Indonesia Menuju Regulasi Ketat AI di Tengah Meningkatnya Risiko Penyalahgunaan: Pemerintah Beri Sinyal Pengawasan Ketat ke Depan

 

PT Rifan Financindo Berjangka - Indonesia berada di ambang perombakan regulasi besar-besaran untuk mengatur kecerdasan buatan (AI) — sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran tentang penyalahgunaan, pelanggaran privasi, dan risiko sosial. Seiring AI semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah mendorong aturan yang komprehensif untuk memastikan teknologi melayani kepentingan publik tanpa mengorbankan keamanan atau hak individu.

Strategi Nasional: Menyusun Kerangka Regulasi AI dan Peta Jalan Nasional

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah mempercepat upaya untuk mengembangkan kerangka kerja tata kelola AI yang kuat. Sebelumnya pada tahun 2025, kementerian berkomitmen untuk menyelesaikan regulasi dalam jangka waktu yang ketat.

Pada pertengahan tahun 2025, rancangan peraturan tersebut telah memasuki tahap harmonisasi antarkementerian — menggabungkan masukan publik, masukan industri, dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keselarasan dengan undang-undang yang berlaku

Paket regulasi akan mencakup peta jalan AI nasional yang memandu adopsi AI yang etis, transparan, dan aman, di samping aturan yang dapat ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi warga negara.

Tujuan Inti: Menyeimbangkan Inovasi, Etika, dan Keselamatan Publik

Kerangka peraturan yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan kritis:

• Jaga privasi dan lindungi warga dari ancaman yang didorong AI seperti deepfake, misinformasi, atau eksploitasi data yang tidak sah.

• Mempromosikan pengembangan AI yang adil dan inklusif, memastikan bahwa manfaat AI menjangkau semua demografi dan tidak memperburuk ketimpangan.

• Pertahankan pengawasan dan akuntabilitas bagi pengembang, platform AI, dan penyedia konten untuk mencegah penyalahgunaan, konten manipulatif, dan aplikasi berbahaya.

• Mendorong inovasi di bawah pedoman etika, menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan tata kelola yang berpusat pada manusia.

Apa yang Telah Dilakukan: Langkah-Langkah Segera dan Pedoman Sementara

Meskipun undang-undang komprehensif masih dalam tahap finalisasi, pemerintah telah mengadopsi langkah-langkah sementara:

• Penegakan hukum berdasarkan undang-undang digital yang ada seperti UU ITE — Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik — untuk mengatasi penyalahgunaan terkait AI, termasuk konten yang berbahaya atau praktik digital yang curang.

• Beredarnya surat edaran menteri yang menguraikan prinsip-prinsip penggunaan AI seperti transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan penghormatan terhadap hak cipta.

• Konsultasi publik yang aktif: Kemkomdigi telah melibatkan beragam pemangku kepentingan — dari industri dan akademisi hingga masyarakat sipil — untuk mengumpulkan masukan tentang perlindungan dan standar tata kelola yang dibutuhkan.

Langkah awal ini memberikan landasan untuk mengelola risiko saat ini sementara kerangka hukum yang lebih komprehensif sedang dikembangkan.

Risiko Utama yang Mendorong Urgensi Regulasi: Penyalahgunaan AI, Deepfake, dan Kerentanan Digital

Seiring dengan meningkatnya adopsi AI, beberapa ancaman telah muncul yang menggarisbawahi urgensi regulasi:

• Maraknya deepfake: Media manipulasi yang dihasilkan AI makin banyak beredar daring, menimbulkan risiko serius terhadap misinformasi, penipuan identitas, dan ketidakstabilan sosial.

• Privasi dan eksploitasi data: Tanpa perlindungan yang jelas, data pribadi yang sensitif dapat disalahgunakan, yang menyebabkan pelanggaran privasi, diskriminasi, atau pembuatan profil yang tidak diinginkan.

• Penyalahgunaan konten dan tindakan ilegal: Alat AI dapat memfasilitasi aktivitas terlarang — mulai dari penipuan hingga eksploitasi kelompok rentan — yang menyoroti perlunya akuntabilitas dan pengawasan hukum.

• Penyebaran alat-alat AI yang cepat dan tidak diatur: Aksesibilitas yang luas terhadap sistem AI yang canggih meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan oleh aktor yang tidak memiliki tanggung jawab etis atau teknis.

Risiko-risiko ini menuntut tindakan segera untuk memastikan bahwa AI memperkuat masyarakat tanpa membuat warga terpapar bahaya baru.

Komponen Utama:

• Registri pendaftaran dan kepatuhan untuk semua platform/operator AI.

• Audit etika dan keselamatan wajib sebelum pemberian lisensi.

• Mekanisme pelaporan dan umpan balik pengguna yang kuat untuk perbaikan (misalnya untuk penyalahgunaan atau keluaran yang merugikan).

• Penegakan dan pengawasan oleh regulator untuk memantau kepatuhan dan menerapkan sanksi bila diperlukan.

Struktur ini akan membantu memastikan penerapan AI yang bertanggung jawab sekaligus menyediakan mekanisme untuk tata kelola dan akuntabilitas.

Yang Patut Ditonton Selanjutnya: Garis Waktu, Implementasi, dan Dampak Sosial

• Pemerintah berencana untuk merampungkan dan membahas rancangan peraturan AI pada awalnya pada bulan Agustus 2025, dan bergerak menuju undang-undang setelah harmonisasi lintas kementerian selesai.

• Implementasinya kemungkinan akan melibatkan adopsi bertahap—dimulai dengan domain sensitif seperti media, verifikasi identitas, dan aplikasi AI yang diakses publik.

• Para pemangku kepentingan lintas sektor — industri teknologi, masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat umum — akan memainkan peran penting dalam membentuk bentuk akhir regulasi dan landasan etikanya.

• Keberhasilan regulasi akan bergantung pada pengawasan berkelanjutan, proses yang transparan, dan kesadaran publik yang luas untuk memastikan AI tetap menjadi kekuatan untuk pembangunan yang positif.

PT Rifan Financindo Berjangka