POLITIK DALAM NEGERI - Jokowi Marah dan Jengkel, Peringatan Keras untuk Para Menteri

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) marah. Melalui video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020), Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan keras dan menyoroti kinerja para menteri kabinetnya.

Video tersebut berisi pidato pembukaan Jokowi pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Presiden bahkan mengeluarkan ancaman perombakan atau reshuffle kabinet. Jokowi menilai para menterinya tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi virus corona. 

Seperti diberitakan Kompas.com, Senin (29/6/2020), Jokowi membuka pidatonya dengan nada tinggi. Ia tampak berang lantaran banyak menterinya yang masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis. "Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja.

Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi. Jokowi lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja. "Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita.

Untuk negara," ucap Presiden. "Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah," lanjut Jokowi.

BACA JUGA : TIPS AND TRICK - Tips Merawat Kendaraan Mobil Selama PSBB

Semua Kewenangan Ada di Presiden Apa yang ingin disampaikan Jokowi melalui peringatan kerasnya untuk para menteri? Puncak kejengkelan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fajar Junaedi menilai, kemarahan Jokowi adalah puncak dari kejengkelannya terhadap para menteri yang dinilai tidak kompeten dalam bekerja.

"Sebenarnya ada beberapa menteri yang sejak awal krisis sudah tidak memiliki sense of crisis. Kita tentu ingat sikap denial dari Menteri Kesehatan yang menolak permodelan masuknya Covid-19 ke Indonesia yang disampaikan oleh Universitas Harvard," kata Fajar saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/6/2020).

"Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 sebenarnya bisa dibaca sebagai ketidakpercayaan Presiden kepada Menteri Kesehatan. Kita lihat Menteri Kesehatan jarang berbicara kepada publik," ujar dia. Selain itu, Fajar menilai, Jokowi juga jengkel lantaran ada menteri yang membuat pernyataan publik yang menunjukkan tidak menguasai pemetaan masalah.

"Kita ingat saat Mendikbud menyatakan kekagetannya bahwa di daerah ada siswa yang tidak ada akses internet untuk pembelajaran. Pernyataan seperti ini kan menunjukkan bahwa menteri tidak menguasai pemetaan masalah," kata Fajar. Ada pula kebijakan Kartu Prakerja yang memantik kontroversi.

Menurut Fajar, seharusnya Menteri Tenaga Kerja yang bersuara mengingat banyak pekerja yang terancam kehidupannya. "Tapi, kita tidak melihat dengan jelas bagaimana kebijakan menterinya," kata Fajar.  Fajar mengatakan, ada pula menteri yang dinilainya tak baik dalam mengelola komunikasi publik. Hal ini menyebabkan para menteri tak satu suara dan terkesan terburu-buru ketika membuat kebijakan.


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why