POLITIK DALAM NEGERI - Jokowi Telah Kirim Surat Presiden Pembahasan Soal RUU ITE ke DPR

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyampaikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah mengirim Surat Presiden (Surpres) pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mahfud mengatakan, Jokowi mengirim Surpres tersebut kepada DPR pada 16 Desember 2021. Menurut Mahfud, Jokowi meminta agar para wakil rakyat itu membahasnya.

Surat sudah ditandatangani Presiden, dan Surat Presiden tersebut sudah dikirim ke DPR pada 16 Desember 2021 lalu, ujar Mahfud dalam keterangannya, Jumat (24/12/2021).

Surat Presiden pada 16 Desember 2021 tersebut bernomor R-58/Pres/12/2021 dengan perihal RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11/2008 tentang ITE, dan melampirkan satu berkas naskah RUU. 

Dalam isi surat, selain menyampaikan RUU, juga agar RUU tersebut segera dibahas dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Inilah Efek yang Akan Terjadi Pada Tubuh Anda Jika Mulai Tidur di Lantai

Revisi UU ITE Terbatas

Surat Presiden juga mencantumkan bahwa untuk keperluan pembahasan RUU tersebut, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut.

Pemerintah akan melakukan revisi UU ITE secara terbatas yang menyangkut substansi. Ada empat pasal yang akan direvisi yaitu pasal 27, 28, 29, dan 36. Selain revisi terhadap empat pasal itu, akan ada penambahan pasal baru di revisi UU ITE, yakni Pasal 45C, kata Mahfud.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Anies Akan Serahkan Dana Bantuan Keuangan ke Parpol Rp 27,2 Miliar

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pemprov DKI Jakarta menyerahkan dana bantuan keuangan sebesar Rp 27.255.145.000 kepada partai politik di DPRD DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bantuan tersebut berasal dari warga untuk partai politik di DKI Jakarta. 

Kita berharap ini (bantuan) menjadi bekal bukan sekedar nilai rupiahnya tapi menandakan penyaluran langsung dari rakyat Jakarta untuk partai-partai politik di Jakarta. Sehingga partai politik di Jakarta dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi, kata Anies dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12/2021). 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan anggaran yang dibutuhkan partai politik lebih dari yang diberikan. Namun, anggarkan tersebut merupakan bentuk amanat dari rakyat. 

Sebab dana yang diberikan bersumber dari APBD DKI Jakarta. Anies mengharapkan agar pengelolaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai di Jakarta dapat menjadi rujukan bagi DPD/DPW partai di daerah lainnya.

"Di antara semua provinsi, Jakarta yang paling lengkap dan dekat, karena di sini irisan antara pusat dan Jakarta itu sangat rapat. Karena itu kita ingin sekali bahwa DPD/DPW benar-benar menjadi rujukan dan setiap kali daerah datang ke DPD, maka DPD yang bisa menjadi percontohan yaitu DPD atau DPW DKI Jakarta," ucapnya. 

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021 merupakan tindak lanjut Pasal 25 ayat (4) Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Untuk diketahui dana bantuan keuangan yang diberikan dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara pada pemilu.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Inilah yang Akan Terjadi pada Otak Kita Disaat Mengonsumsi Makanan Dingin

Rincian Anggaran untuk Parpol

Berikut jumlah dana bantuan yang didapatkan partai politik:

1. PDIP: Rp 6,68 miliar

2. Gerindra: Rp 4,67 miliar

3. PKS: Rp 4,58 miliar

4. PSI: Rp 2,02 miliar

5. Demokrat: Rp 1,92 miliar

6. PAN: Rp 1,87 miliar

7. Nasdem: Rp 1,54 miliar 

8. PKB: Rp 1,54 miliar

9. Golkar; Rp 1,50 miliar

10. PPP: Rp 884 juta

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Momentum Di Saat Hari Ibu, PDIP Mengingat Pentingnya RUU TPKS untuk Segera Disahkan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPP PDIP Sri Rahayu mengatakan, hari ibu yang jatuh tepat pada hari ini, Rabu (22/12/2021) diharapkan menjadi momentum bahwa pentingnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan.

Dia pun merasa kecewa dengan ditundanya RUU TPKS dibawa ke paripurna. Pasalnya, banyak masyarakat terlebih kaum perempuan menantikan hal tersebut.

