka, Senin (18/10/2021). Dalam pertemuan itu, Jokowi ingin agar Indonesia dan Malaysia terus meningkatkan kerja sama bilateral maupun perdamaian.

Indonesia dan Malaysia akan dapat terus meningkatkan kerja sama. Tidak saja untuk kepentingan bilateral kita namun juga untuk perdamaian dan kesejahteraan Kawasan, kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin.

Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan PM Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yakoob berencana akan berkunjung ke Indonesia pada November mendatang. Menurut dia, Jokowi menyambut baik rencana kedatangan PM Sabri.

Kunjungan menunjukkan kuatnya hubungan kedua negara dan akan digunakan tidak saja membahas hubungan bilateral namun juga isu-isu kawasan dan global, jelas Retno yang ikut mendampingi Jokowi.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Benarkah Olahraga Di Malam Hari Bikin Tidur Akan Lebih Nyenyak, Simak Berikut

Perjalanan Aman

Selain itu, Jokowi juga mengatakan perlunya kedua negara untuk mulai mempersiapkan perjalanan yang aman termasuk untuk pelaku bisnis. Namun, dengan terus memperhatikan faktor kesehatan dan kondisi covid.

Oleh karena itu, kata Retno, Jokowi berharap kunjungan PM Malaysia dapat menghasilkan kesepakatan terkait pengaturan koridor perjalanan (travel corridor arrangement), saling pengakuan sertifikat vaksin, dan saling mengenali sistem yang dipakai kedua negara (di Indonesia: PeduliLindungi).

Disisi lain, Jokowi menekankan kembali pentingnya isu pelindungan WNI di Malaysia dan akan terus memberikan perhatian terhadap isu tersebut.

Hal ini selalu menjadi perhatian Presiden Jokowi setiap bertemu dengan PM Malaysia karena jumlah mereka yang cukup banyak dan pelindungan terhadap warga negara Indonesia di Malaysia selalu menjadi prioritas Presiden Jokowi, jelasnya.

Presiden mengharapkan kerja sama untuk perlindungan ini semakin diperkuat, sambung Retno.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Akbar Tanjung Berharap Partai Golkar Akan Bisa Berjaya lagi Seperti di Pemilu 2004

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung berharap Partai Golkar bisa menjadi pemenang Pemilu 2024. Untuk itu kepada semua kader diminta berjuang sesuai aspirasi masyarakat.

Insya Allah Partai Golkar kembali menjadi pemenang di 2024, dengan tema utama, menang, menang, menang, kata dia, dalam diskusi bertema "Dua Dasawarsa Kemenangan Golkar ‪2004-2024‬ secara daring, di Jakarta, Sabtu (16/10/2021) dilansir Antara. 

Kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan dengan intensi, dan juga dengan senantiasa turun ke tengah-tengah masyarakat, saya yakin peluang Golkar untuk menjadi pemenang kembali pada 2024 akan tercapai, ujar mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini. 

Akbar pun mengungkapkan keinginannya agar partai berlambang pohon beringin ini bisa kembali mengulang kejayaannya seperti Pemilu 2004 lalu. 

Ia mengaku masih berkeliling Indonesia untuk mengingatkan kader Partai Golkar untuk sungguh-sungguh memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2024.

Itulah yang menjadi tekad bersama dan semangat itu. Saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan untuk menyiapkan program-program yang saya lakukan kunjungan ke berbagai wilayah Tanah Air kita, ke seluruh provinsi Tanah Air agar seluruh jajaran Partai Golkar mempersiapkan diri sungguh-sungguh, ujarnya. 

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Menegenal 5 Pemicu Menstruasi Yang Datang Lebih Awal dari Biasanya

Airlangga Hartarto Diharapkan Menang Pilpres 2024

Menurut dia, masih ada waktu tiga tahun untuk mempersiapkan diri bagi Partai Golkar pada 2024.

Jika sejumlah pesan tersebut dapat dilakukan kader Partai Golkar secara sungguh-sungguh, dia menilai Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto pun diharapkan juga menjadi pemenang Poilpres 2024. 

"Harapan kami, calon presiden yang tidak lain ketua umum Partai Golkar, juga Insya Allah akan menjadi pemenang dalam pemilu presiden 2024," kata Akbar Tanjung. 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PKS Ajak Mantan Pegawai KPK yang Telah Dipecat KPK Untuk Bergabung

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - PKS mengajak mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat lantaran tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bergabung ke partainya.

Diketahui, salah satu mantan pegawai KPK mewacanakan akan mendirikan partai politik atau bergabung untuk melanjutkan perjuangan dalam memberantas korupsi.

Terkait adanya wacana para eks Pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK untuk mendirikan partai politik sebagai salah satu pilihan kiprahnya, PKS meresponnya dengan menawarkan mereka untuk bergabung saja ke PKS, kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi lewat pesan, Kamis (14/10/2021).

Dia mengungkapkan, bahwa membangun partai politik baru bukanlah hal yang mudah.

Membangun partai itu tidak mudah, memerlukan proses yang panjang, ketokohan, jaringan serta modal finansial yang besar," ungkap Nabil.

Dia menuturkan, pemberantasan korupsi juga menjadi visi PKS. Karena itu, dengan bergabungnya mantan pegawai KPK, jelaas lebih memperkuatnya.

Toh kami melihat bahwa visi pemberantasan korupsi juga menjadi visi PKS, karenanya dengan bergabung dengan PKS dapat memperkuat visi bersama ini demi Indonesia yang lebih baik, kata Nabil.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - 5 Makanan Untuk Kesehatan Otak, Inilah Kata Ahli Diet dan Ahli Nutrisi

Buat Partai Politik

Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang menyebut dirinya masih ingin berkontribusi besar bagi Indonesia.

Dipecat dari KPK tak mengurungkan niatnya berkontribusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Saya masih tertarik kok untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dengan apa yang saya miliki, ujar Rasamala Pada Rabu (13/10/2021).

Dia menyebut, untuk memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi tak harus berada di lembaga antirasuah. Apalagi, kini pegawai KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN), bukan independen.

Salah satu hal yang dia pikirkan untuk turut membantu membawa perubahan bagi Indonesia yakni dengan mendirikan partai politik. Menurutnya, partai politik bisa menjadi kendaraan perubahan.

Saya malah tertarik bikin partai politik, atau bisa juga masuk parpol. Kalau bisa bikin partai nanti saya namakan Partai Serikat Pembebasan. Partai politik bisa jadi jalan untuk kendaran perubahan, tentu dengan prinsip utama integritas, jelas Rasamala.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Said Iqbal Akan Daftarkan Mahkamah Untuk Partai Buruh ke Kemenkumham

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan mendaftarkan Mahkamah Partai Buruh ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Kamis, 14 Oktober 2021. 

Mahkamah Partai Buruh merupakan bagian dari struktur partai yang sejajar dengan Komite Eksekutif dan Majelis Nasional.

Mahkamah Partai Buruh dipimpin oleh Riden Hatam Azis dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Kerja pimpinan dibantu oleh Wakil Mahkamah Partai Ali Fahmi, Sekretaris Mahkamah Partai James Simanjuntak, dan enam orang anggota.

Said Iqbal berharap struktur dan anggota Mahkamah Partai Buruh dapat tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham RI sehingga ada lembaga yang sah untuk mengadili sengketa internal partai.

Setelah kami berkonsultasi dengan Kemenkumham, yaitu Ditjen AHU, ternyata didahului dengan pendaftaran Mahkamah Partai, ujar Said Iqbal di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Yang didaftarkan Mahkamah Partai dulu, supaya kalau ada konflik, Mahkamah Partai yang akan menentukan keputusannya, ujar Said Iqbal seperti dikutip dari Antara.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada 7 Tanda penyebab yang Sering Buang Air Kecil, Selain Terlalu Banyak Minum Air

Daftarkan Kepengurusan

Setelah Mendaftarkan Mahkamah Partai, Partai Buruh akan mendaftarkan akta notaris susunan pengurus partai yang baru dan akta notaris AD/ART.

Perubahan susunan pengurus partai dan AD/ART itu telah disepakati oleh anggota Partai Buruh dalam Kongres Nasional di Jakarta pada 4-5 Oktober 2021.

Said Iqbal berharap jika dua akta notaris itu telah diserahkan ke Kemenkumham, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly dapat segera mengeluarkan SK yang mengesahkan perubahan susunan pengurus dan AD/ART Partai Buruh.

Pada 4-5 Oktober 2021, Partai Buruh menggelar Kongres Nasional ke-IV di Jakarta. Dalam kongres itu, Partai Buruh dideklarasikan kembali oleh 11 pendiri, yaitu Partai Buruh yang lama, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), FSPMI, Serikat Petani Indonesia (SPI).

Kemudian Organisasi Rakyat Indonesia, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP-KEP), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP-Farkes R).

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PPP Akan Buka Wacana Untuk Bentuk Koalisi dengan NasDem dan PAN di Pilpres 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi berharap hajatan Pilpres 2024 digiring hanya pada dua poros semata, yaitu PDIP bersama Gerindra, serta poros Golkar.

Menurut dia, bisa hadir poros baru di Pilpres 2024. Salah satunya, PPP jika bersama NasDem dan PAN, sudah cukup mengusung calon presiden. Terlebih jika nanti PKS dan Demokrat juga ingin bersatu.

NasDem, PAN, PPP, sama dengan 21 persen kursi toh? Bisa poros baru. Kenapa harus digiring ke dua poros? Belum lagi ada Demokrat dan PKS, kata pria yang akrab disapa Awiek lewat pesan, Selasa (12/10/2021).

Dia menuturkan, PPP pun sejauh ini belum memikirikan Pilpres 2024, tapi fokus pada konsolidasi internal.

Karena itu, jika Gerindra dan Golkar sudah mengeluarkan nama seperti Prabowo Subianto serta Airlangga Hartarto hal yang sah saja.

Soal Prabowo dan Airlangga itu hak beliau ya untuk maju. Sah-sah saja pamer capres, toh negara demokrasi, kata Awek.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada 5 Penyebab Tanda Yang Dapat Memicu Kesemutan di Tangan dan Kaki, Selain Penyakit Kronis

Pilpres Masih Lama

Awiek tidak berbicara lebih jauh berapa poros yang terbaik di pilpres 2024 nanti. Namun, dalam undang-undang dimungkinkan adanya tiga pasang calon presiden.

Pilpres masih lama. Soal sikap PPP nnati lihat dinamika politik di lapangan. Saya hanya menggambarkan legalitas UU dan realitas politik, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Saat Belum Dipecat, PSI Akan Pindah Viani Limardi ke Komisi A DPRD DKI Jakarta

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota DPRD Viani Limardi dipindah ke Komisi A yang membidangi pemerintahan dari Komisi D yang membidangi pembangunan DPRD DKI Jakarta sebelum dipecat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Viani menjelaskan, pemindahan dirinya dari Komisi D ke Komisi A saat statusnya masih aktif sebagai kader PSI. Namun pemindahan tersebut baru selesai diproses pihak Sekretariat Dewan pada hari ini.

Bukan saya yang minta pindah tapi memang penugasan dari partai pada waktu itu sudah diajukan jauh-jauh hari sebelum surat pemecatan saya keluar. Jadi, hari ini baru keluar SK-nya. Tapi pengajuannya sudah jauh hari sebelum pemecatan saya, ujar Viani di Jakarta, Senin (11/10/2021).

Tidak dijelaskan oleh Viani alasan PSI, saat itu memindahkan Viani dari Komisi D ke Komisi A.

Viani pun menyatakan belum ada surat pergantian antar waktu (PAW) yang dikirim PSI kepada Sekretariat Dewan. Namun, untuk surat pemecatan dari keanggotaan partai telah diterima.

Surat pemecatan dari partai ke saya sudah saya terima. Tetapi surat PAW yang dari partai ke DPRD kabarnya sih belum dikirim makanya saya juga bingung, ujarnya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kenali Fase Pada Pertumbuhan Rambut Anda, Biar Tidak Kaget Saat Rambutmu Rontok Nantinya

Surat Pemecatan Belum Diterima

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Augustinus sebelumnya juga memastikan belum ada surat pemecatan yang dikirimkan Partai Solidaritas Indonesia PSI untuk Viani Limardi. Dengan demikian, Viani tetap masih berstatus anggota legislatif DKI Jakarta.

Sampai saat ini, belum ada. Belum masuk ke DPRD, ucap Augustinus, Kamis (7/10/2021).

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Minta Pemerintah Untuk Segera Membentuk Pansel Untuk Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Komisi II DPR neminta pemerintah segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2022-2027.

Hal ini dilakukan agar penyelenggara pemilu punya cukup waktu mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 22 ayat 8 dan Pasal 118 disebutkan bahwa panitia seleksi rekrutmen penyelenggara pemilu harus sudah ditetapkan Presiden paling lambat enam bulan sebelum akhir masa jabatan komisioner saat ini.

Komisioner KPU dan Bawaslu RI periode ini akan berakhir masa jabatannya pada April 2022, ujar Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Minggu, 10 Oktober 2021.

Dia berharap anggota Pansel diisi orang-orang yang berintegritas, profesional dan memahami soal kepemiluan.

Guspardi mengatakan, mutu anggota pansel berbanding lurus dengan calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan bertugas pada periode berikutnya.

Selain itu, Pansel juga tidak boleh terafiliasi dengan kepentingan politik. Ini penting supaya mendapatkan calon anggota KPU dan Bawaslu yang independen, katanya seperti dikutip dari Antara.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Mulailah Atur Pola Makan Kamu Dari Sekarang, untuk Mencegah Obesitas

Peran Pemerintah

Guspardi mengatakan, kualitas anggota pansel akan mempengaruhi calon anggota KPU-Bawaslu yang memiliki kemampuan mumpuni dalam kepemiluan, independen, dan berintegritas.

Sementara itu, DPR bisa mengambil peran setelah pansel mendapatkan sejumlah nama untuk tahapan uji kelayakan dan kepatutan, katanya.

Dia berharap, calon anggota KPU dan Bawaslu yang menguasai sistem kepemiluan, mulai dari regulasi dan teknis pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah secara komprehensif.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Masih Jadi Pertimbangan bagi nasdem untuk Anies Baswedan, Ganjar, Sampai Ridwan Kamil di Pemilu 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Politikus NasDem Saan Mustofa mengatakan, partainya mempertimbangkan sejumlah nama untuk diusung di Pemilu 2024. Baik itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Selain itu, dia menuturkan, NasDem juga mempertimbangkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menparekraf Sandiaga Uno. Dua nama ini merupakan kader PDIP dan Gerindra.

Misal Anies, mas Ganjar, ada Sandi, dan yang lain-lain, itu sebenarnya juga masuk dalam pertimbangan partai NasDem, mas RK (Ridwan Kamil), terus, itu semua masuk dalam pertimbangan NasDem, ujar Saan saat rilis survei SMRC, Kamis (7/10).

Untuk mengusung calon presiden di Pemilu 2024, NasDem merencanakan akan menggelar konvensi. Namun, pihaknya membutuhkan membentuk koalisi agar bisa mengusung pasangan calon karena ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

Nah menyadari posisi itu maka yang dilakukan NasDem hari ini adalah bagaimana membangun komunikasi dengan partai lain agar mencukupi syarat pencalonan presiden, ujar Saan.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Cara Mengatasi Kuku Kaki yang Tumbuh ke Dalam Kulit

Membangun Komunikasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini bilang, NasDem masih membangun komunikasi intensif dengan partai lain untuk menjadi mitra koalisi. Diharapkan pada tahun 2022, NasDem bisa lebih intensif membangun komunikasi dengan partai politik lain.

Mudah-mudahan nanti 2022 komunikasi semakin intensif sehingga sudah jelas mitra koalisi untuk mencalonkan calon yang disepakati bersama-sama untuk diusung, ujar Saan.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Akan Mengesahkan RUU HPP, Berikut Kata PKS

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 pada hari ini, Rabu (7/10/2011) pukul 10.30 WIB. Salah satu agenda paripurna hari ini adalah mengesahkan Rancangan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) atau yang dulu dikenal Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), demikian kutipan undangan paripurna Sekjen DPR RI.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menolak hasil pembahasan RUU HPP. Anggota Komisi XI DPR FPKS Ecky Awal Munawar menyatakan, RUU tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan dan memberatkan rakyat.

Menurut Ecky dalam pengambilan keputusan di Komisi XI DPR, FPKS memberikan catatan penolakan RUU HPP utamanya terhadap pengenaan pajak kebutuhan pokok, jasa pendidikan, pelayanan sosial, dan jasa kesehatan medis.

Di saat berbagai insentif dan fasilitas perpajakan diberikan kepada masyarakat berpendapatan tinggi, Pemerintah justru terus mengejar sumber-sumber perpajakan dari masyarakat berpendapatan rendah. Sistem administrasi perpajakan yang tidak efisien terus menjadi permasalahan dalam pembangunan, kata Ecky.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Mencegah Untuk Mata Kering, Kombinasikan Gaya Hidup Sehat dan Konsumsi Layar Seimbang

Kebijakan perpajakan dinilai timpang

Ecky mengatakan, Fraksi PKS tidak sepakat dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen yang akan diberlakukan mulai 1 April 2022, dan 12 persen berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Mendorong agar tarif Pajak Pertambahan Nilai setinggi-tingginya tetap 10 persen.

Menurut dia, penghapusan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, seperti barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan dan dikonsumsi oleh rakyat banyak, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan dan lainnya, akan membebani rakyat.

Selain itu, lanjut Ecky, Fraksi PKS menolak pasal-pasal terkait dengan program pengungkapan sukarela wajib pajak sebagaimana yang dipahami publik sebagai program 'tax amnesty jilid 2'.

Karena menunjukan kebijakan perpajakan kita yang semakin timpang dan jauh dari prinsip-prinsip keadilan, pungkas Ecky.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Ridwan Kamil Beri Isyarat Untuk Siap Diusung PAN Pada Pilpres 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terang-terangan mengungkapkan minatnya maju dalam kontestasi Pemilu 2024. Dia juga memberi isyarat siap diusung Partai Amanat Nasional (PAN) di Pilpres mendatang.

Hal tersebut diungkap Ridwan Kamil saat menjadi pembicara dalam Workshop PAN di Bali, Selasa (5/10/2021).

Kalau ada sebuah pintu terbuka misalkan dari partai PAN, saya Bismillah. Tapi kalau tidak, tidak masalah, karena Allah yang akan tentukan, kata pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu disambut tepuk tangan ratusan kader PAN yang hadir.

Usai jadi pembicara, Kang Emil kembali menegaskan niatannya untuk maju pada Pilpres 2024. Menurut dia, setiap dukungan untuk maju sebagai Capres yang datang dari parpol, tidak boleh ditolak.

Mudah-mudahan, siapapun yang mendukung tidak boleh ditolak asal dukungannya baik. Saling menguatkan pastilah itu. Kerja sama politik yang kita tunggu-tunggu, kata Emil.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Daftar Makanan inilah yang Dapat Memicu Munculnya Bau Badan

Aura Dukungan dari PAN Bagus

Namun, ketika ditanya PAN berminat untuk meminangnya jadi capres, Kang Emil menilai, auranya yang terjadi saat acara tadi cukup baik baginya.

Iya terlalu jauh yah, untuk disimpulkan sekarang. Tapi kalau auranya bagus kayak tadi, iya membesarkan hati kira-kira begitu. Bahwa jodoh tidak jodoh tidak sesederhana penglihatan sekarang. Nanti, tunggu di detik-detik akhir. Biasanya kan pemain bola ada permainan-permainan yang tidak kami pahami, katanya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Golkar Sebut Anak Muda Untuk Bisa Memahami Pancasila dengan Cara Yang Berbeda

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Balitbang Golkar Jerry Sambuaga memandang, Pancasila adalah sebuah ideologi yang sangat integratif dan adaptif terhadap kemajuan tetapi masih berpijak pada nilai dan karakter bangsa Indonesia sendiri.

Hal ini disampaikannya dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2021.

Dirinya memandang, Pancasila itu Ideologi yang relatif lengkap dan terbuka. Di dalamnya terkandung bukan hanya nilai dan kearifan nasional tetapi juga sifat akomodatif terhadap kemajuan dan modernitas.

Momentum Kesaktian Pancasila ini harus dimaknai sebagai upaya untuk menyegarkan pemahaman sekaligus mewujudkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Kata Jerry dalam keterangannya, Senin (4/10/2021).

Meski demikian, dia menyadari bahwa generasi milenial sekarang mempunyai cara berbeda dalam memahami Pancasila itu sendiri.

Bukan berarti anak muda tidak memahami dan mengimplementasikan Pancasila. Karakter dan polanya saja yang berbeda. Mereka lahir sebagai native dalam teknologi dan lahir dalam dunia yang telah terglobalisasi. Jadi wajar saja kalau karakter dan pola pemaknaannya berbeda dengan generasi X atau bahkan baby boomers, ungkap Jerry.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Dari Lidah Buaya hingga Madu, Dan Berikut Inilah Ada 5 Bahan Alami Untuk Atasi Jerawat

Harus Difasilitasi

Jerry menuturkan, potensi anak muda ini harus diakomodasi, dibina dan difasilitasi. Banyak hal yang menurutnya bisa dimunculkan jika sinergi antar generasi terus dikembangkan.

Lihat saja di industri, perdagangan, politik dan pemerintahan, banyak generasi muda yang muncul dan memainkan peran penting. Ini merupakan gelombang baru yang muncul di era Presiden Joko Widodo, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr