POLITIK DALAM NEGERI - PKB Bakal Usung Mantan Menaker Hanif Dhakiri Maju Pilwalkot Surabaya?

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mendorong siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tak perlu cemas dan khawatir menghadapi persaingan revolusi industri 4.0.  

Poltik Dalam Negeri, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempersiapkan kader terbaiknya untuk ikut kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Surabaya. Nama mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri pun disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang potensial untuk bertarung di Kota Pahlawan ini.

Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Anik Maslachah mengatakan, Hanif merupakan salah satu kader dari PKB yang dianggap memenuhi syarat untuk maju sebagai calon Wali Kota dari PKB untuk Surabaya mendatang. Hal ini dikarenakan Hanif dianggap sudah teruji saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

"Beliau kader potensial mantan menteri tenaga kerja, kapasitas beliau kalau wali kota begitu sangat memenuhi persyaratan," kata Anik, ditemui di PWNU Jatim, Selasa (12/11/2019).

Anik menambahkan, meski Hanif Dhakiri dianggap sebagai kader yang cukup potensial, namun bukan berarti ia satu-satunya kader dari PKB yang berpeluang dapat diajukan sebagai calon Wali Kota Surabaya. Dia mengklaim jika PKB memilik banyak kader potensial yang cukup melimpah.

Namun, ia tak menyebutkan nama lain selain Hanif Dhakiri. Ia beralasan, jika PKB nantinya masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

"Banyak kader di PKB yang potensial, salah satunya ya pak Hanif, tapi ya (Hanif) bukan satu-satunya. Karena waktunya juga masih lama, kita juga mencari terus kader yang terbaik," tukasnya.

Tunggu Hasil Survei Internal

Dia menambahkan, pembahasan internal pencarian kader terbaik dari PKB tetap akan memperhatikan soal survei serta faktor tingkat elektabilitas calon. Sehingga, nantinya akan didapatkan kader yang benar-benar dapat berkompetisi dalam pemilihan Wali Kota Surabaya 2020 mendatang.

"Mana yang terbaik, hasil survei, elektabilitasnya mana yang tertinggi kapasitasnya, mana yang paling mumpuni, itu yang akan diusung nanti. Yang pasti PKB tidak kekurangan stok. Banyak kader kita yang potensial," pungkasnya.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Pemprov DKI Tak Akan Sisir Lagi Anggaran untuk Konsultan Kawasan Kumuh

Sekda DKI Jakarta Saefullah (Delvira Chaerani)

Politik Dalam Negeri, Jakarta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta menyatakan, tidak akan lagi menyisir atau merasionalisasi anggaran konsultan RW Kumuh dan revitalisasi trotoar dalam dokumen KUA-PPAS dalam pembahasan, Senin (11/11/2019).

"Rasionalisasi itu bukan punya saya sendiri (Ketua TAPD), tapi punya SKPD (Dinas) dan punya Dewan (DPRD), jadi pikiran bersama dan itu didapatkan di rapat-rapat komisi," kata Ketua TAPD Saefullah di Monas Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu 10 November 2019.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Saefullah mengatakan, hasil rasionalisasi antara pihaknya dan DPRD DKI Jakarta belum bisa dipastikan berapa nilainya.

"Jadi enggak bisa diprediksi  nanti mengalirnya seperti apa di sana. Dinamika diskusi saja kami ikuti, pro kontranya seperti apa, keberpihakannya seperti apa pada kepentingan umum, mengalir saja di sana. Kami tidak bisa mengondisikan suatu anggaran, mengalir saja," kata Saefullah.

Saefullah yang juga Sekda DKI ini menyatakan, pihaknya juga terbatas waktu karena ada aturan Kementerian Dalam Negeri untuk menyerahkan anggaran dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) maksimal 30 November 2019.

"Kami harus terus berjalan tidak bisa menunggu karena waktu yang begitu sempit," ucap Saefullah.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan dalam dokumen KUA-PPAS bernama kegiatan Community Action Plan (CAP) untuk satu RW di Dinas Perumahan senilai Rp556.112.773 dengan rincian biaya langsung personel Rp475.800.000, biaya langsung tidak personel Rp29.757.030 serta pajak 10 persen dari kegiatan satu RW.

Biaya langsung personel itu terdiri dari tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan Focus Group Discusion (FGD) yang disesuaikan dengan rencana Pemprov DKI Jakarta menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022.

Anggaran Trotoar

Selain itu DPRD DKI Jakarta juga mempertanyakan pengusulan anggaran pembangunan dengan nilai sekitar Rp4 miliar hingga Rp10 miliar untuk satu RW berangkat dari hasil kajian 2019.

Untuk anggaran trotoar, Komisi D DPRD DKI Jakarta menunda anggaran revitalisasi untuk 2020 usulan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta sebesar Rp1,2 triliun untuk kemudian diperjelas.

Hal itu karena DPRD menilai dinas mendapatkan aduan warga yang menyatakan dengan adanya pelebaran trotoar hingga memakan badan jalan membuat arus lalu lintas macet sehingga harus ada penjelasan lebih lanjut dari penataan trotoar itu serta solusi yang ditawarkan karena kemacetan yang ditimbulkan.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Ke Magelang, Wapres Ma'ruf Amin Resmikan RS hingga Jenguk Ketua PP Muhammadiyah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istrinya, Wury Ma'ruf bertolak ke Magelang melalui Yogyakarta dari Halim Perdanakusuma. (dok Setwapres)

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Magelang, Jawa Tengah, untuk meresmikan Rumah Sakit Umum (RSU) Syubbanul Wathon, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yayasan Syubbanul Wathon, dan yang berlokasi di Tegalrejo. Ma'ruf dan istri, Wury Ma'ruf, berangkat pukul 07.30 WIB, Kamis (7/11/2019), menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU menuju Yogyakarta.

RSU Syubbanul Wathon merupakan rumah sakit pertama yang pembangunannya dimulai pada 2018. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pemerintah menyambut baik peran swasta dalam pembangunan dan menyediakan kesehatan kepada masyarakat Indonesia.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

"Kami menyambut baik peran swasta dalam membangun dan menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia, seperti sinergi antara Lippo Group dan PBNU. Kami berharap kemitraan ini dapat terus diperkuat untuk memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat," kata Terawan.

Selain meresmikan rumah sakit, Ma'ruf akan bertemu para kiai di asrama Perguruan Islam, Mangelang hingga Pondok Pesantren Darussalam.

Kemudian, akan membesuk Buya Yunahar Ilyas yang sedang dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Usai menjenguk, Ma'ruf akan bertolak kembali ke Jakarta.

Bakal Didampingi Terawan hingga Cak Imin

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istrinya, Wury Ma'ruf bertolak ke Magelang melalui Yogyakarta dari Halim Perdanakusuma. (dok Setwapres)

Mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja tersebut di antaranya Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang telah lebih dahulu di sana.

Ada pula Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Kapolda Papua Sebut Pemekaran Wilayah Permudah Kesejahteraan Rakyat

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw saat memantau dampak kerusuhan Wamena. (Liputan6.com/ Istimewa/ Katharina Janur)

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan, pihaknya setuju dengan adanya wacana pemekaran wilayah di Papua. Terlebih, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah 13 kali bolak balik blusukan ke Papua.

"Beliau sudah dialog bertemu dengan semua pihak di daerah-daerah yang selama ini kita jarang ke sana, Nduga, Asmat, semua hadir. Artinya Beliau tahu perkembangan sesungguhnya di Papua. Kalau ada rencana untuk pemekaran kami setuju saja," tutur Paulus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Dia menyebut, pemekaran wilayah Papua pada prinsipnya akan memperpendek kembali rentang pusat provinsi dan daerah-daerah lainnya. Artinya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi lebih mudah.

"Semuanya, dari sisi pengamanan keamanan, kesejahteraan, sisi kemasyarakatan sosial," jelas dia.

Terlebih, lanjutnya, fasilitas berikut sarana prasarana di Papua mulai semakin mendukung pemekaran wilayah. Paling tidak per wilayah di empat kabupaten dan satu kota.

"Kita (Polda Papua) sementara menyesuaikan, dari intelijen ada kajian terpadu, ada kominda," Paulus menandaskan.

Kalkulasi yang Matang

Sementara itu, rencana pemekaran Papua menuai polemik. Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak pembentukan dua provinsi baru di Bumi Cenderawasih itu.

Presiden Jokowi menegaskan, usulan pemekaran datang dari tokoh Papua. Usulan disampaikan saat Jokowi kunjungan kerja ke Papua beberapa waktu lalu.

"Saya pada posisi mendengar loh. Bukan saya menawarkan atau saya memerintahkan," tegas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Kepada tokoh Papua, Jokowi sudah menyampaikan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk moratorium pemekaran. Namun, mereka tetap mendesak dengan alasan pegunungan tengah Papua membutuhkan pemekaran.

"Tokoh-tokoh menyampaikan bahwa di pegunungan tengah memerlukan pemekaran provinsi baru. Jawaban saya saat itu adalah akan saya tindaklanjuti dengan kajian-kajian, dengan kalkukasi yang matang," jelasnya.

Sumber : liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Jepang Dukung Prioritas Program Pembangunan Jokowi

Presiden Jokowi dan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe. (Biro Pers Kepresidenan)

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe siap memberikan dukungan sepenuhnya pada prioritas program pembangunan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam masa pemerintahannya yang kedua.

Hal ini disampaikan PM Abe saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Jokowi di sela-sela KTT ke-35 ASEAN Bangkok, Senin 4 November 2019.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Pada awal pertemuan Jokowi menjelaskan, dalam 5 tahun ke depan, Indonesia memiliki beberapa prioritas utama pembangunan yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM), keberlanjutan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi kelembagaan.

"Saya ingin fokus pada dua isu yaitu kerja sama infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Biro Pers Sekretariat Presiden, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

PM Abe menyambut baik prioritas utama pembangunan tersebut. Jepang, kata dia, juga ingin bekerja sama khususnya, bidang infrastruktur dan SDM.

"Jepang tentunya ingin bekerja sama di bidang yang merupakan prioritas utama, terutama pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia," ucap Jokowi.

Dia menyatakan, Indonesia-Jepang sudah memiliki banyak kerja sama di bidang infrastruktur. Antara lain proyek MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, dan Pelabuhan Patimban.

"Ke depan, saya juga ingin mendorong peningkatan penggunaan konten lokal dan juga alih teknologi dalam kerja sama infrastruktur kita," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Harapan Jokowi

Pelaksanaan KTT ke-35 ASEAN Bangkok, Senin 4 November 2019. (Biro Pers Kepresidenan)

Selain itu, Jokowi turut menekankan pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan sentra ekonomi di daerah pinggiran. Untuk itu, dia mendorong kerja sama realisasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Natuna, termasuk di beberapa pulau terluar lainnya.

Mengenai kerja sama pembangunan sumber daya manusia, mantan Wali Kota Solo itu mengundang Jepang untuk meningkatkan kerja sama di bidang vokasi dan internship.

"Saya mengundang Jepang untuk meningkatkan kerja sama vokasi dan internship termasuk melalui program kewirausahaan berbasis teknologi, ekonomi kreatif, dan digital," ujar Jokowi.

Hal lain yang dibahas kedua pemimpin adalah mengenai integrasi ekonomi. Jokowi-PM Abe juga memiliki harapan sama agar RCEP dapat ditandatangani tahun 2020.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - PPP Tegaskan Tidak Ada Mahar untuk Pilkada Serentak 2020

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa memberi keterangan pers di DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3). Suharso Monoarfa ditunjuk sebagai Plt Ketum PPP menggantikan Romahurmuziy pasca rapat tertutup pengurus. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Politik Dalam Negeri, Pekanbaru - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menekankan prinsip politik tanpa mahar untuk mengantisipasi pelanggaran pilkada yang diselenggarakan pada 2020.

"Tidak ada mahar. Kepada kader ini kami tegaskan," ujar Suharso, saat memberikan pembekalan kepada anggota DPRD terpilih beserta seluruh kader PPP se-Riau di Kota Pekanbaru, Minggu 3 November 2019.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju itu, juga menyampaikan strategi yang harus diperkuat PPP agar dapat memenangi Pilkada 2020 pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Riau.

"Selama kader kita mampu untuk maju pilkada maka akan kita dorong. Jika pun kita ingin meminang dari eksternal partai, kita bisa lakukan itu, selama itu potensial untuk membesarkan partai kita," ujar Suharso seperti dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan eksistensi partai tersebut dalam Pemilu 2019 ini. Pada Pemilu 2024 ditargetkan perolehan suara PPP harus mencapai 10 juta suara.

"PPP masih eksis, terbukti lolos dalam pemilu lalu dengan raupan suara sebanyak 6,4 juta suara (4,25 persen) yang mengantarkan 19 orang kader kita duduk sebagai anggota DPR RI," ujarnya lagi.

"Kalau sekarang 6,4 juta suara, saya berharap pada 2024 naiknya mencapai 10 juta dengan prediksi 40 kursi di DPR RI," kata Plt Ketum PPP ini.

Evaluasi

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa (kedua kanan) memberi keterangan pers di DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3). Suharso diangkat sebagai Plt Ketum PPP dengan pertimbangan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Suharso mengatakan, meskipun hasil Pemilu 2019 menempatkan partai berlambang Kakbah tersebut di urutan terakhir perolehan kursi di parlemen, PPP masih dapat mengisi kursi pimpinan komisi masih ada.

"Salah satunya yakni Komisi II, kami juga mendapat kursi wakil ketua komisi yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, termasuk KPU, Bawaslu yang menjadi mitra kerjanya," kata Suharso.

Dengan terpilihnya kader terbaik PPP duduk di komisi tersebut, maka sejumlah evaluasi penyelenggaraan pemilu harus dilakukan.

"Pertama harus mengevaluasi dulu sistem pemilu yang ada sekarang. Setiap pemilu sudah melakukan revisi terhadap UU, artinya kita sudah mencoba segala sistem jadi harus sampai pada satu sistem yang pas dan cocok, itu yang saya kira hampir semua partai politik sudah berpikir ke arah sana. Ke depannya supaya representasi suara mendekati 100 persen," ujar Suharso.

Sumber : Liputan 6