POLITIK DALAM NEGERI - PDIP Undang Kubu Pemenangan Prabowo-Sandiaga Lihat Rekapitulasi Bersama

Politik Dalam Negeri, Jakarta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi serius sikap Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, yang hingga saat ini tidak mau membuka data hasil perolehan suara, namun main klaim kemenangan sendiri tanpa bawa bukti rekapitulasi.

"Saya dapat informasi kalau BPN sedang lobi Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1. BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat dimana rekapitulasi dilakukan. Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Setop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (25/4).

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Partainya mengingatkan bahwa nilai kejujuran merupakan satu indikator moral sederhana dalam politik. Karenanya, masih kata dia, harus ada transparansi rekapitulasi.

"Dengan sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi, tidak bersedia diaudit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti, hanyalah bukti kuatnya indikasi kebohongan dalam politik," ungkap Hasto.

Bisa Dipertanggungjawabkan

Hasto menuturkan, PDIP yang mempunyai Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) mengundang perwakilan BPN untuk melihat sistem rekapitulasi berdasarkan dokumen otentik C1.

"Kami undang 5 personel, 2 dari BPN dan 3 dari pengamat politik, dan disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, untuk melihat pusat hitung suara kami. Lalu setelah itu giliran kami datang ke Pusat Hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti, dan pihak mana yang memprovokasi," tantang Hasto.

Dia pun menyebut, dengan masa kampanye yang panjang dan hasil quick count yang bisa dipertanggung jawabkan, serta proses rekapitulasi yang akuntabel dan transparan, maka kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin semakin pasti. Tinggal legalitas KPU yang dinanti.

"Energi bangsa sudah terkuras selama 8 bulan. Sudah saatnya curahkan segala daya, bangun kemajuan negeri," pungkasnya.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Prabowo Minta Pendukungnya Tak Lengah dengan Kecurangan

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengapresiasi langkah masyarakat dan para relawan yang penuh semangat mengawal proses penghitungan suara pemilu 2019 ini dari potensi kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat menghadiri acara syukuran, dan konsolidasi relawan di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu, 24 April 2019.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

"Terimakasih atas dukunganmu, terimakasih atas semangatmu, kalian adalah pelopor penggerak perubahan, terimakasih atas pengawalan kalian dalam perolehan suara kita," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta agar seluruh masyarakat dan para relawan tetap waspada dan siaga dalam proses rekapitulasi suara. Sehingga potensi kecurangan dapat di minimalisir.

"Alhamdulillah kita sudah menang, tetapi saya tetap mengimbau kepada seluruh relawan dan masyarakat untuk jangan lengah. Kita kawal perolehan suara kita, jangan sampai berubah. Itu adalah perjuangan kita bersama. Kita ingin pemilu kita ini bersih, dan demokrasi kita tidak dinodai oleh kepentingan yang ingin menghancurkan bangsa kita," ungkap Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso juga mengapresiasi semangat juang para relawan dan masyarakat Indonesia yang telah berkorban untuk memenangkan Prabowo-Sandi.

"Hari ini saudara-saudara sekalian kita bersyukur atas kemenangan Prabowo-Sandi, saudara-saudara telah menyumbangkan pikiran tenaga pada tanggal 17 April, dan hasilnya memang Prabowo-Sandi menang," ungkap Djoko.

Kawal Rekapitulasi Suara

Mantan Panglima TNI ini mengajak seluruh rakyat Indonesia mengawal dan mengawasi proses rekapitulasi suara yang tengah dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sehingga, sistem demokrasi di Indonesia tidak tercederai oleh oknum-oknum yang ingin berbuat curang.

"Kita harus terus mengawal proses rekapitulasi penghitungan suara ini, kita menyadari bawah setelah tanggal 17 ataupun sebelum tanggal 17 ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Karena itu kita harus berjuang bersama mengawal kemenangan kita jangan sampai di bajak oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan bangsa dan negara Indonesia," tandasnya.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Rekonsiliasi Pengusaha Setelah Pilpres, Aburizal Bakrie Sayangkan Sandiaga Tak Hadir

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumpulkan para pengusaha pendukung capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Djakarta Theater, Selasa 23 April 2019.

Hadir dalam pertemuan ini, beberapa pengusaha yang diketahui sebagai pendukung capres-cawapres 01 seperti Erick Thohir dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia. Sementara dari kubu pendukung capres-cawapres 02 tampak hadir Erwin Aksa.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Pengusaha sekaligus politisi senior, Aburizal Bakrie menyampaikan apresiasinya atas kehadiran para pengusaha dari kedua kubu. Hal tersebut, ujarnya merupakan hal yang positif

"Di sini ada Rosan (Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani), ada Erick Thohir, ada Lutfi, dan yang lebih muda lagi ada Bahlil, tapi juga di sini ada Erwin Aksa," kata dia.

Pria yang akrab disapa Ical sempat menyayangkan absennya Sandiaga Uno. Sandiaga dikenal akrab sebagai salah satu pengusaha sukses.

"Sayang sekali Sandi nggak datang," ungkapnya.

Meskipun demikian, dia berharap para pengusaha yang berbeda pilihan politik selama Pilpres 2019 bisa tetap menjaga kebersamaan.

"Walaupun saudara berbeda-beda posisi politiknya, kita ingin mereka semua tetap menjaga persaudaraan dan hubungan yang akrab serta bersahabat," tandas Aburizal.

Harapan Pengusaha

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani menyampaikan, sejumlah harapan pengusaha tanah air terhadap pasangan calon (Paslon) yang akan dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih menurut KPU.

Hal pertama yang diharapkan pelaku usaha, kata Rosan, yakni situasi politik, iklim usaha, dan iklim investasi yang terjaga stabil serta berkesinambungan.

"Karena tidak akan ada investasi yang masuk ke Indonesia apabila tidak ada kepastian dan kenyamanan mengenai politik dan keamanan sedangkan kita tahu pertumbuhan kita ke depan itu akan bertumpu besar kepada investasi yang masuk ke Indonesia," kata dia, di Djakarta Theater, Jakarta (23/4/2019).

Hal berikut yang diharapkan pelaku usaha adalah kesediaan dari pemerintah untuk berdialog dengan dunia usaha, sehingga dapat menciptakan keputusan yang dapat mengerek kinerja dunia usaha, selanjutnya perekonomian Indonesia.

"Tantangan ekonomi selalu ada, tapi selama pemerintahnya selalu terbuka untuk komunikasi dengan dunia usaha, saya rasa semuanya bisa dimitigasi, semuanya bisa mencari solusi," kata dia.

Berbagai insentif fiskal yang selama ini telah diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan untuk menjadikan Indonesia tempat yang menarik bagi invetasi.

"Insentif saya rasa makin baik, tapi yang penting adalah begini, insentif itu semuanya bisa terukur kapan waktu dan keputusannya. Insentif baik tapi pemberian keputusan insentif itu tidak terukur, itu tidak ada gunanya juga," tutur dia.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Mendagri: Alasan Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Mundur Tak Lazim

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Dahlan Hasan Nasution disebut-sebut telah mengajukan surat permohonan berhenti dari jabatannya sebagai Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Dalam surat pengunduran diri itu, Dahlan mengaku kecewa atas hasil Pemilu 2019.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah mengecek, dan membenarkan Dahlan membuat surat tersebut. Namun, dia menuturkan surat itu salah sasaran.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

"Benar yang bersangkutan membuat surat tersebut. Secara prosedural, alamat surat ini tidak tepat. Harusnya ditunjukan kepada DPRD, untuk selanjutnya diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumut," kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Minggu (21/4/2019).

Dia menuturkan, alasan dari Dahlan sangat tidak lazim. Karena, lanjutnya, akan mencederai amanat masyarakat.

"Tapi alasan mundur ini sangat tidak lazim. Sehingga akan mencederai amanat masyarat yang telah memilih yang bersangkutan secara langsung," ungkap Tjahjo.

Meskipun demikian, pihaknya akan mempelajari dan akan memanggil Dahlan serta Pemprov Sumut.

"Kita pelajari dan panggil yang bersangkutan bersama Pemprov Sumut. Karena alasan mundurnya bisa jadi blunder yang bersangkutan. Kami akan terus komunikasi dengan Pemprov untuk fasilitasi," pungkasnya.

Sebelumnya, foto surat pengunduran diri itu beredar luas di masyarakat. Surat itu ditujukan kepada Presiden Jokowi cq Menteri Dalam Negeri.

Dalam surat bertanggal 18 April 2018 itu, tertulis bahwa Pemilu di Madina berjalan aman lancar dan terkendali. Namun, hasilnya sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Membenarkan Isi Surat

Di dalam surat bernomor 019.6/1214/TUPIM/2019 itu juga dinyatakan bahwa pembangunan di Madina cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir. Masyarakat pun sudah diberi pencerahan.

"Namun belum berhasil memperbaiki pola pikir masyarakat dalam mendukung berbagai pembangunan, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada Bapak Presiden dan sebagai ungkapan rasa tanggung Jawab atas ketidaknyamanan ini dengan segala kerendahan hati izinkan kami menyampaikan pemohonan untuk berhenti sebagai Bupati Mandailing Natal," demikian ditulis dalam surat itu.

Dahlan yang dihubungi wartawan membenarkan surat itu. "Iya benar," katanya singkat saat dihubungi wartawan, Minggu (21/4/2019).

Namun, dia menolak membeberkan alasannya mengundurkan diri. "Enggak usah ya Dek. Alasannya karena, bagaimana isi surat itu saja," ucapnya.

Saat disinggung keterkaitan pengunduran dirinya dengan pemilu, Dahlan menolak berkomentar. "Enggak usahlah berkomentar untuk yang lain-lain," ucapnya.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - TGB: Mari Berlapang Dada Tunggu Hasil Pemilu 2019

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Koordinator Bidang Keummatan Partai Golkar TGB Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB), mengajak segenap elite politik turut menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat pasca-pemilu.

"Dengan segala hormat mari kita berikan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan. Kan kontestasi sudah selesai," kata dia saat ditemui, di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Terkait hasil hitung cepat alias quick count, lanjut dia, proses tersebut sudah selaiknya diterima sebagai produk kajian yang menggunakan metode ilmiah.

"Mari kita dengan berlapang dada kita tunggu hasil, kita hormati quick count, yang mau percaya, ya Alhamdulillah, bagus, sesuai dengan metode scientific," ungkap TGB.

Bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil hitung cepat tentu masih ada hasil perhitungan KPU yang diakui sebagai hasil perhitungan resmi dalam pemilu 2019.

"Yang merasa kurang lega, kurang nyaman, ya silakan ditunggu hasil KPU. Tapi tidak boleh siapapun kita, apalagi tokoh-tokoh menyuarakan hal-hal yang akan menyebabkan Masyarakat kita terprovokasi, atau mempersulit upaya kita untuk membangun Indonesia ke depan," imbuh TGB.

Mantan Gubernur NTB ini pun turut mengomentari hasil hitung cepat yang menempatkan Golkar di posisi dua setelah PDI-P. "Kesan umum yang dapat diperoleh sampai sekarang dari seluruh jajaran partai dibawah, seluruh jajaran partai bekerja maksimal. Itu menunjukkan di partai Golkar ada kolektivitas yang terbangun," ujarnya.

"Jadi tidak semata menumpukan diri pada patronase tokoh tertentu, tapi lebih menyandarkan diri pada infrastruktur partai yang sudah merata. Dan itu bagus, bahwa partai punya sistem, infrastruktur, dan punya akar di tengah masyarakat," sambung dia.

Partai Golkar tentu berharap dapat memperoleh hasil maksimal dalam pemilu kali ini. Diketahui sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan Golkar menargetkan posisi dua besar dan 110 kursi dalam pemilu kali ini.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - BTP Luncurkan Video Alasan Pilih PDIP

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Menjelang masa tenang Pemilu 2019, Basuki Tjahaja Purnama atau BTP atau Ahok meluncurkan video yang kembali menjelaskan alasannya bergabung dengan PDIP. Tidak hanya itu, BTP juga menjelaskan panjang lebar alasan kenapa pada Pemilu 2019 ini dia menolak bergabung partai baru, seperti yang pernah dilakukannya dulu.

Dalam video berdurasi 4 menit 57 detik yang diunggah ‘Panggil Saya BTP’, Sabtu 13 April 2019 , mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengajak pendukungnya untuk memilih PDIP.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

“Saya melihat yang paling tepat dan bisa dipercaya untuk pemilu 2019 ini hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu kalau saudara-saudara percaya kepada saya, mari kita pilih PDI Perjuangan, biarlah PDI Perjuangan ini bisa mencapai 30 persen. Saya akan bekerja keras membantu PDI Perjuangan," kata BTP dikutip Liputan6.com, Minggu (14/4/2019).

BTP menegaskan, Pemilu Serentak 2019 ini bukanlah semata-mata soal perebutan kekuasaan, tetapi soal perjuangan ideologi. Itu sebabnya, BTP memilih PDI Perjuangan yang sudah teruji dalam mempertahankan ideologi Pancasila.

"Pemilu dan Pilpres 2019 bukan soal bicara soal isi kursi DPR, atau bicara soal emosi, menuduh partai lama seolah-olah tidak bisa membangun negeri ini. Tapi ini bicara soal ideologi, tentang bagaimana Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, dipertahankan untuk negeri ini," ujarnya.

BTP memberi perhatian khusus pada kemunculan partai baru pada Pemilu 2019 yang merasa paling bersih dan merasa paling bisa membangun Indonesia. Menurut BTP, hal itu juga pernah dia lakukan saat bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB) pada 2004.

"Banyak juga orang-orang yang mengatakan, seolah-olah mereka paling bersih, paling bisa membangun negeri ini, dan (mengatakan) semua partai-partai lama tidak memungkinkan. Itulah saya di tahun 2004,” kata BTP.


Kala itu, BTP bercerita, dia merasa semua parpol tidak ada yang beres. Oleh karenanya dia bergabung dengan Partai PIB. “Lalu apa hasilnya? Kami hanya mengambil suara dari PDI Perjuangan,” kata BTP tentang perolehan suara Partai PIB yang tidak sampai 1 persen.

"Saya tidak mau ulangi kesalahan saya waktu bergabung PIB, kaena itu mari ini saatnya kita menangkan PDI Perjuangan ini di atas 30 persen," imbuh BTP.

Ujian Kekuasaan

Soal partai baru, BTP lebih jauh mengutip ucapan Presiden ke-16 AS Abraham Lincoln yakni, "Kalau mau uji karakter seseorang, kasih dia kekuasaan."

"Kalau ada orang yang teriak-teriak ngoceh macem-macem, dia belum pernah merasakan kekuasaan, eh nanti dulu, Anda belum teruji. Kalau teruji itu karakternya harus teruji," kata BTP.

BTP mengontraskan mereka yang belum teruji dengan kekuasaan itu dengan dirinya yang sudah pernah mengenyam berbagai jabatan. Mulai dari anggota DPRD, Bupati, anggota DPR RI, wakil gubernur sampai gubernur.

"Saya harus ngomong dengan jelas, saya teruji dengan kekuasaan," tegas BTP.

Oleh karena itu, kata BTP, ketika dirinya bergabung ke PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ingin agar ujian kekuasaan BTP itu diceritakan kepada kader-kader banteng moncong putih sampai tingkat bawah.

"Beliau (Megawati) ingin suatu perubahan. Beliau ingin saya keliling Indonesia, membagikan kebijakan yang pernah saya buat kepada anggota DPRD, kepada seluruh pengurus DPD, kepada kader-kader daerah PDI Perjuangan seluruh Indonesia," katanya.

Menurut Ahok, jika Presiden Jokowi terpilih kembali untuk 5 tahun ke depan, pemeritahan berikutnya harus didukung oleh partai nasionalis yang kuat. Ini semata-mata demi memperkuat 4 pilar pondasi kebangsaaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

“Walaupun saya bukan siapa-siapa lagi, tidak ada lagi karier di politik, tidak bisa jadi apa-apa lagi, mari kita berjuang bersama, menghasilkan PDI Perjuangan menguasai kursi 30 persen di DPR RI, dan di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa sama-sama membangun Indonesia,” ujarnya.

“Bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk anak cucu kita, untuk negeri kita,” ujarnya

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI -Hukuman Mati Sumbang Angka Golput Pemilu 2019

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Ricky Gunawan mengatakan, praktik hukuman mati pada era kepemimpinan Presiden Jokowi menyumbang angka golput pada Pilpres 2019. Menurut Ricky, para pembela kemanusiaan merasa kecewa karena pada pemerintahan Jokowi jumlah eksekusi hukuman mati begitu banyak.

"Pada era kepemimpinan SBY yang dua periode saja tidak sebanyak di era Jokowi," kata Ricky di Jakarta ditulis Kamis (11/4/2019).

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Bila Jokowi hendak memperbaiki citra dirinya agar angka golput bisa ditekan, ia menyarankan Pemerintah Jokowi mendeklarasikan moratorium hukuman mati. "Penghapusan hukuman mati akan menjadi legacy (warisan) bagi Pemerintahan Jokowi," ujar Ricky.

Selain itu, dirinya juga menyarankan beberapa perbaikan yang harus dilakukan Pemerintah Jokowi, seperti membenahi sistem peradilan di Indonesia supaya bersih dan adil.

Kompas Moral

Direktur LBH Masyarakat itu menjelaskan jika Indonesia terus menerus melakukan vonis mati, tapi tidak diimbangi dengan eksekusinya, maka lambat laun terpidana mati itu akan menumpuk.

"Akan diapakan jika ada begitu banyak terpidana mati? Dieksekusi secara massal tidak mungkin," kata Ricky.

Ia juga melihat bahwa tidak ada masyarakat yang mempercayai bahwa kondisi sistem peradilan kita dalam keadaan baik-baik saja.

"Apakah pantas jika sistem hukum yang cacat itu diberi wewenang untuk menghukum mati?" ucap Ricky.

Bagi Ricky, kepemimpinan yang kuat itu bukan menggandeng militer atau mengeberak meja, melainkan kepemimpinan yang menggunakan kemanusiaan dan kompas moral dalam setiap tindakannya.

Tak Kurangi Kejahatan

Sementara itu, Amnesty Internasional menegaskan penerapan hukuman mati tidak mengurangi jumlah kejahatan.

"Banyak pelaku vonis mati sebelum (ia) dieksekusi tetap melanjutkan operasi peredaran narkotika di Lapas," kata kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia.

Menurut Usman, jika alasan hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera, maka efek itu hanya berlaku kepada pelaku karena sudah meninggal.

"Mungkin efek getar yang dimaksud. Efek getar adalah efek yang ditimbulkan dari sebuah penghukuman kepada masyarakat yang sebenarnya tidak melakukan kejahatan, tapi dengan hukuman itu masyarakat diharapkan takut kalau melakukanya," ujar Usman.

Usman mencontohkan dalam kasus narkotika. Ia mengutip data Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menunjukan tren kenaikan kasus narkoba di Indonesia sebagai negara yang memberlakukan hukuman mati kepada bandar dan pengedar narkoba.

"Angka kejahatan narkotika justru naik, dari 600-an (kasus) di 2015, 800-an di tahun 2016, 2017 mencapai 900-an sampai 2018 di atas seribu (kasus)," jelas Usman.

Usman menilai bahwa hal itu menunjukan tidak adanya efek gentar bagi para pelaku, meskipun diancam dengan hukuman mati.

Menurut Usman masih ada hukuman lain yang bisa menggantikan hukuman mati, misalnya hukuman seumur hidup. Namun begitu, hal itu juga perlu diperkuat dengan perbaikan tata kelola Lapas di Indonesia.

"Harus diikuti dengan perbaikan lapas supaya tidak bisa melanjutkan bisnisnya dari dalam Lapas. Apalagi seperti beberapa kasus bandar narkotika yang mengadakan pesta seks, melakukan pengendalian bisnis narkotika dari dalam sel," tegas Usman.

Bukan hanya itu, Usman melihat bahwa alternatif hukuman mati itu masih banyak, seperti hukuman kurungan selama-lamanya.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Ini Kebijakan Jokowi yang Didukung KSPSI

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mendukung rencana calon presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Revisi PP 78 sangat ditunggu seluruh buruh Indonesia, karena soal pengupahan yang diatur PP Nomor 78/2015 masih menjadi polemik di kalangan buruh. Kami dukung rencana Pak Jokowi mau merevisi PP tersebut,” kata Andi Gani dalam keterangannya, Rabu (10/4/2019).

• BACA JUGA :
  
  
  PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 
  RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik
  PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 
  PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Dia menuturkan, program Jokowi menyiapkan sembako murah, kartu prakerja dan rumah murah untuk buruh juga harus didukung. Apalagi, Jokowi juga cinta kepada buruh migran dengan memberikan perlindungan pekerja migran di luar negeri.

"Maka, mari para buruh Indonesia mendukung Jokowi dan berjuang keras untuk memenangkan Jokowi dalam pilpres 17 April," ungkap Andi.

Apel Akbar Relawan Buruh

Dia juga menuturkan, apel akbar tegak lurus kesetiaan relawan buruh sahabat Jokowi bukan hanya saja digelar di Bandung, Selasa (9/4/2019) kemarin. Namun, di seluruh negara seperti Hong Kong, USA, Macau, Taiwan dan lainnya.

"Apel yang digelar di Kabupaten Bandung merupakan penghormatan dan sejarah luar biasa, karena hadir pimpinan relawan buruh sahabat Jokowi Hong Kong yakni Jumaiti," tandasnya.

Untuk diketahui, Jokowi berjanji akan bentuk tim bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan federasi buruh lainnya untuk merivisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Hal itu Jokowi sampaikan saat kampanye bersama ribuan Relawan Buruh 'Sahabat Jokowi' yang digagas Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa kemarin.

"Nanti kita bentuk tim bersama dengan KSPSI dan seluruh federasi untuk revisi PP 78. Kita bicara bareng-bareng duduk satu meja. Setuju?," Kata Jokowi.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Jelang Pemilu 2019, Polres Bandara Soekarno Hatta Gelar Istigosah

Politik Dalam Negeri, Tangerang - Sepekan jelang pencoblosan Pemilu 2019, Polres Bandara Soekarno Hatta mengadakan 'Istigosah untuk Negeri' berupa shalawat dan doa bersama, agar pesta demokrasi itu berjalan dengan lancar, aman dan damai. 

Bertempat di Masjid Al Furqon di kawasan Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), ratusan jamaah yang merupakan para pekerja di kargo dan petugas polisi, dengan hikmat mengikuti istigosah tersebut.  

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Dimulai dengan shalawat Badar, lalu dilanjut Asmaul Husna, serta ditutup dengan doa bersama. Istigosah dipimpin juga oleh KH Cholisudin Yusa. 

Kapolres Bandara Soetta Kombes Pol Victor Togi Tambunan yang juga mengikuti istigosah mengaku, kegiatan ini sengaja digelar agar masyarakat ikut bersama berdoa demi pemilu berjalan aman dan sejuk.

"Ini usaha kita, agar Pilpres atau Pemilu yang puncaknya pada 17 April nanti berjalan aman dan sejuk. Tidak ada gesekan sama sekali, dan semua berjalan dengan lancar sampai rangkaian Pemilu ini selesai," tutur Kapolres, Selasa (9/4/2019).

Lanjutnya, bila perbedaan tidak diantisipasi, maka besar kemungkinan terjadi gesekan atau konflik, baik disengaja ataupun tidak. Terlebih, banyaknya muncul berita hoaks di saat musim kampanye ini, Victor berharap masyarakat kembali adem dengan adanya istigosah dan doa bersama ini. 

"Makanya, untuk itu situasi yang terus memanas perlu ada upaya pendinginan. Termasuk yang kita lakukan pada hari ini, kegiatan keagamaan yang diberikan oleh tokoh agama yang dapat memberikan kejelasan melalui ceramah-ceramah agar diharapkan pemilu dapat berjalan sejuk dan damai," tuturnya. 

Sumber : Liputan 6