POLITIK DALAM NEGERI - Politikus PAN Ingatkan Zulhas Komitmen Jabat Ketum Satu Periode

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) berbincang dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan Politisi PAN Hatta Rajasa di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (9/6). Acara dihadiri pengurus DPP PAN dan DPW Se-Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Yohan mengatakan, dalam sejarahnya Ketua Umum PAN hanya dijabat selama satu periode. Bahkan, Amien Rais sekalipun yang merupakan pendiri dan tokoh sentral partai melakukan hal itu.

"Pak Amien memberi contoh kalau partai yang dia dirikan semua orang ingin Beliau jadi ketua umum lagi tapi dia ingin partai baru ini kaderisasinya jalan," ujar Yohan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Bahkan, kata dia, komitmen tersebut pernah disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Hatta Rajasa yang berniat maju lagi sebagai calon Ketua Umum PAN periode lalu. Namun, sejarah mencatat Zulkifli yang akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PAN hingga sekarang.

Zulkifli sendiri bahkan disebut akan maju kembali dalam Kongres PAN tahun depan. Kubu Zulkifli sampai mengklaim didukung oleh 28 DPW.

"Waktu Pak Hatta mau maju lagi, dulu Pak Zul bilang, 'Pak Hatta sebaiknya jaga tradisi satu periode'. Setelah Beliau terpilih seharusnya konsisten dong kemarin," kata Yohan.

Dia mengingatkan Zulkifli Hasan pernyataan yang pernah terucap dulu. Menurut Yohan, jika ingin maju kembali harus bisa memamerkan prestasi dan kelebihannya.

"Saya ingin orang itu berpartai ini ada argumentasinya, kalau kamu mau maju lagi, apa prestasinya? Apa kelebihannya? Kemudian secara moral kamu kuat. Karena kamu pemimpin, orang lihat kamu nggak boleh ragu. Dulu ngomong satu periode sekarang begini," ucapnya.

Klaim Dukungan Zulhas

Yohan sendiri santai menanggapi klaim dukungan 28 DPW ke Zulkifli Hasan. Menurutnya, dukungan tersebut bukan secara resmi. Terlebih, dia menyebut tidak semua ketua DPW hadir saat pemberian dukungan ke Wakil Ketua MPR itu.

"Biasalah, apalagi Beliau sebagai petahana masih mengemban amanat kalau mengundang orang apalagi soal Pilkada semua orang datang. Kalau ujungnya dibelok-belokin dikit itu biasalah," jelasnya.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu, Mahfud Md Wacanakan Pembentukan KKR

Aktivis saat melakukan Aksi Kamisan ke-604 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/9/2019). Aksi Kamisan ke-604 mendesak pemerintah menuntaskan beragam kasus pelanggaran HAM masa lalu, selain itu mereka juga berdiskusi tentang #reformasidikorupsi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu merupakan salah satu janji pemerintah yang selalu ditunggu. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, Menko Polhukam Mahfud Md mewacanakan tentang pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Oleh karena itu, Kemenkopolhukam akan mengundang keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

"Pasti semua (keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu). Namanya mencari penyelesaian masalah secara komprehensif, pasti semua elemen terkait diundang," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Menurut dia, pemerintah akan mendengar semua masukan dari keluarga korban. "Akan tetapi semua harus fair," lanjut Mahfud.

Fair yang dimaksudnya adalah, keluarga korban juga diminta mendengarkan suara pemerintah. Sehingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu cepat dilakukan.

"Fair artinya harus terbuka. Jangan ngotot-ngotot, sudah tidak bisa, masih aja ngotot gitu. Intinya nanti kita lihat saja," kata Mahfud Md.

Masuk Prolegnas

Peserta aksi Kamisan saat aksi di kawasan Silang Monas depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/2). Seiring aksi Kamisan, JSKK meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan sudah merancang konsep pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

"Tinggal nanti dibicarakan lagi. Sudah ada kok itu (konsepnya) sudah lama. Tinggal di follow up lagi," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Menurut dia, pembicaraan konsep itu harus menunggu KKR ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 terlebih dahulu.

"Kan harus masuk Prolegnas dulu dong. Ini Prolegnas belum jadi, sudah bicara materi, gimana sih? Kan Prolegnas masih akan disahkan 18 Desember, berlaku 2020," ungkap Mahfud.

KKR pernah dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Namun, UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dibubarkan

MK meminta untuk dibentuk KKR baru yang sejalan dengan UUD 1945, dan menjunjung tinggi prisip-prinsip hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional.

Berdasarkan laman resmi DPR, KKR sempat masuk Prolegnas 2 Februari 2015. Adapun, itu sudah sampai masuk di tingkat II, yaitu menunggu pengambilan keputusan RUU menjadi UU oleh Rapat Paripurna atau persetujuan RUU menjadi UU. Akan tetapi sampai sekarang belum disahkan.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Eks Komisioner KPU: Permasalahan Pilkada Bukan di Sistem

Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay saat menghadiri pemberian pernyataan sikap bersama kelompok lintas organisasi pemerhati Pemilu terkait dilaporkannya Komisioner KPU ke Polda Metro Jaya di Jakarta, Rabu (30/1). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Komisioner KPU 2012-2017 Hadar Nafis Gumay menilai permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan pada sistemnya namun mekanisme dalam prosesnya yang diakuinya masih terjadi politik uang.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Dia menilai, untuk mengatasi persoalan di Pilkada, bukan dengan mengubah sistemnya namun memperbaiki mekanisme yang ada dalam prosesnya.

"Aneh kalau kita mau berdebat kembali tentang sistem Pilkada, langsung atau tidak. Pilkada sudah berjalan di 2005 lalu mau diperdebatkan tentang sistemnya, kami tidak setuju," kata Nafis Gumay dalam diskusi bertajuk "Quo Vadis Pilkada Langsung" di Kantor Formappi, Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Dia mengatakan, Pilkada langsung memang bukan tanpa masalah, namun di dalamnya terdapat ruang ketika masyarakat bisa memilih dengan pertimbangan-pertimbangan realistis bukan dipengaruhi keterpaksaan.

Menurut dia, salah satu persoalan di Pilkada langsung adalah politik uang sehingga harus dibenahi. Pembenahan perlu dilakukan perubahan dalam UU Pilkada.

"Pembenahan perlu perubahan UU namun ada yang tidak perlu diubah di UU Pilkada misalnya bagaimana kinerja pihak penyelenggara khususnya pihak yang mengawasi dan penegakan hukum," ujarnya.

Nafis Gumay mencontohkan terkait politik uang, bukan hal yang tidak bisa dibenahi seperti dari sisi penyelenggara perlu dipastikan bahwa mereka bisa bekerja dengan baik menjalankan perannya.

Jangan Salah Diagnosa

Hal itu menurut dia agar laporan memenuhi kualitas lalu dapat diproses dan proses pelaporan politik uang dipermudah sehingga masyarakat tidak ragu dan tidak terhalangi laporannya.

"Lalu pihak dan lembaga atau badan yang memproses pelanggaran serta penegakannya harus kerja keras. Karena sebenarnya ada pelanggaran yang sangat serius dan berpotensi membatalkan pencalonan seorang kandidat kepala daerah," katanya.

Dia menilai bagaimana pembatasan penggunaan dana pemilihan yang dikelola kandidat peserta perlu diatasi.

Menurut dia, penggunaan uang yang belum ketat dalam Pilkada dimanfaatkan sehingga besar sekali digunakan untuk menang mudah.

Dia setuju dilakukan evaluasi mendalam dan komprehensif terkait pelaksanaan Pilkada langsung namun harus sesuai data, bukan melompat lalu menyederhanakan persoalan lalu mengubah sistemnya.

"Kita jangan sampai seperti dokter yang mendiagnosa gejala penyakit namun kita keliru memberi obat. Saya khawatir ini yang terjadi sekarang," ujarnya.

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Fahri Hamzah Sebut 7 Milenial Staf Khusus Jokowi Hanya Etalase, Tak Wakili Desa

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan keterangan kepada awak media usai menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Klas I Cipinang, Jakarta, Rabu (6/2). Fadli Zon dan Fahri mempertanyakan rencana pemindahan Ahmad Dhani ke Surabaya. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan tujuh nama staf khususnya dari kalangan milenial. Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut posisi stafsus harusnya diduduki orang yang berkapasitas.

"Pekerjaan stafsus presiden itu bukan pekerjaan yang mentolerir kapasitas yang tidak memadai. Itu harus betul-betul orang-orang yang bisa memberikan keahlian, advice, serta talenta untuk membantu presiden," kata Fahri saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Fahri menyebut tujuh staf khusus muda yang dipilih hanya untuk pajangan atau etalase dan tidak mewakili anak muda keseluruhan.

"Mungkin presiden tidak punya terminologi lain yang digunakan untuk memilih orang sehingga menggunakan terminologi staf khusus, maka mungkin juga fungsinya dibuat lain. Mungkin ini semacam etalase, yang dalam bahasa umum dianggap sebagai duta dari anak muda milienal," ujarnya.

Fahri menyambut baik Jokowi memilih kalangan muda, namun ia melihat yang dipilih hanya kalangan melek digital bukan sektor riil.

"Tapi sayangnya semua ini adalah wajah digital, semenatra digital itu menurut saya bukanlah persoalan dasar bangsa indonesia. Persoalan dasar bangsa indonesia adalah sektor riil, apa yang kita produksi sendiri, apa yang kita makan kita pakai, tanam, apa yang kita gunakan sehari-hari yang pertumbuhan ekonomi digital tidak menjamin surplusnya sektor produksi," jelasnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu berharap Jokowi juga menarik anak muda dari desa yang bergerak di sektor ril seperti pertanian.

"Harus ada anak muda yang didorong karena ia jadi petani, entrepreneur sektor manufaktur atau industri riil. Sehingga, kalau dia dimaksud etalase untuk mendorong anak muda maka etalase lengkap tidak sepihak, tidak pincang, tidak maya atau digital saja. Bisa membuat orang hanya mimpi," katanya.

"Sebenarnya anak yang dipilih bukanlah anak yang bisa ditiru oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas masih hidup di pedesaan dan daerah. Sementara anak ini kebanyakan anak perkotaan yang tumbuh dengan teknologi dan pengetahuan yang lebih dari yang lainnya,” Fahri menandaskan.

Sektor Riil

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menjadi pembicara diskusi publik "Menyikapi Tabir Aktor Politik Penunggang Demo 4 November di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (8/11). (Liputan6.com/JOhan Tallo)

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyambut baik pemilihan anak muda tersebut sebagai staf khusus Presiden Jokowi.

"Bagus dong, anak muda pasti lebih bersemangat," kata Ace saat dikonfirmasi, Jumat (22/11/2019).

Ace menyebut pemilihan anak muda justru baik untuk kaderisasi dan regenerasi. Menurut Ace, pemilihan pembantu presiden baik menteri, staf atau watimpres adalah sepenuhnya hak presiden. Oleh karena itu, pihaknya siap mendukung.

"Kita serahkan ke pak Jokowi itu kewenangan pak Jokowi, golkar pasti akan ikut," ujarnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo baru saja memperkenalkan satu per satu staf khusus presiden yang berasal dari kalangan anak muda itu di depan publik.

"Saya ingin mengenalkan staf khusus presiden yang baru, yang tugas khususnya nanti adalah mengembangkan inovasi-inovasi di segala bidang. Di sini segera kita lihat anak-anak muda semuanya," ujar Jokowi di beranda Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019)

7 Milenial Staf Khusus Jokowi

Diketahui, Presiden Joko Widodo baru saja memperkenalkan satu per satu staf khusus presiden yang berasal dari kalangan anak muda itu di depan publik.

"Saya ingin mengenalkan staf khusus presiden yang baru, yang tugas khususnya nanti adalah mengembangkan inovasi-inovasi di segala bidang. Di sini segera kita lihat anak-anak muda semuanya," ujar Jokowi di beranda Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019)

Jokowi mengatakan, ketujuh staf khusus presiden itu akan menjadi teman diskusinya. Mereka merupakan anak-anak muda berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Usia mereka dalam rentang 23 hingga 36 tahun.

Berikut nama tujuh nama staf khusus baru Jokowi:

1. Adamas Belva Syah Devara - Pendiri Ruang Guru

2. Putri Indahsari Tanjung - CEO dan Founder Creativereuneur

3. Andi Taufan Garuda Putra - Pendiri Lembaga Peer to Peer Lending bernama Amartha

4. Ayu Kartika Dewi - Perumus Gerakan Sabang Merauke

5. Gracia Billy Mambrasar - Pendiri Yayasan Kitong Bisa

6. Angkie Yudistia - Pendiri Thisable Enterprise

7. Aminuddin Maruf - Aktivis Kepemudaan Mahasiswa, mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII)

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Bahtiar Effendy, Sosok Paduan Ilmu Pengetahuan dan Religi

Mantan ketua PP Muhammadiyah Bahtiar Effendy. (Merdeka.com)

Politik Dalam News, Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Bahtiar Effendy meninggal dunia. Ia mengembuskan napas terakhir di ICU RSIJ Cempaka Putih, Jakarta, pukul 00 atau dini hari 21 November 2019.

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Turut berduka yg mendalam atas wafatnya Prof. Bahtiar Effendy, Guru Besar UIN. Kita kehilangan seorang cendekiawan Muslim yg rendah hati & ramah kpd semua orang. Semoga almarhum husnul khotimah dan memperoleh surga terbaik dari Allah SWT. Amiien," tulis Syamsuddin dalam akun twitternya.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Bahtiar Effendy lahir lahir di Ambarawa, Jawa Tengah pada 10 Desember 1958. Pendidikan dasarnya ia tempuh di SDN I panjang Ambarawa. Selanjutnya ia melanjutkan ke SMP di Pontren Pabelan Muntilan dan SLTA di tempat yang sama.

Jenjang pendidikan D3 dan S1 ia tempuh di IAIN Jakarta. Selanjutnya jenjang S2 di Universitas Ohio at Columbus dan Universita Ohio at Athens, dan S3 di Universitas Ohio at Columbus.

Dengan latar belakang ini, tak heran kiprah kepakaran Bachtiar Effendi juga merambah dua bidang tersebut. Bahkan ia, sosoknya disebut sebagai 'campuran' antara ilmu pengetahuan dan religi.

Selain menjadi Ketua PP Muhammadiyah, Bahtiar Effendy juga sebagai guru besar jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta. Ia pernah mendapatkan penghargaan Setya Lencana pada 2014 lalu.

Karie Bahtiar Effendy

Berikut karier Bahtiar Effendy yang didominasi dalam bidang pendidikan.

1.Dosen Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Jakarta, 1995-sekarang

2. Dosen Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1995-sekarang

3. Dosen Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996-sekarang

4. Deputy Director of the Institute for the Study and Advancement of Business Ethic, 1996-sekarang

5. Ketua, Dewan Akademi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, 1999-sekarang

6. Ketua Program Studi Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2001-2004

7. Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006

8. Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sejak 2009

9. Senior Fellow, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, Maret 2007 - Februari 2008Fellow, Victoria University of Wellington, Selandia Baru, 2008Pengamat Politik dan Religi

10. Anggota, American Political Sciene Association (APSA)

11. Anggota, World Conference on Religion and Peace (WCRP)

12. Anggota, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)

13. Anggota, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Sumber : Liputan 6

POLITIK DALAM NEGERI - Wasekjen PPP Tegaskan Tidak Ada Dualisme Kepengurusan

Wakil Sekjen DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Achmad Baidowi (kedua kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers terkait pendudukan gedung kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (12/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi mengatakan, tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di tubuh partainya.

Ia menegaskan, PPP hanya ada satu kepengurusan, yakni yang saat ini diketuai oleh pelaksana tugas (Plt) Suharso Monoarfa.

"Kami luruskan bahwa kepengurusan PPP satu, tidak ada yang lain. Tidak ada siapa pun selain yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM," kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baidowi mengingatkan bahwa dualisme di PPP sudah berakhir saat Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Romahurmuziy melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 pada 12 Juni 2017.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Adanya keputusan tersebut, menurut Baidowi, menganulir putusan kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz.

"Tidak ada dualisme, sudah selesai," tegas dia.

Diketahui, Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Humphrey R Jemat dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa memberi sinyal akan bersatu kembali. Sinyal ini terlihat saat pertemuan di kediaman Hamzah Haz beberapa hari lalu.

Sumber : Liputan 6