Thursday, June 13, 2019

POLITK DALAM NEGERI - Soal Rekonsiliasi dengan Prabowo, Jokowi: Naik Kuda Bisa, Naik MRT Bisa


Politik Dalam Negeri, Jakarta - Capres petahana Joko Widodo atau Jokowi kembali berbicara tentang rekonsiliasi dengan capres Prabowo Subianto. Menurut dia, rekonsiliasi dapat dilakukan di mana saja, salah satunya dengan berkuda.
"Ya di manapun bisa, bisa dengan naik kuda, bisa. Bisa di Jogja bisa, bisa naik MRT bisa," kata Jokowi di usai meninjau revitalisasi Pasar Sukawati Kabupaten Gianyar Bali, Jumat (14/6/2019).

BACA JUGA :
PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 
RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 
PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook
    Jokowi sendiri telah beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk segera bertemu Ketua Umum Partai Gerindra itu pasca-Pilpres 2019. Tetapi hingga saat ini belum terealisasi.
    "Kita ini ya, yang paling penting kita bersama-sama bekerja sama untuk memajukan negara ini membangun negara ini," ujar Jokowi.
    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuka komunikasi pasca pencoblosan Pilpres 2019. Meski Luhut dan Prabowo telah menentukan jadwal, namun akhirnya pertemuan tersebut batal. Saat itu, Prabowo mengaku sedang sakit.

    Bertemu JK

    Setelah pengumuman pemenang Pilpres, Wapres Jusuf Kalla pun bertemu Prabowo di rumah dinasnya. Pertemuan tersebut merupakan inisiasi Jokowi dengan JK.
    JK menyatakan tidak menutup kemungkinan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto terjadi setelah Lebaran. Pertemuan itu saat ini sedang diatur.
    "Pasti mungkin. Nanti lagi diusahakan. Karena kemarin kan beliau ke luar negeri," kata JK di rumah dinasnya, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2019).
    Dia menjelaskan, pertemuan itu sedang dicari waktu yang tepat. Sedangkan Prabowo sendiri menyatakan akan menjalani proses konstitusional di Mahkamah Konstitusi.
    "Prabowo tentu ingin menjalankan proses konstitusional," kata JK.

    Sumber : Liputan 6

    Wednesday, June 12, 2019

    POLITIK DALAM NEGERI - Persepi Heran Bos Lembaga Survei Jadi Sasaran Ancaman Pembunuhan


    Politik Dalam Negeri, Jakarta - Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk menganggap, ancaman pembunuhan terhadap tokoh lembaga surveimerupakan hal yang ganjil.
    Menurutnya, lembaga survei sudah mengikuti standar ilmiah dalam menggali data. Ia tidak mengontruksikan fakta, melainkan memotret fakta di masyarakat.

    BACA JUGA :
    PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 
    RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik
    PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 
    PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook
      "Ya aneh, maksud saya begini, apa urusannya lembaga survei diancam. Itu kan, kita melakukan survei ilmiah sudah mengikuti prosedur-prosedur ilmiah. Maksud saya begini, bagi saya agak heran apa urusannya misalnya ya, peneliti, pemilik lembaga survei, orang yang bekerja di lembaga survei diancam akan dibunuh. Saya tidak melihat alasan yang masuk akal untuk membunuh itu apa?" papar Hamdi Muluk saat dihubungi di Jakarta, Rabu (12/6/2019).
      Selain itu, Hamdi juga merasa heran mengapa yang menjadi target sasaran serta ancaman pembunuhan hanya Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
      "Satu lagi saya heran juga, kenapa hanya Yunarto? yang juga melakukan kok. Ada 11 lembaga lain juga pada waktu quick count itu. Hasilnya sama aja, ada Ciyus, ada CSIS, ada Poltracking, sama semua kok. Ini jadi aneh kenapa hanya Yunarto yang disasar," tegas Hamdi.
      Padahal, menurut profesor Psikologi Universitas Indonesia (UI) itu, lembaga survei selama ini sudah banyak membantu masyarakat untuk menilai elektabilitas baik calon presiden maupun legislatif secara objektif.
      "Publik banyak terbantu. Menjadi pegangan bagi orang, oh ini kandidat yang lagi ratingnya bagus, ini partai yang ratingnya bagus. Itukan tidak ada masalah iya kan? Jadi bagi saya tuh agak aneh ya," lanjut Hamdi.
      Dia juga menyayangkan publik Indonesia yang gagal memahami kerja lembaga survei dan merasa kecewa hasil dari lembaga tersebut. Padahal lembaga survei menghasilkan temuan di masyarakat.
      "Menurut saya ndak dewasa berdemokrasi. Dia (mereka) mengatakan lembaga survei memenangkan satu kandidat A, mengalahkan kandidat B ndak bisalah. Lembaga survei hanya memotret, sekarang popularitasnya begini, elektabilitas segini, iyakan?" kata Hamdi.

      Demokrasi Tidak Sehat

      Hamdi menganggap fenomena tersebut sebagai bentuk ketidaksehatan demokrasi di Indonesia. Baginya, hal itu bukan kabar suatu hal yang baik bagi iklim demokrasi di Indonesia.
      "Dari mulai juga rusuh 21/22 Mei, ada ancaman juga pembunuhan, ancaman lagi dilanjut tokoh-tokoh yang lain, termasuk Menko Polhukam. Itu kita berdemokrasi mundur, ini bukan berita baik bagi demokrasi kita. Tidak boleh kita berdemokrasi perbedaan pendapat diselesaikan secara kekerasan, intimidasi, anacam-mengancam, bunuh-membunuh. Itu perdaban mundur, abad kegelapan kali ya," tutur Hamdi.
      Menurut Hamdi, hal itu bisa terjadi karena sebagain elite politik yang tidak memiliki sikap kenegarawanan serta legowo atas hasil pertarungan politik.
      "Ini adalah kurangnya sikap kenegarawanan menurut saya, kurang sikap sportifitas. Kalau kalah ya sudah, jangan mengajak orang untuk rusuh. Elite politiknya gentleman dong," pungkasnya.

      Ancaman terhadap Yunarto

      Sebelumnya diberitakan, Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary membeberkan dugaan rencana pembunuhan terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
      Para tersangka yang telah ditangkap polisi, menurut dia, mengaku diperintahkan Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen untuk membunuh Yunarto.
      Salah satunya adalah tersangka Irfansyah alis IR. Ia mengaku diperintahkan Kivlan Zen untuk membunuh Yunarto Wijaya saat bertemu dengan Kivlan Zen pada April 2019. Irfansyah bertemu Kivlan Zen di Masjid Pondok Indah, ditemani rekannya, Armin dan Yusuf.
      "Kivlan salat asar sebentar, setelahnya memanggil saya lalu saya masuk ke dalam mobil Kivlan, lalu (Kivlan) mengeluarkan HP dan menunjukkan alamat serta foto Yunarto 'quick count' dan Pak Kivlan bilang 'cari alamat ini, nanti kamu foto dan video'. Siap, saya bilang," kata Irfansyah dalam video yang diputar polisi dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/6/2019).
      Irfansyah mengaku menerima uang Rp 5 juta dari Kivlan Zen sebagai biaya operasional. Ia juga mendapat alamat kantor Charta Politika di Jalan Cisanggiri 3 Nomor 11.
      "Keesokan harinya kami langsung survei yang diperintahkan di Jalan Cisanggiri 3 Nomor 11. Lalu, saya dan Yusuf menuju lokasi sekitar jam 12.00 siang. Sampai di sana, dengan HP Yusuf, kami foto dan video alamat tersebut, alamat Yunarto. Setelah itu foto dan video dari HP Yusuf dikirim ke saya lalu saya kirim ke Armin. Lalu dijawab, 'mantap'," ungkap dia.

      Sumber : Liputan 6

      Monday, June 10, 2019

      POLITIK DALAM NEGERI - Elite Demokrat Tak Satu Suara Soal Koalisi, BPN: Kami Jadi Bingung


      Politik Dalam Negeri, Jakarta - Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Sufmi Dasco Ahmad meminta Partai Demokrat untuk satu suara dalam koalisi Prabowo-Sandi. Sebab, jika tak satu suara membuat anggota koalisi lainnya bingung.
      "Kami imbau kepada kawan-kawan di Partai Demokrat ya sebaiknya memang menanggapi soal koalisi dengan Prabowo-Sandiaga ini satu suara," kata Dasco pada wartawan, Senin (10/6/2019).

      BACA JUGA :
      PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 
      RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 
      PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook
        Dasco menilai selama ini para elite Partai Demokrat sering kali melontarkan penyataan yang berbeda-beda tentang koalisi. Sehingga hal itu membuat bingung BPN.
        "Nah itu bisa membuat kami bingung, masyarakat bingung dan pasangan calon kami juga bingung begitu. Nah kami imbau begitu," ucap Dasco.
        Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan sebelumnya menegaskan partainya akan tetap bersama BPN Prabowo-Sandi hingga proses gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai. Hal itu dilakukan dengan partai politik koalisi pendukung Prabowo-Sandi lainnya.
        "Posisi partai partai politik koalisi pendukung Paslon 02 menuntaskan perjuangan itu di MK. Mari kita ikuti dan lakoni bersama sampai selesai. Itulah esensinya berkoalisi dan PD (Partai Demokrat) setia berada di jalur itu," katanya pada wartawan, Senin (10/6).

        Pernyataan Berbeda dari Demokrat

        Namun pernyataan berbeda muncul dari Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Dia meminta capres 02 untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Karena ajang pilpres telah selesai.
        "Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih peran Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).
        Tak hanya koalisi Prabowo-Sandi yang diminta bubar oleh Rachlan. Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf juga diminta segera membubarkan diri.
        "Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @ jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ucap dia.
        "Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," sambung Rachlan.

        Sumber : Liputan 6

        Sunday, June 9, 2019

        POLITIK DALAM NEGERI - Mahfud Ajak Masyarakat Dinginkan Suhu Politik Saat Momen Lebaran



        Politik Dalam Negeri, Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengajak semua masyarakat memanfaatkan momentum Lebaran 1440 Hijriah untuk menyejukkan suasana yang sempat memanas setelah Pemilu Serentak 2019.
        Hal ini disampaikan Mahfud saat mudik ke Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menurut Mahfud, suasana selama Pemilu Serentak 2019 sempat memanas. Namun kini sudah berangsur mereda.

        BACA JUGA :
        PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 
        RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik
        PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 
        PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook
          "Saat pemilu, dinamika politik di Madura ini kan menjadi perhatian, sehingga situasi agak memanas. Tapi dalam perkembangannya, alhamdulillah semuanya tenang dan sejuk. Maka dari itu, kami mengajak kepada semuanya untuk manfaatkan berkah dari Allah SWT ini untuk mendinginkan suasana. Mari kita jadikan momentum Lebaran ini untuk saling mendinginkan suasana," kata Mahfud seperti dilansir dari Antara, Minggu (9/6/2019).
          Pada kesempatan ini, Mahfud juga sempat berkunjung ke pos pantau Lebaran di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan.
          Ia disambut oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan AKP Didik Sugiarto, dan para petugas pos pantau induk mudik Lebaran lainnya.
          Mahfud mengajak aparat dan abdi negara lainnya, untuk terus meningkatkan pelayanan, memberikan rasa aman, dan menjadi pengayom semua masyarakat. 
          Sinergi antara TNI dan Polri, menurut dia, sangat penting dalam upaya menguatkan ketahanan nasional dan persatuan Indonesia.
          "Jika semua pihak bersinergi, saya yakin negara akan kuat, dan keutuhan bangsa ini tidak akan tergoyahkan," kata Mahfud.

          Sumber : Liputan 6

          Thursday, May 30, 2019

          POLITIK DALAM NEGERI - Menteri Jonan Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Suap PLTU Riau-1


          Politik Dalam Negeri, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memenuhi panggilan KPK dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 dengan tersangka mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
          Jonan tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.45 WIB dengan didampingi sejumlah stafnya.

          BACA JUGA :
          PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 
          RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik
          PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 
          PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook
            Ia mengenakan kemeja abu-abu tua dan celana cokelat muda sambil membawa map namun tidak berkata apapun kepada wartawan terkait pemeriksaannya tersebut.
            "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basir)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (31/5/2019).
            Febri mengatakan, Menteri Jonan akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Saat ini Menteri Jonan tengah menjalani pemeriksaan.

            Kasus Suap PLTU Riau-1

            Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.
            Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Kotjo dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.
            Sofyan Basir diduga bersama-sama Eni Saragih dan Idrus menerima suap dari Johannes Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga mendapat jatah sama dengan Eni dan Idrus.
            Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

            Sumber : Liputan 6

            Tuesday, May 28, 2019

            POLITIK DALAM NEGERI - 9 Parpol Tak Lapor Identitas Lengkap Penyumbang Dana Kampanye



            Politik Dalam Negeri, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu RI menemukan sembilan partai politik peserta Pemilu 2019, tidak melaporkan identitas penyumbang dana kampanyenya secara lengkap.
            Temuan ini diperoleh Bawaslu dari hasil pengawasan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu 2019.

            BACA JUGA :
            PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 
            RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik
            PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 
            PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook
              "Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, ada sembilan partai politik yang tidak melaporkan identitas penyumbang dana kampanyenya secara lengkap," ujar Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.
              Berdasarkan data yang disampaikan Bawaslu, kesembilan partai itu yakni PKB, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PSI, Hanura, Demokrat dan PKPI.
              PKB tidak mencantumkan identitas enam pemyumbang perseorangan dan satu penyumbang kelompok.
              Golkar tidak mencantumkan identitas satu penyumbang perseorangan dan satu penyumbang badan usaha nonpemerintahan.
              Nasdem tidak mencantumkan identitas satu penyumbang badan usaha nonpemerintahan.
              Garuda tidak mencantumkan identitas tiga penyumbang perseorangan.
              Berkarya tidak mencantumkan identitas satu penyumbang perseorangan.
              PSI tidak mencantumkan identitas 70 penyumbang perseorangan dan dua penyumbang kelompok.
              Hanura tidak mencantumkan identitas satu penyumbang perseorangan dan satu penyumbang kelompok.
              Demokrat tidak mencantumkan identitas empat penyumbang perseorangan.
              PKPI tidak mencantumkan identitas tiga penyumbang perseorangan.
              Fritz mengatakan ketidaklengkapan identitas ini terkait tidak adanya nomor kontak serta nomor pokok wajib pajak dari para penyumbang.
              Dia mengatakan temuan ini merupakan bentuk ketidaktertiban sejumlah partai terhadap administrasi.
              "Jadi partai politik ini patuh mulai dari laporan awal dana kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, namun beberapa belum tertib administrasi," jelasnya.

              Sumber : Liputan 6

              Monday, May 27, 2019

              POLITIK DALAM NEGERI - 28 Mei 2005: Ledakan 2 Bom di Pasar Tentena Tewaskan Puluhan Orang


              Politik Dalam Negeri, Jakarta - Sabtu pagi, 28 Mei 2005, mestinya keramaian di Pasar Sentral Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah berjalan normal oleh aktivitas jual beli warga. Namun tidak demikian pada pagi itu. Dua bom yang telah diatur untuk bekerja dengan jeda 15 menit, diledakkan pada pagi itu oleh sekelompok teroris. 22 Orang langsung tewas dan puluhan lainnya terluka.
              Sejarah Hari Ini (SahriniLiputan6.com mencatat, perangkat bom pertama diledakkan sekitar pukul 08.15 Wita. Menurut para saksi, banyak orang yang datang untuk membantu mereka yang terluka dalam ledakan pertama, namun terbunuh oleh ledakan kedua yang lebih besar yang menyebabkan kawah sedalam 1 meter.
              Ledakan tersebut meratakan lapak-lapak makanan dan juga merusak sebuah bank, sebuah gereja dan sebuah kantor polisi di pusat Kota Tentena. Kapolres Poso kemudian mengumumkan adanya bom lain yang belum meledak dan ditemukan di luar sebuah gereja tak jauh dari Pasar Tentena.


              BACA JUGA :
              PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 
              RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik
              PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 
              PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook



              Detik-detik awal pascaledakan bom di Pasar Sentral Tentena sempat disiarkan lewat tayangan Liputan 6 SCTV. Rekaman itu berasal dari Vincent Lumintang, wartawan Tabloid Tonakodi biro Tentena. Kepada Liputan 6 SCTV, Vincent mengatakan bahwa saat ledakan pertama terjadi, dirinya tengah berada di rumahnya yang berjarak 250 meter dari Pasar Tentena.
              Vincent menuturkan, saat suara ledakan dahsyat terdengar, dia segera mengambil handycam dan bergegas ke lokasi. Tiba di tempat kejadian, Vincent menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Jasad bergelimpangan di antara reruntuhan kios. Warga berlarian berusaha menyelamatkan diri.
              Beberapa menit kemudian, warga yang tengah mengevakuasi korban kembali dikejutkan suara ledakan. Bom kedua meledak di depan Kantor Bank Rakyat Indonesia, tepat di samping Markas Kepolisian Sektor Tentena. Korban luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas terdekat.
              Sehari setelah ledakan, Minggu 29 Mei 2005, Kapolri Jenderal Polisi Da`i Bachtiar yang mendatangi Pasar Tentena menyatakan, pelaku peledakan bom di Tentena yang berjarak sekitar 60 kilometer dari Kota Poso, Sulawesi Tengah, adalah orang-orang 'lama' yang melakukan peledakan di beberapa tempat di Poso dan Ambon, Maluku.
              Menurut Da`i, indikasi tersebut diperoleh dari barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Rangkaian bom yang diledakkan menggunakan bahan peledak jenis low explosive yang dilengkapi materi berupa potongan besi untuk melukai orang-orang di sekitar bom.
              "Bom-bom seperti itu sering ditemukan di daerah Poso dan sekitarnya serta Ambon [Maluku]," jelas Da`i di lokasi ledakan.
              Karena itu, investigasi dimulai dari berbagai peristiwa pengeboman yang sebelumnya terjadi di dua wilayah konflik itu. Selain itu, sejumlah benda yang bisa dijadikan barang bukti dikumpulkan dari tempat kejadian, termasuk memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.
              Sementara di Jakarta, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS menggelar rapat koordinasi tingkat menteri secara mendadak untuk membahas kasus pengeboman di Tentena. Rapat yang dipimpin langsung Widodo antara lain dihadiri Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Adang Dorodjatun, dan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh.
              Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar dan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Marsekal Madya Ian Santosa juga hadir dalam rapat yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.
              Rapat memutuskan untuk mengetatkan pengamanan fisik terhadap obyek vital seperti kedutaan dan kantor-kantor pemerintahan. Pengamanan dilakukan jajaran Polri dengan di-back up personel TNI. Sedangkan untuk mengungkap kasus bom di Tentena, dilakukan koordinasi intelijen antarinstansi yang dipimpin BIN.
              "Intelijen melibatkan BIN, intelijen Polri, BAIS, dan spot-spot pemerintah daerah," tambah Widodo.
              Di sela kunjungannya di Hanoi, Vietnam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sangat prihatin dan berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam ledakan bom di Tentena, termasuk yang luka-luka. Presiden menginstruksikan kepada pihak terkait untuk segera menangani korban-korban luka dan memakamkan korban tewas secara layak.
              Selain mengambil langkah pengamanan, SBY juga menginstruksikan jajaran keamanan untuk segera menemukan pelaku pengeboman dan memprosesnya secara hukum. Ia menegaskan bahwa pemerintah tak akan memberikan toleransi terhadap aksi teror seperti ini.

              Mereka yang Terlibat

              Ledakan dua bom di Pasar Tentena, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah memunculkan beragam dugaan. Sejumlah kalangan menilai teror bom itu dilancarkan pemain lama yang ingin mengusik kedamaian di Poso. Versi lain menyebut bom Tentena sebagai upaya untuk mengelabui penyelidikan atas penyelewengan dana pengungsi Poso.
              Selain itu, ledakan tersebut juga dikaitkan dengan konflik sektarian antara Muslim dan Kristen di Poso. Konflik itu menewaskan setidaknya 577 orang dan menyebabkan 86.000 lainnya mengungsi dalam periode tiga tahun sebelum gencatan senjata yang disponsori pemerintah dan disepakati pada Desember 2001.
              Mereka yang dihukum karena kejahatan yang berkaitan dengan konflik menyebut bahwa ini adalah upaya balas dendam atas kekejaman sebelumnya yang dilakukan terhadap komunitas Muslim di Poso. Apalagi, pengeboman ini dilakukan tepat pada hari peringatan lima tahun pembantaian 165 orang Muslim di desa Sintuwulemba, Kabupaten Poso.
              Apa pun itu, polisi terus bekerja. Sepekan setelah kejadian atau Juni 2005, usaha keras polisi untuk mengungkap pelaku dan pemilik bom jahanam itu menemui titik terang. Sebanyak 14 tersangka ditahan. Polisi juga memburu empat pelaku lain yang diyakini sebagai eksekutor bom.
              Berawal dari penangkapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Poso Hasman, polisi segera menyisir Kompleks Lapas Poso. Bagaimana tidak, di dalam mobil Hasman, polisi menemukan senjata api jenis FN, potongan pipa, dan parang. Ia juga tengah membawa keluar empat tahanan tanpa izin Pengadilan Negeri Poso.
              Di bengkel kerja Lapas Poso, tim Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulteng dan Markas Besar Polri menemukan barang bukti yang mengejutkan. Sejumlah material pembuat bom ditemukan di tempat tersebut. Penemuan ini mengindikasikan bahwa bom Tentena dirakit di bengkel ini. Sumber kepolisian menyebutkan bahwa casing bom yang berbentuk tabung juga dibuat di tempat itu.
              Dugaan ini diperkuat hasil uji Labfor yang menemukan kesamaan jenis bahan peledak antara bom di Pasar Tentena dengan material bahan baku yang ditemukan di bengkel kerja Lapas Poso. Jenis bahan peledak itu adalah dinitrotoluene (DNT), turunan trinitrotoluena (TNT) yang lazim digunakan dalam sebuah perakitan bom. Belakangan, bahan yang sama ditemukan di tubuh Hasman.
              Namun, penangkapan Hasman memunculkan dugaan lain. Bom di Pasar Tentena dibuat untuk mengalihkan perhatian publik terhadap kasus korupsi dana kemanusiaan senilai Rp 2 miliar yang melibatkan Abdul Kadir. Kecurigaan ini dikuatkan pada fakta bahwa Kadir yang berstatus tahanan Kejaksaan Negeri Poso ditangkap saat berada satu mobil dengan Hasman beberapa saat setelah bom meledak.
              Namun, keluarga Abdul Kadir membantah dugaan itu. Alasannya, Kadir tengah berada di Palu saat bom meledak. Maka, polisi pun kembali mengalihkan perhatian kasus ini pada terorisme.
              Fakta baru muncul, bahwa sebelum pengeboman di Pasar Tentena, pada bulan Januari 2005, pihak berwenang menemukan 60 bom rakitan di sebuah rumah kosong di Kota Poso dan pada awal Mei, polisi telah menangkap tiga orang karena diduga terlibat dalam serangan lain dengan menggunakan alat serupa.
              Dari upaya tak kenal lelah, polisi menangkap 10 tersangka lainnya pada awal 2007. Atas keterlibatan mereka, persidangan pun digelar sejak akhir November 2007 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
              Salah seorang yang dijadikan terdakwa adalah Eko Budi Wardoyo alias Sukani alias Munsif yang diduga membiayai serangan tersebut. Diketahui pula dia yang membagi empat eksekutor peledakan menjadi dua kelompok untuk menanam perangkat bom di dalam daging dan bagian produksi di Pasar Tentena yang mayoritas dihuni warga non-muslim itu.
              Dalam persidangan terungkap, Ardin Djanatu dan Amril Ngiode membawa dan menanam satu bom. Sedangkan rekan mereka Syaiful Anam, menanam bom lain di dekatnya di depan pasar dan penghitung waktu untuk kedua perangkat bom diatur meledak dengan jeda waktu 15 menit.
              Terdakwa lainnya, Ngiode menjelaskan bahwa bom tersebut dibuat dari TNT dan belerang, dengan sejumlah besar besi ditambahkan untuk menciptakan pecahan peluru. Satu senjata telah disembunyikan di dalam kotak kardus dan dikirim ke pasar dengan membawa kantong plastik hitam yang disamarkan dengan sayuran.
              Ngiode juga menjelaskan bahwa target mereka pada awalnya adalah sebuah sekolah Katolik yang bersebelahan dengan Pasar Tentena, namun selama survei mereka, para tersangka teroris mendapati bahwa pasar lebih ramai dan padat.
              Pada akhir 2007, Anam dan Djanatu dijatuhi hukuman 18 tahun dan 14 tahun penjara karena menanam perangkat bom di Tentena. Sementara Ngiode menerima hukuman 15 tahun karena merakit bom dan tuduhan lainnya karena memiliki senjata ilegal dan juga melakukan serangan. Sementara, terduga perancang utama bom tersebut yang diidentifikasi sebagai Taufik Buraga oleh Ngiode belum ditemukan.
              Sementara dalam persidangan 4 November 2010, ulama garis keras Eko Budi Wardoyo divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena memberikan dana kepada para pelaku untuk mengumpulkan dua bom dan diidentifikasi sebagai penasihat utama di balik serangan tersebut.

              Sumber : Liputan 6