POLITIK DALAM NEGERI - Puan Maharani Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia mengatakan DPR siap menindaklanjuti putusan MK tersebut.

DPR berkomitmen akan segera menindaklanjuti putusan MK bersama pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR, kata Puan, Selasa (30/11/2021).

Terkait perintah putusan MK yang memberi tenggat waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Cipta Kerja, Puan mengatakan, pihaknya akan mengupayakan hal tersebut akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022.

Perbaikan UU Cipta Kerja perlu dilakukan dengan cepat dan tidak boleh melebihi batas waktu tersebut, agar UU Cipta Kerja tidak menjadi inkonstitusional secara permanen, ucap dia.

Puan juga mendukung langkah Presiden Jokowi yang memberi jaminan keamanan dan kepastian investasi pada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Hentikan Stigma dengan Memahami Cara Penularan HIV-AIDS yang Sebenarnya

Jamin Investasi Aman

Menurutnya, jaminan ini penting karena seluruh substansi dalam UU Cipta Kerja tetap berlaku sepenuhnya tanpa ada satupun pasal yang dibatalkan oleh MK, sampai UU tersebut direvisi.

Kami berharap jaminan ini akan menjaga kondusifitas iklim investasi dalam negeri yang mulai berangsur pulih setelah hantaman pandemi Covid-19, ujarnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Para Pimpinan DPR Akan Segera Bahas Putusan MK soal UU Cipta Kerja

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya sudah menelaah terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut dia, dalam waktu dekat, pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan Badan Legislasi dan Alat Kelengkapan Dewan DPR terkait hal tersebut.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Waspada Pada 4 Kesalahan di Tiap Pagi Hari Berdampak Gagal Diet

Selama beberapa hari badan kajian DPR sudah membuat kajian dan dalam waktu dekat pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Baleg dan AKD terkait di DPR, kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Selanjutnya, DPR akan segera langsung menggelar rapat kerja bersama dengan pemerintah. Hal tersebut untuk membahas kajian yang sudah dilakukan.

Kita kita akan rencanakan sesudah itu untuk mengadakan rapat kerja dengan pemerintah untuk sama-sama membahas kajian yang sudah dikaji antara DPR dan pemerintah untuk menentukan nanti langkah lebih lanjut ke depan, jelas Dasco.

Dia menambahkan, langkah selanjutnya harus dilakukan secara cepat. Pasalnya, DPR akan menghadapi masa reses pada pertengahan Desember mendatang.

Mengingat masa depan DPR RI hanya sampai tanggal efektif 15 Desember (harus dilakukan segera), kata Dasco.

UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan menteri terkait menindaklanjuti putusan MK tersebut.

MK dalam amar putusannya menyebut, meski bertentangan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan. Hal itu juga ditegaskan kembali oleh Jokowi.

MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, kata Jokowi di Istana Merdeka,Jakarta, Senin (29/11/2021).

Jokowi menjelaskan, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan. Artinya, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.

Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Harap Untuk Masyarakat Bantu BPOM Awasi Peredaran Obat Ilegal

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengajak masyarakat untuk mengawasi kinerja Badan Pegawas Obat dan Makanan (BPOM) sekaligus memantau peredaran obat ilegal.

"Untuk sosialisasi tentang obat ilegal dan jamu ilegal ini, masyarakat harus membantu mengawasi peredaran obat serta jamu ilegal dan jika ada temuan juga bisa lapor kepada BPOM," tutur Alifudin dalam keterangannya saat acara komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat Ketapang bersama Balai Besar POM Pontianak, Minggu (28/11/2021).

Menurut dia, DPR akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsinya, terutama dalam hal pengawasan antara lain budgeting dan legislasi.

Untuk Komisi IX khususnya, akan menjalankan fungsi bersama mitra antara lain Kemenkes, Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPOM, BKKBN dan BP2MI.

Masyarakat pun juga diajak agar bermitra dengan pemerintah sebagai mitra kritis, seperti dengan menyampaikan aspirasi jika melihat ada pihak terkait yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Kami sebagai anggota DPR RI memiliki fungsi salah satunya, fungsi mengawasi, dan saya sebagai anggota komisi IX DPR RI yang bermitra dengan BPOM, juga akan mengawasi BPOM dalam kinerjanya, kata Alifudin.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Sampel Pertama Pada Varian Omicron Sudah Ditemukan Sejak 9 November 2021

Tak Boleh Dijual Sembarangan

Kepala BPOM Pontianak, Fauzi Ferdiansyah, menambahkan, pihaknya mengajak masyarakat dan mitra lainnya untuk membantu mengawasi peredaran obat serta jamu ilegal.

"Dalam obat juga ada dua penggolongan obat, yang bebas dan memakai resep dokter, dan obat itu tidak boleh dijual di warung, kecuali warung atau toko tersebut ada izin," ujar Fauzi.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Sebut PPPK Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pandemi Covid-19 tak membuat pihaknya bersama pemerintah lupa akan peran guru. Terlebih guru sudah bekerja tanpa kenal lelah.

Saya menyaksikan sendiri berbagai inisiatif dan pengorbanan yang para guru lakukan demi melanjutkan proses pembelajaran kepada murid.

Contohnya, di daerah pedalaman, para guru mendatangi rumah murid berkilometer jauhnya satu persatu. Hal ini dilakukan karena tidak ada radio dan internet, kata dia dalam keterangannya, Kamis 25 November 2021.

Dia mencontohkan di Kalimantan Timur, ada beberapa daerah yang listriknya hanya menyala dari 6 sore-6 pagi, sinyal internet dan telpon juga sangat sulit.

Ditengah keterbatasan tersebut, para guru tetap semangat mempelajari materi dan perkembangan kebijakan pendidikan dari pusat. Guru-guru senior juga kembali belajar perangkat digital baik HP maupun laptop walau mungkin harus meminjam punya orang lain. Sebuah semangat yang luar biasa, tutut Hetifah.

