POLITIK DALAM NEGERI - 9 Parpol Tak Lapor Identitas Lengkap Penyumbang Dana Kampanye

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu RI menemukan sembilan partai politik peserta Pemilu 2019, tidak melaporkan identitas penyumbang dana kampanyenya secara lengkap.

Temuan ini diperoleh Bawaslu dari hasil pengawasan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu 2019.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

"Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, ada sembilan partai politik yang tidak melaporkan identitas penyumbang dana kampanyenya secara lengkap," ujar Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.

Berdasarkan data yang disampaikan Bawaslu, kesembilan partai itu yakni PKB, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PSI, Hanura, Demokrat dan PKPI.

PKB tidak mencantumkan identitas enam pemyumbang perseorangan dan satu penyumbang kelompok.

Golkar tidak mencantumkan identitas satu penyumbang perseorangan dan satu penyumbang badan usaha nonpemerintahan.

Nasdem tidak mencantumkan identitas satu penyumbang badan usaha nonpemerintahan.

Garuda tidak mencantumkan identitas tiga penyumbang perseorangan.

Berkarya tidak mencantumkan identitas satu penyumbang perseorangan.

PSI tidak mencantumkan identitas 70 penyumbang perseorangan dan dua penyumbang kelompok.

Hanura tidak mencantumkan identitas satu penyumbang perseorangan dan satu penyumbang kelompok.

Demokrat tidak mencantumkan identitas empat penyumbang perseorangan.

PKPI tidak mencantumkan identitas tiga penyumbang perseorangan.

Fritz mengatakan ketidaklengkapan identitas ini terkait tidak adanya nomor kontak serta nomor pokok wajib pajak dari para penyumbang.

Dia mengatakan temuan ini merupakan bentuk ketidaktertiban sejumlah partai terhadap administrasi.

"Jadi partai politik ini patuh mulai dari laporan awal dana kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, namun beberapa belum tertib administrasi," jelasnya.

Sumber : Liputan 6