POLITIK DALAM NEGERI - MPR Akan Revisi Tata Tertib Cara Pemilihan Pimpinannya

Politik Dalam Negeri, Jakarta - Majelis Pemusyawaratan Rakyat segera merevisi tata tertib cara pemilihan pimpinan MPR periode 2019-2024. Alasannya, jumlah pimpinan MPR harus kembali ke formasi awal dengan komposisi satu ketua dan empat wakil.

Mereka menjadikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebagai dasar dari revisi tersebut.

BACA JUGA :

PT RIFAN FINANCINDO - Komoditas Emas Akan Jadi Primadona 

RIFAN FINANCINDO - Investasi Emas Masih Primadona di Tahun Politik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Emas masih akan Menjadi Komoditas Paling Menarik untuk Investasi Berjangka Tahun ini 

PT RFB - Berikan Gambaran Investasi di Tahun 2019, RFB Gelar Investment Outlook

"Karena MD3 itu pimpinan kembali seperti dulu, tidak delapan lagi, tapi lima maka perlu perubahan tatib," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019.

Selain itu, MPR akan memberikan rekomendasi terkait amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, pada periode ini, pimpinan MPR belum bisa menyelesaikan pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

"Nah, inilah sudah disempurnakan, sekarang akan dibagi ke fraksi-fraksi untuk disepurnakan, tanggal 28 Agustus diserahkan pada rapat gabungan, rapat gabungan memutuskan. Inilah nanti yang akan dibawa ke paripurna akhir masa jabatan 27 September," ungkap Zulkifli.

Sibuk

Ketua MPR Zulkifli Hasan menggelar rapat gabungan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Rapat tersebut membahas sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus, Peringatan Konstitusi pada 18 Agustus dan Peringatan HUT ke-74 MPR pada 29 Agustus. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Zulkifli mengatakan ada beberapa hal yang membuat pihaknya belum bisa menyelesaikan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya karena terhambat proses Pemilu 2019.

"Tapi seiring berjalannya waktu, kesibukan pemilu dan yang lain-lain, saya juga tidak bisa menyampaikan alasan lengkapnya kepada kawan-kawan. sekarang sisa waktu tinggal 2 bulan, dalam aturan tidak memungkinkan ada amandemen," ucapnya.

Sumber : Liputan 6