Ketika masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual, maka ini cermin bahwa negara kita masih jauh dari kata merdeka, sehingga keberadaan RUU TPKS merupakan bentuk tercapainya kekuatan serta keadilan terhadap perempuan," kata Sri dalam keterangannya.

Menurut dia, dengan adanya RUU TPKS, maka akan ada payung hukum yang jelas. Karenanya PDIP terus mendorong agar RUU TPKS ini segera disahkan.

Dengan adanya payung hukum yang jelas akan menjamin hak serta ruang aman bagi perempuan dan kelompok rentan sehingga akan terus kita dorong di DPR untuk segera dibahas pada masa sidang pertama tahun 2021 dan sesegera mungkin untuk disahkan menjadi undang-undang, kata Sri.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kandungan Susu Kambing Formula Disebut Baik untuk Pertumbuhan Anak

Bukan Faktor Politis

Anggota Baleg DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan batalnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masuk dalam rapat paripurna pada Kamis 16 Desember 2021, lantaran masalah waktu saja.

Rapat Bamus itu terakhir tanggal 6 Desember, sementara RUU TPKS diketok Baleg 8 Desember, jadi memang tidak ketemu waktu lagi. Tapi kita tidak rugi sama sekali karena habis paripurna ini kan reses dan tidak bisa langsung dibahas (RUU TPKS).

Dia mengungkapkan, walaupun RUU TPKS disetujui di Paripurna, tapi tak bisa langsung dibahas lantaran reses.

Kan usai paripurna akan ada pembahasan lagi, kalau sekarang juga kita ketemu reses tidak akan dibahas. Kalau masuk di paripurna awal tahun, kita juga tidak rugi karena akan dibahas langsung di masa sidang awal tahun tersebut, jelas Diah.

Politikus PDIP ini mengungkapkan, tak dibawanya RUU TPKS ke Paripurna murni masalah teknis.

Ini masalahnya bukan substansi, secara Psikologis jangan dipatahkan karena masalah prosedur, kita ikutin aja mekanisme DPR, ini kerangka sangat teknis, bukan politis, tenang saja, kata Diah

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PWNU DKI Jakarta Sebut Anies Baswedan Pemimpin Indonesia di Masa Depan Nanti

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Samsul Maarif menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sosok pemimpin masa depan Indonesia.

Pernyataan Maarif tersebut disampaikan sebelum pelepasan keberangkatan PWNU DKI ke Muktamar NU yang akan diselenggarakan di Provinsi Lampung.

Saya mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Gubernur DKI Jakarta, pemimpin Indonesia masa depan ini. Saya merasa senang terutama beliau sudah membantu kami dalam rencana pemberangkatan ke Muktamar," kata Samsul di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (20/12/2021).

Dia mengharapkan nantinya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dapat menjadi pemimpin Indonesia. Kendati begitu, Samsul tidak menyebut pemimpin tersebut yaitu presiden.

"Kita tidak menyebut itu (presiden), tetapi kita berharap Pak Anies layak cocok dan bisa kerja sama secara baik dengan PWNU DKI Jakarta. Selama ini sudah sering beliau berkontribusi terbaik buat pengurus wilayah NU," ucapnya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - 6 Cara Untuk Tetap Berenergi Sepanjang Hari Tanpa Harus Meminum Kopi

 

Berharap Muktamar PBNU di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengharapkan delegasi yang diberangkatkan saat Muktamar NU tersebut tetap sehat dan penyelenggaraan acara dapat berjalan dengan lancar.

Kami percaya Muktamar besok akan bisa menjadi teladan bagi kita semua. Kami berharap semuanya lancar dan insyaAllah delegasi Jakarta kembali lagi ke Jakarta dalam keadaan sehat walafiat, ucap Anies.

Selain itu, Anies juga mendukung jika nantinya penyelenggaraan Muktamar selanjutnya dapat diselenggarakan di Jakarta.

Dan kita tadi bahas, dari Pemprov DKI Jakarta mendukung bisa diselenggarakan Muktamar di Jakarta, salah satu misi yang dititipkan, jelas Anies.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Puan Maharani Akan Mengadakan Kunjungan Ke Pengungsi Semeru di Lumajang Jatim

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani hari ini berkunjung kerja ke Jawa Timur. Salah satu wilayah yang akan didatangi Puan adalah Kabupaten Lumajang untuk mengunjungi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru.

