POLITIK DALAM NEGERI - Oposisi Akan Bergabung ke Jokowi, Ini Kata PPP

Pasangan Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Usai hajatan Pemilu 2019 dan rekonsiliasi telah dilakukan, partai-partai yang menjadi oposisi, seperti Demokrat, PAN, dan Gerindra, disebut-sebut akan masuk koalisi Jokowi-Ma'ruf. Salah satu konsekuensinya, partai ini diprediksi mendapatkan jatah kursi di kabinet.

Ketua DPP PPP Rusli Effendi menilai bergabungnya oposisi, sebenarnya adalah kewenangan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

"Bagi kita PPP dari dulu kan sudah memberikan pilihan untuk memilih Pak Jokowi. Kalau ada perkembangan baru, dinamika politik, keinginan pihak sebelah katakan ingin bergabung, itu adalah sesungguhnya kehendak Pak Jokowi," kata Rusli di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Saat ditanya apakah PPP Ikhlas? Dia hanya menuturkan, pihaknya siap bekerja sama.

"Bagi PPP, kita siap dengan siapapun berkerja sama. Karena kita ingin membangun bangsa ini bersama," ungkap Rusli.

Jangan Berpikir Kursi

Senada, Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi mengungkapkan, jangan berpikir kursi untuk parpol koalisi akan berkurang, jika oposisi bergabung.

"Pendekatannya jangan selalu berkurangnya kursi koalisi. Ada parpol oposisi bergabung, alokasi kursi bertambah. Kenapa tidak? Jangan selalu mengurangi jatah. Kalau dapat alokasinya di luar jatah koalisi, ya apalagi kan," pungkas Baidowi.

Sumber : Liputan 6