POLITIK DALAM NEGERI - Wasekjen PPP Tegaskan Tidak Ada Dualisme Kepengurusan

Wakil Sekjen DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Achmad Baidowi (kedua kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers terkait pendudukan gedung kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (12/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi mengatakan, tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di tubuh partainya.

Ia menegaskan, PPP hanya ada satu kepengurusan, yakni yang saat ini diketuai oleh pelaksana tugas (Plt) Suharso Monoarfa.

"Kami luruskan bahwa kepengurusan PPP satu, tidak ada yang lain. Tidak ada siapa pun selain yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM," kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baidowi mengingatkan bahwa dualisme di PPP sudah berakhir saat Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Romahurmuziy melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 pada 12 Juni 2017.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

Adanya keputusan tersebut, menurut Baidowi, menganulir putusan kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz.

"Tidak ada dualisme, sudah selesai," tegas dia.

Diketahui, Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Humphrey R Jemat dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa memberi sinyal akan bersatu kembali. Sinyal ini terlihat saat pertemuan di kediaman Hamzah Haz beberapa hari lalu.

Sumber : Liputan 6