Politik Dalam Negeri, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengamanatkan agar Kongres Partai Demokrat tetap digelar sesuai jadwal pada tahun 2020. Hal itu disampaikan SBY saat bertemu dengan seluruh Ketua DPD Demokrat se-Indonesia di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis kemarin.
"Amanat Beliau (SBY) Kongres PD sesuai jadwal pada tahun 2020," kata Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Santoso di Jakarta, Kamis (11/7/2019) malam.
BACA JUGA :
PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona
RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini
PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook
Menurut dia, dalam pertemuan dengan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia, SBY belum memberikan arahan atau informasi tentang koalisi Demokrat ke depan usai Pemilu 2019.
"Belum ada arahan atau informasi soal koalisi dari Pak SBY di acara pagi tadi," ujar Santoso.
Namun demikian, kata dia, SBY meminta seluruh pengurus Demokrat menjaga soliditas hingga ke tingkat bawah.
Dia menyampaikan dalam kesempatan itu, SBY mengucapkan rasa terima kasihnya atas perhatian dan simpati seluruh pengurus serta kader Demokrat sejak istrinya Ani Yudhoyono meninggal hingga 40 hari wafatnya almarhumah.
Desakan Kongres Dipercepat
Gejolak internal Partai Demokrat mencuat setelah Hengky Luntungan mendesak agar kongres besar untuk menentukan ketua umum baru digelar. Hengky yang menyatakan diri sebagai pendiri Demokrat mengatakan, desakan itu disuarakan setelah melihat hasil kepimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum.
"DPP harus segera melaksanakan kongres dipercepat selambat-lambatnya bulan September 2019 agar Partai Demokrat dapat diselamatkan untuk bisa besar kembali," ujar Hengky, saat menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa 2 Juli 2019.
Hengky bersama beberapa pendiri partai berlambang Mercy biru itu mengaku kecewa atas kepemimpinan SBY selama menjabat sebagai ketua umum. Menurut dia, banyak pelanggaran Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Partai Demokrat yang dilakukan SBY.
Pelanggaran yang dimaksud adalah membuat jabatan-jabatan struktur yang bukan hasil kongres dan membuat organisasi Kogasma sebagai alat pemenangan Pilpres dan Pileg.
Hengky juga menyebut, SBY melupakan jasa pendiri Partai Demokrat yang ditandai adanya konflik kepentingan agar Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), anak sulung SBY, meneruskan tahta pucuk tertinggi partai secara aklamasi.
"Tidak berhasil mencalonkan AHY dalam Pilpres malah menimbulkan masalah hiruk pikuk dukungan liar karena tetap hanya berfikir kepentingan keluarga, agar AHY bisa jadi ketua umum secara aklamasi atau bisa jadi menteri Jokowi. Artinya masa bodoh dengan kehancuran partai," ungkapnya.
Dia memastikan, pada kongres Demokrat nanti, siapapun bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum, termasuk AHY.
"Mempersilakan AHY maju sebagai calon Ketua Umum Partai Demorkat dan terbuka untuk para calon Ketua Umum yang lain dari internal atau eksternal," kata Hengky.
Sumber : Liputan 6
