POLITIK DALAM NEGERI - Gibran-Teguh dan Bajo Menghadapi Debat Perdana Pilkada Solo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo akan menggelar agenda debat perdana pada 6 November 2020. Dua pasangan cawali-cawawali Pilkada Solo 2020, yaitu Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) mengaku siap mengikuti agenda debat tersebut.

"Sudah, sudah siap. Kami siapin bahan-bahannya, nanti kami perkuat lagi dengan simulasi debat," tutur Gibran kepada wartawan seusai rapat persiapan debat di Kantor KPU Solo, Senin, 26 Oktober siang kemarin.

Debat perdana Pilkada Solo akan fokus pada tiga materi utama, yakni problematika kota, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik. Kendati begitu, Gibran mengaku sudah siap dengan semua materi debat.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Jokowi, Kita Gerak Cepat, tapi Perencanaan Matang, Pengadaan Vaksin COVID-19

Namun, putra pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini menyatakan, ada satu tema debat yang paling menyita perhatiannya, yaitu soal mitigasi Covid-19.

"Saya fokus hampir semua, terutama mitigasi Covid-19," kata Gibran.

Ihwal partner debat yang ia siapkan untuk simulasi, Gibran enggan menyebutkan. Namun, menurut dia, mereka adalah tokoh-tokoh Solo.

"Partner debat ada beberapa, rahasia-lah. Ada yang dari kalangan akademisi dan sebagainya. Semuanya orang Solo, sehingga lebih tahu problem-problem Solo," katanya. 

Bagaimana Kesiapan Bajo?

Optimisme juga disampaikan cawali-cawawali Solo, Bajo. Menjelang debat perdana Pilkada Solo, 6 November, keduanya melakukan pendalaman materi dan simulasi.

"Yang namanya sudah maju, ora isa mundur. Maju terus pantang mundur," ujar Bagyo.

Selama kegiatan door to door bertemu masyarakat, Bajo mendapat banyak keluhan dan aspirasi untuk kemajuan Solo. Berbagai masukan dan keluhan tersebut ditampung Bajo dan akan direspons ketika menjadi wali kota dan wawali Solo.

"Saya sudah banyak menampung aspirasi dari masyarakat. Itu yang lebih riil. Saya tahu, seperti rusunawa, jeritannya seperti apa. Itu yang harus kami perjuangkan ke depan. Pokoknya kami sudah siap menghadapi agenda debat," urainya.

Ihwal lawan debat Bajo saat simulasi, menurut Bagyo, berasal dari berbagai latar belakang. Mereka membantu Bajo dan tim dalam persiapan menghadapi agenda debat.

"Tim kami biasa-lah, ada yang bakul wedangan dan lainnya," katanya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Prabowo Subianto Rangking 1, Inilah Menteri Jokowi-Ma'ruf yang Kinerjanya Puaskan Publik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Indonesia Political Review (IPR) merilis hasil surveinya berkaitan kinerja para menteri yang bekerja dalam kabinet selama setahun Jokowi-Ma'ruf Amin memimpin.

Survei dilakukan pada 1-10 Oktober 2020 dengan cara telesurvei, yakni responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. Salah satu pertanyaannya memuat kepuasan publik terhadap kabinet Jokowi selama setahun ini.

"Berdasarkan hasil survei, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dinilai sebagai menteri berkinerja paling memuaskan yakni 45,2 persen," kata Direktur Eksekutif IPR, Ujang Komarudin, seperti dilansir Antara, Jumat (23/10/2020).

BACA JUGA : E-Sport - Deretan Peraih Gelar Pemain Terbaik di MPL Season 6

Menyusul Prabowo ada nama Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dengan meraih 44,9 persen kepuasan publik. Dan nama Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali 44,8 persen.

Selanjutnya, di posisi keempat Jaksa Agung, ST Burhanuddin 44 persen, disusul Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD 43,7 persen, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Tito Karnavian 43 persen.

"Menteri PUPR, Basuki Hadimulyo 42,8 persen, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita 42,5 persen, dan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto 42 persen," tutur Ujang.

Sementara menteri yang paling kecil mendapatkan kepuasan publik terkait kinerja mereka antara lain Menteri PPPA, Sofyan Djalil, hanya mendapatkan 34,8 persen kepuasan publik, kemudian Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro 34,5 persen, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko 34 persen.

Menyusul Sekretaris Kabinet, Pramono Anung 33,6 persen, dan terakhir Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah 33,3 persen.

Untuk kinerja pemerintahan Jokowi, secara keseluruhan publik yang menyatakan sangat puas dan puas yakni sebesar 43,7 persen. Sementara tidak puas dan sangat tidak puas sebesar 51,3 persen. Sisanya memilih tidak menjawab atau tak tahu.

Tujuan Survei

Survei ini bertujuan mengukur dua hal isu utama yakni mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin, dan mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri Jokowi- Ma'ruf Amin.

Survei ini dilakukan di 34 provinsi yang ada di Indonesia dan menggunakan metode multistage random sampling. Adapun jumlah responden yakni sebanyak 1.000 responden dengan margin of error +/- 3.1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK NEWS UPDATE - Bawaslu Karawang Sebut Banyak Peraga Kampanye Terpasang di Tempat Terlarang

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menemukan banyak alat peraga kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada Karawang yang terpasang di tempat terlarang.

Komisioner Bawaslu Karawang, Suryana Hadi Wijaya mengatakan ada ribuan alat peraga kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terpasang di tempat dilarang.

"Kami sudah menyampaikan rekomendasi ke Satpol PP agar menertibkan alat peraga kampanye yang terpasang di tempat yang dilarang," katanya di Karawang, Jumat (23/10/2020).

Ia menyampaikan, pemasangan alat peraga kampanye sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020. Ketentuannya, ada beberapa lokasi yang dilarang untuk dijadikan tempat pemasangan alat peraga kampanye.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Epidemiolog Minta Pemerintah Fokus Saat Kembangkan Vaksin COVID-19

Di antara tempat yang dilarang dipasang alat peraga kampanye dan bahan kampanye ialah di lingkungan tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan seperti sekolah.

Kemudian, di sepanjang sisi jalan Ahmad Yani/Bypass (mulai bundaran Ramayana sampai Lampu merah RMK), jalan Tuparev (dari Alun-Alun sampai Simpang Johar), jalan Kertabumi (dari Alun-Alun sampai lampu merah BJB).

Lokasi lain yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye dan bahan kampanye ialah di batang pepohonan, sekitar alun-alun, seluruh area pasar, terminal kendaraan umum, halte bus atau angkutan kota. Kemudian stasiun kereta api, tiang PJU dan lampu pengatur lalulintas, tiang rambu-rambu lalulintas area perlintasan kereta api, jembatan penyeberangan orang, jembatan, fasilitas umum lainnya milik pemerintah.

"Jadi pada dasarnya pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye itu dapat dipasang di seluruh wilayah Karawang, kecuali pada tempat yang dilarang," katanya seperti dikutip dari Antara.

Hormati Hak Masyarakat

Menurut dia, larangan pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye di lokasi-lokasi tertentu itu bertujuan untuk menghormati hak-hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum milik pemerintah.

Selain merekomendasikan ke Satpol PP untuk menertibkan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang, Bawaslu Karawang juga telah mengimbau agar masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang memindahkan alat peraga kampanye yang terpasang di tempat yang dilarang itu.

Sementara itu, Pilkada Karawang diikuti tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan Yesi Karya Lianti dan Adly Fayruz (PDIP, PBB, PAN dan PPP) dan pasangan Cellica Nurrachadiana dan Aep Syaepuloh (Partai Demokrat, Golkar, PKS dan NasDem).

Satu pasangan lainnya, Ahmad Zamakhsyari dan Yusni Rinzani yang diusung Partai Gerindra, PKB dan Hanura.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Penjelasan Yasonna soal Naskah UU Cipta Kerja Diterima MUI-Muhammadiyah 1.187 Halaman

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly 

menjelaskan, soal perbedaan jumlah halaman naskah final UU Cipta Kerja yang diterima MUI 

dan Muhammadiyah.

Menurut dia, hal tersebut lantaran format naskah UU Cipta Kerja yang diberikan sudah 

sesuai ketentuan, baik dari jenis kertas maupun jenis huruf yang dipakai.

Sehingga, terjadi perbedaan jumlah halaman dari yang diberikan oleh DPR ke Presiden Joko 

Widodo atau Jokowi dengan yang diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno 

kepada MUI dan Muhammadiyah.

BACA JUGA : SPORT NEWS UPDATE - Cavani Membisiki kepada Tuanzebe Dipercaya Ikut Membantu MU Bungkam PSG

"Kalau itu dari Setneg (Sekretariat Negara), berarti sudah format UU sesuai ketentuan, 

jenis kertas, spasi lebih jarang, font berbeda dengan yang dari DPR," kata Yasonna saat 

dihubungi, Kamis (22/10/2020).

Adapun naskah final UU Cipta Kerja dari DPR setebal 812 halaman, sementara yang diterima 

MUI dan Muhammadiyah 1.187 halaman. Kendati begitu, Yasonna memastikan tidak ada perbedaan 

substansi dari UU tersebut.

"Pasti berbeda dari jumlah halaman. Yang penting isinya sama, kok beda," kata dia.

Naskah MUI dan PP Muhammadiyah

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PP Muhammadiyah menerima naskah final UU 

Cipta Kerja setebal 1.187 halaman dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Wakil Ketua Umum MUI Muhyidin Junaidi mengatakan ada dua tipe naskah yang diberikan 

Pratikno, yakni berupa hard copy dan soft copy.

"Menteri Pratikno, Mensesneg menyerahkan naskah asli undang-undang Cipta Kerja itu ada 

dua. Pertama, yang hard copy, yang kedua yang soft copy. Yang soft copy-nya 1.187 halaman 

sementara yang hard copy-nya 1.053 halaman," jelas Muhyidin saat dihubungi, Kamis 

(22/10/2020).

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Wakil Presiden Ma'ruf Amin Resmikan Retina dan Glaukoma Center RS Mata Achmad Wardi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin meresmikan fasilitas Retina dan Glaukoma Center di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Serang, Banten.

Ma'ruf Amin menyambut baik kehadiran RS Mata Achmad Wardi yang telah berdiri sejak 2017 dan menjadi rumah sakit mata pertama di Asia yang dibangun melalui dana wakaf.

Demikian pula dengan penambahan fasilitas Retina dan Glaukoma Center rumah sakit tersebut yang juga dibangun dengan dana wakaf. Menurutnya, hal itu sejalan dengan harapannya untuk menjadikan dana wakaf sebagai salah satu pilar meningkatkan kesejahteraan masyarkat Indonesia.

"Hal ini sangat sejalan dengan harapan saya untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menuju Indonesia maju dan berdaya saing," tutur Ma'ruf Amin secara daring, Rabu (21/10/2020).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kasus COVID-19 di Indonesia Terus Bertambah Hari Ini 3.602 Terkonfirmasi, 4.410 Sembuh, 117 Meninggal

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga mengatakan bahwa kesehatan merupakan faktor penting bagi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul. Karenanya segala upaya untuk meningkatkan kapasitas kesehatan sudah selayaknya diapresiasi, seperti penambahan fasilitas Retina dan Glaukoma Center RS Mata Achmad Wardi.

"Artinya masyarakat Serang dan sekitarnya dapat memeroleh layanan mata berkualitas di lokasi terdekat," ucap Ma'ruf Amin.

Solusi Masalah Kesehatan Mata Warga Serang dan Sekitarnya

Sementara, Wali Kota Serang Syafrudin Syafei dalam kesempatan yang sama mengatakan, kehadiran RS Mata Achmad Wardi beserta fasilitas terbarunya menjadi solusi bagi permasalahan mata, terutama katarak, yang banyak dialami warga Serang serta sekitarnya.

"Ini adalah salah satu solusi untuk masyarakat Kota Serang yang selama ini, penyakit mata, apalagi katarak di Kota Serang, dari umur muda sampai usia tua tampaknya menjadi masalah di Kota Serang," tutur Syafrudin.

Syafrudin menambahkan, RS Mata Achmad Wardi tak hanya memberi layanan kesehatan mata, melainkan juga membantu pasien mata yang kerap terkendala biaya.

"Saya melihat sendiri, rumah sakit mata ini berbeda dengan rumah sakit yang lain. Rumah sakit ini bisa memantu masyarakat kita yang punya persoalan mata tapi tidak bisa membayar, tampaknya rumah sakit ini juga salah satu solusi yang bisa membantu."

Syafrudin berharap, dengan adanya fasilitas Retina dan Glaukoma Center di RS Mata Achmad Wardi akan membuat rumah sakit tersebut semakin maju dan menjadi kebanggaan Kota Serang.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Demo Hari Ini 20 Oktober 2020 Di Istana Merdeka

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Mahasiswa dan buruh kembali menggelar demo hari ini, Selasa 20 Oktober 2020. Mereka akan berunjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, tepat pada peringatan setahun Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Mereka akan demo di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

BACA JUGA : TIPS AND TRICK - Tips Mengendarai Motor Saat Harus Ekstra Hati-Hati Saat Melakukan Pengereman

Demo menolak pengesahan RUU Cipta Kerja juga akan digelar oleh mahasiswa dan buruh di Surabaya, Jawa Timur. Massa mulai berkumpul di Kebun Binatang Surabaya sekitar pukul 12.00 WIB nanti.

Ikuti berita terkini terkait demo hari ini, Selasa 20 Oktober 2020

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Wakil Presiden, Saya Minta MUI Dilibatkan Dalam Pengadaan Vaksin COVID-19

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyampaikan, dirinya sudah meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut dilibatkan dalam pengadaan vaksin COVID-19. Apalagi komitmen Pemerintah Indonesia ketersediaan vaksin COVID-19 dengan Tiongkok juga Inggris sudah terjalin.

"Untuk vaksin, saya sudah minta MUI dilibatkan, dari perencanaan, pengadaan vaksin. Kemudian pertimbangan kehalalan vaksin," ujar Ma'ruf saat dialog virtual dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro, ditulis Minggu (18/10/2020).

"Lalu audit ke pabriknya, termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di Tiongkok. MUI juga akan terus terlibat dalam mensosialisasikan ke masyarakat luas dalam rangka vaksinasi."

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Pasien OTG Berpotensi Sebarkan COVID-19 Melalui Udara Dengan Menguap

Keterlibatan MUI ini terutama dalam hal fatwa MUI. Fatwa MUI dapat menjadi rujukan Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengutamakan keselamatan rakyat. Peran MUI pun juga penting bagi umat Islam terkait vaksin COVID-19.

Kehalalan Vaksin dan Situasi Darurat

Ma'ruf menegaskan, vaksin COVID-19 yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia.

"Harus ada sertifikat halal oleh lembaga yang memiliki otoritas. Kalau ternyata belum ada yang halal, tetapi tidak ada yang digunakan selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan,"

"Jadi, boleh menggunakan vaksin dalam keadaan darurat. Tapi tetap harus ada ketetapan (fatwa) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia."

Di sisi lain, selama menghadapi COVID-19, masyarakat agar terus istiqomah bersama melawan COVID-19. Penegakan disiplin protokol kesehatan juga dilakukan.

"Terus semangat menegakkan protokol kesehatan. Kita saling mengingatkan protokol kesehatan dan saya minta supaya dilakukan sosialisasi itu secara masif. Tentunya dengan pendekatan baik, terutama di daerah-daerah yang memang sumber penularan masih terjadi," pesan Ma'ruf.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why