POLITIK DALAM NEGERI - Jokowi Telah Kirim Surat Presiden Pembahasan Soal RUU ITE ke DPR

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyampaikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah mengirim Surat Presiden (Surpres) pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mahfud mengatakan, Jokowi mengirim Surpres tersebut kepada DPR pada 16 Desember 2021. Menurut Mahfud, Jokowi meminta agar para wakil rakyat itu membahasnya.

Surat sudah ditandatangani Presiden, dan Surat Presiden tersebut sudah dikirim ke DPR pada 16 Desember 2021 lalu, ujar Mahfud dalam keterangannya, Jumat (24/12/2021).

Surat Presiden pada 16 Desember 2021 tersebut bernomor R-58/Pres/12/2021 dengan perihal RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11/2008 tentang ITE, dan melampirkan satu berkas naskah RUU. 

Dalam isi surat, selain menyampaikan RUU, juga agar RUU tersebut segera dibahas dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Inilah Efek yang Akan Terjadi Pada Tubuh Anda Jika Mulai Tidur di Lantai

Revisi UU ITE Terbatas

Surat Presiden juga mencantumkan bahwa untuk keperluan pembahasan RUU tersebut, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut.

Pemerintah akan melakukan revisi UU ITE secara terbatas yang menyangkut substansi. Ada empat pasal yang akan direvisi yaitu pasal 27, 28, 29, dan 36. Selain revisi terhadap empat pasal itu, akan ada penambahan pasal baru di revisi UU ITE, yakni Pasal 45C, kata Mahfud.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Anies Akan Serahkan Dana Bantuan Keuangan ke Parpol Rp 27,2 Miliar

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pemprov DKI Jakarta menyerahkan dana bantuan keuangan sebesar Rp 27.255.145.000 kepada partai politik di DPRD DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bantuan tersebut berasal dari warga untuk partai politik di DKI Jakarta. 

Kita berharap ini (bantuan) menjadi bekal bukan sekedar nilai rupiahnya tapi menandakan penyaluran langsung dari rakyat Jakarta untuk partai-partai politik di Jakarta. Sehingga partai politik di Jakarta dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi, kata Anies dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12/2021). 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan anggaran yang dibutuhkan partai politik lebih dari yang diberikan. Namun, anggarkan tersebut merupakan bentuk amanat dari rakyat. 

Sebab dana yang diberikan bersumber dari APBD DKI Jakarta. Anies mengharapkan agar pengelolaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai di Jakarta dapat menjadi rujukan bagi DPD/DPW partai di daerah lainnya.

"Di antara semua provinsi, Jakarta yang paling lengkap dan dekat, karena di sini irisan antara pusat dan Jakarta itu sangat rapat. Karena itu kita ingin sekali bahwa DPD/DPW benar-benar menjadi rujukan dan setiap kali daerah datang ke DPD, maka DPD yang bisa menjadi percontohan yaitu DPD atau DPW DKI Jakarta," ucapnya. 

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021 merupakan tindak lanjut Pasal 25 ayat (4) Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Untuk diketahui dana bantuan keuangan yang diberikan dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara pada pemilu.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Inilah yang Akan Terjadi pada Otak Kita Disaat Mengonsumsi Makanan Dingin

Rincian Anggaran untuk Parpol

Berikut jumlah dana bantuan yang didapatkan partai politik:

1. PDIP: Rp 6,68 miliar

2. Gerindra: Rp 4,67 miliar

3. PKS: Rp 4,58 miliar

4. PSI: Rp 2,02 miliar

5. Demokrat: Rp 1,92 miliar

6. PAN: Rp 1,87 miliar

7. Nasdem: Rp 1,54 miliar 

8. PKB: Rp 1,54 miliar

9. Golkar; Rp 1,50 miliar

10. PPP: Rp 884 juta

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Momentum Di Saat Hari Ibu, PDIP Mengingat Pentingnya RUU TPKS untuk Segera Disahkan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPP PDIP Sri Rahayu mengatakan, hari ibu yang jatuh tepat pada hari ini, Rabu (22/12/2021) diharapkan menjadi momentum bahwa pentingnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan.

Dia pun merasa kecewa dengan ditundanya RUU TPKS dibawa ke paripurna. Pasalnya, banyak masyarakat terlebih kaum perempuan menantikan hal tersebut.

Ketika masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual, maka ini cermin bahwa negara kita masih jauh dari kata merdeka, sehingga keberadaan RUU TPKS merupakan bentuk tercapainya kekuatan serta keadilan terhadap perempuan," kata Sri dalam keterangannya.

Menurut dia, dengan adanya RUU TPKS, maka akan ada payung hukum yang jelas. Karenanya PDIP terus mendorong agar RUU TPKS ini segera disahkan.

Dengan adanya payung hukum yang jelas akan menjamin hak serta ruang aman bagi perempuan dan kelompok rentan sehingga akan terus kita dorong di DPR untuk segera dibahas pada masa sidang pertama tahun 2021 dan sesegera mungkin untuk disahkan menjadi undang-undang, kata Sri.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kandungan Susu Kambing Formula Disebut Baik untuk Pertumbuhan Anak

Bukan Faktor Politis

Anggota Baleg DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan batalnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masuk dalam rapat paripurna pada Kamis 16 Desember 2021, lantaran masalah waktu saja.

Rapat Bamus itu terakhir tanggal 6 Desember, sementara RUU TPKS diketok Baleg 8 Desember, jadi memang tidak ketemu waktu lagi. Tapi kita tidak rugi sama sekali karena habis paripurna ini kan reses dan tidak bisa langsung dibahas (RUU TPKS).

Dia mengungkapkan, walaupun RUU TPKS disetujui di Paripurna, tapi tak bisa langsung dibahas lantaran reses.

Kan usai paripurna akan ada pembahasan lagi, kalau sekarang juga kita ketemu reses tidak akan dibahas. Kalau masuk di paripurna awal tahun, kita juga tidak rugi karena akan dibahas langsung di masa sidang awal tahun tersebut, jelas Diah.

Politikus PDIP ini mengungkapkan, tak dibawanya RUU TPKS ke Paripurna murni masalah teknis.

Ini masalahnya bukan substansi, secara Psikologis jangan dipatahkan karena masalah prosedur, kita ikutin aja mekanisme DPR, ini kerangka sangat teknis, bukan politis, tenang saja, kata Diah

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PWNU DKI Jakarta Sebut Anies Baswedan Pemimpin Indonesia di Masa Depan Nanti

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Samsul Maarif menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sosok pemimpin masa depan Indonesia.

Pernyataan Maarif tersebut disampaikan sebelum pelepasan keberangkatan PWNU DKI ke Muktamar NU yang akan diselenggarakan di Provinsi Lampung.

Saya mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Gubernur DKI Jakarta, pemimpin Indonesia masa depan ini. Saya merasa senang terutama beliau sudah membantu kami dalam rencana pemberangkatan ke Muktamar," kata Samsul di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (20/12/2021).

Dia mengharapkan nantinya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dapat menjadi pemimpin Indonesia. Kendati begitu, Samsul tidak menyebut pemimpin tersebut yaitu presiden.

"Kita tidak menyebut itu (presiden), tetapi kita berharap Pak Anies layak cocok dan bisa kerja sama secara baik dengan PWNU DKI Jakarta. Selama ini sudah sering beliau berkontribusi terbaik buat pengurus wilayah NU," ucapnya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - 6 Cara Untuk Tetap Berenergi Sepanjang Hari Tanpa Harus Meminum Kopi

 

Berharap Muktamar PBNU di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengharapkan delegasi yang diberangkatkan saat Muktamar NU tersebut tetap sehat dan penyelenggaraan acara dapat berjalan dengan lancar.

Kami percaya Muktamar besok akan bisa menjadi teladan bagi kita semua. Kami berharap semuanya lancar dan insyaAllah delegasi Jakarta kembali lagi ke Jakarta dalam keadaan sehat walafiat, ucap Anies.

Selain itu, Anies juga mendukung jika nantinya penyelenggaraan Muktamar selanjutnya dapat diselenggarakan di Jakarta.

Dan kita tadi bahas, dari Pemprov DKI Jakarta mendukung bisa diselenggarakan Muktamar di Jakarta, salah satu misi yang dititipkan, jelas Anies.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Puan Maharani Akan Mengadakan Kunjungan Ke Pengungsi Semeru di Lumajang Jatim

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani hari ini berkunjung kerja ke Jawa Timur. Salah satu wilayah yang akan didatangi Puan adalah Kabupaten Lumajang untuk mengunjungi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru.

Puan akan mendatangi Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Senin (20/12/2021). Pronojiwo merupakan salah satu wilayah paling terdampak akibat meletusnya Gunung Semeru beberapa waktu lalu.

Akses utama menuju Pronojiwo putus total usai jembatan Gladak Perak yang berada di kecamatan ini diterjang awan panas dan lahar dingin.

Kami ingin memastikan bagaimana kondisi para warga terdampak erupsi Gunung Semeru, khususnya di wilayah Pronojiwo yang saat ini cukup terisolasi akibat akses jalan utama di daerah tersebut terputus, ujar Puan.

Puan akan meninjau Jembatan Gladak Perak yang menghubungkan Lumajang-Malang itu. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq sebelumnya mengatakan Puan akan menjadi pejabat dari pusat pertama yang meninjau Pronojiwo.

Selain meninjau Jembatan Gladak Perak dan rumah-rumah yang hancur akibat erupsi, Puan juga akan mengunjungi tempat pengungsian di SMPN 2 Pronojiwo untuk berdialog dengan warga sekaligus memastikan proses penyiapan logistik bagi para pengungsi di dapur umum PMI berjalan optimal.

Segala kebutuhan warga harus dapat terpenuhi dengan baik, termasuk kualitas makanan bagi pengungsi. Kami juga akan melihat apa saja yang masih diperlukan warga, sehingga segala persoalan yang ada bisa segera dicarikan solusi bersama, ucap mantan Menko PMK itu.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Berikut 5 Cara Melakukan Yoga Mata Untuk Meringankan Yang Sering Terjadi Kelelahan

Tinjau Vaksinasi

Selanjutnya, Puan akan meninjau vaksinasi Covid-19 untuk anak di SDN 2 Sentul, Kota Blitar. Puan mengatakan, program vaksinasi anak usia 6-11 tahun harus bisa berjalan cepat, apalagi varian Omicron sudah masuk ke Indonesia. Anak-anak harus segera mendapat perlindungan dari ancaman virus Corona.

Menjadi tugas dari Pemerintah Daerah untuk memastikan percepatan program vaksinasi anak dapat terealisasi sehingga pemberian vaksin kepada anak usia 6-11 tahun dapat terlaksana sesuai target, sambung Puan.

Di Blitar, Puan juga akan menghadiri acara sosialisasi yang diadakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk remaja. Di penghunjung kunker hari ini, Puan pun akan berziarah ke Makam Bung Karno.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Perjuangkan RUU TPKS, PKB Minta Muktamar NU Bahas soal Kekerasan Seksual

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Fraksi PKB di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta agar isu kekerasan seksual yang saat ini meningkat menjadi pembahasan khusus dalam Muktamar Ke-34 Nadhlatul Ulama (NU) di Lampung yang akan diselenggarakan pada 22-23 Desember 2021.

Kami memohon pada muktamirin membahas secara khusus persoalan kekerasan seksual yang kian meningkat dengan beragam modusnya. Kami berharap ada rekomendasi khusus terkait persoalan ini agar menjadi energi perjuangan kami di forum legislasi, kata Cucun di Ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/12/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Tak Hanya Diabetes Saja, Pasien Hipertensi di Indonesia Juga Telah Alami Kenaikan

Cucun mengatakan kasus kekerasan seksual terjadi hampir di semua sektor masyarakat, baik di lingkungan kampus, perusahaan, hingga di tengah masyarakat umum. Para pelaku pun beragam dari dosen, bapak kepala rumah tangga, anak sekolah, bahkan para mahasiswa.

Situasi ini tentu tidak bisa kita biarkan. Kami berharap ada penyelesaian secara sistematis melalui aturan dan regulasi yang lebih jelas, kata Cucun seperti dikutip dari Antara.

Dia mengungkapkan rekomendasi dari Muktamar NU terkait kasus kekerasan seksual sangat diperlukan oleh Fraksi PKB sebagai representasi politik kaum nahdliyin.

Diharapkan arahan para masyayikh, para ulama, dan para pengurus nadhliyin di semua level dari seluruh Indonesia bisa menjadi rumusan masalah kekerasan seksual dan alternatif solusinya.

Kekerasan seksual ini banyak faktor pemicunya baik dari unsur sosiologis, ekonomi, maupun budaya. Kami memohon ada kajian khusus terkait penyebab dan alternatif solusi yang ditawarkan, ujarnya.

Cucun menegaskan kajian dan bahasan di Forum Muktamar NU terkait kekerasan seksual akan lengkap karena akan dibahas dari kajian fikih, sosiologis, hingga unsur budaya masyarakat.

Kajian ini tentu akan sangat penting menjadi patokan kami dalam memperjuangkan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang saat ini belum selesai dilakukan, kata Cucun menegaskan.

Pengesahan RUU TPKS Terganjal Definisi

Salah satu pengganjal pengesahan RUU TPKS, kata Cucun, adalah perbedaan cara pandang perumusan definisi kekerasan seksual di antara fraksi-fraksi di DPR. Perbedaan cara pandang ini cukup dalam karena dipengaruhi cara pandang keagamaan masing-masing fraksi.

Jika Muktamar NU sebagai forum tertinggi organisasi keislaman terbesar telah merumuskan cara pandang keagamaan dalam menyikapi RUU TPKS ini, maka dampaknya akan sangat besar baik bagi kami Fraksi PKB maupun masyarakat umum sehingga bisa mempercepat pengesahan RUU TPKS, jelas Cucun.

Cucun menegaskan sejak awal PKB mendukung pengesahan RUU TPKS. Hal itu untuk memastikan para korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan kasus kekerasan seksual bisa dicegah sedini mungkin.

Selain itu, undang-undang yang sudah ada seperti KUHP dan KUHAP harus diakui mempunyai beberapa kelemahan mendasar untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu sesuai amanat dari Ketum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar, kami sepenuhnya mendukung pengesahan RUU TPKS, kata Cucun.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Negara Diminta Harus Wajib Berantas Para Mafia Tanah, yang Dimulai dari Hulu

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah berharap negara tidak kalah apalagi tunduk dan berkawan dengan mafia tanah.

Hal ini disampaikannya dalam seminar nasional Refleksi Akhir Tahun Memutus Ekosistem dan Episentrum Mafia Tanah' yang diselenggarakan Program Studi Magister dan Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerjasama dengan MPR RI.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Menjaga Kesehatan Tubuh Agar Tidak Gampang Sakit Saat di Musim Hujan

Turut hadir, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil secara virtual, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus, penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri Brigjen Agus Suharnoko, pakar hukum agraria Aartje Tehupeiory, dan Ketua Umum Forum Korban Mafia Tanah Indonesia SK Budiarjo.

Kejahatan atas tanah adalah kejahatan berjamaah yang terstrukur, sistematis dan massif. Data Badan Pertanahan Nasional membuat kita kaget, terdapat 242 kasus mafia tanah sejak tahun 2018 hingga 2021, kata Basarah dalam keterangannya, Rabu (15/12/2021).

Menurut Politikus PDIP ini, kejahatan atas tanah adalah kejahatan yang terstrukur, sistematis, dan massif, maka penanganannya harus dilakukan secara lintas sektoral dan menyeluruh, baik dari tingkat satuan pemerintahan terkecil, PPAT atau notaris, BPN, penegak hukum, hingga pengadilan.

Sebaik apa pun sistem yang dibuat jika tidak didukung oleh semangat penyelenggara negara atau pelayanan publik yang baik dan profesional, mafia tanah akan tetap merajalela. Kuncinya terletak pada semangat para penyelenggara negara. Jika mereka bermental penjahat dan korup, maka permasalahan mafia tanah di Tanah Air tidak akan pernah ada habisnya, kata dia.

Memutus ekosistem dan episentrum mafia tanah harus dari hulu. Di sini, bagaimana seluruh pemangku kepentingan di tingkat negara memiliki good will dan political will serta action untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi warga masyarakat pemilik tanah agar mereka tidak menjadi mangsa para mafia tanah, sambung Basarah.

Sementara, Pakar Hukum Agraria Aartje Tehupeiory mengatakan, Negara harus melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus mafia tanah secara political will. Sebab pemberantasannya membutuhkan strategi jitu dengan mengaktifkan semua lembaga terkait, khususnya aparat penegak hukum.

Kejujuran dan sifat memperjuangkan kebenaran dari semua pejabat-pejabat yang terkait dengan pengurusan masalah tanah juga harus dijunjung tinggi. Karena sebaik apapun sebuah sistem dibangun untuk mengatasi masalah atau konflik pertanahan, masalah mafia tanah tidak akan pernah berhenti jika moral pejabat-pejabat yang terkait tidak dijunjung tinggi, ucapnya.

Jangan Hanya Wacana

Ketua Program Studi Doktor UKI John Pieris mengusulkan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Mafia Tanah yang bersifat independen. Dia menduga mafia tanah ini melibatkan aparatur Negara baik di pusat maupun di daerah. Bahkan hakim-hakim juga diduga terlibat praktik mafia tanah.

Komisi pemberantasan mafia tanah harus direkomendasikan. Hasil seminar ini harus disampaikan kepada Presiden sebagai tanggungjawab moral untuk bangsa, untuk anak cucu, kata John.

Sementara Wayan Sudirta selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Doktor Hukum UKI yang juga anggota Komisi III DPR RI, berharap ini bukan hanya sekedar wacana.

Semoga keluarga besar UKI sepakat menindaklanjuti hasil seminar ini secara maksimal. Bahkan sangat memungkinkan kita sampaikan hasil seminar ini ke Presiden, sehingga upaya pemberantasan mafia tanah tidak berhenti sampai disini hanya pada tingkat wacana seminar saja kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Gerindra Sebut Pemerintahan Jokowi Akan Memeberikan Bukti Nyata Perhatikan kepada Penyandang Disabilitas

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Umum Gerindra Sumarjati Arjoso mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember 2021.

Hal ini disampaikan dalam acara yang digelar DPP Gerindra bersama 21 organisasi penyandang disabilitas dalam rangka membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024.

"Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas," kata Sumarjati di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021).

Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S Djojohadikusumo menambahkan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk menganalisis hambatan serta upaya komprehensif dalam rangka pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

"Bagaimana pun perjuangan ini tidak bisa hanya dilakukan secara humanis dan advokasi, tapi juga dukungan politik. Dengan begitu, Gerindra bisa terus memaksimalkan perjuangan hak-hak disabilitas yang secara nasional jumlahnya mencapai 20 juta jiwa lebih. Maka penting untuk terus menyuarakan hak-hak para difabel," kata Hashim.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Jangan Dipaksa atau Di Marahi, Lakukanlah pada Anak yang Takut Saat Disuntik

Data Penyandang Disabilitas

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan, berdasarkan data Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.247.730 pemilih.

Adapun rinciannya, yakni: tunadaksa sebanyak 83.182 orang, tunanetra sebanyak 166.364 orang, tunarungu sebanyak 249.546 orang, tunagrahita sebanyak 332.728 orang, dan disabilitas yang masuk kategori lainnya sebanyak 415.910 orang.

Kemudian berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta.

"Jadi bisa dibayangkan pentingnya suara para penyandang disabilitas dimana proses dan prosedur pemilihan harus menjadi perhatian pelaksana pemilu," kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PKB Minta RMI NU Perketat Pengawasan Seluruh Pesantren, Antisipasi Untuk Adanya Kejahatan Seksual

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) untuk mengawasi santri dan pesantren terhadap ancaman kejahatan seksual.

Hal ini seiring adanya kasus di Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat. Di mana pengasuhnya Herry Wirawan diduga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap belasan santri.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - 5 Fakta tentang Air Mata Atau Menangis yang Harus Diketahui

Diketahui, RMI NU adalah lembaga Nahdlatul Ulama dengan basis utama pondok pesantren.

Saya minta santri dan pesantren di dalam naungan NU harus waspada dan melakukan pengawasan ketat ke semua jaringan. RMI dan non RMI harus bertindak tegas, kata Cak Imin dalam keterangannya, Minggu (12/12/2021).

Dia juga mendesak Kementerian Agama segera membuat aturan terkait pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkup pesantren.

Pengawasan bagi madrasah dan pesantren lebih diperkuat, kata Cak Imin.

Dia juga menuturkan, Indonesia hanya memiliki kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Padahal aturan tersebut hanya berlaku untuk sekolah di bawah Kemendikbudristek.

Cuma (ada) Permendikbud Nomor 82/2015, tapi kalau untuk madrasah dan pesantren belum ada. Jadi saya kira sudah sangat perlu disusun secepatnya agar tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren, kata Cak Imin.

Dicabut Izinnya

Sebelumnya, Kementerian Agama mencabut izin operasional Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat. Tindakan tegas ini diambil karena pengasuhnya Herry Wirawan diduga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap belasan santri.

Selain itu, Pesantren Tahfidz Quran Almadani yang juga diasuh Herry ditutup. Lembaga ini belum memiliki izin operasional dari Kementerian Agama.

Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani mengatakan, pemerkosaan terhadap belasan santri merupakan tindakan keji yang tidak bisa ditolerir. Kemenag mendukung langkah hukum yang telah diambil kepolisian.

Ali mengatakan sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang melakukan pelanggaran berat seperti ini.

"Kita telah mengambil langkah administratif, mencabut izin operasional pesantren tersebut," kata Ali di Jakarta, Jumat (10/12/2021).

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLTIK DALAM NEGERI - Joe Biden Undang Stafsus Jokowi, Billy Mambrasar Akan Bahas Soal Isu Demokrasi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Billy Mambrasar akan beraudiensi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dia dipilih langsung oleh Gedung Putih menjadi perwakilan resmi Indonesia, untuk berbicara dalam acara bertajuk: “The Summit for Democracy 2021”.

"Kebetulan yang memilih langsung adalah pemerintah Amerika Serikat, dan berkomunikasi melalui Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Saya dikontak, dan dilakukanlah background check, resume dan CV, dan beberapa informasi lain," kata Billy dikutip dari siaran persnya, Rabu (8/12/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada 5 Manfaat Mengonsumsi Buah Pepaya

Beberapa hari kemudian langsung mendapat email dari Gedung Putih, bahwa saya terpilih untuk ikut serta dalam acara tersebut, sambungnya.

Acara tersebut mengundang satu perwakilan dari negara-negara mitra utama pemerintah Amerika Serikat untuk beraudiensi dengan Joe Biden dan serta beberapa petinggi dunia lainnya. Topik yang akan didiskusikan oleh para pemimpin dunia tersebut terkait Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Adapun diskusi ini bertujuan untuk mencapai sebuah kesepahaman strategi dalam rangka pembaruan demokrasi. Termasuk membahas aksi-aksi bersama yang dapat dilakukan untuk menghilangkan tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di seluruh dunia saat ini.

Saya sudah minta ijin kepada Kordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, dan juga menyampaikan kepada Presiden terkait hal ini, kata Billyyang merupakan putra asli Papua tersebut.

Menurut dia, undangan tersebut memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat secara konsisten menganggap Indonesia sebagai negara mitra strategis baginya.Billy berharap kemitraan strategis tersebut dapat diperkuat dengan diskusi-diskusi seperti ini.

Dia berjanji akan berbicara apa adanya tentang kondisi demokrasi dan HAM di Indonesia dalam audiensi bersama Joe Biden. Billy juga terbuka apabila nantinya ada masukan ataupun kritikan dari pemimpin dunia.

Saya tidak akan mengada-ada, saya akan bicara terbuka tentang Indonesia, dan akan menerima masukan, kritikan serta saran, untuk saya bawa pulang, jadi refleksi agar kita bisa berbenah diri, tutur Billy.

Sempat Jadi Kontroversi

Sebagai informasi, acara ini sempat menimbulkan kontroversi dan perdebatan dari beberapa negara. Sempat ada Protes oleh Pemerintah China kepada Amerika Serikat, yang tidak diundang di acara tersebut.

Amerika Serikat justtu mengundang Taiwan yang menurut China adalah bagian tidak terpisahkan darinya. Beberapa negara lain, selain Rusia, dan Filipina, juga tidak diundang dalam acara tersebut, karena dianggap tidak demokratis.

Billy Mambrasar sebelumnya pernah diundang dalam acara Internasional. Pada tahun 2015, dia diundang untuk mengikuti Kongres kepemudaan yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, dan beraudiensi dengan Presiden Barrack Obama, dalam acara “Young South East Asian Leaders Initiative” di tahun yang sama.

Pada 2017, Billy mewakili Indonesia dalam ajang pertemuan orang muda sedunia di kantor pusat PBB di New York Amerika Serikat.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Puan Maharani Menyebut Soal Pembatalan PPKM Level 3 Saat Libur Nataru Sudah Tepat

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPR Puan Maharani memuji pemerintah untuk membatalkan untuk memberlakukan PPKM Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurut dia, itu keputusan yang tepat.

Keputusan pemerintah membatalkan penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia saya kira sudah tepat, kata dia Selasa 7 Desember 2021.

Dia mengungkapkan, seharusnya bagi daerah yang sudah menunjukkan perbaikan dan mengendalikan penyebaran Covid-19 harus menjadi pertimbangan. Terlebih sejauh ini hanya sedikit daerah yang masuk PPKM Level 3.

Kemudian capaian vaksinasi di Indonesia juga sudah baik. Hanya saja tetap perlu semakin ditingkatkan, khususnya vaksinasi anak mengingat adanya ancaman varian Omicron, kata Puan.

Dia menyebutkan, pembatalan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama libur Nataru tentu akan mengurangi beban masyarakat.

PPKM yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah telah memenuhi asas keadilan. Kita semua harus bisa memahami bahwasanya adil itu tidak selalu harus sama rata, tapi adil adalah bagaimana kita bisa menempatkan segala sesuatunya dengan proporsional, tutur Puan.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kemenkes Antisipasi Soal Kasus Omicron Tanpa Ada Riwayat Pergi ke Luar Negeri

Dibatalkan

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dengan demikian, wacana untuk membuat seluruh daerah di Indonesia menerapkan kebijakan PPKM level 3 dibatalkan.

Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yg berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan, kata Luhut.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Sebut Kapolri Berusaha Untuk Hadirkan Wajah Kepolisian yang Sangat Profesional

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengatakan, Kapolri Listyo Sigit dapat membawa perlahan-lahan wajah kepolisian ke arah yang profesional dan melayani hal masyarakat, sebagaimana sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal ini disampaikannya menyikapi hasil Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini meningkat.

Dia sudah menangkap maksud baik Presiden dan berusaha keras mewujudkannya, kata Sudirta, Senin (6/12/2021).

Menurutnya, ini jadi modal penting bagi Kapolri, terlebih jika bisa menangkap maksud dan keinginan masyarakat.

Ngomong sama Presiden mudah, ngomong ke masyarakat juga jadi jauh lebih mudah. Itu karena integritas dia membuat semua pihak lebih percaya, jelas Sudirta.

Dia menuturkan, jika sudah mudah, jalan menjadi lapang. "Ibarat berkendara di jalan tol, integritas dan kepercayaan itu jalan tolnya. Sehingga makin cepat sampai ke target atau tujuan," kata Sudirta.

BACA JUGA : 

Hasil Survei

Sebelumnya, Hasil Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini meningkat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut tingkat kepercayaan terhadap Polri meningkat menjadi 80,2 persen.

Angka itu merupakan tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam satu dekade terakhir, kata Burhan dalam rilis Indikator pada Minggu (5/12/2021).

Selain itu, Burhan menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya selalu mengungguli Polri sepanjang 2014-2018.

Kemudian, kata Burhan, tingkat kepercayaan terhadap KPK dan polisi imbang pada 2020. Namun pada 2021 tingkat kepercayaan Polri lebih tinggi dibandingkan KPK.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NGERI - Habisnya Masa Jabatan Dinilai Akan Mengubah Suatu Peta Pada Dukungan Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pendiri lembaga survei dan konsultan politik Cyrus Network, Hasan Nasbi mengatakan, ada dua hal yang bisa membuat perubahan peta dukungan publik terhadap figur capres 2024, yaitu habisnya masa jabatan beberapa kepala daerah dan koalisi partai yang dilakukan lebih awal, yang juga dapat memunculkan calon lebih awal.

Hal itu disampaikan Hasan Nasbi dalam diskusi yang diadakan Total Politik di Cikini, Jakarta, Minggu (5/12).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada 5 Dampak Buruk Yang Sering Tidur dengan kondisi Lampu Menyala

Hasil survei dari lembaga-lembaga yang kredibel selalu menempatkan tiga nama teratas, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Tiga nama itu sudah muncul dalam berbagai survei pasca-Pilpres 2019. Bedanya adalah posisi nomor dua yang sempat ditempati Anies Baswedan kini diambil Ganjar Pranowo.

Menurut Hasan, tiga nama tersebut adalah pewaris dukungan Prabowo dan Jokowi di 2019. "Prabowo itu Old Soldier, veteran pilpres yang nggak ngapa-ngapain saja punya pendukung tetap sekitar 25%," ujar Hasan.

Ganjar Pranowo dianggap mewarisi sebagian pemilih Jokowi. Golongan yang 'anti kadrun' dan sering menggunakan narasi kebhinekaan dan Pancasila harga mati.

Sedangkan Anies Baswedan dianggap mewarisi mantan pendukung Prabowo, yang banyak menggunakan narasi agama, dan dulu mendukung Prabowo karena anti dengan Jokowi.

"Mereka ini melihat Anies Baswedan sebagai cantelan baru. Jumlahnya bisa mencapai sekitar 15 persen. Sisanya ada yang kebagian warisan sedikit-sedikit itu AHY, Sandiaga Uno," imbuh Hasan.

Dukungan pada tiga nama teratas itu menurutnya lebih karena keyakinan dan bukan persepsi rasional.

Dua hal yang menurut Hasan dapat mengubah itu adalah pertama, ada tokoh-tokoh yang habis masa jabatannya. Diketahui bahwa Anies Baswedan akan habis masa jabatannya pada 2022, dan Ganjar Pranowo pada 2023.

"Itu efeknya bisa luas. Karena nggak punya jabatan itu jangankan dengan partai dengan teman sendiri aja susah," kata Hasan.

Dia mencontohkan Gatot Nurmantyo yang sempat tinggi angka surveinya kini makin meredup.

 

Koalisi Lebih Awal

Konteks kedua yang dapat mengubahnya adalah koalisi lebih awal antar partai politik dan penentuan calon lebih awal.

Hari ini masyarakat tidak tahu siapa yang benar-benar punya tiket untuk maju atau tidak. Masalahnya saat ini masih ada anggapan bahwa mendeklarasikan diri jauh-jauh hari itu buruk.

Dari perolehan suara partai, ada tiga Partai yang potensial untuk memajukan calon. PDIP yang bisa memajukan calon sendiri, atau Gerindra dan Golkar yang hanya membutuhkan satu partai tambahan.

"Ini dua hal yang bisa mengubah peta survei. Kalau sudah dibungkus saya yakin orang akan melihat ooh ini yang sudah punya tiket, " ujar Hasan

Namun elite politik kerap menginginkan calon ditentukan di akhir-akhir. "Karena di akhir makin tinggi harga negonya. Padahal publik menginginkan jauh-jauh hari, " pungkasnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - MKD Sebut Permintaan Hillary Brigitta Lasut soal Pengamanan Khusus TNI Tidak Melanggar Aturan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI angkat bicara mengenai anggotanya yang meminta pengamanan pribadi kepada TNI. Anggota Dewan yang meminta pengamanan itu adalah Anggota Komisi I F NasDem, Hillary Brigitta Lasut.

Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburokhman menyebut permintaan Hillary Brigitta Lasut tidak melanggar aturan.

Secara garis besar nggak ada masalah dengan permintaan tersebut karena berdasar Pasal 80 huruf G UU MPR, DPR, DPD, DPRD anggota DPR memiliki hak protokol dan setiap warga negara memiliki hak atas keamanan, kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (3/11/2021).

Apalagi, kata Habiburokhman, Hillary Brigitta Lasut merupakan anggota Komisi I yang merupakan mitra kerja TNI.

Bu Hillary kan Komisi I mitranya TNI, sepanjang ada SDM personal yang bisa ditugaskan untuk mendampingi beliau menurut saya diperbolehkan, kata dia.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ada Manfaat Untuk Menurunkan Berat Badan, Mengonsumsi Biji Bunga Matahari Saat Diet

Mayoritas Anggota Dewan Tak Minta Pengawalan

Meski demikian, Habiburokhman mengakui mayoritas anggota dewan tidak meminta pengamanan khusus dari aparat.

Memang sebagian besar anggota DPR tidak meminta pengawalan secara khusus, tapi mungkin situasi dan kondisi Bu Hillary membutuhkan, tandas dia.

Diketahui, Hillary adalah anggota DPR RI termuda dalam periode 2019-2024. Hillary sempat ditegur fraksi Nasdem setelah meminta pengamanan dari KSAD TNI.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Puan Maharani Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia mengatakan DPR siap menindaklanjuti putusan MK tersebut.

DPR berkomitmen akan segera menindaklanjuti putusan MK bersama pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR, kata Puan, Selasa (30/11/2021).

Terkait perintah putusan MK yang memberi tenggat waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Cipta Kerja, Puan mengatakan, pihaknya akan mengupayakan hal tersebut akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022.

Perbaikan UU Cipta Kerja perlu dilakukan dengan cepat dan tidak boleh melebihi batas waktu tersebut, agar UU Cipta Kerja tidak menjadi inkonstitusional secara permanen, ucap dia.

Puan juga mendukung langkah Presiden Jokowi yang memberi jaminan keamanan dan kepastian investasi pada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Hentikan Stigma dengan Memahami Cara Penularan HIV-AIDS yang Sebenarnya

Jamin Investasi Aman

Menurutnya, jaminan ini penting karena seluruh substansi dalam UU Cipta Kerja tetap berlaku sepenuhnya tanpa ada satupun pasal yang dibatalkan oleh MK, sampai UU tersebut direvisi.

Kami berharap jaminan ini akan menjaga kondusifitas iklim investasi dalam negeri yang mulai berangsur pulih setelah hantaman pandemi Covid-19, ujarnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Para Pimpinan DPR Akan Segera Bahas Putusan MK soal UU Cipta Kerja

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya sudah menelaah terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut dia, dalam waktu dekat, pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan Badan Legislasi dan Alat Kelengkapan Dewan DPR terkait hal tersebut.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Waspada Pada 4 Kesalahan di Tiap Pagi Hari Berdampak Gagal Diet

Selama beberapa hari badan kajian DPR sudah membuat kajian dan dalam waktu dekat pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Baleg dan AKD terkait di DPR, kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Selanjutnya, DPR akan segera langsung menggelar rapat kerja bersama dengan pemerintah. Hal tersebut untuk membahas kajian yang sudah dilakukan.

Kita kita akan rencanakan sesudah itu untuk mengadakan rapat kerja dengan pemerintah untuk sama-sama membahas kajian yang sudah dikaji antara DPR dan pemerintah untuk menentukan nanti langkah lebih lanjut ke depan, jelas Dasco.

Dia menambahkan, langkah selanjutnya harus dilakukan secara cepat. Pasalnya, DPR akan menghadapi masa reses pada pertengahan Desember mendatang.

Mengingat masa depan DPR RI hanya sampai tanggal efektif 15 Desember (harus dilakukan segera), kata Dasco.

UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan menteri terkait menindaklanjuti putusan MK tersebut.

MK dalam amar putusannya menyebut, meski bertentangan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan. Hal itu juga ditegaskan kembali oleh Jokowi.

MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, kata Jokowi di Istana Merdeka,Jakarta, Senin (29/11/2021).

Jokowi menjelaskan, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan. Artinya, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.

Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Harap Untuk Masyarakat Bantu BPOM Awasi Peredaran Obat Ilegal

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengajak masyarakat untuk mengawasi kinerja Badan Pegawas Obat dan Makanan (BPOM) sekaligus memantau peredaran obat ilegal.

"Untuk sosialisasi tentang obat ilegal dan jamu ilegal ini, masyarakat harus membantu mengawasi peredaran obat serta jamu ilegal dan jika ada temuan juga bisa lapor kepada BPOM," tutur Alifudin dalam keterangannya saat acara komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat Ketapang bersama Balai Besar POM Pontianak, Minggu (28/11/2021).

Menurut dia, DPR akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsinya, terutama dalam hal pengawasan antara lain budgeting dan legislasi.

Untuk Komisi IX khususnya, akan menjalankan fungsi bersama mitra antara lain Kemenkes, Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPOM, BKKBN dan BP2MI.

Masyarakat pun juga diajak agar bermitra dengan pemerintah sebagai mitra kritis, seperti dengan menyampaikan aspirasi jika melihat ada pihak terkait yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Kami sebagai anggota DPR RI memiliki fungsi salah satunya, fungsi mengawasi, dan saya sebagai anggota komisi IX DPR RI yang bermitra dengan BPOM, juga akan mengawasi BPOM dalam kinerjanya, kata Alifudin.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Sampel Pertama Pada Varian Omicron Sudah Ditemukan Sejak 9 November 2021

Tak Boleh Dijual Sembarangan

Kepala BPOM Pontianak, Fauzi Ferdiansyah, menambahkan, pihaknya mengajak masyarakat dan mitra lainnya untuk membantu mengawasi peredaran obat serta jamu ilegal.

"Dalam obat juga ada dua penggolongan obat, yang bebas dan memakai resep dokter, dan obat itu tidak boleh dijual di warung, kecuali warung atau toko tersebut ada izin," ujar Fauzi.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Sebut PPPK Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pandemi Covid-19 tak membuat pihaknya bersama pemerintah lupa akan peran guru. Terlebih guru sudah bekerja tanpa kenal lelah.

Saya menyaksikan sendiri berbagai inisiatif dan pengorbanan yang para guru lakukan demi melanjutkan proses pembelajaran kepada murid.

Contohnya, di daerah pedalaman, para guru mendatangi rumah murid berkilometer jauhnya satu persatu. Hal ini dilakukan karena tidak ada radio dan internet, kata dia dalam keterangannya, Kamis 25 November 2021.

Dia mencontohkan di Kalimantan Timur, ada beberapa daerah yang listriknya hanya menyala dari 6 sore-6 pagi, sinyal internet dan telpon juga sangat sulit.

Ditengah keterbatasan tersebut, para guru tetap semangat mempelajari materi dan perkembangan kebijakan pendidikan dari pusat. Guru-guru senior juga kembali belajar perangkat digital baik HP maupun laptop walau mungkin harus meminjam punya orang lain. Sebuah semangat yang luar biasa, tutut Hetifah.

Karena itu, pihaknya tak pernah lupa untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Salah satunya adalah rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru.

Sebanyak 173.329 guru honorer dinyatakan lulus seleksi kompetensi PPPK tahap 1. Dengan kelulusan tersebut, saya harap kegelisahan Bapak Ibu guru terkait status ketenagakerjaan dapat berkurang dan akan semakin bersemangat dalam mendidik anak-anak kita. Total formasi sebanyak satu juta, saya mendorong bagi para guru honorer yang belum mendaftar atau belum lulus untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan mendaftar di tahap 2 dan 3, jelas Hetifah.

Selain itu, DPR bersama Kemdikbudristek terus berikan dukungan kepada para guru melalui berbagai kebijakan.

Ada berbagai kebijakan yang kami harap dapat mendukung para guru di seluruh Indonesia. Mulai dari bantuan kuota internet, peluncuran laman Guru Berbagi, relaksasi dana BOS untuk membayar honor guru non-PNS dan honorer, serta bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, kata Hetifah.

BACA JUGA : KEEHATAN NEWS UPDATE - Rentan Stres, Kini Ada Solusi Tempat untuk Kucing Staycation

Selalu Memperhatikan

Karena itu, Hetifah menuturkan, pihaknya terus menjadi barisan terdepan dalam memperhatikan dan memperjuangkan para guru Indonesia.

Selamat Hari Guru Nasional bagi pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga selalu diberi kelancaran dalam mengemban amanah mencerdaskan anak bangsa, tutup dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - AHY Moeldoko Tidak Akan Berhenti Sampai Keinginan Tercapai

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gugatan KLB Demokrat kubu Moeldoko terhadap Menteri Hukum dan HAM ditolak PTUN Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, keputusan PTUN memperkuat demokrasi Indonesia.

Keputusan hukum ini memberi pesan hangat bagi demokrasi kita, sebagai tanda kemenangan bagi rakyat, kata AHY dalam konpers daring, Rabu (24/11/2021).

AHY menyebut sejak awal Moeldoko memang berniat mengambil alih Partai Demokrat, meski awalnnya Moeldoko membantah namun kini terbukti.

Tiba-tiba tanpa izin Presiden, ia hadir di KLB ilegal. Kemudian permohonan kepengurusan dari hasil KLB ilegal itu ditolak oleh Kemenkumham, maka tidak bisa lagi dibilang KSP Moeldoko tidak serius untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, tegas dia.

Meski telah kalah dalam gugatan, AHY mengaku telah diberi banyak nasihat bahwa Moeldoko akan terus berusaha mengambilalih Demokrat.

Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya di TNI, KSP Moeldoko tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai. KSP Moeldoko akan melakukan langkah apa pun, bahkan menghalalkan segala cara. Termasuk upaya yang senior saya katakan upaya membeli hukum, tapi kami semua yakin, hukum akan tetap tegak, kata AHY.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Wajib Tahu untuk para orang tua, Pertolongan Pertama Pada Saat Bayi Terjatuh dari Tempat Tidurnya

PTUN Tolak Gugatan

 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden, Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM) kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11/2021). Adapun gugatan Moeldoko adalah terkait Menkumham yang tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

 

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Sebut Untuk Penyelesaikan Kasus HAM Berat Tak Boleh Dianggap Sepele

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memandang penyelesaikan kasus HAM berat tak boleh dianggap remeh. Karena itu pihaknya mendukung penuh upaya untuk masalah ini segera diselesaikan.

Adapun hal ini merespon keinginan Jaksa Agung yang memerintahkan jajarannya menyelesaikan kasus HAM berat.

"Komisi III mendukung penuh instruksi dari Jaksa Agung. Memang untuk kasus HAM berat ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama yang tidak bisa dianggap remeh dan harus dituntaskan," kata dia dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021).

Politikus NasDem ini mengusulkan, Kejagung bisa bekerja sama dengan pihak lain, sehingga bisa menjalankan dengan baik.

"Jika perlu, pihak kejaksaan bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga penegakkan HAM yang telah ada," ungkap dia.

Menurutnya, sejauh ini memang masalah HAM berat selalu menjadi sorotan. Dan ini bisa menjadi sebuah titik terang.

"Ini sangat penting supaya bisa menjadi titik terang penegakkan HAM buat kita semua," kata Sahroni.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Merokok, Masih Dapat Jadi Penyebab Utama Kanker Paru

Keinginan Jaksa Agung

Sebelumnya, Dalam rangka penuntasan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat, Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk segera mengambil langkah-langkah strategis percepatan penuntasan penyelesaian dugaan perkara HAM yang Berat masa kini dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan laman www.kejaksaan.go.id, Jaksa Agung menilai perlu diambil terobosan progresif untuk membuka kebuntuan pola penanganan akibat perbedaan persepsi antara penyidik HAM dengan penyelidik komnas HAM, dan Jaksa Agung mengharapkan dalam waktu dekat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat mengambil langkah yang tepat dan terukur terkait beberapa dugaan pelanggaran HAM yang Berat.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - PKB Sebut MUI DKI Jakarta Menjadi Seperti Tim Sukses Anies Baswedan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Rencana pembentukan tim siber untuk melindungi pamor Gubernur Anies Baswedan oleh MUI DKI Jakarta menuai pro dan kontra.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memandang MUI DKI Sudah keluar dari bidang tugasnya. Bahkan, seolah-olah terkesan seperti tim sukses Anies Baswedan.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kenali Sakit Kepala yang Muncul Saat Hamil dan Cara Untuk Mengatasinya

 

Nah kalau mengawasi orang atau menjadi tameng dari seseorang itu bukan menciptakan kerukunan, itu namanya tim sukses. Ya kalau MUI DKI mau jadi tim sukses, ya jadi tim sukses aja begitu, enggak usah pakai cyber army, kata dia kepada wartawan, Senin 21 November 2021.

Dia mengungkapkan, jika memang pembentukan tersebut atas usulan Pemprov DKI Jakarta, sebaiknya buat sendiri jangan meminta MUI DKI yang bergerak.

Kalau Pemprov DKI ya bikin aja, Pak Anies mau bikin ya bikin aja enggak usah melibatkan para ulama. Salah porsi itu, berlebihan nantinya dilihat orang apa hubungannya, ungkap Jazilul.

Dia juga memandang, tugas utama ulama bukanlah menjadi pasukan siber.

Aneh saja, ulama itu kan kasih pengajian, ngasih pengajaran, bukan jadi tim siber. Kalau itu biar dilakukan anak-anak muda ajalah, kata Jazilul.

Bentuk Tim Siber

Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar meminta jajarannya untuk membentuk pasukan siber yang bertugas membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di ruang maya.

Pasalnya Munahar memandang selama ini Anies telah bekerja keras untuk masyarakat Ibu Kota. Jika para pendengung atau buzzer mencari kesalahan Anies maka Infokom MUI DKI Jakarta, kata dia mengangkat keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional.

Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita- berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta, kata Munahar dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/11/2021).

Munahar berharap agar jajaran di MUI Jakarta dapat menguasai teknologi sehingga dapat memiliki peran signifikan di kancah ruang maya.

Saya berharap di era penuh tantangan saat ini, MUI DKI tidak kalah untuk menguasai teknologi karena bidang Infokom ini adalah otak MUI DKI dalam bidang informasi, kata Munahar.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Gerindra Akui Sandiaga Curi Perhatian Publik, Tapi Tetap Usung Prabowo Untuk Jadi Capres

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andy Wijaya mengakui figur kadernya Sandiaga Uno memang mencuri publik. Selain muda, Menparekraf tersebut juga dinilai populer.

Hal ini disampaikannya dalam diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) dengan tema Peta Politik dan Peluang Elektoral Capres Alternatif 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (21/11/2021).

Bagi masyarakat, Sandiaga dianggap alternatif. Dianggap muda, darah segar, kata Andy.

Meski demikian, dia mengingatkan Gerindra tetap mengusung Prabowo Subianto menjadi Capres 2024.

Tapi perlu diingat, di Gerindra, keputusan Rakernas masih Prabowo untuk maju. Meski sampai sekarang Pak Prabowo belum mendeklarasikan diri atau menyatakan akan maju lagi jadi Capres, ungkap Andi.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Mnecegah Kulit Kering, Perhatikan Kebiasaan Mandi dan Pilih Sabun yang Tepat

Sempat Turun

Di kesempatan sama, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menambahkan, elektabilitas Sandiaga sempat turun usai Pilpres 2019. Tetapi, mulai naik setelah dilantik menjadi Menparekraf.

Artinya, kenaikan elektabilitas Sandiaga merupakan bentuk apresiasi publik terhadap kinerjanya sebagai Menparekraf.

Jadi tidak aneh, bila Sandiaga masuk jadi Capres alternatif dalam survei PRC. Karena prestasi dan akselerasi Sandi sebagai Menteri Pariwisata cukup berhasil. Itu yang ditangkap publik, kata Adi.

Menurutnya, selain prestasi sebagai menteri, kenaikan elektabilitas Sandi juga didorong dua faktor lain. Yaitu sosoknya yang diterima semua golongan dan kedekatannya dengan basis pemilih muslim.

Adi mengatakan, Sandi punya magnet politik yang cukup bagus. Bahkan pernah diasosiasikan dengan sejumlah partai Islam ketika mereka mencari sosok ketua umum.

Sandi relatif sosok yang diterima di hampir semua kalangan. Bahkan sempat dikaitkan sebagai ketua umum parpol tertentu, yang berbasis Islam. Artinya Sandi punya magnet politik kuat, kata dia.

Dia menambahkan, eks Wagub DKI Jakarta itu juga dekat dengan semua komunitas muslim. Bahkan dengan kaum muslim yang selama ini dikenal sebagi kelompok 212 juga dekat.

Data ini membuktikan, basis pemilih muslim seperti Alumni 212 itu tidak bulat dukung Anies Baswedan. Bisa dicek, mereka banyak juga yang mendukung Sandi, kata Adi.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Usai Sita Rp 217 M, DPR Minta Polri Untuk Semakin Cepat Berantas Para Pinjol Ilegal

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap Bareskrim Polri terus mengusut hingga akar perusahaan pinjol ilegal setelah berhasil menyita mencapai Rp 217 miliar.

"Tentu itu bukan jumlah uang yang sedikit. Dari jumlah uang sitaan itu kita bisa lihat bahwa selama ini pasti sudah banyak sekali korban yang dirugikan," kata dia dalam keterangan diterima, Kamis (18/11/2021).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Strategi Untuk Menepuk Nyamuk dan Fakta Menarik di Baliknya

Politikus NasDem ini meminta, Bareskrim tidak berhenti menginvestigasi jaringan pinjol ilegal yang masih beroperasi. Sahroni pun yakin, keberadaan pinjol ilegal juga melibatkan warga negara asing.

"Bayangkan saja ini warga asing udah ikut masuk ke negara kita dengan memainkan perusahaan pinjol ilegal. Tentu saya sempat khawatir, untung Polri cepat," tutur Sahroni.

Diberitakan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita total uang sebanyak Rp 217 miliar dari jaringan pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal milik PT AFT.

Modusnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Inovasi Milik Bersama (KSP IMB).

PT AFT diduga adalah instansi pinjol yang melakukan teror kepada ibu di Wonogirihingga yang memilih mengakhiri hidupnya karena terlilit utang pinjol.

Atas kasus tersebut, Dittipideksus Bareskrim Polri menangkap total 13 tersangka yang terkait sindikat pinjol ilegal tersebut dengan tiga di antaranya adalah WNA asal China.

Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan, Rp 217 miliar yang disita Polri dari 7 rekening yang berbeda.

13 Tersangka

Saat ini, 13 tersangka itu telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri.

Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis, yakni Pasal 311 KUHP, Pasal 45b Jo Pasal 29 dan atau Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 dan atau Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 dan atau Pasal 45 ayat 4 Jo Pasal 27 ayat 4 dan atau Pasal 1 ayat 1 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian, Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dilapis dengan Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lalu, dilapis lagi dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Terakhir, Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Herman Herry PDIP Dirotasi dari Komisi III ke VII DPR RI

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Fraksi PDIP DPR RI melakukan rotasi di alat kelengkapan dewan (AKD). Adapun Herman Hery dipindahkan dari Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi VII DPR RI.

Betul dipindah dari (komisi) III ke (komisi) VII pertanggal 16 November, kata Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto saat dikonfirmasi oleh wartawan, Rabu (17/11/2021).

Utut mengaku, pindahnya Herman sebagai perjalan karir seorang politikus di parlemen.

Menurutnya, hal tersebut penyegaran yang biasa dilakukandi DPR.

Ini tour of duty. Tour of duty biasa, ungkapnya.

Utut melanjutkan, dalam tugasnya di Komisi VII DPR, Herman nantinya hanya menjadi anggota biasa, tidak di tempatkan sebagai pimpinan.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Peneliti Sebut Kopi dan Telur Dapat Tingkatkan Kanker

Diumumkan Puan

Selain itu, Utut enggan menjawab secara gamblang siapa pengganti Herman di Komisi III.

Dia bilang, Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan mengumumkannya. Biar nanti yang umumin Ketua DPR RI, bukan saja. Tanya saja, kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Giring Ganesha Resmi Jadi Ketum, Inilah Susunan DPP PSI Sekarang

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Giring Ganesha telah resmi menjadi ketua umum definitif Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Posisi Sekretaris Jenderal dipegang oleh Dea Tunggaesti.

Pelantikan struktur baru PSI itu dilakukan bersamaan dengan ulang tahun partai yang ke-7, Selasa (16/11).

Giring Ganesha membenarkan pengangkatannya sebagai ketua umum definitif. Giring menyerahkan keterangan resminya secara detail kepada Ketua DPP PSI Isyana Bagus Oka.

"Kemarin pelantikan kepengurusan DPP PSI periode 2019-2024," kata Giring kepada wartawan, Rabu (17/11/2021).

Mengutip akun Twitter @BeritaPSI, disebutkan dalam rangka ulang tahun PSI mengumumkan perubahan struktur. Grace Natalie kini menjabat sebagai wakil ketua dewan pembina. Giring menjadi ketua umum.

Ada pengumuman penting dari PSI pada hari ulang tahun ke 7 PSI, yaitu perubahan struktur pengurus DPP @psi_id. Sis @grace_nat kini sbg Wakil Ketua Dewan Pembina digantikan oleh bro @Giring_Ganesha, struktur pengurus sudah definitif, SK Kumham perubahan sudah terbit, tulis akun tersebut.

Kemudian, pengurus DPP PSI itu dikukuhkan dalam acara Kopdarnas PSI yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun ketujuh.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Retinopati Diabetik, Gangguan Penglihatan yang Disebabkan Komplikasi Diabetes Melitus

Susunan DPP PSI

Berikut susunan pengurus DPP PSI yang baru:

Ketua Umum: Giring Ganesha

Ketua DPP: Isyana bagus Oka, Tsamara Amani Alatas, Sumardy

Sekretaris Jenderal: Dea Tunggaesti

Wakil Sekretaris Jenderal: Satia Chandra Wiguna, Danik Eka Rahmaningtyas

Bendahara Umum: Suci Mayang Sari

Wakil Bendahara Umum: Lila Zuhara.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Ridwan Kamil Ancang-Ancang Untuk Masuk Parpol Di Jelang Pemilu 2024

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jelang Pemilu 2024 sejumlah nama tokoh yang digadang-gadang bakal maju jadi calon Presiden mencuat, salah satunya Ridwan Kamil. Dia pun tak menolak jika ada tawaran maju pilpres.

Untuk menghadapi kontestasi nasional tersebut dia ancang-ancang untuk masuk ke partai politik. Namun, Gubernur Jawa Barat tersebut belum menentukan partai mana yang dinilai cocok untuknya jelang Pemilu 2024.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Metode Diet yang Sehat Menurut Para Ahli

Niatan sudah ada. Kan ada puisi yang berkalimat semua indah pada waktunya. Kemungkinan saya putuskan tahun depan, ujar Ridwan Kamil dalam wawancaranya bersama Wakil Pemimpin Umum Kompas, Budiman Tanuredjo dalam akun Youtube Harian Kompas, Minggu (14/11/2021).

Menurut dia, hal itu sesuai dengan masukan dari sang ibu yang merupakan guru politiknya. Dia menuturkan, sang ibu merupakan aktivis mahasiswa saat masih muda.

Kalau wali kota, gubernur jangan dulu, supaya lebih mudah diterima dan latihan dulu. Tapi kalau nanti di level nasional, ibu saya menyarankan harus berpartai, tutur pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Lalu, partai seperti apa yang bakal dipilihnya?

Dia mengaku sudah berdoa dan melakukan riset tentang partai-partai yang ada di Tanah Air. Yang jelas, dia memiliki kriteria khusus dalam memilih partai tersebut.

Sudah beristikarah, sudah riset. Yang pasti yang saya pilih harus yang paling kokoh Pancasila-nya. Kenapa? Karena itu syarat Indonesia selamat. Cuma itu, jangan ubah Pancasila, ujar Ridwan Kamil.

Alasan di Balik Syarat Khusus Itu

Ridwan Kamil kemudian menuturkan alasan dia menetapkan syarat khusus pada kriteria partai yang akan dipilihnya. Hal ini ternyata erat dengan latar belakang keluarganya.

Dia menuturkan, kakeknya pernah dua kali dipenjara pada zaman penjajahan Belanda. Pakdenya pun meninggal lantaran berjuang melawan Belanda.

Zaman khilafah DI/TII, ditutup pesantren saya karena kakek saya disuruh bergabung enggak mau. Jadi kami ini korban khilafah juga. Zaman PKI pakde saya yang lain mati dibunuh PKI. Jadi keluarga Ridwan Kamil, saya buka sekarang, keluarga Gubernur Jabar sudah berkorban nyawa, kemerdekaan, melawan belanda, khilafah, dan PKI, kata dia.

Oleh karena itu, dia memegang teguh pesan dari sang kakek tentang pentingnya Pancasila dalam berbangsa dan bernegara Indonesia.

Nasihat kakek saya tadi, harus Pancasila, harus di tengah. Makanya, narasi-narasi yang terlalu ke kanan, tawaran khilafah yang juga tidak ada contohnya sampai sekarang, kemudian yang terlalu ke kiri, sudah enggak cocok. Itu yang akan membuat bangsa ini pecah, jelas Ridwan Kamil.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Fadli Zon Ditegur Oleh Gerindra Usai Sindir Jokowi Soal Banjir Sintang

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Partai Gerindra memberikan teguran kepada Wakil Ketua Umumnya Fadli Zon atas cuitan sindiran kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait banjir Sintang, Kalimantan Barat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan, pernyataan Fadli tidak menggambarkan sikap resmi fraksi dan Partai Gerindra. Pihaknya meminta maaf atas cuitan Fadli tersebut.

Soal tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai, ujar Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (14/11).

Kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, jelasnya.

Habiburokhman mengatakan, Partai Gerindra biasa memberikan teguran kepada kadernya yang memberikan pernyataan kurang tepat.

Sebagai kader Gerindra, adalah hal yang biasa bagi kami jika ditegur apabila ada statement yang kurang tepat. Saya sendiri sebagai Jubir partai sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya, paparnya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Hindari Makanan dan Minuman Ini Bila Ingin Batuk Anda Cepat Sembuh

Sindir Jokowi

Fadli Zon sebelumnya menyindir Presiden Joko Widodo terkait banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang tidak pekan tidak surut. Hal itu mengomentari Presiden Jokowi yang melakukan peresmian Sirkuit Mandalika. Fadli menanyakan kapan Jokowi meluangkan waktu untuk meninjau kondisi di Sintang.

Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sdh 3 minggu banjir belum surut, cuit Fadli melalui akun twitter pribadinya @fadlizon.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Fahri Hamzah Sebut Presiden Jokowi Ingin Oposisi Hidup Buat Mengawasi Para Menteri

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritisi lemahnya peran anggota legislatif Indonesia yang mestinya bertindak sebagai oposisi.

Dia menerangkan, berbeda dengan negara yang mengadopsi sistem parlementer, di mana ada partai oposisi dan pemerintah, pada negara yang menerapkan presidensial layaknya Indonesia tidak berlaku demikian.

Di negara yang menjalankan sistem presidensial, menurut Fahri yang berperan sebagai oposisi adalah DPR.

Jadi semua anggota parlemen itu harusnya oposisi, nah ini yang lemah. Ini yang sudah dikangkangi lama, ini yang sudah gara-gara dikasih satu kursi kabinet pada diam semua. Dan yang lain-lain juga dapat proyek, dapat bagian diam semua, katanya dalam sebuah video yang diunggah lewat akun Instagram Fahri, Kamis (11/11/2021).

Fahri mengatakan, sebenarnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginginkan adanya oposisi vokal yang menurut Fahri disebut oposisi hidup. Pasalnya Jokowi ingin agar mereka mengawasi menteri di kabinetnya.

Karena Pak Jokowi sendiri merasa kalau parlemen itu enggak ngawasin menteri-menteri saya, lah terus saya apa mampu mengawasi menteri saya. Gitu berpikirnya. Jadi Pak Jokowi ngomong ke saya ya, berkepentingan oposisi itu hidup supaya menteri-menterinya ada yang jagain, katanya.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Hati-Hati Saat Diet Tidak Teratur, Malah Bikin Siklus Menstruasi Berantakan

Parlemen Disebut Mati

Menurut Fahri, DPR mestinya mengawasi menteri-menteri di kabinet Jokowi. Namun saat ini parlemen dianggapnya mandul menjalankan peran ini.

Karena itu yang ngawasin menteri adalah parlemen, parlemen ini yang dianggap mati. Akhirnya kemudian gak ada lagi kritik, gak ada lagi. Padahal skandal demi skandal terjadi, tegasnya.

Terakhir ia berharap supaya partainya dapat memenangkan pileg di 2024 sehingga mampu untuk menguatkan DPR RI untuk berjalan di lintasannya sebagai oposisi.

Mudah-mudahan Partai Gelora menang supaya parlemennya kuat, tandasnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR Akan Segera Panggil Nadiem Makarim Terkait Soal Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI abdul Fikri Faqih mengatakan, pihaknya berencana memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk meminta penjelaskan terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Diketahui, aturan tersebut menuai pro dan kontra, lantaran dianggap memberikan ruang terhadap perilaku seks bebas.

Iya kita sedang mencari waktu, (pemanggilan) untuk merespon aspirasi masyarakat, kata Abdul, Kamis (11/11/2021).

Sejatinya, Nadiem Makarim akan dipanggil pada Jumat 12 November 2021. Namun, Politikus PKS itu menuturkan, Komisi X DPR RI akan menjadwalkan ulang.

Akan diagendakan lagi, belum dapat tanggalnya, jelas Abdul.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Klorofil Hijau Daun Punya Manfaat Untuk Kesehatan Bagi Tubuh

Nadiem Dapat Dukungan Menag

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Kebijakan itu merupakan respons dari diterbitkannya Peraturan Mendikbudristekdikti nomor 30/2021 terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi.

Kami mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan Mas Menteri. Karenanya, kami segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mendukung pemberlakuan Permendikbud tersebut di PTKN (Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri), kata Yaqut saat bertemu Nadiem dikutip dalam keterangan pers, Selasa (9/11/2021).

Yaqut setuju dengan Nadiem bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu penghalang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sebab itu seluruh pihak tidak boleh menutup mata terhadap hal tersebut.

Kita tidak boleh menutup mata, bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Dan kita tidak ingin ini berlangsung terus menerus, ungkap dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap dengan adanya aturan tersebut korban tidak takut untuk bersuara. Sehingga bisa mengungkap dan mengusut kasus kejahatan tersebut.

Ini kebijakan baik. Dengan kebijakan ini, kita berharap para korban dapat bersuara dan kekerasan seksual di dunia pendidikan dapat dihentikan, imbuhnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - DPR dan Pemerintah Ingin Menyepakati soal RUU Perlindungan Data Pribadi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah menuju final dan bisa segera disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang.

Alhamdulillah setelah beberapa lama ditunggu-tunggu oleh semua pihak, kelihatannya Komisi I dan pemerintah sudah mencapai, hampir mencapai titik temu, tentang Undang-Undang PDP, yang tentunya akan menghasilkan satu undang-undang yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak pihak dan tentunya bisa berguna untuk rakyat dan negara kita, kata Dasco kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).

Dasco menyebut, Komisi I telah menargetkan bisa mendapatkan Keputusan Tingkat I di masa sidang kali ini.

Kami mendengar bahwa teman-teman menargetkan dalam satu masa sidang ini akan diselesaikan, begitu, ujarnya.

Diketahui, pembahasan antara Komisi I dan pihak pemerintah soal RUU Perlindungan Data Pribadi sempt deadlock terkait pembahasan lembaga pengawas.

Komisi I DPR menginginkan lembaga pengawas independen, sementara pemerintah ingin pengawas di bawah Kominfo.

Memang ada dinamika dan sudah ada kesepakatan, kesepakatannya itu juga sedang digodok menuju finalisasi. Kita tunggu saja karena, kalau saya sampaikan belum final, itu nanti merupakan informasi yang bisa menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita tunggu saja finalnya seperti apa dan saya yakin bahwa kedua belah pihak memang mempunyai maksud yang sama-sama baik dalam undang-undang ini, kata Dasco.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Dampak Positif dan Negatifnya Untuk Memasang Gigi Gingsul Buatan Menurut para Dokter

Indonesia Darurat Perlindungan Data Pribadi

Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo mempertanyakan soal perlindungan data pribadi masyarakat menyusul tersebarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dia menyebut, ini membuktikan buruknya perlindungan data di Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi warga negara.

Kalau sampai data pribadi seorang kepala negara tersebar luas di Internet, bisa dibayangkan bagaimana perlindungan data pribadi terhadap kebanyakan warga negara lainnya, kata dia dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).

PSI berharap insiden ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak untuk lebih serius membenahi keamanan data, terutama yang terkait dengan perlindungan data pribadi WNI.

Selama ini kita seperti menggampangkan masalah keamanan data. Bahkan saat basis data e-Hac diketahui diretas awal pekan ini, respons pertama pemerintah bukan melakukan penyelidikan dan memperbaiki celah keamanan, tapi mengelak dengan mengatakan bahwa database yang diretas adalah database lama, ungkap Sigit.

Menurut dia, Indonesia sudah terlalu sering mengabaikan masalah keamanan data daring. "Tidak ada langkah konkret untuk memperbaiki keamanan basis data,"kata Sigit.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr