POLITIK DALAM NEGERI - Megawati Dukung Pemindahan Ibu Kota: Jakarta Terlalu Crowded

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi sambutan saat penyerahan KTA PDIP kepada tokoh agama, purnawirawan TNI-Polri, dan akademisi di Jakarta, Selasa (2/4). Sejumlah tokoh agama, purnawirawan TNI-Polri, dan akademisi menyatakan bergabung dengan PDIP. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Politik Dalam Negeri, Seoul - Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri menyarankan, Presiden Jokowi untuk membentuk tim yang bukan hanya membahas ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim), namun juga bagaimana nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi ibukota.

"Untuk saya, hal-hal yang sangat strategis penting ini harus didalami. Artinya bukan berarti hanya dengan omongan-omongan saja. Tapi harus dibentuk, saya enggak tahu, karena Presiden (Jokowi) yang harus membentuk. Apakah sebuah tim atau sebuah yang besar lagi, untuk bagaimana pendalaman memindahkan ibu kota," ujar Megawati di Seoul, Korea Selatan, Rabu (28/8/2019).

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Soal ibu kota dan nasib Jakarta, dia menyatakan, dirinya sudah pernah bicara soal kemungkinan mengambil model ibu kota baru Indonesia dengan mencontoh negara lain. Semisal Canberra di Australia, Washington DC di Amerika Serikat, atau Putra Jaya di Malaysia.

"Nah hal-hal seperti ini saya kira, kita serius saja dengan pendalaman itu. Jadi tentu termasuk Jakarta. Apakah menjadi sebuah kota, apakah posisinya untuk ekonomi saja, sebagai kota perdagangan, itu kan mesti dikaji. Karena nanti ada kajian secara administrasi, teori, juga pelaksanaan di lapangan," ungkap Megawati.

Dia menyatakan itu semua bukan berarti sedang mengkritik Jokowi. Dia sama sekali bukan mengatakan tak setuju.

"Kritik itu boleh, tapi yang membangun. Saya tidak ada kritik. Saya, atau kata-kata saya, (tidak ada mengatakan) oh jangan atau tidak setuju. Beda loh. Saya mengatakan (pemindahan ibu kota) itu hal yang positif. Kalau kita lihat Jakarta (sudah) terlalu crowded," ungkap Megawati.

Masalah Macet dan Polusi

Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melontarkan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. (Liputan6.com/JohanTallo)

Dirinya hanya mendorong agar langkah ke depan lebih positif. Masalah Jakarta, menurut dia, sangat banyak. Satu contoh saja kemacetan. Dulu saat masih menjabat presiden, Megawati pernah meminta dilakukan studi soal jumlah kendaraan di Jakarta tahun 2025 dan jumlah panjang jalan yang harus dibangun.

"Ternyata tidak akan bisa menyusul antara jumlah kendaraan dengan panjang jalan," kata Megawati.

Ide-ide sudah banyak muncul. Dari mobil berbahan bakar bensin digantikan berbahan bakar gas. Bahkan kini muncul kendaraan dengan bahan bakar listrik.

"Menurut saya, itu harus segera diputuskan lalu pelaksanaannya bagaimana. Harus bisa mengimbangi, polusi (di Jakarta) yang katanya, sudah paling tinggi," ungkap Megawati.

Itu baru satu masalah. Ada masalah lain seperti banjir. Intinya yang putri Bung Karno itu hendak dorong adalah agar ke depan semuanya dibuat berdasar tata ruang yang konsekuen dan komit dilaksanakan.

Dicontohkannya wilayah Karawang dan Bekasi yang oleh pihaknya selalu diminta untuk tak dijadikan wilayah perkotaan, namun tetap menjadi sentra padi. Sejak zaman Belanda, kata Megawati, daerah itu tak berani disentuh karena bisa berakibat politis.

"Hal-hal ini yang saya maksud sebagai pendalaman," pungkasnya.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Targetkan RUU Pesantren Rampung September 2019

Ratusan santri pesantren tengah khusuk menjalankan rutinitas keagamaan selama Ramadan (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Agama tidak akan merugikan pihak pesantren. Menurut Marwan, aturan itu justru memperjuangkan hak-hak pesantren.

"Ya semangatnya Undang-undang ini memberikan hak kepada pesantren. Jadi haknya mereka selama ini sebagai lembaga yang mengambil alih tugas negara, mencerdaskan anak bangsa, sepatutnya mereka diberi dukungan," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019.

Marwan juga menargetkan, RUU ini segera rampung sebelum periode 2014-2019 selesai, pada akhir September 2019 mendatang. Dia pun menegaskan, pembahasan RUU tersebut sudah dibahas secara cermat.

"Ya September dong, itu terakhir. Ya kita tidak buru-buru, sudah lama kan, dan kita cermat," ucapnya.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Sebelumnya, Komisi VIII DPR menggelar audiensi dengan Ormas Islam membahas Rancangan Undang-undang Pesantren dan pendidikan Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019. Rapat itu dihadiri oleh PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, Dewan Dakwah, dan Al Wasliyah.

Dalam audiensi itu, beberapa ormas meminta agar RUU tersebut tidak mengintervensi ruang gerak pesantren. Pandangan itu disampaikan oleh perwakilan dari asosiasi pesantren PBNU Abdul Waidl.

"Kita punya masukan banyak, jadi kita punya pikiran bahwa RUU ini harus menguatkan pesantren, harus menjaga independensi, tidak boleh ada intervensi, dan menguatkan kualitas pesantren," kata Abdul.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru, DPR: Berarti Ini Serius dan Bukan Pengalihan Isu

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Bogor. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menyambut baik rencana ibu kota baru di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Menurut dia, diumumkannya calon ibu kota baru menepis anggapan pemerintah tidak serius dalam memindahkan ibu kota.

"Itu berarti menghilangkan spekulasi yang selama ini beredar bahwa ini seolah hanya pengalihan isu kemudian pemerintah tidak serius. Dengan presiden sudah berani menyampaikan lokasi persis (ibu kota baru) berarti ini serius dan sekaligus anggapan bahwa ini pengalihan isu sudah terbantahkan," kata Amani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Keseriusan lainnya, lanjut Amali, juga terlihat saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kajian pemindahan ibu kota ke DPR. Dia berharap kajian itu komprehensif dan mau bahas regulasi soal pemindahan tersebut bersama dengan DPR.

"Saya meyakini Pak Jokowi punya hitungan dan punya kajian yang cukup matang. Untuk jelasnya nanti kita lihat pada saat penyampaiannya di DPR," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, setidaknya ada sembilan undang-undang yang harus diubah terkait pemindahan ibu kota ini. Sayangnya, Amali tidak merinci mana saja undang-undang yang harus diubah.

"Kira-kira begitu (sembilan RUU). Saya tidak hapal persis tapi yang jelas saling terkait. Dan ini pekerjaan lintas sektor. Bukan hanya satu atau dua sektor, tapi lintas sektor yang akan bekerja secara simultan. Baik untuk menyiapkan perencanaan, pekerjaan teknis dan aturan maupun payung hukum untuk mendasari pelaksanaan ini," ucapnya.

Selesaikan Revisi UU

Presiden Jokowi saat akan memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Proyek Strategis Nasional, Jakarta, Senin (16/4). Jokowi mengatakan proyek strategis nasional yang mulai dikerjakan pada 2018 agar segera dieksekusi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Meski begitu, Amali yakin DPR bisa menyelesaikan revisi pasal terkait pemindahan ibu kota. Sebab, pembahasan revisi tersebut bersifat simultan.

"Saya kira pembahasannya akan paralel. Beberapa UU yang terkait, ini dugaan saya, saya menduga ini akan dibahas secara paralel. Dan apakah realistis atau tidak saya berpandangan masih realistis karena toh kita membahas sudah saling terkait. Satu paket UU terkait pemindahan ibu kota," ujarnya.

DPR juga akan melibatkan beberapa stakeholder saat pembahasan revisi undang-undang yang berkaitan pemindahan ibu kota. Undang-undang tersebut juga akan dimasukkan salam program legislasi nasional (prolegnas).

"Pastinya (masuk prolegnas). Pembahasan prolegnas itu antara DPR dan pemerintah, bukan hanya DPR sendirian," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru. Jokowi mengatakan, lokasi ibu kota baru akan berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Ketum Golkar Diminta Dengarkan Aspirasi AMPG

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi sambutan saat melakukan pemantauan Aplikasi Android SaksiKu untuk Saksi Partai Golkar di TPS pada Pemilu 2019 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (16/4). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Wakil Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar, Darul Siska meminta Ketua Umum Airlangga Hartarto bijak menghadapi aspirasi dari para kader, salah satunya dari AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) terkait desakan supaya menggelar rapat pleno.

"Mestinya pimpinan partai itu arif menghadapi kadernya, diterima saja diajak berdialog, apa sih masalahnya. Kalau umpamanya perlu penjelasan yang mereka minta, ya beri penjelasan. Kan pengurus itu bukan pemilik partai, tapi melayani anggota partai," kata Darul, Sabtu (24/8/2019).

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Dilansir Antara, dia menyatakan bahwa AMPG merupakan kader partai berlambang pohon beringin yang tentu juga membaca AD/ART Partai Golkar. Semua kader mempunyai hak dan kewajiban salah satu menyampaikan aspirasi baik tertulis maupun secara lisan.

"Jadi menurut saya semua kader Golkar berhak saja menyampaikan aspirasinya ke pimpinan partainya," ujarnya.

Oleh karena itu, Darul menyarankan kepada Airlangga maupun pengurus DPP Golkar supaya mengajak seluruh kader partai berdialog untuk mendengarkan apa aspirasi yang ingin mereka sampaikan. Menurut dia, jangan pengurus terkesan alergi dengan aspirasi kader.

"Saya kira ketua umum buka dialoglah kepada semua orang yang mau berdialog, apalagi itu kader Golkar. Jangan punya telinga tak mendengar, punya mata tak melihat, punya hati tak berperasaan," ucapnya.

Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengingatkan agar Partai Golkar tetap solid dan tidak terpecah. Sebab, partai merupakan aset bangsa sehingga harus ikut menjaga situasi bangsa yang kondusif.

"Partai-partai diharapkan jangan gaduh, harus ikut menjaga situasi bangsa yang kondusif agar terlaksana pelaksanaan kenegaraan serta pembangunan secara tertib dan damai," kata Darul menandaskan.

Airlangga Pastikan Gelar Pleno

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak 34 Ketua DPD tingkat I Partai Golkar bertemu Presiden Jokowi, Senin (1/7/2019) (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Sebelumnya, Kantor DPP Partai Golkar didatangi massa AMPG. Tujuannya mendesak agar DPP Golkar segera melakukan rapat pleno dan menetapkan Munas dipercepat sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, akan ada waktunya untuk melaksanakan ini. Dan yang pasti akan digelar.

"Ada waktunya. Iya (akan dilaksanakan)," ucap Airlangga usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Meski demikian, dia enggan berbicara lebih jauh soal waktu mengadakan rapat pleno. "Waktunya tergantung kita," jelas Airlangga.

Dia pun juga tak menjelaskan lagi alasan kenapa menunda diadakannya rapat pleno partai Golkar. Pria yang duduk sebagai Menperin ini hanya menyampaikan ada agenda lain.

"Ada agenda lain (sehingga belum melakukan rapat pleno)," pungkasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut, tidak ada masalah kader menyampaikan aspirasi selama tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Terkait tuntutan tersebut, Ace memastikan rapat pleno akan digelar setelah semua tahapan Pileg selesai.

"Soal tuntutan untuk menggelar Rapat Pleno, Rapat pleno Partai Golkar itu pada saatnya pasti akan digelar untuk membahas agenda internal maupun eksternal setelah berbagai tahapan rapat dilalui dan penetapan hasil Pileg sudah selesai dari KPU," ujar Ace.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGRI - 3 Partai Politik Bocorkan Jatah Menteri Baru Pilihan Jokowi

Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Setelah sidang tahunan MPR 2019 berakhir, agenda berlanjut ke sidang bersama DPD-DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Politik Dalam Negri, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan sudah rampung menyusun Kabinet Kerja Jilid II. Dengan begitu, dia sudah memiliki nama-nama menteri yang akan bekerja bersamanya hingga 2024.

Porsi jatah menteri itu pun telah ditetapkan, di mana 45 persen untuk partai politik (parpol) dan sisanya 55 persen profesional.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Dari 45 persen jatah parpol diisi oleh partai pendukung. Beberapa parpol sudah buka-bukaan mengenai jatah menteri yang diberikan Jokowi.

Contohnya adalah PPP. Partai berlambang Kakbah ini menyebut mendapat kursi menteri lebih dari satu pemberian Jokowi.

Seluruh partai-partai tersebut sudah menyiapkan kader terbaiknya. Berikut partai politik yang sudah blak-blakan dapat jatah menteri:

PPP Dapat Lebih dari Satu

Sekjen PPP, Arsul Sani. (Merdeka.com/Hari Ariyanti)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut mendapat jatah kursi menteri dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. PPP mengaku mendapat lebih dari satu kursi menteri dari Jokowi.

"Insyaallah jumlahnya lebih dari satu. Pokoknya lebih dari satu," ujar Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Arsul menyebut, Jokowi baru memberikan jumlah saja untuk PPP. Sedangkan pos menteri, belum diberitahu.

Partai Golkar Dapat Tiga Jatah Menteri

Capres petahana Jokowi bersalaman dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (Istimewa)

Sebagai partai pendukung, Golkar dipastikan mendapat jatah menteri dari Jokowi. Sampai saat ini, Jokowi masih enggan menyebut berapa kursi menteri untuk Golkar.

Meski begitu, Golkar sendiri mengaku, partai identik dengan warna kuning itu diberi tiga jatah menteri oleh Jokowi. Golkar lantas menyebutkan tiga calon menteri tersebut.

"Tiga menteri. Airlangga, Agus Gumiwang, dan Satya Widya Yudha. Sementara itu," kata orang dekat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Merdeka.com.

Tiga kursi menteri ini lebih banyak dibanding dengan periode pertama hanya satu. Jatah itu bukan hanya karena Golkar partai pendukung. Di sisi lain, Golkar merupakan partai pemenang kedua di Pemilu 2019.

PKB Lebih dari Tiga

Muktamar PKB di Bali

Pada periode pertama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat jatah tiga kursi menteri dari Jokowi. Tiga menteri itu adalah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Tenaga Kerja (Menaker), dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT).

Di periode kedua ini, PKB yakin jatah kursi kepada partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu bakal ditambah Jokowi. PKB mempercayai Jokowi memberikan berapapun kursi kabinet. PKB pun bakal manut saja dengan hak prerogatif presiden.

"Katanya begitu kalau kita bersyukur akan ditambah. Jadi itulah, PKB bersyukur maka mudah-mudahan ditambah," kata Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sumber : Liputan 6