Puan akan mendatangi Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Senin (20/12/2021). Pronojiwo merupakan salah satu wilayah paling terdampak akibat meletusnya Gunung Semeru beberapa waktu lalu.

Akses utama menuju Pronojiwo putus total usai jembatan Gladak Perak yang berada di kecamatan ini diterjang awan panas dan lahar dingin.

Kami ingin memastikan bagaimana kondisi para warga terdampak erupsi Gunung Semeru, khususnya di wilayah Pronojiwo yang saat ini cukup terisolasi akibat akses jalan utama di daerah tersebut terputus, ujar Puan.

Puan akan meninjau Jembatan Gladak Perak yang menghubungkan Lumajang-Malang itu. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq sebelumnya mengatakan Puan akan menjadi pejabat dari pusat pertama yang meninjau Pronojiwo.

Selain meninjau Jembatan Gladak Perak dan rumah-rumah yang hancur akibat erupsi, Puan juga akan mengunjungi tempat pengungsian di SMPN 2 Pronojiwo untuk berdialog dengan warga sekaligus memastikan proses penyiapan logistik bagi para pengungsi di dapur umum PMI berjalan optimal.

Segala kebutuhan warga harus dapat terpenuhi dengan baik, termasuk kualitas makanan bagi pengungsi. Kami juga akan melihat apa saja yang masih diperlukan warga, sehingga segala persoalan yang ada bisa segera dicarikan solusi bersama, ucap mantan Menko PMK itu.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Berikut 5 Cara Melakukan Yoga Mata Untuk Meringankan Yang Sering Terjadi Kelelahan

Tinjau Vaksinasi

Selanjutnya, Puan akan meninjau vaksinasi Covid-19 untuk anak di SDN 2 Sentul, Kota Blitar. Puan mengatakan, program vaksinasi anak usia 6-11 tahun harus bisa berjalan cepat, apalagi varian Omicron sudah masuk ke Indonesia. Anak-anak harus segera mendapat perlindungan dari ancaman virus Corona.

Menjadi tugas dari Pemerintah Daerah untuk memastikan percepatan program vaksinasi anak dapat terealisasi sehingga pemberian vaksin kepada anak usia 6-11 tahun dapat terlaksana sesuai target, sambung Puan.

Di Blitar, Puan juga akan menghadiri acara sosialisasi yang diadakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk remaja. Di penghunjung kunker hari ini, Puan pun akan berziarah ke Makam Bung Karno.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Perjuangkan RUU TPKS, PKB Minta Muktamar NU Bahas soal Kekerasan Seksual

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Fraksi PKB di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta agar isu kekerasan seksual yang saat ini meningkat menjadi pembahasan khusus dalam Muktamar Ke-34 Nadhlatul Ulama (NU) di Lampung yang akan diselenggarakan pada 22-23 Desember 2021.

Kami memohon pada muktamirin membahas secara khusus persoalan kekerasan seksual yang kian meningkat dengan beragam modusnya. Kami berharap ada rekomendasi khusus terkait persoalan ini agar menjadi energi perjuangan kami di forum legislasi, kata Cucun di Ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/12/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Tak Hanya Diabetes Saja, Pasien Hipertensi di Indonesia Juga Telah Alami Kenaikan

Cucun mengatakan kasus kekerasan seksual terjadi hampir di semua sektor masyarakat, baik di lingkungan kampus, perusahaan, hingga di tengah masyarakat umum. Para pelaku pun beragam dari dosen, bapak kepala rumah tangga, anak sekolah, bahkan para mahasiswa.

Situasi ini tentu tidak bisa kita biarkan. Kami berharap ada penyelesaian secara sistematis melalui aturan dan regulasi yang lebih jelas, kata Cucun seperti dikutip dari Antara.

Dia mengungkapkan rekomendasi dari Muktamar NU terkait kasus kekerasan seksual sangat diperlukan oleh Fraksi PKB sebagai representasi politik kaum nahdliyin.

Diharapkan arahan para masyayikh, para ulama, dan para pengurus nadhliyin di semua level dari seluruh Indonesia bisa menjadi rumusan masalah kekerasan seksual dan alternatif solusinya.

Kekerasan seksual ini banyak faktor pemicunya baik dari unsur sosiologis, ekonomi, maupun budaya. Kami memohon ada kajian khusus terkait penyebab dan alternatif solusi yang ditawarkan, ujarnya.

Cucun menegaskan kajian dan bahasan di Forum Muktamar NU terkait kekerasan seksual akan lengkap karena akan dibahas dari kajian fikih, sosiologis, hingga unsur budaya masyarakat.

Kajian ini tentu akan sangat penting menjadi patokan kami dalam memperjuangkan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang saat ini belum selesai dilakukan, kata Cucun menegaskan.

Pengesahan RUU TPKS Terganjal Definisi

Salah satu pengganjal pengesahan RUU TPKS, kata Cucun, adalah perbedaan cara pandang perumusan definisi kekerasan seksual di antara fraksi-fraksi di DPR. Perbedaan cara pandang ini cukup dalam karena dipengaruhi cara pandang keagamaan masing-masing fraksi.

Jika Muktamar NU sebagai forum tertinggi organisasi keislaman terbesar telah merumuskan cara pandang keagamaan dalam menyikapi RUU TPKS ini, maka dampaknya akan sangat besar baik bagi kami Fraksi PKB maupun masyarakat umum sehingga bisa mempercepat pengesahan RUU TPKS, jelas Cucun.

Cucun menegaskan sejak awal PKB mendukung pengesahan RUU TPKS. Hal itu untuk memastikan para korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan kasus kekerasan seksual bisa dicegah sedini mungkin.

Selain itu, undang-undang yang sudah ada seperti KUHP dan KUHAP harus diakui mempunyai beberapa kelemahan mendasar untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu sesuai amanat dari Ketum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar, kami sepenuhnya mendukung pengesahan RUU TPKS, kata Cucun.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Negara Diminta Harus Wajib Berantas Para Mafia Tanah, yang Dimulai dari Hulu

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah berharap negara tidak kalah apalagi tunduk dan berkawan dengan mafia tanah.

Hal ini disampaikannya dalam seminar nasional Refleksi Akhir Tahun Memutus Ekosistem dan Episentrum Mafia Tanah' yang diselenggarakan Program Studi Magister dan Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerjasama dengan MPR RI.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Menjaga Kesehatan Tubuh Agar Tidak Gampang Sakit Saat di Musim Hujan

Turut hadir, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil secara virtual, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus, penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri Brigjen Agus Suharnoko, pakar hukum agraria Aartje Tehupeiory, dan Ketua Umum Forum Korban Mafia Tanah Indonesia SK Budiarjo.

Kejahatan atas tanah adalah kejahatan berjamaah yang terstrukur, sistematis dan massif. Data Badan Pertanahan Nasional membuat kita kaget, terdapat 242 kasus mafia tanah sejak tahun 2018 hingga 2021, kata Basarah dalam keterangannya, Rabu (15/12/2021).

Menurut Politikus PDIP ini, kejahatan atas tanah adalah kejahatan yang terstrukur, sistematis, dan massif, maka penanganannya harus dilakukan secara lintas sektoral dan menyeluruh, baik dari tingkat satuan pemerintahan terkecil, PPAT atau notaris, BPN, penegak hukum, hingga pengadilan.

Sebaik apa pun sistem yang dibuat jika tidak didukung oleh semangat penyelenggara negara atau pelayanan publik yang baik dan profesional, mafia tanah akan tetap merajalela. Kuncinya terletak pada semangat para penyelenggara negara. Jika mereka bermental penjahat dan korup, maka permasalahan mafia tanah di Tanah Air tidak akan pernah ada habisnya, kata dia.

Memutus ekosistem dan episentrum mafia tanah harus dari hulu. Di sini, bagaimana seluruh pemangku kepentingan di tingkat negara memiliki good will dan political will serta action untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi warga masyarakat pemilik tanah agar mereka tidak menjadi mangsa para mafia tanah, sambung Basarah.

Sementara, Pakar Hukum Agraria Aartje Tehupeiory mengatakan, Negara harus melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus mafia tanah secara political will. Sebab pemberantasannya membutuhkan strategi jitu dengan mengaktifkan semua lembaga terkait, khususnya aparat penegak hukum.

Kejujuran dan sifat memperjuangkan kebenaran dari semua pejabat-pejabat yang terkait dengan pengurusan masalah tanah juga harus dijunjung tinggi. Karena sebaik apapun sebuah sistem dibangun untuk mengatasi masalah atau konflik pertanahan, masalah mafia tanah tidak akan pernah berhenti jika moral pejabat-pejabat yang terkait tidak dijunjung tinggi, ucapnya.

Jangan Hanya Wacana

Ketua Program Studi Doktor UKI John Pieris mengusulkan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Mafia Tanah yang bersifat independen. Dia menduga mafia tanah ini melibatkan aparatur Negara baik di pusat maupun di daerah. Bahkan hakim-hakim juga diduga terlibat praktik mafia tanah.

Komisi pemberantasan mafia tanah harus direkomendasikan. Hasil seminar ini harus disampaikan kepada Presiden sebagai tanggungjawab moral untuk bangsa, untuk anak cucu, kata John.

Sementara Wayan Sudirta selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Doktor Hukum UKI yang juga anggota Komisi III DPR RI, berharap ini bukan hanya sekedar wacana.

Semoga keluarga besar UKI sepakat menindaklanjuti hasil seminar ini secara maksimal. Bahkan sangat memungkinkan kita sampaikan hasil seminar ini ke Presiden, sehingga upaya pemberantasan mafia tanah tidak berhenti sampai disini hanya pada tingkat wacana seminar saja kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Gerindra Sebut Pemerintahan Jokowi Akan Memeberikan Bukti Nyata Perhatikan kepada Penyandang Disabilitas

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Umum Gerindra Sumarjati Arjoso mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember 2021.

Hal ini disampaikan dalam acara yang digelar DPP Gerindra bersama 21 organisasi penyandang disabilitas dalam rangka membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024.

"Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas," kata Sumarjati di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021).

Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S Djojohadikusumo menambahkan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk menganalisis hambatan serta upaya komprehensif dalam rangka pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

"Bagaimana pun perjuangan ini tidak bisa hanya dilakukan secara humanis dan advokasi, tapi juga dukungan politik. Dengan begitu, Gerindra bisa terus memaksimalkan perjuangan hak-hak disabilitas yang secara nasional jumlahnya mencapai 20 juta jiwa lebih. Maka penting untuk terus menyuarakan hak-hak para difabel," kata Hashim.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Jangan Dipaksa atau Di Marahi, Lakukanlah pada Anak yang Takut Saat Disuntik

Data Penyandang Disabilitas

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan, berdasarkan data Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.247.730 pemilih.

Adapun rinciannya, yakni: tunadaksa sebanyak 83.182 orang, tunanetra sebanyak 166.364 orang, tunarungu sebanyak 249.546 orang, tunagrahita sebanyak 332.728 orang, dan disabilitas yang masuk kategori lainnya sebanyak 415.910 orang.

Kemudian berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta.

"Jadi bisa dibayangkan pentingnya suara para penyandang disabilitas dimana proses dan prosedur pemilihan harus menjadi perhatian pelaksana pemilu," kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PKB Minta RMI NU Perketat Pengawasan Seluruh Pesantren, Antisipasi Untuk Adanya Kejahatan Seksual

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) untuk mengawasi santri dan pesantren terhadap ancaman kejahatan seksual.

Hal ini seiring adanya kasus di Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat. Di mana pengasuhnya Herry Wirawan diduga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap belasan santri.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - 5 Fakta tentang Air Mata Atau Menangis yang Harus Diketahui

Diketahui, RMI NU adalah lembaga Nahdlatul Ulama dengan basis utama pondok pesantren.

Saya minta santri dan pesantren di dalam naungan NU harus waspada dan melakukan pengawasan ketat ke semua jaringan. RMI dan non RMI harus bertindak tegas, kata Cak Imin dalam keterangannya, Minggu (12/12/2021).

Dia juga mendesak Kementerian Agama segera membuat aturan terkait pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkup pesantren.

Pengawasan bagi madrasah dan pesantren lebih diperkuat, kata Cak Imin.

Dia juga menuturkan, Indonesia hanya memiliki kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Padahal aturan tersebut hanya berlaku untuk sekolah di bawah Kemendikbudristek.

Cuma (ada) Permendikbud Nomor 82/2015, tapi kalau untuk madrasah dan pesantren belum ada. Jadi saya kira sudah sangat perlu disusun secepatnya agar tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren, kata Cak Imin.

Dicabut Izinnya

Sebelumnya, Kementerian Agama mencabut izin operasional Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat. Tindakan tegas ini diambil karena pengasuhnya Herry Wirawan diduga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap belasan santri.

Selain itu, Pesantren Tahfidz Quran Almadani yang juga diasuh Herry ditutup. Lembaga ini belum memiliki izin operasional dari Kementerian Agama.

Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani mengatakan, pemerkosaan terhadap belasan santri merupakan tindakan keji yang tidak bisa ditolerir. Kemenag mendukung langkah hukum yang telah diambil kepolisian.

Ali mengatakan sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang melakukan pelanggaran berat seperti ini.

"Kita telah mengambil langkah administratif, mencabut izin operasional pesantren tersebut," kata Ali di Jakarta, Jumat (10/12/2021).

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLTIK DALAM NEGERI - Joe Biden Undang Stafsus Jokowi, Billy Mambrasar Akan Bahas Soal Isu Demokrasi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Billy Mambrasar akan beraudiensi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dia dipilih langsung oleh Gedung Putih menjadi perwakilan resmi Indonesia, untuk berbicara dalam acara bertajuk: “The Summit for Democracy 2021”.

"Kebetulan yang memilih langsung adalah pemerintah Amerika Serikat, dan berkomunikasi melalui Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Saya dikontak, dan dilakukanlah background check, resume dan CV, dan beberapa informasi lain," kata Billy dikutip dari siaran persnya, Rabu (8/12/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada 5 Manfaat Mengonsumsi Buah Pepaya

Beberapa hari kemudian langsung mendapat email dari Gedung Putih, bahwa saya terpilih untuk ikut serta dalam acara tersebut, sambungnya.

Acara tersebut mengundang satu perwakilan dari negara-negara mitra utama pemerintah Amerika Serikat untuk beraudiensi dengan Joe Biden dan serta beberapa petinggi dunia lainnya. Topik yang akan didiskusikan oleh para pemimpin dunia tersebut terkait Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Adapun diskusi ini bertujuan untuk mencapai sebuah kesepahaman strategi dalam rangka pembaruan demokrasi. Termasuk membahas aksi-aksi bersama yang dapat dilakukan untuk menghilangkan tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di seluruh dunia saat ini.

Saya sudah minta ijin kepada Kordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, dan juga menyampaikan kepada Presiden terkait hal ini, kata Billyyang merupakan putra asli Papua tersebut.

Menurut dia, undangan tersebut memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat secara konsisten menganggap Indonesia sebagai negara mitra strategis baginya.Billy berharap kemitraan strategis tersebut dapat diperkuat dengan diskusi-diskusi seperti ini.

Dia berjanji akan berbicara apa adanya tentang kondisi demokrasi dan HAM di Indonesia dalam audiensi bersama Joe Biden. Billy juga terbuka apabila nantinya ada masukan ataupun kritikan dari pemimpin dunia.

Saya tidak akan mengada-ada, saya akan bicara terbuka tentang Indonesia, dan akan menerima masukan, kritikan serta saran, untuk saya bawa pulang, jadi refleksi agar kita bisa berbenah diri, tutur Billy.

Sempat Jadi Kontroversi

Sebagai informasi, acara ini sempat menimbulkan kontroversi dan perdebatan dari beberapa negara. Sempat ada Protes oleh Pemerintah China kepada Amerika Serikat, yang tidak diundang di acara tersebut.

Amerika Serikat justtu mengundang Taiwan yang menurut China adalah bagian tidak terpisahkan darinya. Beberapa negara lain, selain Rusia, dan Filipina, juga tidak diundang dalam acara tersebut, karena dianggap tidak demokratis.

Billy Mambrasar sebelumnya pernah diundang dalam acara Internasional. Pada tahun 2015, dia diundang untuk mengikuti Kongres kepemudaan yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, dan beraudiensi dengan Presiden Barrack Obama, dalam acara “Young South East Asian Leaders Initiative” di tahun yang sama.

Pada 2017, Billy mewakili Indonesia dalam ajang pertemuan orang muda sedunia di kantor pusat PBB di New York Amerika Serikat.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Puan Maharani Menyebut Soal Pembatalan PPKM Level 3 Saat Libur Nataru Sudah Tepat

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPR Puan Maharani memuji pemerintah untuk membatalkan untuk memberlakukan PPKM Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurut dia, itu keputusan yang tepat.

Keputusan pemerintah membatalkan penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia saya kira sudah tepat, kata dia Selasa 7 Desember 2021.

Dia mengungkapkan, seharusnya bagi daerah yang sudah menunjukkan perbaikan dan mengendalikan penyebaran Covid-19 harus menjadi pertimbangan. Terlebih sejauh ini hanya sedikit daerah yang masuk PPKM Level 3.

Kemudian capaian vaksinasi di Indonesia juga sudah baik. Hanya saja tetap perlu semakin ditingkatkan, khususnya vaksinasi anak mengingat adanya ancaman varian Omicron, kata Puan.

Dia menyebutkan, pembatalan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama libur Nataru tentu akan mengurangi beban masyarakat.

PPKM yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah telah memenuhi asas keadilan. Kita semua harus bisa memahami bahwasanya adil itu tidak selalu harus sama rata, tapi adil adalah bagaimana kita bisa menempatkan segala sesuatunya dengan proporsional, tutur Puan.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kemenkes Antisipasi Soal Kasus Omicron Tanpa Ada Riwayat Pergi ke Luar Negeri

Dibatalkan

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dengan demikian, wacana untuk membuat seluruh daerah di Indonesia menerapkan kebijakan PPKM level 3 dibatalkan.

Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yg berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan, kata Luhut.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Sebut Kapolri Berusaha Untuk Hadirkan Wajah Kepolisian yang Sangat Profesional

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengatakan, Kapolri Listyo Sigit dapat membawa perlahan-lahan wajah kepolisian ke arah yang profesional dan melayani hal masyarakat, sebagaimana sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal ini disampaikannya menyikapi hasil Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini meningkat.

Dia sudah menangkap maksud baik Presiden dan berusaha keras mewujudkannya, kata Sudirta, Senin (6/12/2021).

Menurutnya, ini jadi modal penting bagi Kapolri, terlebih jika bisa menangkap maksud dan keinginan masyarakat.

Ngomong sama Presiden mudah, ngomong ke masyarakat juga jadi jauh lebih mudah. Itu karena integritas dia membuat semua pihak lebih percaya, jelas Sudirta.

Dia menuturkan, jika sudah mudah, jalan menjadi lapang. "Ibarat berkendara di jalan tol, integritas dan kepercayaan itu jalan tolnya. Sehingga makin cepat sampai ke target atau tujuan," kata Sudirta.

BACA JUGA : 

Hasil Survei

Sebelumnya, Hasil Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini meningkat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut tingkat kepercayaan terhadap Polri meningkat menjadi 80,2 persen.

Angka itu merupakan tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam satu dekade terakhir, kata Burhan dalam rilis Indikator pada Minggu (5/12/2021).

Selain itu, Burhan menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya selalu mengungguli Polri sepanjang 2014-2018.

Kemudian, kata Burhan, tingkat kepercayaan terhadap KPK dan polisi imbang pada 2020. Namun pada 2021 tingkat kepercayaan Polri lebih tinggi dibandingkan KPK.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NGERI - Habisnya Masa Jabatan Dinilai Akan Mengubah Suatu Peta Pada Dukungan Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pendiri lembaga survei dan konsultan politik Cyrus Network, Hasan Nasbi mengatakan, ada dua hal yang bisa membuat perubahan peta dukungan publik terhadap figur capres 2024, yaitu habisnya masa jabatan beberapa kepala daerah dan koalisi partai yang dilakukan lebih awal, yang juga dapat memunculkan calon lebih awal.

Hal itu disampaikan Hasan Nasbi dalam diskusi yang diadakan Total Politik di Cikini, Jakarta, Minggu (5/12).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada 5 Dampak Buruk Yang Sering Tidur dengan kondisi Lampu Menyala

Hasil survei dari lembaga-lembaga yang kredibel selalu menempatkan tiga nama teratas, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Tiga nama itu sudah muncul dalam berbagai survei pasca-Pilpres 2019. Bedanya adalah posisi nomor dua yang sempat ditempati Anies Baswedan kini diambil Ganjar Pranowo.

Menurut Hasan, tiga nama tersebut adalah pewaris dukungan Prabowo dan Jokowi di 2019. "Prabowo itu Old Soldier, veteran pilpres yang nggak ngapa-ngapain saja punya pendukung tetap sekitar 25%," ujar Hasan.

Ganjar Pranowo dianggap mewarisi sebagian pemilih Jokowi. Golongan yang 'anti kadrun' dan sering menggunakan narasi kebhinekaan dan Pancasila harga mati.

Sedangkan Anies Baswedan dianggap mewarisi mantan pendukung Prabowo, yang banyak menggunakan narasi agama, dan dulu mendukung Prabowo karena anti dengan Jokowi.

"Mereka ini melihat Anies Baswedan sebagai cantelan baru. Jumlahnya bisa mencapai sekitar 15 persen. Sisanya ada yang kebagian warisan sedikit-sedikit itu AHY, Sandiaga Uno," imbuh Hasan.

Dukungan pada tiga nama teratas itu menurutnya lebih karena keyakinan dan bukan persepsi rasional.

Dua hal yang menurut Hasan dapat mengubah itu adalah pertama, ada tokoh-tokoh yang habis masa jabatannya. Diketahui bahwa Anies Baswedan akan habis masa jabatannya pada 2022, dan Ganjar Pranowo pada 2023.

"Itu efeknya bisa luas. Karena nggak punya jabatan itu jangankan dengan partai dengan teman sendiri aja susah," kata Hasan.

Dia mencontohkan Gatot Nurmantyo yang sempat tinggi angka surveinya kini makin meredup.

 

Koalisi Lebih Awal

Konteks kedua yang dapat mengubahnya adalah koalisi lebih awal antar partai politik dan penentuan calon lebih awal.

Hari ini masyarakat tidak tahu siapa yang benar-benar punya tiket untuk maju atau tidak. Masalahnya saat ini masih ada anggapan bahwa mendeklarasikan diri jauh-jauh hari itu buruk.

Dari perolehan suara partai, ada tiga Partai yang potensial untuk memajukan calon. PDIP yang bisa memajukan calon sendiri, atau Gerindra dan Golkar yang hanya membutuhkan satu partai tambahan.

"Ini dua hal yang bisa mengubah peta survei. Kalau sudah dibungkus saya yakin orang akan melihat ooh ini yang sudah punya tiket, " ujar Hasan

Namun elite politik kerap menginginkan calon ditentukan di akhir-akhir. "Karena di akhir makin tinggi harga negonya. Padahal publik menginginkan jauh-jauh hari, " pungkasnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - MKD Sebut Permintaan Hillary Brigitta Lasut soal Pengamanan Khusus TNI Tidak Melanggar Aturan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI angkat bicara mengenai anggotanya yang meminta pengamanan pribadi kepada TNI. Anggota Dewan yang meminta pengamanan itu adalah Anggota Komisi I F NasDem, Hillary Brigitta Lasut.

Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburokhman menyebut permintaan Hillary Brigitta Lasut tidak melanggar aturan.

Secara garis besar nggak ada masalah dengan permintaan tersebut karena berdasar Pasal 80 huruf G UU MPR, DPR, DPD, DPRD anggota DPR memiliki hak protokol dan setiap warga negara memiliki hak atas keamanan, kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (3/11/2021).

Apalagi, kata Habiburokhman, Hillary Brigitta Lasut merupakan anggota Komisi I yang merupakan mitra kerja TNI.

Bu Hillary kan Komisi I mitranya TNI, sepanjang ada SDM personal yang bisa ditugaskan untuk mendampingi beliau menurut saya diperbolehkan, kata dia.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada Manfaat Untuk Menurunkan Berat Badan, Mengonsumsi Biji Bunga Matahari Saat Diet

Mayoritas Anggota Dewan Tak Minta Pengawalan

Meski demikian, Habiburokhman mengakui mayoritas anggota dewan tidak meminta pengamanan khusus dari aparat.

Memang sebagian besar anggota DPR tidak meminta pengawalan secara khusus, tapi mungkin situasi dan kondisi Bu Hillary membutuhkan, tandas dia.

Diketahui, Hillary adalah anggota DPR RI termuda dalam periode 2019-2024. Hillary sempat ditegur fraksi Nasdem setelah meminta pengamanan dari KSAD TNI.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr