POLITIK DALAM NEGERI - SBY Usung Ponakannya, Demokrat Yakin Menang di Pilkada Pacitan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Partai Demokrat yakin menang di pemilihan bupati Pacitan, Jawa Timur dalam Pilkada Serentak 2020 usai resmi mengusung keponakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indrata Nur Bayu Aji sebagai cabup. Indrata akan dipasangkan dengan kader Golkar, Gagarin Sumrambah.

Surat rekomendasi untuk Indrata Nur Bayu Aji sudah diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Hari ini (Kamis 27/8) penyerahan SK Rekom dan B1-KWK Pilkada Pacitan kepada pasangan calon Indrata Nur Bayuaji & Gagarin. Insya Allah menang," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemliu (Bappilu) Partai Demokrat.

Kamhar memastikan pengusungan Indrata Nur Aji bukan karena faktor keluarga, melainkan mengacu pada hasil survei. Indrata, atau yang akrab disapa Aji, juga dinilai memiliki pengalaman memimpin, karena latar belakang jabatannya saat ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Pacitan.

BACA JUGA : INDEX NEWS UPDATE - Update Harga Emas Antm Hari Ini Turun Rp.7000 Jumat 28 Agustus 2020

"Di internal Partai Demokrat dalam memutuskan siapa yang akan di dorong sebagai Calon Bupati telah disepakati akan mengacu pada hasil survei. Pada bulan Agustus ini juga telah dilakukan survei oleh SMRC dan berdasarkan hasil survei tersebut, Indrata Nur Bayuaji yang tertinggi," lanjut Kamhar.

Indrata Nur Bayu Aji, merupakan keponakan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Aji termasuk kader muda Demokrat yang telah lama berkarir di politik.

Ia menjadi anggota DPRD Pacitan, Jawa Timur sejak 2009. Sempat mencalonkan diri menjadi wakil bupati pada 2010, namun gagal. Dia lalu kembali aktif di lembaga legislatif.

Kader Demokrat kelahiran Pacitan, 6 Desember 1978 itu kini menjabat sebagai Ketua DPRD Pacitan. Pada Pemilu 2019 lalu, dia mendapat suara tertinggi di lingkup DPRD Pacitan.

Pilkada Serentak 2020 akan dihelat di 270 daerah, yakni di 9 provinsi, 27 kota dan 224 kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Pemungutan suara akan dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020. Dilanjut penghitungan suara berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten/kota dan provinsi.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - KAMI, Kita Tidak Tergoda Jadi Partai

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjawab Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal alasan mereka tak membuat partai. KAMI menyatakan tak ingin mengubah diri dari gerakan moral ke partai politik.

"Nggak, kami memang tidak mau (jadi partai), kita menjadi partai maka gerakannya bukan gerakan moral lagi, politik, ada politik moral, politik tinggi, high politic, bukan politik rendah," kata Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani kepada wartawan.

Yani menjelaskan soal politik rendah dengan pembentukan partai politik. Dia mengatakan KAMI tak melakukan politik rendah dan ingin berkontribusi kepada negara.

"Kalau politik rendah itu dalam rangka merebut posisi atau menjatuhkan posisi seseorang, (kita) nggak, itu semata-mata kita ingin berkontribusi betul dengan pikiran, data, argumentasi yang ada tentunya address yang kita alamatkan itu adalah institusi formal negara ini," ujarnya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Pemprov DKI Buka Perekrutan Tenaga Medis Penanganan Covid-19

Yani pun secara tegas mengatakan KAMI tak tergoda ingin menjadi partai politik. Namun mempersilakan pihak lain bermain politik praktis di partai politik.

"Nggak akan, itu komitmen kita, karena kita berlatar belakang juga orang-orang yang berlatar belakang politik juga, jadi kita tidak akan mau tergoda betul. Biarkan kawan-kawan yang mau bermain politik praktis silakan dia main melalui partai mereka yang ada," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri turut mengomentari deklarasi KAMI besutan Din Syamsuddin. Ia menyoroti kelompok oposisi baru itu mengapa tak sekalian membentuk partai politik.

"Saya itu mikir, lah daripada bikin KAMI seperti itu, kenapa ya nggak dulu bikin partai ya," ungkap Megawati saat membuka Sekolah Partai Angkatan II bagi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah PDIP secara virtual.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Amien Rais Menduga Kejagung Dibakar 'Orang Dalam', Ungkit Kebakaran di BI

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA -  Mantan Ketua MPR Amien Rais menduga gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) sengaja dibakar oleh pihak yang diyakininya sebagai 'orang dalam'. Amien mengungkit kebakaran di gedung Bank Indonesia (BI) yang diduga berkaitan dengan skandal BLBI.

"Saya ingin buat video singkat ini untuk membuat catatan kecil tentang peristiwa akhir-akhir ini yaitu terutama kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang begitu dahsyat itu. Yang kemudian mengingatkan kebakaran yang terjadi di gedung BI, bank central Indonesia, bank Indonesia lantai 6 kalau tidak salah, di mana disimpan seluruh berkas-berkas tentang skandal BLBI kemudian hilang. Dan setelah itu ada yang mengatakan demi hukum BLBI sudah selesai kan sudah tidak ada lagi data-data skandal itu," kata Amien mengawali penjelasannya dalam video yang diunggah di akun Instagram @amienraisofficial seperti dilihat detikcom, Rabu (26/8/2020).

Amien menduga ada orang dalam yang sengaja membakar gedung BI demi menghilangkan berkas-berkas skandal BLBI. Orang dalam itu, kata Amien, disuruh oleh para mafia.

"Siapa yang dulu membakar gedung BI lantai tertentu yang menyimpan berkas-berkas skandal BLBI itu, tentu itu orang dalam, orang dalam itu yang menyuruh, menurut saya, saya bisa kelir. Tapi kan boleh menduga siapa lagi kalau bukan para penggasak uang sampai ratusan triliun itu yang umumnya itu memang MTC, mafia taipan cukong, yang kemudian lantas seolah-seolah selesai begitu saja,itu sampai 20 tahun, BLBI sudah nggak diangkat lagi," ujar dia

BACA JUGA : SPORT NEWS UPDATE - Ucapan Koeman kepada Messi, Keistimewaanmu di Barcelona Sudah Usai

Amien kemudian mengaitkan kebakaran di gedung BI itu dengan kebakaran di gedung Kejagung. Amien menghargai pernyataan pihak Kejagung yang meminta tak ada spekulasi namun dia khawatir kebakaran di Kejagung itu bisa menghilangkan berkas-berkas perkara.

"Saya juga khawatir yang membakar gedung Kejaksaan Agung, itu simbol keadilan, tentu orang dalam, orang dalam itu tentu atas perintah dari lagi-lagi MTC itu. Saya menghargai bapak juru bicara Kejaksaan Agung, kita jangan berspekulasi," ujar Amien.

"Tapi di dalam alam demokrasi kita bisa mengingatkan ini bukan spekulasi tapi kekhawatiran jangan-jangan nanti nggak akan terbuka lagi sehingga nanti berkas Djoko Tjandra hilang siapa tahu, walaupun dijamin Mahfud tidak akan hilang tapi itu jaminan juga yang belum jelas, Mahfud juga khas omongan seperti itu," sambung Amien.

Dia lantas menaruh harapan pada aparat kepolisian dalam mengungkap kasus in. Amien mengingatkan Polri tentang doktrin tribrata dan catur prasetya.

"Mudah-mudahan pak polisi siapapun yang memimpin tolong bangsa besar ini jangan sampai runtuh berantakan karena apalagi kezaliman dibiarkan apalagi kezaliman diskriminatif," ujar Amien.

Di bagian akhir video, Amien juga menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia berharap Jokowi membawa Indonesia ke jalan perbaikan.

"Saya juga pesan kepada Pak Jokowi, Anda sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini, tolong juga memberikan keteladanan, jangan sampai terjebak kepada politik partisanship yaitu politik pemihakan. Anda lurah Indonesia, Anda bapak Indonesia, jadi kalau kemarin-kemarin itu Indonesia keliru, masih ada jalan perbaikan kembali," imbuh dia.

Penjelasan Menko Polhukam dan Kejagung

Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya memastikan aman berkas terkait penanganan perkara di Kejagung. Salah satu yang dipastikan aman adalah berkas perkara Djoko Tjandra.

"Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya bahwa berkas-berkas perkara yang sedang ditangani kejaksaan agung di mana yang saat ini sangat menonjol ada 2 perkara yaitu kasus Djoko Tjandra yang melibatkan jaksa Pinangki dan kasus Jiwasraya itu data-datanya berkas-berkas perkaranya aman, 100 persen aman," kata Mahfud dalam konferensi virtual, Minggu (23/8).

"Jadi keamanan data atau berkas-berkas perkara itu tentu dijamin oleh kejaksaan agung dan saya ikut mengawal di situ sebagai menko, saya akan teliti, akan ikuti betul ini perkembangannya bahwa kasus yang melibatkan jaksa Pinangki atau jaksa lain kalau ada itu harus berproses secara transparan," sambung Mahfud.

Mahfud juga menegaskan pemerintah tidak akan menutupi informasi terkait kebakaran di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Mahfud menyebut masyarakat bisa ikut memantau langsung mengenai proses penyelidikan kebakaran di Kejagung.

"Tidak mungkin pemerintah itu berbohong atau menyembunyikan sesuatu dalam situasi seperti ini. karena sekarang masyarakat punya alat sendiri untuk mencari tahu dan membongkar. Oleh sebab itu pemerintah tidak pernah ada niatan untuk menyembunyikan kasus, menyembunyikan orang dan sebagainya," kata Mahfud.

Pernyataan senada juga disampaikan Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono. Hari menyerahkan sepenuhnya penyelidikan terkait kebakaran di gedung Kejagung kepada Polri.

"Penyebab kebakaran ini sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan polri," ujar Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (23/8).

Hari meminta seluruh pihak untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan polri. Selain itu, dia juga meminta agar tidak adanya spekulasi dan asumsi terkait kejadian ini.

"Oleh karena itu teman-teman mohon bersabar dan kami mohon tidak membuat spekulasi, atau pun asumsi yang tidak dapat dipertanggunjawabkan," kata Hari.

"Artinya mari kita sabar menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian," sambungnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Ridwan Kamil Jadi Relawan Uji Vaksin, Ini yang Akan Dilakukan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah melaksanakan tahap pertama uji klinis vaksin Covid-19 di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Selasa (25/8/2020).

Pemeriksaan tahap kedua akan dilaksanakan pada Jumat (28/8/2020), jika hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan aman untuk tahap selanjutnya. Sembari menunggu tahap kedua tiba, pria yang akrab disapa Emil ini mengaku tidak akan menurunkan intensitas kesehariannya sebagai pejabat publik .

Sebab, menurut Emil, tidak ada pantangan apapun hingga uji klinis tahap kedua. "Setelah ini kami tetap akan melakukan kegiatan seperti biasa. Tidak ada perubahan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. 

BACA JUGA : TEKNOLOGI NEWS UPDATE - Smartphone Murah Tiongkok Diam-Diam Curi Kuota Pengguna di Afsel hingga Indonesia

Hanya nanti dalam prosesnya kalau ada gejala, harap segera dilaporkan. Jadi dari penjelasan, pada dasarnya proses ini tidak mengubah gaya hidup sehari-hari," kata Emil usai pemeriksaan kesehatan, Selasa. Meski demikian, ia mengaku akan lebih teliti dalam menjaga kondisi fisiknya.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh tim dokter. "Jadi saya tidak akan merubah apapun, kecuali lebih introspeksi saja, menghindari pola yang membuat saya sakit, yang sebenarnya bukan karena vaksin, tapi nanti malah tertuding pada vaksin. 

Jadi kita mawas diri saja," kata Emil. Emil berharap, keterlibatan para pejabat di Jawa Barat sebagai relawan uji klinis bisa membuat masyarakat lebih yakin tentang uji vaksin ini. 

Ia pun optimistis hadirnya vaksin ini menjadi titik terang akhir dari pandemi Covid-19. "Mudah-mudahan dengan kami ikut, masyarkat tenang bahwa vaksin ini akan hadir dan ending dari pandemi sudah mulai terlihat.

Mohon doanya, kami juga sudah kelelahan terhadap isu ini. Mudah-mudahan inilah jalan yang Allah berikan di ujung pandemi dan kita bisa hidup normal lebih baik dan produktif lagi di 2021," kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Giring Mantan vokalis Band Nidji , PD Jadi Capres 2024 Meski PSI Tak Ada Kursi di DPR

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha menyatakan mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Saya memang mencalonkan diri menjadi calon presiden Republik Indonesia di 2024," kata eks vokalis grup musik Nidji itu, Senin (24/8).

Giring menyebut telah mempertimbangkan secara matang maju menjadi calon presiden. Ia mengaku juga telah berdiskusi dengan keluarga terkait pencalonan dirinya ini.

"Saya tahu juga ini akan berat buat keluarga saya. Tapi setelah berdiskusi panjang lebar, dengan Cinthya (istri), ibu saya, mereka memberikan dukungan," ujarnya.

Giring mengatakan niatnya untuk maju menjadi calon presiden pada 2024 telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu bersama Ketum PSI, Grace Natalie beberapa waktu lalu.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Manfaat dan Bahaya Tidur Usai Berolahraga

"Kita memberitahukan masalah pencapresan kita, dan Pak Jokowi menyambut baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Giring mengatakan salah satu pertimbangan dirinya maju dalam kontestasi politik elektoral lima tahunan ini karena Indonesia akan mendapat bonus demografi, di mana jumlah pemilih muda akan dominan pada 2024 nanti.

Giring resmi bergabung dengan PSI setelah keluar dari grup musik Nidji. Ia langsung maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung serta Kota Cimahi pada Pemilu 2019.

Namun, Giring gagal lolos ke Senayan. PSI juga tak memiliki kursi di DPR 2019-2024 karena secara nasional hanya mendapat 2.650.361 suara atau 1,89 persen, jauh di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Giring dipilih sebagai pelaksana tugas ketum PSI menggantikan Grace Natalie. Grace mengaku harus fokus menyelesaikan studi S2 di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS), Singapura lebih dahulu.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Ini Aturan Pijakan Anies Bangun Kampung Akuarium yang Tuai Kontroversi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pembangunan kembali Kampung Susun Akuarium, di Penjaringan, Jakarta Utara, mendapat kritik dari sejumlah fraksi di DPRD DKI. 

Menurut pihak Pemprov DKI, pembangunan kembali Kampung Susun Akuarium itu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi.

"Berdasarkan Perda 1/2014 tentang RDTR & Zonasi, lokasi pembangunan (Kampung Akuarium) berada di Sub Zona Pemerintah Daerah (P3), dan diizinkan untuk kegiatan rumah susun yang diselenggarakan oleh pemerintah," ujar Sarjoko kepada wartawan.

Namun, diketahui, Perda tentang RDTR dan Zonasi itu telah diajukan ke DPRD DKI untuk direvisi. Terkait hal itu, Sarjoko enggan menjelaskannya.

BACA JUGA : E-Sport - Perkenalkan RANS eSports, Tim Bentukan Raffi Ahmad yang Langsung Beprestasi

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menilai pembangunan Kampung Susun Akuarium melanggar Perda tentang RDTR dan Zonasi. Sebab, sebut dia, hingga kini belum ada perubahan dalam perda tersebut.

"Kalau saat ini Anies melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Akuarium, berarti Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) melanggar Perda RDTR, karena sampai saat ini belum ada perubahan RDTR," ucap Gembong kepada wartawan.

Pembangunan kembali Kampung Susun Akuarium ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Kampung Akuarium ini pernah digusur saat era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon rida kepada Allah SWT dan dengan rasa rendah hati proses pembangunan Kampung Susun Akuarium dinyatakan dimulai," ujar Anies di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Deklarasi KAMI akan Digelar di Tugu Proklamasi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pada Selasa, 18 Agustus 2020, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) akan dideklarasikan.

Deklarasi ini dilakukan di Tugu Proklamasi, Pegangsaan Timur, Jakarta, pada pukul 10.00 WIB. Dalam deklarasi tersebut, setidaknya sudah ada 150 tokoh yang ikut bergabung. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh salah satu inisiator KAMI, Din Syamsudin. Para tokoh itu, kata Din telah siap ikut serta dalam deklarasi KAMI yang akan digelar.

150 tokoh ini di antaranya yakni Rachmawati Soekarnoputri, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Ka'ban, dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis.

"Alhamdulillah, kami didukung oleh para tokoh dari berbagai elemen bangsa dan berbagai profesi. Banyak tokoh-tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, aktivis, kaum buruh, angkatan muda, emak-emak. Kami koalisi yang menghimpun berbagai tokoh yang ada di masyarakat Indonesia, termasuk mantan jenderal purnawirawan," katanya beberapa waktu lalu. 

BACA JUGA : E-Sport - Bigetron RA Unjuk Dominasi Di Pekan Perdana PMPL ID S2 2020

"Peringatan deklarasi tersebut juga akan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-75, sekaligus bagi kami peringatan ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara," katanya, sebagaimana diberitakan Galamedia.com sebelumnya dalam artikel "Sejumlah Tokoh Nasional dan Mantan Jenderal Deklarasikan KAMI di Tugu Proklamasi Pagi Ini".

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menegaskan koalisi tersebut bersifat sangat majemuk yang beranggotakan dari berbagai suku, agama, profesi dan generasi.

Mengenai alasan dideklarasikannya koalisi aksi itu, Din menjelaskan karena adanya persamaan pikiran dan pandangan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia yang akhir-akhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan nilai dasar yang disepakati para pendiri bangsa.

Selain itu, Din juga mengklaim telah mendapatkan dukungan dari berbagai daerah yang akan ikut mendeklarasikan KAMI dari daerahnya masing-masing dalam bentuk 'join declaration'.

"Alhamdulillah, jelang deklarasi, KAMI sudah mendapatkan dukungan dari banyak daerah, dengan terbentuknya KAMI Sumut, Sumsel, Jateng, Yogyakarta, Solo, Semarang, Jatim, Jabar, Kalsel, Sulsel, Sulbar, Kaltim, Gorontalo, dan juga terbentuk KAMI di Amerika, Australia, Selandia Baru, Qatar, Swiss, Taiwan ,dan beberapa negara lain.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Demo Tolak Omnibuslaw, 6.300 Personel Gabungan Diturunkan Amankan Gedung DPR/MPR

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pastikan tak ada gangguan dan jamin keamanan selama sidang tahunan MPR RI, ribuan personel gabungan diterjunkan di sekitar Gedung DPR/MPR RI.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, mengatakan sebanyak 6300 personel gabungan diterjunkan untuk menjaga keamanan di sekitar Gedung DPR/MPR RI.

Diterjukannya ribuan personel itu agar tetap kondusif saat berlangsungnya sidang tahunan MPR RI tersebut.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Jokowi, Reformasi Sektor Kesehatan Harus Dipercepat

Lebih lanjut, Yusri memastikan para petugas keamanan itu menaati protokol kesehatan saat bertugas menjaga berlangsungnya acara rutin yang diadakan setiap tahun sebelum merayakan hari lahir Republik Indonesia itu.

Para petugas keamanan gabungan itu pun dipastikan akan mengantisipasi kegiatan penyampaian pendapat di sekitar DPR/MPR RI.

"Hari ini gak boleh demo di depan Gedung DPR ya. Tidak boleh sama sekali karena hari ini ada kegiatan pidato kenegaraan," ujar Yusri.

Acara sidang tahunan DPR/MPR RI pun sudah berlangsung sejak pukul 08.58 WIB, lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI pun terpantau kondusif.

Pada pukul 08.30 WIB belum terlihat pengalihan arus lalu lintas. Akses kendaraan bermotor masih lancar di Jalan Gatot Subroto.

 Penghentian sementara akses lalu lintas hanya dilakukan saat kendaraan presiden dan wakil presiden memasuki Gedung DPR/MPR.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Fahri Hamzah-Fadli Zon Tak Tolak Penghargaan dari Jokowi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA -  Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta duo politikus, Fadli Zon dan Fahri Hamzah menolak Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apakah Fadli dan Fahri akan menolak? Begini pernyataan keduanya.

Dalam perbincangan d'Rooftalk detikcom, Fadli dan Fahri berbicara mengenai bintang tersebut. Fahri mengaku biasa saja ketika mengetahui dirinya dan Fadli akan mendapatkan Bintang Mahaputera Nararya. Sebab, sebut dia, bisa saja pemberian bintang itu batal.

"Biasa-biasa aja, ya. Pertama-tama itu (pemberian bintang) rutin, belum tentu juga (dapat bintang)... Pak Mahfud juga kan pernah mau jadi wapres, tiba-tiba nggak jadi," kata Fahri. Fadli, yang juga hadir dalam perbincangan d'Rooftalk lalu tertawa.

Fahri dan Fadli kemudian diminta memberikan penilaian satu sama lain, apakah mereka layak mendapatkan Bintang Mahaputera Nararya. Fadli menilai Fahri layak mendapatkan bintang tersebut.

"Coba periksa lah yang pernah dapat bintang-bintang itu, ya kan. Kalau diperiksa, saya kira, menurut saya, ya, (Fahri) layak lah. Kita, mungkin dalam perspektif yang berbeda walaupun sekali lagi tak ada iming-iming atau harapan itu," ucap Fadli.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Corona Masih Ada, Jangan Sampai Terpapar Baru Taat Protokol Kesehatan

Begitu juga dengan Fahri. Waketum Partai Gelora itu menilai Fadli layak diganjar penghargaan Bintang Mahaputera Nararya.

"(Fadli) layak sekali lah. Ya, yang dulu atau yang sekarang, karena dia kan pernah juga jadi anggota MPR (DPR, red), seperti saya. Jadi, umurnya di lembaga legislatif atau lembaga perwakilan itu kan juga cukup lama," tutur Fahri.

Fahri dan Fadli kemudian diminta menanggapi mengenai pernyataan Rocky Gerung, yang menilai semestinya dia dan Fadli mengembalikan bintang tersebut kalau kritiknya tidak dijawab pemerintah. Dia menekankan, tidak boleh merasa orang yang paling benar.

"Saya mencoba untuk berimajinasi tentang arus pikiran bernegara. Tidak boleh hanya karena seseorang berkata tertentu, mengubah tertentu, seolah-olah harus selalu yang saya katakan ini mengubah pemerintah. Itu juga kekanak-kanakan. Saya tidak boleh berpikir, saya satu-satunya orang dan pasti benar di republik ini," papar Fahri.

"Bahwa saya menyatakan kritik saya secara confident, saya nggak akan minggir. Tapi, menganggap seolah-olah apa yang saya katakan pasti benar dan harus diikuti oleh orang itu jg tidak benar," imbuhnya.

Fadli pun mengisyaratkan tidak akan menolak Bintang Mahaputera Nararya pemberian Jokowi. Sambil bercanda, dia akan memajang bintang itu di perpustakaan pribadinya.

"Ya, bisa jadi (dipajang di ruang tamu). Saya taruh di perpustakaan saya nanti," ujar Fadli sambil tertawa.

Fahri pun mengisyaratkan tak akan menolak bintang tersebut. Eks Wakil Ketua DPR itu menyebut akan memberikan pernyataan khusus setelah resmi mendapatkan Bintang Mahaputera Nararya.

"Kita lihat aja besok, setelah semuanya clear, kita ada pernyataan," sebut Fahri.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Ponakan Prabowo Sara, Gagal ke DPR Kini Maju Pilkada Tanggerang Selatan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - ewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di Pilkada serentak 2020.

PDIP menduetkan sosok yang akrab disapa Sara itu dengan kadernya yang merupakan mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangsel, Muhamad sebagai bakal calon wali kota.

Sara lahir di Jakarta pada 27 Januari 1986. Ia terjun ke politik mengikuti jejak Prabowo. Sara mengawali karir politik di organisasi sayap Partai Gerindra, TUNAS.

Organisasi itu kemudian membuatnya akrab dengan urusan politik hingga akhirnya, ia mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR pada 2014.

Anak Hashim Djojohadikusumo itu pun terpilih sebagai anggota DPR setelah meraup suara terbanyak di daerah pemilihan Jawa Tengah 4, yakni 47.542 suara.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kementrian Kesehtan Rusia klaim Temukan Vaksin Corona Pertama Kali

Selama lima tahun, Sara duduk di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan.

Namun, ia gagal kembali menduduki kursi dewan Senayan pada Pemilu 2019 lalu. Sara maju dari daerah pemilihan Jakarta 3, meliputi wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu.

Perolehan suaranya kalah dari politikus PAN, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, yang juga maju di dapil yang sama.

Selain itu, Sara juga dikenal lewat aktivitasnya melawan perdagangan orang lewat Freedom for Indonesia. Organisasi ini menyadarkan masyarakat akan bahaya trafficking.

Nama Sara sempat ramai menjadi perbincangan usai muncul sebagai salah satu alternatif pengganti Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pada 2019 silam.

Namun, Gerindra lebih memilih menyodorkan politikus senior Ahmad Riza Patria sebagai kandidat pengganti Sandi.

Kini, Sara mengadu nasib dalam kontestasi politik elektoral lima tahunan di Tangsel. Pasangan Muhamad-Sara telah mendapat dukungan dari PDIP, Gerindra, dan NasDem.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - DPR, Segera Sahkan RUU PKS Urgen

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) dinilai sangat diperlukan saat ini. Banyak elemen masyarakat yang mendorong agar RUU tersebut segera disahkan DPR. 

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Livia Istania DF Iskandar mengungkap beberapa alasan mengapa RUU PKS perlu segera disahkan. Pertama, karena Indonesia memerlukan aparat penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual.

"(Sehingga) penuntut umum dan hakim itu paham apa yang harus dilalui korban," kata Livia dalam webinar bertajuk 'Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif'.

Kedua, yakni terkait bukti kekerasan seksual yang menjadi salah satu poin dalam RUU PKS. Livia menilai, seharusnya surat dari psikolog dan dokter kejiwaan saja sudah cukup sebagai barang bukti. Bukti berupa keterangan saksi korban juga dianggap Livia sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. 

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Protokol Kesehatan akan Diterapkan pada Sidang Tahunan

"Dan ini kita juga di LPSK kami juga mendapati kasus banyak-banyak yang tiba-tiba SP3 atau yang tidak dilanjutkan karena masalah (bukti)," ujarnya. Kemudian yang terakhir adalah, ketentuan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual agar hal serupa tak terulang kembali. 

Ia mengatakan, rehabilitasi dalam RUU PKS tidak menjadi opsi selain hukuman kurungan, tetapi kewajiban yang harus dijalani selama menjalani masa pidana. "Jadi bukan sebagai alternatif dari pemidanaan tapi selama pemidanaan itu perlu ada rehabilitasi itu supaya keberulangannya tidak," imbuhnya. 

Livia juga mengatakan, korban kekerasan seksual pun sering mengalami dampak sosial. Menurut dia, ada korban kekerasan seksual beserta keluarganya yang diasingkan oleh lingkungan karena dianggap sebagai aib.

"Yang menyedihkan itu korban dan keluarga itu sering kali juga diasingkan oleh lingkungannya sendiri," ungkapnya.

"Lingkungan terdekatnya masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal. Karena dianggap sebagai aib," ujar dia. Selain itu, lanjut Livia, lingkungan pendidikan dan atau pekerjaan korban juga kerap tidak memberikan dukungan. Bahkan, korban dan keluarga mengeluarkan biaya-biaya yang sering kali memengaruhi kondisi ekonomi. 

KDRT dan persetubuhan Di kesempatan yang sama, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri Kompol Ema Rahmawati mengatakan, sejak 2017 hingga 2020 kasus kekerasan seksual didominasi kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) dan persetubuhan. "Mulai dari kasus KDRT yang menonjol dan persetubuhan. 

Ini sangat menonjol," kata Ema Ema mengatakan, pada 2017 pihaknya menangani 5.065 kasus KDRT, 2.511 kasus persetubuhan, dan 2.981 kasus pencabulan. Kemudian, pada 2018, ada 4.637 kasus persetubuhan, 3.695 kasus KDRT, dan 966 pencabulan.

Sementara itu, pada 2019, terjadi 5.591 kasus persetubuhan, 3.796 kasus KDRT, dan 981 kasus pencabulan. Pada 2020, Bareskrim menangani 2.834 kasus prsetubuhan, 1.804 kasus KDRT, dan 1.518 kasus pencabulan. "Itu adalah data kasus yang ditangani oleh kami peroleh khususnya Dir PPA di 2017 sampai 2020 bulan Juni," ujar dia. 

Ema Rahmawati melanjutkan, tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak yakni pada proses pembuktian. Menurut dia, salah satu penyebab sulit dibuktikannya kasus kekerasan seksual karena telatnya pelaporan yang dilakukan oleh korban. "Pembuktian kasus kekerasan seksual ini ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi kami," lanjutnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Prabowo Sudah Selesai, Pilpres 2024 untuk Anak Muda

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA -  Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Maarif menyatakan urusan pihaknya sudah selesai dengan Prabowo Subianto yang terpilih kembali sebagai ketua umum Partai Gerindra 2020-2025. PA 212 tak akan menjagokan Prabowo untuk Pilpres 2024.

Menurut Slamet, pesta demokrasi lima tahunan itu juga masih jauh. Ia mengatakan perlu memberi kesempatan bagi para anak muda untuk memimpin Indonesia.

Slamet berpandangan sudah sepatutnya Pilpres 2024 mendatang menjadi panggung para anak muda untuk menjadi presiden Indonesia.

"Bagi kami urusan Prabowo Subianto sudah selesai. [Pilpres] 2024 masih jauh dan banyak kesempatan kalangan muda untuk menjadi pemimpin negeri ini," kata Slamet kepada PT Rifan Fianancindo Berjangka Senin (10/8).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Butuh Berapa Lama Setiap Orang Tidur Setiap Harinya

"Insyaallah 2024 saatnya yang muda yang pimpin negeri," kata Slamet.

Meskipun demikian, Slamet berharap Prabowo selalu mendahulukan kepentingan negara ketimbang kepentingan partai usai terpilih sebagai ketua umum lagi. Ia juga berharap Prabowo selalu amanah membela rakyat ketimbang membela para penguasa.

Selain sebagai ketua umum Gerindra, Prabowo kini menjabat menteri pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

"Ya Kita doakan saja semoga sehat dan amanah untuk membela kepentingan negara di atas kepentingan Partai, membela rakyat daripada membela penguasa," kata Slamet.

Sebelumnya, dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Hambalang, Bogor, Sabtu (8/8) kemarin.

Prabowo juga digadang-gadang sejumlah lembaga survei jadi calon terkuat Pilpres 2024. Saingan terdekat Prabowo adalah para kepala daerah seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo hingga kolega Prabowo di Gerindra, Sandiaga Uno.

PA 212 merupakan pendukung Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu. Slamet juga merupakan salah satu juru kampanye nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

PA 212 juga sempat menggelar reuni akbar pada 2 Desember 2018 dengan mengundang Prabowo. PA 212 bersama GNPF Ulama dan FPI juga menyelenggarakan Ijtimak Ulama untuk menyatakan dukungan kepada Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 lalu.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gaji di Bawah Rp 5 Juta Dapat Bansos Jokowi Nih

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan bantuan sosial bagi para pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta.


Hal ini masuk ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Ke depan langkah percepatan belanja dilakukan untuk lindungi masyarakat, meningkatkan kemampuan juga dalam menangani Covid-19," kata Sri Mulyani.

Dalam hal belanja, maka akan ada tambahan bansos (bantuan sosial) hingga Rp 30 triliun untuk 12 juta pelaku UMKM dan ultra mikro.

BACA JUGA : PT Rifan - Harga emas Antam di Pegadaian pagi ini Rp 1.077.000 per gram

Kemudian, tambahan bantuan pembelian beras juga untuk 10 juta orang dengan anggaran Rp 4,6 triliun.

"Bansos tunai juga ditambahkan Rp 500 ribu dengan anggaran Rp 5 triliun. Dan bansos juga untuk gaji yang mereka berpendapatan di bawah Rp 5 juta yang targetnya bisa ke 13 juta orang dan anggarannya kira-kira Rp 31 triliun," paparnya.

Adapun total anggarannya untuk belanja ini semua mencapai Rp 203 triliun. Diharapkan konsumsi masyarakat bisa pulih sehingga daya beli juga terjaga.

"Pemerintah juga dorong belanja kementerian dan lembaga secara sektoral agar bisa dorong belanja pemerintah untuk dukung pemulihan ekonomi," tegas Sri Mulyani.


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Ini Penyebab Ledakan Dahsyat di Beirut Lebanon

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ledakan besar mengguncang Beirut Libanon, Selasa (4/8/2020) sore. Ledakan tersebut terjadi di area pelabuhan dan memporak-porandakan sebagian besar kota.

Seperti bom atom, ledakan dimulai dengan suara ledakan keras yang menimbulkan kepulan asap yang sangat besar. Kilatan api yang sangat besar juga terlihat.

Saksi mata mengatakan ledakan terdengar hampir di seluruh kota. "Memekakkan telinga," ujar salah satu warga melalui Twitter ditulis AFP.

Bangunan-bangunan bergetar dan jendela-jendela pecah. Bahkan listrik putus di sejumlah distrik di ibu kota Libanon itu.

BACA JUGA : PT Rifan - Target Harga Emas Selanjutnya Bisa di US$ 2.200/Troy Ons

Dari data pemerintah setempat setidaknya hingga kini 70 orang tewas. Sebanyak 2.750 orang juga dikabarkan luka-luka.

Lalu apa yang terjadi?

Sebagaimana Diutarakan Kepala Keamanan Abbas Ibrahim hal tersebut terjadi karena ada dua ledakan besar yang terjadi bersamaan. Ledakan bersumber dari bahan peledak yang disita bertahun-tahun lalu dan disimpan di pelabuhan kota.

"Tampaknya ada gudang yang berisi material yang disita bertahun-tahun lalu, dan tampaknya itu adalah material yang sangat mudah meledak," kata pejabat keamanan senior itu.

Meski demikian, ia berujar penyelidikan khusus akan tetap dilakukan.

Hal senada juga dijelaskan Perdana Menteri Hassan Diab. Ia menyebut ledakan terjadi di gudang amunisi yang telah ada sejak enam tahun, disimpan dari 2014.

Ia pun bersumpah akan meminta pertanggungjawaban. "Mereka yang bertanggung jawab atas bencana ini akan membayar harganya," katanya dalam pidato di televisi lokal.

Diab mendeklarasikan hari Rabu (5/8/2020) sebagai hari bergabung nasional. Ia juga meminta dunia internasional membantu Libanon dalam penanganan pasca bencana.

"Saya mengirim permohonan mendesak ke semua negara yang berteman dan bersaudara dan mencintai Libanon, untuk berdiri di sisi kami dan membantu kami, mengobati luka yang dalam ini," katanya.


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Jokowi Bicara Ancaman Gelombang Kedua Corona, PKS Meminta Sudahi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Sukamta meminta Presiden Joko Widodo tidak berbicara soal gelombang kedua pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus menangani pandemi Covid-19 yang kasus penyebarannya masih terus bertambah setiap hari.

"Saya heran Pak Presiden mengatakan soal ancaman gelombang kedua, ini bisikan dari tim ahli yang mana, mengingat banyak ahli epidemiologi mengatakan di Indonesia hingga saat ini belum selesai alami fase gelombang pertama. Bahkan, Presiden mengatakan tidak tahu kenapa masyarakat makin khawatir dengan Covid-19," kata Sukamta kepada PT Rifan, Senin (3/8).

Ia menilai langkah membicarakan wacana gelombang kedua Covid-19 akan membuat bingung dan lengah masyarakat dalam menghadapi bahaya Covid-19. Wacana ancaman gelombang kedua ini, menurutnya, juga mengesankan bahwa Indonesia sudah berhasil menyelesaikan masalah penyebaran Covid-19 yang melanda sejak Maret 2020.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - WHO Sebut Tak Ada Satu Solusi Ampuh untuk Selesaikan Pandemi Corona

Sukamta pun mengingatkan pemerintah bahwa penanganan Covid-19 yang tidak kunjung tuntas akan menambah dampak sosial ekonomi yang lebih berat di tengah masyarakat.

"Sampai saat ini, setiap hari terus meningkat jumlah kasus positif, jumlah korban meninggal juga terus bertambah. Saya kira, lebih baik Presiden dan jajarannya melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk belum lama ini fokus untuk segera atasi pandemi dan kita berharap tidak terjadi gelombang kedua di Indonesia," ujar Sukamta.

Lebih lanjut, dia meminta pemerintah segera memperjelas desain utama penangangan Covid-19 yang hingga kini tidak pernah disampaikan ke publik secara publik.

Sukamta juga mempertanyakan penyebab jumlah tes usap (PCR) yang dilakukan hingga masih di bawah angka standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Hingga hari ini baru beberapa kali jumlah PCR bisa lebih dari 30 ribu sebagaimana dicanangkan Presiden. Sementara WHO menyebutkan setidaknya perlu 54 ribu tes setiap hari di Indonesia sebagai standar minimum," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi Presiden mengingatkan jangan sampai kasus gelombang kedua atau second wave penyebaran virus corona (Covid-19) terjadi di Indonesia. Hal itu ia katakan saat berkunjung ke Kantor Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 di Jakarta, Rabu (10/6).

"Dan perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua second wave, jangan sampai terjadi lonjakan. Ini yang ingin saya ingatkan ke kita semuanya," kata Jokowi.

Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia secara kumulatif per Senin (3/8) mencapai 113.134 orang. Data tersebut diakses dari situs covid19.go.id per pukul 15.20 WIB.

Dari jumlah kasus positif tersebut, sebanyak 70.237 dinyatakan sembuh dan 5.302 orang lainnya meninggal dunia.

Terjadi pertambahan 1.679 orang positif virus corona dari data kemarin. Sementara itu untuk yang sembuh saat ini 62,1 persen dari total positif, dan meninggal 4,7 persen dari total positif secara nasional.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - 3 Pengadilan Khusus Pemilu Digagas Cegah Pencari Untung

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pengadilan khusus pemilu didesak untuk segera direalisasikan demi memangkas para pencari keuntungan akibat banyaknya pintu putusan kasus pemilu. Selain itu, perlu ada pemangkasan kewenangan berlebih Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Agus Riewanto, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Univeritas Sebelas Maret, dalam diskusi daring bertajuk 'Menakar Urgensi Pengadilan Khusus Pemilu', yang digelar Perludem, Minggu (2/8), menyebut ada lima pintu dalam sistem peradilan kasus pemilu di Indonesia.

Yakni, pengadilan kasus pelanggaran administrasi di Bawaslu hingga jenjang kabupaten/kota, pelanggaran pidana pemilu di Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan pengadilan negeri, sengketa proses pemilu di Bawaslu, kode etik penyelenggara pemilu di DKPP, dan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Praktek justice in many rooms," katanya, "membuka peluang orang untuk mencoba mencari keuntungan. Jika di tempat ini gagal, cari lagi di tempat lain. Tentu ini membahayakan sistem pemilu kita karena menjadi tidak pasti dan membuat orang coba-coba."

Agus mencontohkannya dalam kasus Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang juga caleg DPD RI di Pemilu 2019. Saat itu, KPU menggagalkan pencalonannya karena mendasarkan pada keputusan MK bahwa caleg DPD tak boleh berasal dari parpol.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ini Kata Satgas Covid-19, WHO Sebut Pandemi akan Berlangsung Lama

OSO kemudian menggugat ke Mahkamah Agung yang kemudian mengabulkannya. Namun, pada akhirnya KPU tetap berpegang pada putusan MK yang dianggap lebih tinggi.

Selain itu, ada kasus Ngadiono yang namanya dicoret dari daftar caleg karena sanksi pelanggaran pemilu berupa penggunaan mobil dinas berdasarkan putusan pengadilan negeri. Politikus Partai Gerindra itu kemudian menempun jalur PTUN dan tak terbukti bersalah.

Pengadilan khusus pemilu didesak untuk segera direalisasikan demi memangkas para pencari keuntungan akibat banyaknya pintu putusan kasus pemilu. Selain itu, perlu ada pemangkasan kewenangan berlebih Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Agus Riewanto, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Univeritas Sebelas Maret, dalam diskusi daring bertajuk 'Menakar Urgensi Pengadilan Khusus Pemilu', yang digelar Perludem, Minggu (2/8), menyebut ada lima pintu dalam sistem peradilan kasus pemilu di Indonesia.

Yakni, pengadilan kasus pelanggaran administrasi di Bawaslu hingga jenjang kabupaten/kota, pelanggaran pidana pemilu di Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan pengadilan negeri, sengketa proses pemilu di Bawaslu, kode etik penyelenggara pemilu di DKPP, dan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Praktek justice in many rooms," katanya, "membuka peluang orang untuk mencoba mencari keuntungan. Jika di tempat ini gagal, cari lagi di tempat lain. Tentu ini membahayakan sistem pemilu kita karena menjadi tidak pasti dan membuat orang coba-coba."

Agus mencontohkannya dalam kasus Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang juga caleg DPD RI di Pemilu 2019. Saat itu, KPU menggagalkan pencalonannya karena mendasarkan pada keputusan MK bahwa caleg DPD tak boleh berasal dari parpol.

OSO kemudian menggugat ke Mahkamah Agung yang kemudian mengabulkannya. Namun, pada akhirnya KPU tetap berpegang pada putusan MK yang dianggap lebih tinggi.

Selain itu, ada kasus Ngadiono yang namanya dicoret dari daftar caleg karena sanksi pelanggaran pemilu berupa penggunaan mobil dinas berdasarkan putusan pengadilan negeri. Politikus Partai Gerindra itu kemudian menempun jalur PTUN dan tak terbukti bersalah.

Tugasnya, menangani semua jenis kasus pemilu, mulai dari administrasi, pidana, sengketa pemilihan, hingga perselisihan hasil pemilu.

"Problemnya MA menolak karena banyak problem. Ini kan tugas baru, menambah birokrasi baru," kata Agus.

Model kedua, badan peradilan khusus otonom yang terpisah dan sejajar dengan MA dan MK. Agus menilai model ini bisa meminimalisasi potensi korupsi peradilan yang ada di MA dan MK karena berisi sistem dan orang-orang baru.

"Masalahnya, perlu mengubah Pasal 24 UUD 1945 lewat amendemen. Ini perlu konsensus politik dan momentum khusus," imbuh dia.

Model ketiga, transformasi Bawaslu menjadi semi peradilan (quasi judiciary). Tugas Bawaslu nantinya lebih kepada penguatan penindakan kasus administrasi, proses pemilu, kode etik.

"Beban bertumpuk pada satu lembaga, tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang ada," ucapnya.

Atas dasar itulah, Anggota Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut pihaknya mendorong realisasi pengadilan khusus pemilu dalam pembahasan RUU Pemilu. Jika memungkinkan, lembaga ini tetap berada di bawah MA.

Bahkan kata dia, pihaknya juga akan mengusulkan agar peradilan ini tak hanya memusat di satu lembaga saja melainkan akan ada di setiap kabupaten/kota bahkan provinsi agar penyelesaian sengketa bisa diselesaikan di wilayah masing-masing.

"Dan supaya mempercepat proses, ini bisa tersebar juga. Misalnya untuk tangani sengketa di level kabupaten, provinsi, ini bisa diselesaikan lewat Pengadilan Tinggi seperti hari ini semua perkara korupsi itu masuk MA semua, tapi bisa ada pengadilan Tipikor," kata politikus Partai NasDem itu.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why