Karena itu, pihaknya tak pernah lupa untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Salah satunya adalah rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru.

Sebanyak 173.329 guru honorer dinyatakan lulus seleksi kompetensi PPPK tahap 1. Dengan kelulusan tersebut, saya harap kegelisahan Bapak Ibu guru terkait status ketenagakerjaan dapat berkurang dan akan semakin bersemangat dalam mendidik anak-anak kita. Total formasi sebanyak satu juta, saya mendorong bagi para guru honorer yang belum mendaftar atau belum lulus untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan mendaftar di tahap 2 dan 3, jelas Hetifah.

Selain itu, DPR bersama Kemdikbudristek terus berikan dukungan kepada para guru melalui berbagai kebijakan.

Ada berbagai kebijakan yang kami harap dapat mendukung para guru di seluruh Indonesia. Mulai dari bantuan kuota internet, peluncuran laman Guru Berbagi, relaksasi dana BOS untuk membayar honor guru non-PNS dan honorer, serta bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, kata Hetifah.

BACA JUGA : KEEHATAN NEWS UPDATE - Rentan Stres, Kini Ada Solusi Tempat untuk Kucing Staycation

Selalu Memperhatikan

Karena itu, Hetifah menuturkan, pihaknya terus menjadi barisan terdepan dalam memperhatikan dan memperjuangkan para guru Indonesia.

Selamat Hari Guru Nasional bagi pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga selalu diberi kelancaran dalam mengemban amanah mencerdaskan anak bangsa, tutup dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - AHY Moeldoko Tidak Akan Berhenti Sampai Keinginan Tercapai

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gugatan KLB Demokrat kubu Moeldoko terhadap Menteri Hukum dan HAM ditolak PTUN Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, keputusan PTUN memperkuat demokrasi Indonesia.

Keputusan hukum ini memberi pesan hangat bagi demokrasi kita, sebagai tanda kemenangan bagi rakyat, kata AHY dalam konpers daring, Rabu (24/11/2021).

AHY menyebut sejak awal Moeldoko memang berniat mengambil alih Partai Demokrat, meski awalnnya Moeldoko membantah namun kini terbukti.

Tiba-tiba tanpa izin Presiden, ia hadir di KLB ilegal. Kemudian permohonan kepengurusan dari hasil KLB ilegal itu ditolak oleh Kemenkumham, maka tidak bisa lagi dibilang KSP Moeldoko tidak serius untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, tegas dia.

Meski telah kalah dalam gugatan, AHY mengaku telah diberi banyak nasihat bahwa Moeldoko akan terus berusaha mengambilalih Demokrat.

Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya di TNI, KSP Moeldoko tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai. KSP Moeldoko akan melakukan langkah apa pun, bahkan menghalalkan segala cara. Termasuk upaya yang senior saya katakan upaya membeli hukum, tapi kami semua yakin, hukum akan tetap tegak, kata AHY.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Wajib Tahu untuk para orang tua, Pertolongan Pertama Pada Saat Bayi Terjatuh dari Tempat Tidurnya

PTUN Tolak Gugatan

 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden, Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM) kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11/2021). Adapun gugatan Moeldoko adalah terkait Menkumham yang tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Sebut Untuk Penyelesaikan Kasus HAM Berat Tak Boleh Dianggap Sepele

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memandang penyelesaikan kasus HAM berat tak boleh dianggap remeh. Karena itu pihaknya mendukung penuh upaya untuk masalah ini segera diselesaikan.

Adapun hal ini merespon keinginan Jaksa Agung yang memerintahkan jajarannya menyelesaikan kasus HAM berat.

"Komisi III mendukung penuh instruksi dari Jaksa Agung. Memang untuk kasus HAM berat ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama yang tidak bisa dianggap remeh dan harus dituntaskan," kata dia dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021).

Politikus NasDem ini mengusulkan, Kejagung bisa bekerja sama dengan pihak lain, sehingga bisa menjalankan dengan baik.

"Jika perlu, pihak kejaksaan bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga penegakkan HAM yang telah ada," ungkap dia.

Menurutnya, sejauh ini memang masalah HAM berat selalu menjadi sorotan. Dan ini bisa menjadi sebuah titik terang.

"Ini sangat penting supaya bisa menjadi titik terang penegakkan HAM buat kita semua," kata Sahroni.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Merokok, Masih Dapat Jadi Penyebab Utama Kanker Paru

Keinginan Jaksa Agung

Sebelumnya, Dalam rangka penuntasan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat, Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk segera mengambil langkah-langkah strategis percepatan penuntasan penyelesaian dugaan perkara HAM yang Berat masa kini dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan laman www.kejaksaan.go.id, Jaksa Agung menilai perlu diambil terobosan progresif untuk membuka kebuntuan pola penanganan akibat perbedaan persepsi antara penyidik HAM dengan penyelidik komnas HAM, dan Jaksa Agung mengharapkan dalam waktu dekat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat mengambil langkah yang tepat dan terukur terkait beberapa dugaan pelanggaran HAM yang Berat.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PKB Sebut MUI DKI Jakarta Menjadi Seperti Tim Sukses Anies Baswedan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Rencana pembentukan tim siber untuk melindungi pamor Gubernur Anies Baswedan oleh MUI DKI Jakarta menuai pro dan kontra.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memandang MUI DKI Sudah keluar dari bidang tugasnya. Bahkan, seolah-olah terkesan seperti tim sukses Anies Baswedan.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kenali Sakit Kepala yang Muncul Saat Hamil dan Cara Untuk Mengatasinya

 

Nah kalau mengawasi orang atau menjadi tameng dari seseorang itu bukan menciptakan kerukunan, itu namanya tim sukses. Ya kalau MUI DKI mau jadi tim sukses, ya jadi tim sukses aja begitu, enggak usah pakai cyber army, kata dia kepada wartawan, Senin 21 November 2021.

Dia mengungkapkan, jika memang pembentukan tersebut atas usulan Pemprov DKI Jakarta, sebaiknya buat sendiri jangan meminta MUI DKI yang bergerak.

Kalau Pemprov DKI ya bikin aja, Pak Anies mau bikin ya bikin aja enggak usah melibatkan para ulama. Salah porsi itu, berlebihan nantinya dilihat orang apa hubungannya, ungkap Jazilul.

Dia juga memandang, tugas utama ulama bukanlah menjadi pasukan siber.

Aneh saja, ulama itu kan kasih pengajian, ngasih pengajaran, bukan jadi tim siber. Kalau itu biar dilakukan anak-anak muda ajalah, kata Jazilul.

Bentuk Tim Siber

Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar meminta jajarannya untuk membentuk pasukan siber yang bertugas membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di ruang maya.

Pasalnya Munahar memandang selama ini Anies telah bekerja keras untuk masyarakat Ibu Kota. Jika para pendengung atau buzzer mencari kesalahan Anies maka Infokom MUI DKI Jakarta, kata dia mengangkat keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional.

Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita- berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta, kata Munahar dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/11/2021).

Munahar berharap agar jajaran di MUI Jakarta dapat menguasai teknologi sehingga dapat memiliki peran signifikan di kancah ruang maya.

Saya berharap di era penuh tantangan saat ini, MUI DKI tidak kalah untuk menguasai teknologi karena bidang Infokom ini adalah otak MUI DKI dalam bidang informasi, kata Munahar.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Gerindra Akui Sandiaga Curi Perhatian Publik, Tapi Tetap Usung Prabowo Untuk Jadi Capres

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andy Wijaya mengakui figur kadernya Sandiaga Uno memang mencuri publik. Selain muda, Menparekraf tersebut juga dinilai populer.

Hal ini disampaikannya dalam diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) dengan tema Peta Politik dan Peluang Elektoral Capres Alternatif 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (21/11/2021).

Bagi masyarakat, Sandiaga dianggap alternatif. Dianggap muda, darah segar, kata Andy.

Meski demikian, dia mengingatkan Gerindra tetap mengusung Prabowo Subianto menjadi Capres 2024.

Tapi perlu diingat, di Gerindra, keputusan Rakernas masih Prabowo untuk maju. Meski sampai sekarang Pak Prabowo belum mendeklarasikan diri atau menyatakan akan maju lagi jadi Capres, ungkap Andi.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Mnecegah Kulit Kering, Perhatikan Kebiasaan Mandi dan Pilih Sabun yang Tepat

Sempat Turun

Di kesempatan sama, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menambahkan, elektabilitas Sandiaga sempat turun usai Pilpres 2019. Tetapi, mulai naik setelah dilantik menjadi Menparekraf.

Artinya, kenaikan elektabilitas Sandiaga merupakan bentuk apresiasi publik terhadap kinerjanya sebagai Menparekraf.

Jadi tidak aneh, bila Sandiaga masuk jadi Capres alternatif dalam survei PRC. Karena prestasi dan akselerasi Sandi sebagai Menteri Pariwisata cukup berhasil. Itu yang ditangkap publik, kata Adi.

Menurutnya, selain prestasi sebagai menteri, kenaikan elektabilitas Sandi juga didorong dua faktor lain. Yaitu sosoknya yang diterima semua golongan dan kedekatannya dengan basis pemilih muslim.

Adi mengatakan, Sandi punya magnet politik yang cukup bagus. Bahkan pernah diasosiasikan dengan sejumlah partai Islam ketika mereka mencari sosok ketua umum.

Sandi relatif sosok yang diterima di hampir semua kalangan. Bahkan sempat dikaitkan sebagai ketua umum parpol tertentu, yang berbasis Islam. Artinya Sandi punya magnet politik kuat, kata dia.

Dia menambahkan, eks Wagub DKI Jakarta itu juga dekat dengan semua komunitas muslim. Bahkan dengan kaum muslim yang selama ini dikenal sebagi kelompok 212 juga dekat.

Data ini membuktikan, basis pemilih muslim seperti Alumni 212 itu tidak bulat dukung Anies Baswedan. Bisa dicek, mereka banyak juga yang mendukung Sandi, kata Adi.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Usai Sita Rp 217 M, DPR Minta Polri Untuk Semakin Cepat Berantas Para Pinjol Ilegal

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap Bareskrim Polri terus mengusut hingga akar perusahaan pinjol ilegal setelah berhasil menyita mencapai Rp 217 miliar.

"Tentu itu bukan jumlah uang yang sedikit. Dari jumlah uang sitaan itu kita bisa lihat bahwa selama ini pasti sudah banyak sekali korban yang dirugikan," kata dia dalam keterangan diterima, Kamis (18/11/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Strategi Untuk Menepuk Nyamuk dan Fakta Menarik di Baliknya

Politikus NasDem ini meminta, Bareskrim tidak berhenti menginvestigasi jaringan pinjol ilegal yang masih beroperasi. Sahroni pun yakin, keberadaan pinjol ilegal juga melibatkan warga negara asing.

"Bayangkan saja ini warga asing udah ikut masuk ke negara kita dengan memainkan perusahaan pinjol ilegal. Tentu saya sempat khawatir, untung Polri cepat," tutur Sahroni.

Diberitakan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita total uang sebanyak Rp 217 miliar dari jaringan pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal milik PT AFT.

Modusnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Inovasi Milik Bersama (KSP IMB).

PT AFT diduga adalah instansi pinjol yang melakukan teror kepada ibu di Wonogirihingga yang memilih mengakhiri hidupnya karena terlilit utang pinjol.

Atas kasus tersebut, Dittipideksus Bareskrim Polri menangkap total 13 tersangka yang terkait sindikat pinjol ilegal tersebut dengan tiga di antaranya adalah WNA asal China.

Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan, Rp 217 miliar yang disita Polri dari 7 rekening yang berbeda.

13 Tersangka

Saat ini, 13 tersangka itu telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri.

Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis, yakni Pasal 311 KUHP, Pasal 45b Jo Pasal 29 dan atau Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 dan atau Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 dan atau Pasal 45 ayat 4 Jo Pasal 27 ayat 4 dan atau Pasal 1 ayat 1 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian, Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dilapis dengan Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lalu, dilapis lagi dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Terakhir, Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Herman Herry PDIP Dirotasi dari Komisi III ke VII DPR RI

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Fraksi PDIP DPR RI melakukan rotasi di alat kelengkapan dewan (AKD). Adapun Herman Hery dipindahkan dari Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi VII DPR RI.

Betul dipindah dari (komisi) III ke (komisi) VII pertanggal 16 November, kata Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto saat dikonfirmasi oleh wartawan, Rabu (17/11/2021).

Utut mengaku, pindahnya Herman sebagai perjalan karir seorang politikus di parlemen.

Menurutnya, hal tersebut penyegaran yang biasa dilakukandi DPR.

Ini tour of duty. Tour of duty biasa, ungkapnya.

Utut melanjutkan, dalam tugasnya di Komisi VII DPR, Herman nantinya hanya menjadi anggota biasa, tidak di tempatkan sebagai pimpinan.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Peneliti Sebut Kopi dan Telur Dapat Tingkatkan Kanker

Diumumkan Puan

Selain itu, Utut enggan menjawab secara gamblang siapa pengganti Herman di Komisi III.

Dia bilang, Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan mengumumkannya. Biar nanti yang umumin Ketua DPR RI, bukan saja. Tanya saja, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Giring Ganesha Resmi Jadi Ketum, Inilah Susunan DPP PSI Sekarang

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Giring Ganesha telah resmi menjadi ketua umum definitif Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Posisi Sekretaris Jenderal dipegang oleh Dea Tunggaesti.

Pelantikan struktur baru PSI itu dilakukan bersamaan dengan ulang tahun partai yang ke-7, Selasa (16/11).

Giring Ganesha membenarkan pengangkatannya sebagai ketua umum definitif. Giring menyerahkan keterangan resminya secara detail kepada Ketua DPP PSI Isyana Bagus Oka.

"Kemarin pelantikan kepengurusan DPP PSI periode 2019-2024," kata Giring kepada wartawan, Rabu (17/11/2021).

Mengutip akun Twitter @BeritaPSI, disebutkan dalam rangka ulang tahun PSI mengumumkan perubahan struktur. Grace Natalie kini menjabat sebagai wakil ketua dewan pembina. Giring menjadi ketua umum.

Ada pengumuman penting dari PSI pada hari ulang tahun ke 7 PSI, yaitu perubahan struktur pengurus DPP @psi_id. Sis @grace_nat kini sbg Wakil Ketua Dewan Pembina digantikan oleh bro @Giring_Ganesha, struktur pengurus sudah definitif, SK Kumham perubahan sudah terbit, tulis akun tersebut.

Kemudian, pengurus DPP PSI itu dikukuhkan dalam acara Kopdarnas PSI yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun ketujuh.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Retinopati Diabetik, Gangguan Penglihatan yang Disebabkan Komplikasi Diabetes Melitus

Susunan DPP PSI

Berikut susunan pengurus DPP PSI yang baru:

Ketua Umum: Giring Ganesha

Ketua DPP: Isyana bagus Oka, Tsamara Amani Alatas, Sumardy

Sekretaris Jenderal: Dea Tunggaesti

Wakil Sekretaris Jenderal: Satia Chandra Wiguna, Danik Eka Rahmaningtyas

Bendahara Umum: Suci Mayang Sari

Wakil Bendahara Umum: Lila Zuhara.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Ridwan Kamil Ancang-Ancang Untuk Masuk Parpol Di Jelang Pemilu 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jelang Pemilu 2024 sejumlah nama tokoh yang digadang-gadang bakal maju jadi calon Presiden mencuat, salah satunya Ridwan Kamil. Dia pun tak menolak jika ada tawaran maju pilpres.

Untuk menghadapi kontestasi nasional tersebut dia ancang-ancang untuk masuk ke partai politik. Namun, Gubernur Jawa Barat tersebut belum menentukan partai mana yang dinilai cocok untuknya jelang Pemilu 2024.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Metode Diet yang Sehat Menurut Para Ahli

Niatan sudah ada. Kan ada puisi yang berkalimat semua indah pada waktunya. Kemungkinan saya putuskan tahun depan, ujar Ridwan Kamil dalam wawancaranya bersama Wakil Pemimpin Umum Kompas, Budiman Tanuredjo dalam akun Youtube Harian Kompas, Minggu (14/11/2021).

Menurut dia, hal itu sesuai dengan masukan dari sang ibu yang merupakan guru politiknya. Dia menuturkan, sang ibu merupakan aktivis mahasiswa saat masih muda.

Kalau wali kota, gubernur jangan dulu, supaya lebih mudah diterima dan latihan dulu. Tapi kalau nanti di level nasional, ibu saya menyarankan harus berpartai, tutur pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Lalu, partai seperti apa yang bakal dipilihnya?

Dia mengaku sudah berdoa dan melakukan riset tentang partai-partai yang ada di Tanah Air. Yang jelas, dia memiliki kriteria khusus dalam memilih partai tersebut.

Sudah beristikarah, sudah riset. Yang pasti yang saya pilih harus yang paling kokoh Pancasila-nya. Kenapa? Karena itu syarat Indonesia selamat. Cuma itu, jangan ubah Pancasila, ujar Ridwan Kamil.

Alasan di Balik Syarat Khusus Itu

Ridwan Kamil kemudian menuturkan alasan dia menetapkan syarat khusus pada kriteria partai yang akan dipilihnya. Hal ini ternyata erat dengan latar belakang keluarganya.

Dia menuturkan, kakeknya pernah dua kali dipenjara pada zaman penjajahan Belanda. Pakdenya pun meninggal lantaran berjuang melawan Belanda.

Zaman khilafah DI/TII, ditutup pesantren saya karena kakek saya disuruh bergabung enggak mau. Jadi kami ini korban khilafah juga. Zaman PKI pakde saya yang lain mati dibunuh PKI. Jadi keluarga Ridwan Kamil, saya buka sekarang, keluarga Gubernur Jabar sudah berkorban nyawa, kemerdekaan, melawan belanda, khilafah, dan PKI, kata dia.

Oleh karena itu, dia memegang teguh pesan dari sang kakek tentang pentingnya Pancasila dalam berbangsa dan bernegara Indonesia.

Nasihat kakek saya tadi, harus Pancasila, harus di tengah. Makanya, narasi-narasi yang terlalu ke kanan, tawaran khilafah yang juga tidak ada contohnya sampai sekarang, kemudian yang terlalu ke kiri, sudah enggak cocok. Itu yang akan membuat bangsa ini pecah, jelas Ridwan Kamil.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Fadli Zon Ditegur Oleh Gerindra Usai Sindir Jokowi Soal Banjir Sintang

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Partai Gerindra memberikan teguran kepada Wakil Ketua Umumnya Fadli Zon atas cuitan sindiran kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait banjir Sintang, Kalimantan Barat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan, pernyataan Fadli tidak menggambarkan sikap resmi fraksi dan Partai Gerindra. Pihaknya meminta maaf atas cuitan Fadli tersebut.

Soal tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai, ujar Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (14/11).

Kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, jelasnya.

Habiburokhman mengatakan, Partai Gerindra biasa memberikan teguran kepada kadernya yang memberikan pernyataan kurang tepat.

Sebagai kader Gerindra, adalah hal yang biasa bagi kami jika ditegur apabila ada statement yang kurang tepat. Saya sendiri sebagai Jubir partai sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya, paparnya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Hindari Makanan dan Minuman Ini Bila Ingin Batuk Anda Cepat Sembuh

Sindir Jokowi

Fadli Zon sebelumnya menyindir Presiden Joko Widodo terkait banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang tidak pekan tidak surut. Hal itu mengomentari Presiden Jokowi yang melakukan peresmian Sirkuit Mandalika. Fadli menanyakan kapan Jokowi meluangkan waktu untuk meninjau kondisi di Sintang.

Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sdh 3 minggu banjir belum surut, cuit Fadli melalui akun twitter pribadinya @fadlizon.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Fahri Hamzah Sebut Presiden Jokowi Ingin Oposisi Hidup Buat Mengawasi Para Menteri

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritisi lemahnya peran anggota legislatif Indonesia yang mestinya bertindak sebagai oposisi.

Dia menerangkan, berbeda dengan negara yang mengadopsi sistem parlementer, di mana ada partai oposisi dan pemerintah, pada negara yang menerapkan presidensial layaknya Indonesia tidak berlaku demikian.

Di negara yang menjalankan sistem presidensial, menurut Fahri yang berperan sebagai oposisi adalah DPR.

Jadi semua anggota parlemen itu harusnya oposisi, nah ini yang lemah. Ini yang sudah dikangkangi lama, ini yang sudah gara-gara dikasih satu kursi kabinet pada diam semua. Dan yang lain-lain juga dapat proyek, dapat bagian diam semua, katanya dalam sebuah video yang diunggah lewat akun Instagram Fahri, Kamis (11/11/2021).

Fahri mengatakan, sebenarnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginginkan adanya oposisi vokal yang menurut Fahri disebut oposisi hidup. Pasalnya Jokowi ingin agar mereka mengawasi menteri di kabinetnya.

Karena Pak Jokowi sendiri merasa kalau parlemen itu enggak ngawasin menteri-menteri saya, lah terus saya apa mampu mengawasi menteri saya. Gitu berpikirnya. Jadi Pak Jokowi ngomong ke saya ya, berkepentingan oposisi itu hidup supaya menteri-menterinya ada yang jagain, katanya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Hati-Hati Saat Diet Tidak Teratur, Malah Bikin Siklus Menstruasi Berantakan

Parlemen Disebut Mati

Menurut Fahri, DPR mestinya mengawasi menteri-menteri di kabinet Jokowi. Namun saat ini parlemen dianggapnya mandul menjalankan peran ini.

Karena itu yang ngawasin menteri adalah parlemen, parlemen ini yang dianggap mati. Akhirnya kemudian gak ada lagi kritik, gak ada lagi. Padahal skandal demi skandal terjadi, tegasnya.

Terakhir ia berharap supaya partainya dapat memenangkan pileg di 2024 sehingga mampu untuk menguatkan DPR RI untuk berjalan di lintasannya sebagai oposisi.

Mudah-mudahan Partai Gelora menang supaya parlemennya kuat, tandasnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Akan Segera Panggil Nadiem Makarim Terkait Soal Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI abdul Fikri Faqih mengatakan, pihaknya berencana memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk meminta penjelaskan terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Diketahui, aturan tersebut menuai pro dan kontra, lantaran dianggap memberikan ruang terhadap perilaku seks bebas.

Iya kita sedang mencari waktu, (pemanggilan) untuk merespon aspirasi masyarakat, kata Abdul, Kamis (11/11/2021).

Sejatinya, Nadiem Makarim akan dipanggil pada Jumat 12 November 2021. Namun, Politikus PKS itu menuturkan, Komisi X DPR RI akan menjadwalkan ulang.

Akan diagendakan lagi, belum dapat tanggalnya, jelas Abdul.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Klorofil Hijau Daun Punya Manfaat Untuk Kesehatan Bagi Tubuh

Nadiem Dapat Dukungan Menag

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Kebijakan itu merupakan respons dari diterbitkannya Peraturan Mendikbudristekdikti nomor 30/2021 terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi.

Kami mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan Mas Menteri. Karenanya, kami segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mendukung pemberlakuan Permendikbud tersebut di PTKN (Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri), kata Yaqut saat bertemu Nadiem dikutip dalam keterangan pers, Selasa (9/11/2021).

Yaqut setuju dengan Nadiem bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu penghalang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sebab itu seluruh pihak tidak boleh menutup mata terhadap hal tersebut.

Kita tidak boleh menutup mata, bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Dan kita tidak ingin ini berlangsung terus menerus, ungkap dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap dengan adanya aturan tersebut korban tidak takut untuk bersuara. Sehingga bisa mengungkap dan mengusut kasus kejahatan tersebut.

Ini kebijakan baik. Dengan kebijakan ini, kita berharap para korban dapat bersuara dan kekerasan seksual di dunia pendidikan dapat dihentikan, imbuhnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR dan Pemerintah Ingin Menyepakati soal RUU Perlindungan Data Pribadi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah menuju final dan bisa segera disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang.

Alhamdulillah setelah beberapa lama ditunggu-tunggu oleh semua pihak, kelihatannya Komisi I dan pemerintah sudah mencapai, hampir mencapai titik temu, tentang Undang-Undang PDP, yang tentunya akan menghasilkan satu undang-undang yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak pihak dan tentunya bisa berguna untuk rakyat dan negara kita, kata Dasco kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).

Dasco menyebut, Komisi I telah menargetkan bisa mendapatkan Keputusan Tingkat I di masa sidang kali ini.

Kami mendengar bahwa teman-teman menargetkan dalam satu masa sidang ini akan diselesaikan, begitu, ujarnya.

Diketahui, pembahasan antara Komisi I dan pihak pemerintah soal RUU Perlindungan Data Pribadi sempt deadlock terkait pembahasan lembaga pengawas.

Komisi I DPR menginginkan lembaga pengawas independen, sementara pemerintah ingin pengawas di bawah Kominfo.

Memang ada dinamika dan sudah ada kesepakatan, kesepakatannya itu juga sedang digodok menuju finalisasi. Kita tunggu saja karena, kalau saya sampaikan belum final, itu nanti merupakan informasi yang bisa menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita tunggu saja finalnya seperti apa dan saya yakin bahwa kedua belah pihak memang mempunyai maksud yang sama-sama baik dalam undang-undang ini, kata Dasco.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Dampak Positif dan Negatifnya Untuk Memasang Gigi Gingsul Buatan Menurut para Dokter

Indonesia Darurat Perlindungan Data Pribadi

Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo mempertanyakan soal perlindungan data pribadi masyarakat menyusul tersebarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dia menyebut, ini membuktikan buruknya perlindungan data di Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi warga negara.

Kalau sampai data pribadi seorang kepala negara tersebar luas di Internet, bisa dibayangkan bagaimana perlindungan data pribadi terhadap kebanyakan warga negara lainnya, kata dia dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).

PSI berharap insiden ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak untuk lebih serius membenahi keamanan data, terutama yang terkait dengan perlindungan data pribadi WNI.

Selama ini kita seperti menggampangkan masalah keamanan data. Bahkan saat basis data e-Hac diketahui diretas awal pekan ini, respons pertama pemerintah bukan melakukan penyelidikan dan memperbaiki celah keamanan, tapi mengelak dengan mengatakan bahwa database yang diretas adalah database lama, ungkap Sigit.

Menurut dia, Indonesia sudah terlalu sering mengabaikan masalah keamanan data daring. "Tidak ada langkah konkret untuk memperbaiki keamanan basis data,"kata Sigit.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Golkar Dukung Masa Pensiun Perwira TNI Untuk Diperpanjang

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota Komisi I DPR yang juga politikus Golkar Dave Akbarshah Fikarno mendukung usulan masa pensiun perwira TNI menjadi usia 60 tahun dari 58.

Dia pun memberi contoh di Amerika Serikat, sejumlah jenderal bintang empatnya ada yang berusia di atas 60 tahun. Dirinya mengklaim rentang umur tersebut, Dave yakin perwira TNI masih kuat fisik dan mental.

Amerika saja umur 64 atau 65 tahun itu masa dinasnya, makanya jenderal-jenderal bintang 4 nya di atas 60 tahun, makanya secara fisik dan mental itu masih mampu, ujar Dave kepada wartawan, dikutip Selasa (9/11/2021).

Karenanya, dia mendukung bila pemerintah menginginkan perubahan masa pensiun perwira TNI. Dave berharap perubahan itu bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Jadi bila pemerintah ingin mengubah-ubah, entah pasalnya saja yang diubah kita bisa welcome dan semoga itu bisa dilakukan dalam beberapa waktu ke depan, kata dia.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Mengenali Sebuah Penyakit Graves Untuk Lebih Memahami Penyebabnya, Gejala dan Pengobatannya

Wacana Diperpanjang

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis menanggapi masa dinas Jenderal TNI Andika Perkasa yang terbilang singkat saat resmi menjabat sebagai Panglima TNI. Menurut dia, bila pemerintah atau pun Andika Perkasa secara pribadi berkehendak, bisa saja masa pensiun perwira tinggi militer diperpanjang dari usia maksimal saat ini yakni 58 tahun.

Caranya diperpanjang ada dua, pertama secara pribadi dia (Andika), kedua (lewat) Perpres yang memperpanjang seluruh perwira tinggi, kata Abdul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Abdul mengaku, selama ini beleid TNI memang hendak direvisi, walau hal tersebut belum terlaksana. Sebab menurut politisi PKS ini, hal itu menjadi usulan pemerintah.

Tapi saya melihat (masa dinas perwira tinggi) diperpanjang, terus terang saja. Tapi saya tidak ngomong pasti diperpanjang atas nama Andika sendiri tapi yang jelas saya punya keyakinan, imbuh Abdul.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Telah Gelar Paripurna Persetujuan Andika Perkasa Menjadi Panglima TNI Di Hari Ini

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA -  Jenderal TNI Andika Perkasa segera mendapat pengesahan, sebagai calon Panglima TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pagi hari ini.

Menurut jadwal diterima Liputan6.com, pengesahan dilakukan melalui agenda Rapat Paripurna pengambilan keputusan usai Andika mendapat persetujuan Komisi I DPR RI.

"Rapat Paripurna DPR RI Ke-9, masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. Acara : Laporan Komisi I DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) terhadap Calon Panglima TNI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan," tulis agenda DPR RI diterima, Senin (8/11/2021).

Usai disahkan oleh DPR RI, artinya tinggal satu langkah lagi bagi Andika untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Nantinya Andika akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Sebelum akan disahkan oleh DPR hari ini, Andika sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Komisi I DPR usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Sabtu 7 November 2021. Andika memaparkan visi dan misinya, bila kelak menjadi Panglima TNI.

Merangkum yang disampaikan Andika, diketahui visi yang dibawanya yakni TNI adalah kita.

Menurut jenderal bintang empat ini, visi tersebut merupakan sebuah interpretasi bagi masyarakat Indonesia untuk melihat TNI apa adanya dengan segala kekurangan dan perbaikan yang harus dijalani.

Kemudian, Andika pun melanjutkan dengan pemaparan misi dengan delapan fokus di dalamnya, mulai dari Undang-Undang hingga soal diplomasi.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada 5 Cara Buat Rambut Lebih Terasa Tebal, Salah Satunya Bisa Lewat Asupan Makanan

8 Fokus Andika Perkasa Sebagai Calon Panglima

 Jenderal TNI Andika Perkasa segera mendapat pengesahan, sebagai calon Panglima TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pagi hari ini.

Menurut jadwal yang di pengesahan dilakukan melalui agenda Rapat Paripurna pengambilan keputusan usai Andika mendapat persetujuan Komisi I DPR RI.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-9, masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. Acara : Laporan Komisi I DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) terhadap Calon Panglima TNI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, tulis agenda DPR RI diterima, Senin (8/11/2021).

Usai disahkan oleh DPR RI, artinya tinggal satu langkah lagi bagi Andika untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Nantinya Andika akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Sebelum akan disahkan oleh DPR hari ini, Andika sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Komisi I DPR usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Sabtu 7 November 2021. Andika memaparkan visi dan misinya, bila kelak menjadi Panglima TNI.

Merangkum yang disampaikan Andika, diketahui visi yang dibawanya yakni TNI adalah kita.

Menurut jenderal bintang empat ini, visi tersebut merupakan sebuah interpretasi bagi masyarakat Indonesia untuk melihat TNI apa adanya dengan segala kekurangan dan perbaikan yang harus dijalani.

Kemudian, Andika pun melanjutkan dengan pemaparan misi dengan delapan fokus di dalamnya, mulai dari Undang-Undang hingga soal diplomasi.

Fokus pertama, Andika mengatakan akan menguatkan TNI dalam hal pelaksanaan implementasi tugas-tugas kemiliteran dan pertahanan. Hal itu akam didasarkan pada peraturan perundang-undangan berlaku.

"Peningkatan kesadaran hukum prajurit, pemutakhiran peraturan dan petunjuk di lingkungan TNI dan peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas TNI," kata Andika.

Fokus kedua, Andika mengatakan, siap memperkuat operasi pengamanan perbatasan baik di darat, laut, dan udara. Hal itu mulai dari peningkatakan efektivitas  dan kecepatan respon, pemberdayaan wilayah perbatasn dan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia.

"Fokus ketiga, peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas Operasi Militer Perang dan  Operasi Militer Selain Perang," jelas Andika.

Fokus keempat Andika, adalah peningkatan operasional siber, mulai dari pembangunan dan penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber, hingga Kelembagaan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.

"Fokus kelima adalah meningkatkan sinergitas intelijen terutama di wilayah konflik, seperti kapabilitas satuan intelijen dan juga tata kelola dan koordinasi intelijen," ungkap Andika.

Keenam dan ketujuh, Andika menyatakan siap berfokus pada pemantapan interoperabilitas tri matra terpadu dalam pola operasi TNI. Turunannya adalah pengintegrasian doktrin, taktik, dan strategi antarmatra, juga efektivitas penyelenggaraan komando, kendali, komunikasi, komputer siber intelijen, pengamatan, dan pengintaian dalam operasi militer.

"Penguatan integrasi penataan organisasi untuk mewujudkan TNI yang adaptif ini penting, tata kelola organisasi dan revitalisasi dan reaktualiasai struktur dan fungsi organisasi di lingkungan TNI," jelas Andika.

Terakhir atau kedelapan, Andika akan menjngkatkan peran diplomasi militer dalam kerangka kebijakan politk luar negeri. Hal yang dilakukannya, adalah memperluas latihan bersama dengan militer negara sahabat secara berimbang dengan memperhatikan konstelasi geopolitik dan geostrategi sejalan dengan kebijakan politik luar negeri.

"Peningkatan kesiapan satuan TNI sesuai standar Peacekeeping Capability Readiness System untuk mempermudah penyiapan misi pemeliharaan perdamaian," Andika memungkasi.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Marak Baliho Capres 2024, Ketua KPU Pemda Bisa Menegur

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Baliho bergambar wajah para politisi yang berukuran super besar marak terpajang di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Bogor, Jawa Barat.

Sejumlah politisi yang terlihat masif wajahnya di baliho-baliho di antaranya ketua umum parpol dan anggota DPR RI.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra,menyatakan Pemerintah Daerah berwenang menertibkan baliho para politisi yang terpajang di jalanan.

Selama belum masuk tahapan sebenarnya tidak masalah, tetapi secara estetika pemerintah daerah bisa menegur, kata Ilham Saputra usai menghadiri launching program desa peduli pemilu dan rumah pintar pemilu digital di Kabupaten Bogor, Kamis (4/11/2021).

Baliho bergambar wajah para politisi itu memang tidak menyatakan secara langsung mereka hendak maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Akan tetapi, di baliho terpampang tulisan 2024, angka 2024 dapat diartikan sebagai Pilpres 2024.

BACA JUGA :  KESEHATAN NEWS UPDATE - Efek Mengonsumsi Makanan Pedas yang Terasa Saat BAB

Buktikan Dulu dengan Kinerja

Pendiri Komunitas Gen F, Brahmansyah menyayangkan para politisi yang semestinya memahami apa yang harus mereka lakukan di tengah pandemi Covid-19.

Pasalnya kontestasi Pilpres 2024 masih terbilang cukup lama sehingga pemasangan baliho-baliho bergambar wajah politisi itu dinilainya terlalu dini. Ia menyatakan sebaiknya para politisi lebih banyak berbuat dalam pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Alangkah mulianya jika anggaran baliho itu untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan karena Covid-19, kata Brahmansyah.

Brahmansyah menambahkan, masyarakat saat ini sudah pintar. Pemasangan baliho politisi justru menimbulkan persepsi negatif bagi masyarakat.

Sekarang mendingan buktikan saja dulu kinerjanya. Kalau masih layak, ya pasti rakyat juga akan memilihnya, ucapnya. 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Pilpres 2024 Akan Diprediksi Jadi Pertarungan Poros Antara PDIP-Gerindra dengan Golkar-Nasdem

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Gun Gun Heryanto menilik kemungkinan pertarungan tiga poros di Pemilihan Presiden 2024, di antaranya poros PDI Perjuangan-Gerindra melawan Golkar-Nasdem.

Gun Gun melihat pergerakan aktor-aktor partai politik memiliki kecenderungan akan terdapat tiga poros di Pilpres. Kemungkinan, poros pertama akan diisi PDIP dan Gerindra.

Poros kedua, Nasdem, Golkar, dan PKS. Sedangkan poros ketiga akan diisi oleh partai-partai menengah, seperti PKB, PPP, PAN, dan Demokrat. Gun Gun mengatakan poros pertama akan mencalonkan pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Puan Maharani.

Secara chemistry tidak ada masalah Prabowo dan Mega. Kedua, akan diinisiasi oleh Golkar dan NasDem. Golkar akan menjadikan Airlangga sebagai kandidat yang didorong. Entah itu RI 1 atau RI 2, ucap Gun Gun saat dikonfirmasi, Rabu (3/11/2021).

Gun Gun menilik Airlangga bisa dipasangkan dengan sejumlah kepala daerah yang memiliki tingkat keterpilihan cukup tinggi. Seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ini akan jadi pertimbangan poros kedua, yang dimotori Golkar dan NasDem. Karena masih butuh 1 partai lagi, kemungkinan ada di PKS. Makanya kalau kita lihat beberapa komunikasi intens. Tapi masih dinamis, tutur Gun Gun.

Sedangkan, poros ketiga akan dimotori oleh partai-partai tengah. Namun, menurut Gun Gun, butuh sosok atau figur yang bisa diterima oleh semua partai.

Yang paling penting soal skema masing-masing partai, keuntungan untuk kekuasaan di kemudian hari, ucap Gun Gun.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Penyebab Lutut Terasa Sakit, Belum Tentu Terjadinya Pengapuran Bisa Jadi Saraf Kejepit

Soliditas Golkar

Pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini juga melihat mulai munculnya nama-nama tokoh politik yang kemungkinan akan maju di Pilpres.

Dia mencontohkan, nama Airlangga dimunculkan ke publik untuk menggerakkan mesin partai berlambang pohon beringin tersebut.

Partai Golkar memunculkan nama Airlangga untuk menggerakkan mesin partai. Supaya punya soliditas. Dia menjadikan Pilpres terakhir pelajaran berharga, ketika tidak ada sosok nama, kecenderungan mesin partai itu geraknya lambat, kata Gun Gun.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Komisi II Harap Timsel Hasilkan Anggota KPU-Bawaslu yang Berintegritasi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Komisi II DPR RI menerima audiensi tim seleksi (Timsel) KPU dan Bawaslu RI pada Selasa (2/11/2021). Audiensi Timsel ini beragendakan penjelasan tahapan dan jadwal seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027.

Kemarin, rapat internal komisi II memutuskan akan menerima Timsel KPU-Bawaslu RI hari ini, di Ruang Rapat Komisi II, ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim kepada wartawan, Selasa (2/11/2021).

Menurut Luqman, Komisi II akan mendengarkan penjelasan Timsel dan akan mendorong Timsel KPU-Bawaslu agar selalu transparan dan memberi ruang partisipasi publik terhadap proses seleksi.

Tentu komisi II akan mendengarkan dengan cermat paparan yang nanti disampaikan Timsel. Selebihnya, akan kita dorong kepada Timsel agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan dan memberi ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik, kata Luqman.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Dapat Mengontrol Gula Darah, Dan Inilah 5 Manfaat Buah Goji Berry untuk Kesehatan

Berharap Hasilnya Anggota KPU-Bawaslu yang Kompeten

Politikus PKB ini berharap, hasil seleksi nantinya bisa menghasilkan anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 yang kompeten dan berintegritas.

"Kita ingin Timsel menghasilkan calon-calon anggota KPU dan Bawaslu RI yang kompeten, berintegritas dan profesional," pungkas Luqman.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr