POLITIK DALAM NEGERI - Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Bu Susi Langsung Melejit Jadi Trending Topic

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA -  Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo jadi pusat pemberitaan karena dikabarkan ditangkap tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, sekitar pukul 01.23 WIB, Rabu (25/11/2020) dini hari.

Pagi harinya, kabar ini langsung dibicarakan warganet Tanah Air. Namun, selain Edhy Prabowo, ada satu nama yang disebut-sebut oleh warganet. Yakni tak lain adalah Susi Pudjiastuti.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Untuk Seberapa Sering Kita Harus Melakukan Tes COVID-19?

Saat artikel ini ditulis, kata "Bu Susi" berada di trending topic urutan ketiga. Sementara "Menteri KKP" berada di urutan keenam. Isinya adalah imajinasi warganet soal respons mantan Menteri KKP periode sebelumnya ini terhadap berita penangkapan Edhy Prabowo.

Bu Susi Pagi Ini

Warganet ramai mencuitkan berbagai gambar Susi Pudjiastuti yang pernah viral selama ia menjabat sebagai Menteri KKP. Salah satunya fotonya yang memperlihatkan wanita 55 tahun ini menyeruput minuman dengan santai di atas sebuah kano. "Bu Susi this morning," tulis @lerinarin yang mengunggah foto ini.

"Bu susi enjoy her coffee morning without hesitation (Bu Susi menikmati kopi paginya tanpa ragu)," tulis @thejjkimmyang mengutip gambar serupa. 

Ada pula yang mengutip unggahan Bu Susi beberapa hari lalu saat ia menarikan Tari Piring. "Bu Susi this morning," twit @ElioAglio berkomentar di unggahan ini.

Ditangkap

Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo sendiri telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Yang ditangkap ternyata bukan hanya Edhy Prabowo semata. 

"Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan," ujar Nurul Ghufron. 

Ekspor Benih Lobster

Ghufron mengatakan, penangkapan Edhy berkaitan dengan ekspor benih lobster atau benur. "Terkait ekspor benur," kata dia.

Digelandang ke KPK

\

Ghufron menyebut, Edhy beserta mereka yang diamankan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK. Usai diamankan, mereka langsung digelandang ke markas antirasuah.

"Sudah di KPK," kata Ghufron.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Mencegah Kerumunan, Mendagri Ingatkan Para Pemilih Untuk Langsung Pulang Usai Mencoblos

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai jam yang tertera dalam undangan. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kerumunan massa saat hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Tito meminta masyarakat yang telah menggunakan hak suaranya di Pilkada, langsung pulang ke rumah dan tak berkumpul di TPS. Pasalnya, berkumpulnya masyarakat dengan jumlah banyak berpotensi menularkan Covid-19.

"Pemilih datang sesuai jam undangan. Sehingga tidak terjadi pengumpulan. Selesai memilih mereka harus langsung pulang. Tidak ada yang berkumpul di TPS. Di TPS yang diperbolehkan hanya saksi-saksi dan pengamanan saja," jelas Tito dikutip dari siaran persnya, Selasa (24/11/2020).

Tito menyarankan agar pemilih yang berusia lanjut (lansia) dan memiliki penyakit komorbid diberikan perlakuan atau fasilitas khusus dalam menggunakan hak suaranya. Menurut dia, lansia dan komorbid rentan terpapar Covid-19.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Ini Faktanya, Tes Swab Ternyata Dapat Merusak Otak?

"Mungkin dengan cara dijemput, difasilitasi, masuk kelompok yang pagi biar cepat, dan semua protokol kesehatan seperti masker dan lain-lain diberikan pada mereka. Sarung tangan, dan lainnya, setelah itu pulang. Jangan ikut bergerombol, karena bahaya," katanya.

"Mekanisme lain saya kurang tahu apakah masih bisa, yaitu melakukan upaya jemput bola. Misalnya, yang sakit atau orang tua, petugasnya datang menjemput bola," sambung dia.

Masa Tenang Pilkada

Meski begitu, dia menyerahkan mekanisme pemungutan surara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tito mengakui bahwa hari-hari terakhir masa kampanye merupakan tahapan yang rawan.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya rapat koordinasi denga semua elemen yang terlibat dalam Pilkada. Tito menyampaikan bahwa masa tenang Pilkada 2020 akan dimulai pada 6-8 Desember.

Nantinya, penyelanggara Pilkada akan membersihkan semua alat peraga kampanye seperti spanduk dan baliho. Dia berharap KPUD segera melakukan simulasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terkait tahapan saat hari pemungutan suara.

"Sehingga siapa berbuat apa itu betul-betul bisa diketahui oleh para penyelenggara TPS masing-masing. Settingnya, cara masuknya, perlengkapan untuk pemilih, penyelenggara, pengamanan, pengawas, dan kemudian termasuk diantranya yang paling penting sekali yang perlu diketahui kita bersama ada pengaturan jam," ujar Tito.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

POLITIK DALAM NEGERI - Ridwan Kamil Minta Intensitas Kampanye di Kawasan Zona Merah Covid-19 Dikurangi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta tiga daerah yang masuk zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19 yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 mengurangi kegiatan kampanye tatap muka.

Berdasarkan catatan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Jawa Barat, tujuh daerah di Jabar masuk zona merah Covid-19 pekan ini. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya merupakan wilayah yang melaksanakan Pilkada 2020.

Ketiga wilayah yang masuk zona merah itu yakni, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Karawang.

"Jadi kepada daerah yang menyelenggarakan pilkada namun sedang zona merah, arahan kami adalah mengurangi intensitas kegiatan kampanye," kata Ridwan dalam konferensi pers virtual, Kamis (19/11/2020).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Update 20 November 56,8 Juta Orang di Dunia Positif COVID-19, Kasus di Brasil Nyaris 9 Juta

Pria yang kerap disapa Kang Emil menuturkan, kasus Covid-19 akan naik jika intensitas kegiatan yang mengundang kerumunan massa juga meningkat. Salah satu potensi penularannya berasal dari kerumunan.

"Karena Covid-19 itu kan makin tinggi intensitas kegiatan, tinggi juga potensi penularan," jelas Ridwan Kamil.

Intruksikan batasi aktivitas

Untuk itu, Emil menginstruksikan agar ketiga daerah tersebut membatasi aktivitas saat pilkada. Sehingga, satgas di kabupaten/kota agar bisa lebih ketat dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19.

"Beberapa daerah yang zona merah seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya itu sudah diinstruksikan untuk mengantisipasi menjelang hari pencoblosan," katanya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Anies Baswedan Diperiksa Di polda Metro Jaya, Anies Singgung Pilkada Tidak Dihentikan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membandingkan penegakan aturan mengenai protokol kesehatan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lain yang melaksanakan Pilkada.

Dia mengatakan, tidak ada pemerintah daerah yang memberlakukan pengawasan protokol kesehatan seperti DKI Jakarta yang memberikan surat peringatan protokol kesehatan bagi penyelenggara acara. 

"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan (kerumunan)," ujar Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Anies mengatakan, banyak daerah di Indonesia yang saat ini sedang menyambut gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) pun tidak melaksanakan hal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Tokyo Siap-Siap Tingkatkan Kewaspadaan, Kasus Infeksi COVID-19 Meningkat

"Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," kata Anies.

Anies juga mengatakan, penegakan aturan sudah dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam terhadap acara pernikahan putri pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang melanggar protokol kesehatan.

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memilih untuk melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang sudah diputuskan sebelumnya.

Sehingga, pelanggar PSBB, termasuk Rizieq Shihab, dikenai denda Rp 50 juta sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pemerintah (DKI) menjalankan sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya diatur di mana? Ada Peraturan Gubernur dan itu yang menjadi rujukan," kata Anies.

Sementara itu, Pengacara Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar angkat bicara soal langkah polisi mengusut pelanggaran protokol kesehatan dalam acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Sabtu lalu.

Menurut Aziz, polisi tidak adil karena hanya mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq dan FPI.

Padahal, banyak kegiatan lain di berbagai daerah yang menimbulkan kerumunan namun tidak ditindak.

"Ternyata hukum itu hanya berlaku untuk FPI, Habib Rizieq dan para pendukungnya. Karena pelanggaran protokol kesehatan cuma dipermasalahkan yang dilaksanakan Habib Rizieq dan FPI," kata Aziz kepada Kompas.com, Selasa (17/11/2020).

Aziz pun lalu mencontohkan kerumunan yang terjadi saat putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo.

"Gibran daftar wali kota Solo, ngumpul banyak massa, enggak pakai masker, enggak jaga jarak, enggak masalah," katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung rapat koordinasi menteri di Bali di mana para menteri dan jajarannya berfoto bersama tanpa masker dan jaga jarak.

Juga acara Elite Race Marathon di Magelang yang penontonnya tidak menjaga jarak.

"Terakhir, Banser di Banyumas gelar parade kumpul banyak orang, tidak jaga jarak, enggak masalah," ujarnya.

Meski begitu, Aziz memastikan pihaknya akan mengikuti proses hukum apabila dipanggil oleh kepolisian.

Polda Metro Jaya sebelumnya memanggil sejumlah pejabat di DKI Jakarta menyusul kerumunan pesta pernikahan dan perayaan Maulid Nabi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, yang dilakukan pemimpin ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pihak yang dipanggil mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Kasatpol PP DKI Arifin, Lurah Petamburan Setiyono, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah, Kepala KUA Tanah Abang, Camat Tanah Abang, Ketua RT dan RW tempat tinggal Rizieq, serta Babinkamtibnas.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Bawaslu Akan Lindungi Panwascam dari Intimidasi di Pilkada 2020

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah melindungi pengawas ad hoc di lapangan yang terkena intimidasi, meskipun itu bagian dari risiko pekerjaan pengawasan di Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Bawaslu memerintahkan jika menemukan kejadian maka dijadikan temuan kemudian dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Jangan sampai nanti ada Bawaslu kita, Panwascam kita yang dipukul, dihina bahkan ditendang tanpa ada pembelaan dari bapak ibu. Jika ada kejadian langsung jadikan koordinasikan melalui Sentra Gakkumdu," kata Bagja di Jakarta, Senin (16/11/2020).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Vaksin COVID-19 Moderna Efektif Cegah Corona Hingga 94,5 Persen

Dia menyarankan kepada Bawaslu daerah untuk menggunakan UU Pemilu dalam menangani pelanggaran itu. Alasannya, orang yang mengintimidasi telah menghalang-halangi tugas pengawasan.

"Panwascam kita harus dilindungi, memang tugas kita merupakan tugas yang nyerempet bahaya, maka itu jika ada temuan jadikan laporan," kata dia seperti dikutip dari Antara.

Isi laporan Form A

Selain itu Bagja juga berpesan agar semua anggota Bawaslu daerah dapat mengisi laporan hasil pengawasan (Form A). Jangan sampai ada laporan dalam Form A nihil.

"Laporan hasil pengawasan adalah kejadian di tempat perkara baik atau buruknya," ucap Bagja.

Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Pilkada 2020 yang dilaksanakan dengan tiga gelombang dan diikuti secara daring dan tatap muka. Dalam rakornas tersebut Bagja menekankan agar pengawas di lapangan mendapatkan perlindungan dalam menunaikan kerja-kerja pengawasan.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - KPU Depok Pastikan Logistik Surat Suara Pilkada Aman

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Jawa Barat memastikan logistik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2020 aman tersedia.

"Kami ingin memberikan gambaran dan penjelasan kepada pihak terkait tentang produksi surat suara di perusahaan, mulai dari penyerahan materi, pencetakan, penyortiran, pelipatan sampai dengan packing dan pengiriman dari perusahaan ke gudang. Seluruh kegiatan tersebut diawasi oleh pihak kami, agar kami dapat memastikan bahwa semua berjalan baik," ujar Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna, seperti dilansir Antara, Minggu (15/11/2020).

KPU bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Bawaslu melakukan peninjauan dan pengawasan produksi surat suara yang dilakukan di PT Gramedia Printing Jalan Rancaekek KM 24 - Bandung Jawa Barat.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Gelombang Kedua COVID-19 Menerpa Berbagai Negara, Indonesia Waspada

Nana menjelaskan, jumlah surat suara yang tercetak adalah jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.229.362 pemilih ditambah 2,5 persen sebagai cadangan, jadi jumlah keseluruhan 2.262.051 lembar surat suara.

"Kami mengestimasi surat suara tersebut akan masuk gudang kami diperkirakan pada 24 November ini atau bahkan bisa lebih cepat. Kami terus berupaya agar semua logistik bisa kami terima dalam waktu dekat ini," kata dia.

Nana mengatakan, saat ini KPU Kota Depok sedang melakukan tahapan rekrutmen anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga tengah fokus kepada tahapan logistik.

"Tahapan logistik juga merupakan tahapan krusial dan penting yang memerlukan perhatian secara khusus," ucap dia.

Tahapan Penting Pilkada

Menurut Nana, logistik pemilihan berupa surat suara merupakan salah satu instrumen penting tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada yang tidak boleh dianggap remeh.

"Seperti penyelenggaraan saat ini, Pilkada sejatinya adalah kontestasi demokrasi, mencari dan memilih pemimpin dengan mekanisme pemberian hak suara oleh para pemilih," kata dia.

Dia menjelaskan, mekanisme memilih ini terekam dan teradministrasikan melalui surat suara. Jadi, kata Nana, logistik surat suara Pilkada memiliki peran yang penting dalam suksesi kontestasi disamping instrumen logistik yang lain.

"Sejak awal KPU Kota Depok telah mempersiapkan dan merencanakan pengelolaan logistik pilkada ini dengan standar operasional prosedur 'just in time' dalam penyelenggaraan kali ini," papar dia.

"Kami mengedepankan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas sehingga dalam pelaksanaan pilkada tidak dijumpai hambatan dan kendala mengenai logistik pemilihan sampai dengan semua tahapan pilkada selesai," sambung Nana.

Sebagai informasi logistik pilkada yang sudah diterima di gudang KPU Kota Depok diantaranya kotak suara, bilik, segel, hologram, sampul dan lain sebagainya.

"Kami tetap terus akan mengupayakan pengelolaan logistik ini dapat terlaksana dengan baik, transparan dan akuntabel. Alhamdulillah semua pihak mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh kami dalam pengadaan surat suara ini," kjelas Nana.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Bawaslu Dorong Warganet Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada Lewat Medsos

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai, warganet kurang aktif melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada 2020. Padahal, langkah tersebut bisa dilakukan menggnakan media sosial.

"Laporan partisipasi masih kurang. Padahal kita telah menyediakan aplikasi Gowaslu dan hotline melalui nomor Whatsapp ‪08111414414‬," ujar Fritz dari siaran pers diterima, Jumat (13/11/2020).

Fritz mendorong agar warganet turut aktif melaporkan jika ada pelanggaran, terlebih pada masa kampanye calon pimpinan daerah. Sebab, menurut Fritz, hal itu penting dilakukan guna memiliki kesamaan pandangan terkait hal menyangkut pelanggaran pilkada.

BACA JUGA : SPORT NEWS UPDATE - Bintang Tottenham Harry Kane Sanjung Kinerja Jose Mourinho

"Bawaslu akan terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya mengajak para stakeholder duduk bersama menyamakan persepsi dalam menangani dugaan pelanggaran konten internet dalam pilkada ini," jelas dia.

Belum Paham

Fritz memaklumi jika minimnya laporan di media sosial bisa disebabkan pemahaman yang belum senada. Karenanya, sebagai pengawas, Fritz mengatakan akan terus berusaha menyamakan pemahaman tersebut.

"Sehingga mereka belum paham apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian dan disinformasi dapat mengetahui setelah adanya edukasi. Ini pekerjaan rumah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Tidak bisa hanya Bawaslu yang bergerak sendir," Fritz menandasi.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why