POLITIK DALAM NEGERI - Bantah Soaol Terlibatnya Bisnis Ivermectin, Moeldoko Layangkan Somasi ke ICW

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Kuasa Hukum Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Otto Hasibuan meminta Indonesia Corruption Watch (ICW) membuktikan temuannya terkait tuduhan atau tudingan terhadap kliennya yang terlibat dalam bisnis obat terapi Covid-19 Ivermectin. 

Saya meminta memberikan kesempatan kepada ICW 1×24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami terlibat dalam peredaran Ivermectin dan terlibat dalam bisnis impor beras, kata Otto dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (29/7/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada 4 Alasan Kesehatan yang Membuat Tersentak saat Tidur atau Seolah Mimpi Terjatuh

Apabila hal itu tak dapat dilakukan ICW, maka Moeldoko disebut Otto akan menegurnya untuk mencabut pernyataan dan meminta maaf secara terbuka kepada kliennya tersebut melalui media cetak serta media elektronik. 

Kita berikan kesempatan buktikan dulu ICW saudara Egi buktikan, mana bukti kapan Pak Moeldoko atau HKTI bekerjasama dengan Noor Pay melakukan impor beras itu kapan, ungkapnya.

Kalau ada bukti, silahkan buka ke publik. Tapi kalau anda tidak bisa membuktikan, kami tidak langsung lapor. Kami minta anda mencabut pernyataan anda secara terbuka juga melalui media massa, sambungnya.

Otto menegaskan, jika ICW tak dapat membuktikan tuduhannya tersebut dan tidak melakukan permohonan maaf. Maka pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Kalau 1×24 jam sejak press release ini kami sampaikan kepada ICW, saudara Egi Primasyogha (peneliti ICW) tidak membuktikan tuduhannya, dan tidak mencabut ucapannya, tidak bersedia meminta maaf kepada klien kami secara terbuk, kami akan melaporkan kasus ini kepada yang berwajib, tegasnya.

Sebelumnya, ICW mengungkap adanya keterkaitan PT Harsen Laboratories selaku produsen obat Ivermectin dengan sejumlah pejabat publik dan politisi untuk mendorong penggunaan Ivermectin sebagai obat Covid-19. Dugaan keterlibatan sejumlah pejabat publik dan politisi itu hasil penelusuran singkat dilakukan ICW selama Juni dan Juli 2021.

 

Dugaan Keterlibatan Moedoko di

Peneliti ICW Egi Primasyogha mengatakan, sumber penelusuran dilakukan ICW melalui digital baik itu pemberitaan, media sosial, akte perusahaan dan lain sebagainya. Dari hasil penelusuran itu ditemukan bahwa aktivitas PT Harsen Laboratories mendorong Ivermectin sebagai obat Covid-19 diduga melibatkan Kepal Staf Kepresidenan Moeldoko dan politikus PDIP Ribka Tjiptaning.

Ada banyak temuan dalam aktivitas yang kami lakukan namun ada tiga hal yang akan kami soroti pertama tentu PT Harsen Laboratories itu sendiri, kedua partai politik PDIP, ketiga kantor staf presiden melalui kepala staf presidennya Moeldoko, kata Egi dalam diskusi dengan tema 'Berburu Rente di Tengah Krisis: Siapa di Balik Distribusi Ivermectin' secara virtual di akun Youtube Sahabat ICW, Kamis (22/7).

Egi membeberkan sejumlah nama pemegang saham maupun pengurus PT Harsen Laboratories memiliki jejaring bisnis di perusahaan lain. Mereka adalah Haryani Herman Sunaryo, Heryoseno dan Runi Adianti yang juga pasangan suami istri, Iskandar Purnomohadi dan Sofia Koswara.

Memang nama ini tidak kami temukan semuanya melalui akte perusahaan, ujar Egi.

Egi mengatakan, salah satu nama disoroti ICW adalah Sofia Koswara. Meski tidak tertera dalam akte perusahaan, ICW menduga Sofia Koswara memiliki peran sentral dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak.

Sofia punya keterkaitan dengan Front Line Covid-19 Critikal Care (FLCC) dia juga punya jabatan di situ dan salah satu anggota FLCC Budhy Antariksa dia adalah tim uji klinis Ivermectin dan juga dokter kepresidenan dan Sofyan juga punya keterkaitan dengan perusahaan bernama PT Noorpay Perkasa dia tercatat sebagai direkturnya dan pemilik saham juga dan disini kita bisa melihat keterkaitan PT Noorpay Perkasa dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Ketua DPR Meminta Pemerintah Untuk Tidak Menurunkan Jumlah Testing Harian Covid-19

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk tidak memperkecil kapasitas testing kasus Covid-19. Hal itu demi membangun kepercayaan masyarakat akan kemampuan pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Pasalnya beberapa hari ini, pascalonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air pada pertengahan Juli 2021, tren kasus mulai menurun. Jangan sampai masyarakat menganggap tren penurunan ini lantaran menurunnya angka testing di lapangan.

Kalau jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang 'ah kasus turun karena testingnya diturunkan'. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi, kata Puan dalam keterangan tulis yang diterima pada Rabu (28/7/2021).

Menurut dia, testing justru harus ditingkatkan, bukan malah diturunkan. Apalagi, lanjut Puan, penurunan jumlah testing di bawah standar yang berlaku.

Menurut Puan, testing Covid-19 bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah.

Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah, kata mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Di Balik Keuntungan Untuk Konsumsi Omega-3 untuk Menjaga Kesehatan di Masa Pandemi

Bisa Jadi Bom Waktu

Puan menjelaskan, monitoring data testing per daerah ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan buka-tutup per daerah ke depannya.

Sebaliknya jika testing kurang, dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap, ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari, kata Puan.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - ASN Bukan Pejabat yang Bergaya di Zaman Kolonial Jokowi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) buan pejabat yang minta dilayani dan yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani dan membantu masyarakat.

ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan Zamannya lagi. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani untuk membantu masyarakat,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Launching Core Values and Employer Branding ASN yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara virtual, Selasa (27/7/2021).

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan setiap organisasi, perusahaan, pemerintahan daerah, bahkan hingga kementerian atau lembaga memiliki semboyan, slogan atau motto untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada 3 Penyebab Orang Yang Sering Sakit Kepala di Sisi Kirinya

Kita semua sangat sering mendengar semboyan, slogan ataupun motto sebuah organisasi atau perusahaan. Sejak lama semua pemerintah daerah punya semboyan yang masing-masing, ada yang semboyannya berhati nyaman, ada yang berirama, bersahabat dan masih banyak lagi,” ujar Jokowi.

Menurut Kepala Negara, variasi semboyan atau motto antar daerah baik-baik saja. Karena setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing, sehingga banyak daerah yang membuat semboyan menggunakan bahasa daerahnya.

Namun, Jokowi menegaskan kekhasan daerah dapat memperkaya keberagaman di Tanah Air, asalkan sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai universal.

Tetapi pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara di manapun bertugas, seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama,” tegas Jokowi.

ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah, lanjut Presiden, harus mempunyai core values yang sama. Baik itu ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, administrator maupun juga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan, pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama.

Tidak hanya itu, Jokowi menginginkan setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara.

Otoritas dan sumber daya ini, menurut Jokowi, harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa dan negara serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dan di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN, terang Jokowi.

Sebab banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, satu daerah, satu kementerian atau lembaga maupun oleh satu keahlian dan satu disiplin ilmu. Justru saat ini, masalah dapat dipecahkan dengan kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu dan lintas profesi. Kolaborasi menjadi sangat penting, mengingat semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin.

Saat ini, dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif, tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah maupun ego ilmu, ungkap Jokowi.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Gerindra Ingatkan Kepada Kepala Daerah untuk Cairkan Insentif Nakes

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kepada seluruh anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari Fraksi Gerindra di seluruh Indonesia untuk mendesak kepala daerah guna segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).

Selain untuk memenuhi apa yang menjadi hak mereka, insentif nakes juga sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat dalam pelayanan kesehatan.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Waspada, Kematian Pada Bagian Jantung Mendadak Bisa Terjadi Disaat Usia Anak Muda

Kami menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Fraksi Gerindra untuk meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera mencairkan insentif nakes di setiap daerah masing-masing. Menanyakan perihal kendala pencairan sekaligus membahas bersama-sama percepatan pencairan insentif nakes dengan kepala daerahnya, kata Muzani dalam keterangannya, Sabtu (24/7/2021).

Muzani mengingatkan insentif adalah hak nakes yang telah berjuang di garis depan menghadapi pandemi Covid-19 tanpa kenal lelah.

Mereka rela tidak pulang, mereka bekerja bertaruh nyawa, kerja-kerja mereka atas dasar kemanusiaan. Maka pencairan insentif bagi nakes merupakan suatu hal yang patut untuk disegerakan, kata dia.

Menurut Muzani, insentif nakes juga dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan optimisme dan semangat nakes yang bekerja. Mengingat, pandemi Covid-19 sudah berjalan hampir dua tahun, tentu pelayanan kesehatan bagi nakes dan rumah sakit harus mendapat apresiasi dengan mempercepat pencairan insentif, bukan justru terhambat.

Insentif nakes merupakan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan dan rumah sakit selama hampir dua tahun pandemi berjalan, seperti penambahan rumah sakit darurat, tempat tidur hingga relawan. Maka, terlambatnya insentif ini harus direspons segera, karena itu merupakan hak nakes, ujar Muzani

Siap Membantu Kendala Pencairan

Wakil Ketua MPR RI itu menyatakan, Partai Gerindra membantu setiap kendala bagi kepala daerah dalam mencairkan dana tersebut.

Seperti penambahan rumah sakit darurat dan tempat tidur hingga relawan, maka insentif itu sangat diperlukan untuk mendorong semangat para nakes dan relawan yang bekerja, paparnya.

Kalau insentif yang dijanjikam belum keluar, maka itu harus disegera direalisasikan. Untuk itu kami meminta anggota DPRD Fraksi Gerindra mengingatkan kepala daerahnya untuk segera melakukan pembahasan pencairan dana insentif nakes tersebut dan kami siap bekerjasama dan membantu, tambahnya.

Kementerian Dalam Negeri melaporkan, sampai dengan 17 Juli 2021, realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) baru mencapai Rp 2,09 triliun atau setara 23,66 persen dari pagu yang sebesar Rp 8,85 triliun.

Penyaluran insentif tenaga kesehatan di daerah kabupaten/kota sebesar Rp 1,31 triliun atau setara 18,99 persen dari pagu yang sebesar Rp 6,92 triliun. Kemudian, realisasi penyaluran insentif nakes di pemerintah provinsi sudah tersalurkan Rp 780,9 miliar atau 40,43 persen dari pagu yang sebesar Rp 1,93 triliun.

Berdasarkan data harian pada Jumat 23 Juli 2021, angka terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 49.071 jiwa. Sementara angka kematian harian mencapai 1.566 jiwa. 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PKB Bantu Masyarakat Yang Sedang Melakukan Isolasi Mandiri

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Sebagai bentuk gotong royong membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19, PKB membantu warga yang tengah menjalani isolasi mandiri atau isoman. Salah satunya di Klaten, Jawa Tengah.

Jadi kami ada program Aksi Melayani Isoman (AMI). Secara door to door kami membagikan 200 paket untuk warga Isoman di Klaten, merata di seluruh wilayah di Klaten. Isinya sembako dan vitamin. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya, setiap pengurus dan kader yang menyalurkan bantuan tidak kontak dengan pasien, kata Ketua DPC PKB Klaten, Bambang Susanto, Kamis (22/7/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Melihat Peluang dan Tantangan Operasi Kanker Hati di Indonesia

Selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19, khususnya bagi para bayi dan ibu hamil dengan komponen NU.

Kami juga memperkuat imun masyarakat dengan membagikan biscuit untuk bayi dan ibu hamil di komponen-kompopnen NU. Masing-masing didistribusikan 25 kardus biskuit dan 25 kardus MPASI," ungkap Bambang.

Pihaknya, lanjut dia, juga menyediakan mobil ambulans yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kantor DPC PKB Klaten juga kami jadikan sebagai posko Aksi Melayani Isoman, jelas Wakil Bendara Umum PKB ini.

Instruksi Ketum

Bambang menjelaskan, ini semua adalah instruksi langsung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selain itu iini juga bagian dari rangkaian HUT PKB ke 23 yang akan jatuh pada 23 Juli 2021.

Kegiatan ini adalah instruksi pak Ketum DPP PKB, Gus Muhaimin dan juga arahan Ketua DPW PKB Jateng, Gus Yusuf, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Sahroni NasDem Mengkritik Suatu Rencana Jakarta Jadikan Satpol PP DKI Sebagai Penyidik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Bendara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengkritisi rencana Pemprov DKI Jakarta yang menginginkan Satpol PP bisa jadi penyidik. Menurut dia, ide tersebut sangat berlebihan.

Di mana dalam melakukan penyidikan, penentuan tersangka, dan penegakan hukum lain itu perlu dilakukan pelatihan yang panjang, kata dia, Rabu (21/7/2021).

Sahroni menuturkan, di saat pandemi Covid-19 ini, Satpol PP acap kali menjadi sasaran kritikan masyarakat lantaran kerap arogan.

Bukan malah memberi wewenang lebih yang berpotensi menambah arogansi, kata dia.

Menurutnya, Satpol PP dibentuk dengan tugasnya untuk melakukan penertiban ringan dan pengayoman di masyarakat, dan bukan untuk melakukan penindakan. Semua sudah ada porsi masing-masing.

Daripada diberi tugas seperti polisi, lebih baik dimaksimalkan untuk membantu masyarakat di lapangan. Mengawasi yang buang sampah sembarangan, membantu orang-orang kelaparan, dan pekerjaan humanis lain, kata Sahroni.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Di Berbagai Setiap Orang Tua Harus Tetap Pakai Masker di Dalam Rumah, Ini Alasannya

DKI Jakarta Ajukan Revisi Perda

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/7/2021) soal penegakan hukum pelanggaran prokes.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, berharap DPRD dapat segera membahas, menyetujui, dan menetapkan raperda tersebut.

Raperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang tegas dan kolaboratif dalam penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kata Ariza dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Ariza menyatakan penegakan pelanggaran protokol kesehatan perlu dilakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lain seperti penyidik PNS alias Satpol PP.

Penyidik Polri diberi wewenang untuk melakukan penyidikan selain penyidik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran terhadap protokol kesehatan, ungkap Wagub DKI Jakarta Ariza.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PDIP Sudah Bergerak Untuk Bangun Dapur Umum, Membantu Warga Isoman dan Yang Terdampak Pandemi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya terus berusaha membantu masyarakat dengan membangun dapur-dapur umum bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 dan isolasi mandiri (isoman).

Bermunculan secara masif di kantor-kantor PDI Perjuangan dengan mengedepankan semangat kemanusiaan yang dijalankan dengan gotong royong. seperti di Jakarta saja sejak hari Jumat yang lalu telah dibuat 5 dapur umum. Kantor Partai juga membantu percepatan vaksin untuk rakyat. Demikian halnya di Sumut, Jatim, Jateng, dan lainnya, kata Hasto dalam keterangan pers diterima, Senin (17/7/2021).

BACA JUGA: KESEHATAN NEWS UPDATE - Disaat Isoman Mengalami Insomnia, Inilah Saran Dari Dokter Reisa

Dia menegaskan, bagi PDIP, Covid-19 ini adalah tantagan yang harus dijawab dengan tindakan. Dia percaya, dalam situasi hidup dan kehidupan yang penuh dengan tekanan akibat Pandemi, energi positif untuk gotong royong harus terus ditumbuhkan.

Sebab kekuatan gotong royong bangsa Indonesia diakui dunia dengan ranking terbaik. Hal inilah yang membangun optimisme bahwa Indonesia bisa mengatasi Covid, yakin Hasto.

Hasto menyampaikan, apresiasi juga dituju kepada gerakan seluruh aparatur negara, termasuk TNI, POLRI, BIN yang terus turun ke bawah membantu rakyat.

Jadi Gerakan dapur umum dibawah koordinasi Baguna. Pelaksanaan dilakukan dengan prosedur ketat, termasuk pemenuhan aspek kesehatan khususnya kandungan gizi dalam makanan, dia menandasi.

Untuk Isolasi

Dapur umum kali ini menyesuaikan dengan kondisi PPKM dan protokol kesehatan saat ini, sehingga akan mengirimkan makanan tersebut sampai ke pasien isolasi mandiri langsung dengan menggunakan ojek online.

Daftar menu yang dipersiapkan sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan para ahli gizi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan gizi pasien isolasi mandiri. Tim dapur umum juga setiap hari sebelum melakukan kegiatan, kami swab antigen terlebih dahulu.

Untuk pendaftaran bisa langsung mengunjungi link https://linktr.ee/Fpdipjkt dan memilih wilayah yang terdekat dan kami akan mengirimkan paket makanan selama 7 hari. Kami menyediakan 200 paket makanan di masing-masing wilayah setiap harinya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Baleg DPR Akan Usul Bukan RUU Pelarangan Soal Minuman Alkohol Tapi Pengaturan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani mengusulkan RUU Pelarangan Minol menjadi pengendalian ataupun pengaturan. Menurutnya, ini berdasarkan hasil rapat dengan ahli.

Sebetulnya masih debatable, apa sub urgensi dari rancangan undang-undang ini sehingga harus bentuk undang-undang yang mengatur tentang pelarangan, tetapi karena ini sudah berjalan dan sudah masuk di Baleg, tinggal bagaimana ke depannya menjadi tugas kita semua yang ada di Baleg untuk merumuskan dan memastikan materi muatan apa yang hendak diatur dan masuk (pembahasan), kata Christina dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Sudah Lebih dari 200 Ribu Orang Telah Disuntik Untuk Dosis Pertama Vaksin Sinopharm

Politikus Golkar ini memandang, RUU existing saat ini memang berat sekali dari sisi larangan.

Namun dia mengatakan, RUU Minol yang saat ini dibahas merupakan draf awal yang masih jauh dari sempurna dan akan disempurnakan bersama-sama oleh pihak-pihak terkait.

Saya sepakat bahwa kajian-kajian yang digunakan dalam naskah akademik existing ini masih belum cukup merepresentasikan kajian komprehensif, yang selayaknya digunakan dalam satu naskah akademik. Oleh karena itu terbuka kesempatan untuk melakukan studi lebih lanjut untuk menyempurnakannya, kata Christina.

Masalah Kesejahteraan

Selain itu, menurut Christina, ada hal lain yang juga perlu menjadi pertimbangan adalah masalah kesejahteraan. Jangan sampai keberadaan suatu undang-undang mematikan kehidupan masyarakat.

Menurutnya, di beberapa provinsi di Indonesia, minuman beralkohol menjadi bagian dari tradisi atau sesuatu hal yang memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dari masyarakat, baik dalam adat maupun keagamaan.

Kita juga memahami banyak orang yang menggantungkan nafkah hidupnya dari usaha (minuman beralkohol) ini. Hal ini hendaknya menjadi perhatian kita semua sebagai pembuat undang-undang. Karena sejatinya kita tidak membuat undang-undang untuk kepentingan sekelompok golongan saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Tolak Vaksinasi Berbayar, PKS Akan Beranggapan Kepada Pemerintah Agar Tak Boleh Lepas Tanggung Jawab Lindungi Rakyat

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua F-PKS DPR RI Mulyanto menegaskan, pihaknya menolak rencana pemerintah soal vaksin berbayar yang ditawarkan Kimia Farma. Menurut dia, dalam kondisi darurat pemerintah seharusnya dapat menyediakan layanan gratis kepada semua masyarakat. Bukan malah menambah beban masyarakat.

"Secara prinsip vaksinasi adalah tanggung-jawab pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah tidak boleh lepas dari tanggung-jawab tersebut," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis diterima, Senin (12/7/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Aman dan Sudah Memenuhi Standar, Efikasi Vaksin Sinopharm Sudah Mencapai 78,02 Persen

Mulyanto bahakan menegaskan, alasan Pemerintah menjual vaksin Covid-19 dengan banderol mencapai hampir Rp 900 ribu sangat tidak rasional. Diketahui, menurut pernyataan pemerintah, vaksin dijual guna mempercepat herd immunity.

Itu tidak rasional alasannya, jika ingin mempercepat herd immunity harusnya Pemerintah memperbanyak titik layanan vaksinasi, jengkel dia.

Dia merinci, sejumlah tempat dapat dijadikan layanan vaksinasi covod-19 yang lebih massif, seperti di puskesmas, klinik, hingga di kantor-kantor kelurahan, kantor RW dan posyandu.

Jadi bukan dengan mudahnya membuka layanan vaksin komersial bagi sebagian masyarakat, tegas dia menandasi.

Ingat Janji Jokowi

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan Presiden Joko Widodo yang pernah berjanji bahwa vaksin Covid-19 diberikan gratis untuk masyarakat. Namun, yang terjadi pemerintah justru menjual vaksin Covid-19 untuk individu seperti tertuang dalam Permenkes No.19 Tahun 2021.

Pemberian vaksin harus dipastikan gratis untuk masyarakat. Ini adalah janji Presiden Joko Widodo pada pertengahan Desember 2020," ujar Mufida kepada wartawan, Senin (12/7/2021).

Ia mengingatkan agar Presiden Jokowi konsisten dengan kebijakan vaksin gratis. Supaya bisa mempercepat target vaksinasi nasional.

Kebijakan vaksin gratis ini untuk mempercepat target vaksinasi nasional. Termasuk sebelumnya program vaksinasi gotong royong yang ditanggung perusahaan dan gratis untuk karyawan. Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar, ujar Mufida.

Untuk mencapai target vaksinasi nasional banyak tantangan. Target satu juta vaksin per hari belum terealisasi secara konsisten. Masyarakat masih banyak yang belum bersedia untuk mengikuti vaksinasi. Mufida menilai sebaiknya pemerintah fokus hal ini ketimbang membuka opsi vaksin berbayar.

Tantangan vaksinasi gratis kita banyak sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa mempengaruhi program vaksinasi nasional. Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan, ujar Mufida.

Pemerintah harus gencar berinovasi dalam menyelenggarakan vaksinasi. Serta memperbanyak tenaga vaksinator dan menambah kuota vaksin di daerah.

Adanya layanan mobile vaksin di DKI misalnya bisa ditiru di daerah lain. Sekarang kita yang harus mendatangi masyarakat. Kita berkejaran dengan waktu dengan munculnya beberapa varian dan Fasyankes kewalahan, vaksinasi harus digenjot, ujar Mufida.

Partisipasi publik masyarakat bisa ditingkatkan untuk percepatan vaksin program nasional ini. Misalnya dengan kerja sama pesantren, komunitas, paguyuban, dan kumpulan kumpulan masyarakat lainnya. Banyak yang masih harus dilaksanakan untuk kesuksesan program vaksin gratis untuk rakyat.

Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah Pandemi yang semakin berat ini, papar Mufida.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Situasi Di Saat Yalimo Papua Mulai Kondisif Setelah Pembakaran Kantor Pemerintahnya

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal memastikan, jika kondisi atau situasi di Yalimo, Papua sudah kondusif setelah pembakaran terhadap sejumlah kantor pemerintahan pascaputusan MK terkait Pilkada.

Situasi kondusif, sebagian warga mengungsi ke Wamena, kata Kamal saat dihubungi, Jumat (9/7/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Fakta Yang Sebenarnya Pada Susu Kental Manis, Dan Jangan Salah Kaprah

Tak hanya mengungsi ke Wamena saja, sebagian masyarakat juga ada yang mengungsi ke pos pengamanan yang ada di lokasi tersebut.

Sebagian masih di pos TNI- Polri. Warga yang tinggalkan Yalimo, mereka tinggal bersama keluarganya, jelasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan mendiskualifikasi pasangan Nomor Urut 1 Calon Bupati Erdi Dabi dan Calon Wakil Bupati John W Wilil Kabupaten Yalimo, Papua. Keputusan diskualifikasi tersebut dilakukan MK dalam sidang putusan gugatan sengketa Pilkada 2020.

Menyatakan diskualifikasi calon bupati Erdi Dabi dan Pasangan Calon Bupati Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1. Karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, kata Ketua MK RI Anwar Usman saat pimpin sidang disiarkan daring, Selasa (29/6).

Setelah adanya putusan tersebut, diduga massa dari pendukung calon itu pun merasa tidak puas. Mereka lalu membakar sejumlah gedung pemerintahan pada Selasa, 29 Juni  sekitar pukul 16.00 WIT.

Tak Puas Putusam MK

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, kejadian itu berawal pada saat para massa diduga pendukung pasangan calon nomor urut 01 menyaksikan secara daring pelaksanaan sidang putusan MK tentang Pilkada Kabupaten Yalimo di beberapa tempat.

Setelah mendengarkan hasil putusan MK, massa pendukung nomor urut 01 tidak puas dengan hasil putusan yang menyatakan bahwa pasangan calon bupati nomor urut 01 yaitu Erdi Dabi dan Jhon Wilil di Pilkada Kabupaten Yalimo di diskualifikasi, kemudian massa melakukan aksi pembakaran terhadap beberapa gedung milik pemerintahan, kata Kamal dalam keterangannya, Selasa (29/6).

Dirinya pun menyayangkan terjadinya peristiwa pembakaran tersebut, karena sejumlah kantor yang dibakar itu sebagai kantor pelayanan masyarakat dan pelayanan publik.

Untuk itu Kamal mengajak semua pihak untuk menahan diri agar segera terciptanya situasi Kamtibmas di Kabupaten Yalimo yang aman dan kondusif.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PKS Minta Pemerintah Untuk Jangan Buat Sentimen Sosial Di Saat PPKM Darurat Ini

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta pemerintah menciptakan sentimen sosial di masa PPKM Darurat, khususnya dengan mengizinkan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia.

Pertama, persoalan sentimen sosial. Kebijakan PPKM perlu diakui semakin membuat masyarakat kita sulit. Dengan dalih kesehatan, pekerja informal kita dipaksa diam di rumah, namun untuk urusan nafkah, sebaliknya pemerintah seakan lepas tangan, kata Yusuf dalam keterangannya, Kamis (8/7/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Pemprov Jabar Tidak Dapat Menemukan Indikasi Penimbunan Oksigen

Sementara di saat yang bersamaan, tenaga kerja asing berduyun-duyun masuk ke negeri kita. Pekerjaan sudah dijamin oleh pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Tanpa peduli kualifikasi, apalagi darurat pandemi, lanjutnya.

Dia juga mengingatkan, jika pintu perbatasan Indonesia tidak ditutup, peluang varian baru Covid-19 masuk ke tanah air masih terbuka.

Kita telah kecolongan dalam berbagai waktu, mulai sejak insiden masuknya virus yang berasal dari Wuhan China hingga yang terbaru, yakni varian Delta dari India, ungkap Yusuf.

Karena itu, dia berharap pemerintah betul-betul menjalani PPKM Darurat ini secara serius.

Rakyat butuh excellent service.

Segera Tutup

Yusuf menyerukan kepada pemerintah supaya segera menutup pintu mancanegara di bandara.

Dengan tegas, ia meminta supaya WNI yang berasal dari luar negeri maupun warga negara asing untuk sementara waktu tidak diizinkan memasuki Indonesia demi alasan keamanan dan keselamatan.

Indonesia sedang tidak baik-baik saja bagi siapapun saat ini. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama. Sebab itu, segera tutup pintu mancanegara demi kesuksesan PPKM Darurat, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PPKM Darurat, DPR Meminta Agar Pemerintah Perhatikan Setiap Usaha Agar Tak Ada Gelombang PHK

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau dikenal dengan panggilan Cak Imin ini berharap, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lapangan usaha yang paling terdampak PPKM Darurat.

Menurut dia, ini penting agar tidak ada gelombang baru pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa PPKM Darurat ini. Seperti di sektor usaha ritel dan juga restoran.

Untuk sektor-sektor ini harus diperhatikan betul. Kalau perlu kasih mereka insentif agar tetap bisa bertahan. Dan jangan tambah beban pelaku usaha, tapi sebaliknya harus diringankan," kata Cak Imin dari keterangannya, Minggu (4/7/2021).

Dia menuturkan, sektor manufaktur juga perlu diberi stimulus baru dalam berbagai bentuk, baik itu berupa pinjaman berbunga rendah, penjaminan kredit hingga insentif pajak.

Tujuannya bukan agar mereka berekspansi, melainkan agar mereka tidak melakukan PHK karyawan dan melakukan perekrutan kembali, ungkap Cak Imin.

Ketua Umum PKB ini juga menuturkan, untuk mengurasi resiko pandemi Covid-19 terlebih di masa PPKM Darurat, banyak yang mencoba melakukan efisiensi.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Hebatnya ASI Ternyata Bisa Melindungi Bayi dari Bahaya nya COVID-19

Jaga Daya Beli

Hal yang tak kalah penting untuk mencegah PHK selama penerapan PPKM Darurat adalah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Cak Imin menyatakan, meski restoran masih boleh dibuka dan aktivitas produksi industri kritis diizinkan work from office 100 persen, mereka tetap tidak bisa bertahan jika tidak ada permintaan.

Pemerintah perlu mengintensifkan bansos dan stimulus terlebih untuk sektor-sektor paling terdampak seperti pariwisata, transportasi, ritel dan lain-lain, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Gerindra Kembali Memebangkitkan Para Anak Muda, Pemikiran Kritisnya Perlu Bangkit

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPP Partai Gerindra Vasco Ruseimy mengajak seluruh generasi muda untuk membangun bangsa Indonesia lewat berbagai pemikiran kritis. 

Adapun ini disampaikan dalam diskusi gerakan sayap Gerindra, Tunas Indonesia Raya, Sabtu (3/7/2021).

Menurut dia, upaya tersebut bisa melalui berbagai cara, termasuk lewat gerakan kepemudaan hingga masuk ke politik dan pemerintahan.

Kalau kita pelajari dari sejarahnya, gerakan pemuda Indonesia, mau mahasiswa dan lain-lain, itu selalu biasanya bergerak dari pandangan di luar kekuasaan, tutur Vasco dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, Gerindra melihat generasi muda adalah aset penting bagi kemajuan bangsa. Sebab, di masa yang akan datang mereka pun memiliki andil dalam setiap perubahan dalam politik dan pemerintahan.

Timbulkan terus nilai-nilai kritis kalian, timbulkan terus, bangkitkan terus gaya pemikiran yang lebih kritis, intinya digali kritisnya, agar Indonesia bisa terus menjadi lebih lebih menarik, jelas Vasco.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - 8 Alasan Utama di Saat Usia 40 Tahun ke Atas Sering Mengalami Kembung

Jalan Politik

Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, Aryo Djojohadikusumo menambahkan, generasi muda tidak perlu memikirkan berapa banyak uang yang mesti dihabiskan, jika nantinya mengambil jalan politik untuk membangun bangsa.

Uang itu enggak ada korelasi antara berapa uang habis dengan apakah duduk di DPR atau tidak. Mau habis banyak kalau karena memang bukan jalannya juga enggak terpilih, kata Aryo.

Menurutnya, anak muda dapat memanfaatkan fasilitas teknologi masa kini yakni media sosial. Karena tidak dipungkiri bahwa popularitas menjadi salah satu faktor yang mempermudah seseorang terjun ke dunia politik.

Yang bahkan saya kasih contoh, Pak Prabowo Subianto yang muncul di Deddy Corbuzier saja jumlah penontonnya jauh lebih besar saat beliau muncul di TV, Aryo menandaskan.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr