POLITIK DALAM NEGERI - Polda BantenBerhasil Gagalkan Penyelundupan Ganja

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Polda Banten berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ganja sebanyak 159 kilogram. Polisi menangkap sembilan orang tersangka. Penyelundupan ganja asal Aceh dengan tujuan Jakarta ini merupakan pengungkapan terbesar tahun ini.

Para tersangka ditangkap di tiga lokasi berbeda, yakni 2 di daerah Cideng, Jakarta Pusat, 3 tersangka di Parung Bogor, dan 5 orang di Aceh. Kapolda Banten Irjen Fiandar mengatakan, guna mengelabui petugas, para pelaku mengirimkan barang haram tersebut menggunakan empat buah panel telkom dan peti.

"Kita berhasil mengungkap ganja sebanyak 159 kilogram, atau lebih kurang 1,5 kwintal pada di tiga lokasi. Sembilan tersangka kita amankan dengan berbagai peran," kata Fiandar kepada wartawan di Mapolda Banten, Kamis (30/7/2020).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kesehatan Adalah Faktor Utama Suksesnya Pemulihan Ekonomi

Fiandar mengatakan, sembilan pelaku yang ditangkap mempunyai perannya masing-masing. Pelaku SP (33) sebagai pengirim barang. RN (31) mengawasi proses pengemasan dan perjalanan ganja. Kemudian MN (43) sebagai pengepul ganja dari petani. Berikutnya, HN (39) sebagai pengantar ganja dari gudang ke kantor ekspedisi.

Kemudian pelaku FR (39) membantu proses packing ganja di Aceh.  BU (39) dan AS (37 pengatur pengambilan ganja dan jalur di Jakarta dan Bogor. Selanjutnya, MR (39) pengawas ganja di Bogor dan YN (30) pengambil barang di Bogor.

"Pengungkapan ini butuh waktu panjang, mudah-mudahan ini titik awal untuk pengembangan kasus berikutnya lebih besar," ujar Fiandar. Direktur Reserse Narkoba Polda Banten Kombes Susatyo Purnomo Condro menambahkan, pengungkapan kali ini menjadi yang terbesar tahun 2020.

"Melihat banyaknya barang bukti yang kita amankan, ini ungkapan terbesar kami tahun ini," kata Susatyo. Para pelaku disangka melanggar Pasal 114 ayat 2, Pasal 111 ayat 2, Pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Nadiem Minta Maaf, ke PGRI, NU dan Muhammadiyah

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim buka suara soal kisruh dua organisasi peserta Program Organisasi Penggerak yang menuai banyak kritik, yakni Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna.
Dalam keterangan video yang dikirimkan kepada wartawan, Nadiem menyatakan kedua organisasi tersebut bakal menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri.

"Kemendikbud telah menyepakati dengan Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation bahwa partisipasi mereka dalam program Kemendikbud tidak akan menggunakan dana dari APBN sepeserpun, mereka akan mendanai sendiri aktivitas programnya tanpa anggaran dari pemerintah," katanya, Rabu (29/7).

Organisasi Penggerak merupakan program pelatihan guru yang melibatkan organisasi masyarakat di bidang pendidikan. Bentuknya, ormas membuat pelatihan dan Kemendikbud memberikan dana.

Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna merupakan dua dari sekian ormas yang lolos dengan kategori Gajah.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Perkantoran di DKI Jakarta Jadi Klaster Corona

Pada kategori Gajah, mereka seharusnya mendapat hibah dari negara maksimal hingga Rp20 miliar. Namun setelah menuai banyak kritik, Kemendikbud menyatakan Tanoto Foundation membiayai seluruh dana pelatihan secara mandiri. Hal ini pun dikonfirmasi oleh pihak Tanoto Foundation.

"[Pelatihan ini] didesain tidak menggunakan dana pemerintah. Namun sepenuhnya dibiayai dana sendiri dengan nilai investasi lebih dari Rp50 miliar untuk periode dua tahun," ungkap Communications Director Tanoto Foundation, Haviez Gautama kepada CNNIndonesia.com.

Sedang Yayasan Putera Sampoerna sebelumnya diklaim menggunakan dana pendamping. Artinya Yayasan Putera Sampoerna membiayai sebagian dana pelatihan, dan sebagian lagi dibantu Kemendikbud.

Skema dana pendamping itu nilainya hampir Rp70 miliar untuk mendukung program peningkatan kualitas guru dan ekosistem pendidikan serta Rp90 miliar untuk mendukung program peningkatan akses pendidikan. Namun kini Nadiem memutuskan Yayasan Putera Sampoerna juga membiayai seluruh pelatihan secara mandiri.

"Harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan," lanjut Nadiem.

Yayasan Putera Sampoerna pun menyetujui hal ini. Kendati demikian, mereka berjanji bakal tetap menjaga integritas dan efektifitas jalan hingga pengukuran capaian program.

"Sejalan dengan arahan Kemendikbud mengenai penguatan gotong royong, Yayasan Putera Sampoerna meyakini bahwa pengembangan pendidikan membutuhkan kolaborasi semua pihak," ujar Head of Marketing & Communication Yayasan Putera Sampoerna Ria Sutrisno melalui keterangan pers.

Ria juga menjelaskan Yayasan Putera Sampoerna bukan organisasi tanggung jawab perusahaan atau CSR dari PT HM Sampoerna Tbk. Ia menekankan Yayasan Putera Sampoerna tidak berafiliasi dengan perusahaan tersebut, baik dari legalitas, kepemilikan saham, sampai operasional.

"Sejak awal mengikuti seleksi POP, tujuan utama Yayasan Putera Sampoerna adalah merumuskan program pendidikan yang dapat membantu meningkatkan pendidikan dan pemajuan literasi, numerasi dan penguatan karakter bagi pendidik dan anak didik," ungkapnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengkritik respons Kemendikbud yang menyatakan Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna memakai dana sendiri dalam program ini.

Menurut FSGI hal tersebut janggal. Terlebih karena hal tersebut baru diumumkan ketika kritik mengalir.

"Kalau dana sendiri ngapain juga ngajuin proposal? Saya jadi bingung menanggapi yang muncul setelah ini jadi ramai. Ini saya yang kurang cerdas atau gimana?," ungkap Retno melalui konferensi video, Jumat (24/7).

Buntut dari kisruh POP, tiga organisasi masyarakat besar memutuskan mundur sebagai peserta. Yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah.

Nadiem pun berharap setelah pihaknya meluruskan kisruh ini, ketiga ormas tersebut mau membimbing jalannya POP.

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," katanya.


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Presiden Jokowi Lantik Isdianto Jadi Gubernur Riau Gantikan Nurdin

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto sebagai Gubernur Kepulauan Riau untuk sisa masa jabatan 2016-2021, di Istana Negara.

Isdianto menggantikan Nurdin Basirun yang terjerat kasus korupsi reklamasi Kepulauan Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurdin kini telah dipidana 4 tahun penjara.

"Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD Negara RI Tahun 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," kata Isdianto menirukan ucapan sumpah Jokowi.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Inilah Gejala Yang Disebabkan Kanker Kandung Kemih

Isdianto dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021.

Usai pelantikan, Isdianto melakukan sesi foto bersama dan mendapat ucapan selamat dari Jokowi tanpa bersalaman. Namun, Isdianto sempat bersalaman dengan sejumlah pejabat lainnya.

Isdianto merupakan wakil gubernur Kepulauan Riau yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas sejak 13 Juli 2019. Ia menggantikan Nurdin yang tersangkut korupsi reklamasi dan telah divonis empat tahun penjara.

Isdianto merupakan Ketua Dewan Pertimbangan DPD PDIP Kepri. Ia juga lama berkarir sebagai birokrat di Kepri, mulai dari Camat Tebing Karimun hingga menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepri.


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - KPU Sambangi Rumah Khofifah, Pencocokan Data Pilkada Surabaya

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatangi kediaman Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan pencocokan dan penelitian dalam rangka Pilkada Surabaya 2020 di kawasan Jemursari, Surabaya.

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, Ketua KPU Jatim Choirul Anam beserta sejumlah komisioner, Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi dan beberapa komisioner serta PPK dan PPS setempat.

"Terima kasih kepada petugas dan semoga pilkada berjalan aman, lancar dan sesuai harapan," ujar Khofifah kepada wartawan.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mendukung semua tahapan Pilkada Surabaya 2020. Karenanya dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan data yang valid kepada petugas PPDP.

BACA JUGA : E-SPORT - Adu Kuat 2 Offlaner Paling Rusuh MLBB Season 17

"Saya ingin menyampaikan Pemprov Jatim mendukung sepenuhnya semua proses yang sedang berjalan, terutama sekarang yang sedang dalam koordinasi KPU provinsi," ucap ketua umum PP Muslimat NU tersebut.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman berterima kasih kepada Gubernur Khofifah karena berkenan untuk didatangi langsung sekaligus dilakukan pendataan.

Coklit, kata dia, digelar mulai 15 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 kepada petugas di lapangan atau PPDP.

"Di Surabaya nanti untuk kepentingan Pilkada Kota Surabaya. Di lapangan petugas kami wajibkan terapkan protokol kesehatan ketat dan menjadi upaya membantu pencegahan penyebaran Covid-19," katanya.

Selain ke rumah Gubernur Khofifah, sehari sebelumnya ia juga mendampingi PPDP ke kediaman dua tokoh di Surabaya, yaitu mantan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Menurut dia, kedatangannya ke rumah-rumah para tokoh diharapkan mampu menjadi dukungan, sekaligus sarana sosialisasi agar kedatangan PPDP disambut pemilih dengan menyediakan datanya.

"Yang disediakan hanya data, lalu dicocokkan dengan data yang sudah masuk. Pemilih juga bisa memastikan dan mengecek status terdaftar sebagai daftar pemilih tetap dengan memantaunya secara daring di lindungihakpilihmu.kpu.go.id," kata Arief Budiman.


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Prabowo Subianto Ikut Sholat Jumat Perdana di Hagia Sophia

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Usai bertemu Presiden Industri Pertahanan Turki Ismail Demir di Kota Ankara, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja dengan bertamu ke Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki.

Dalam akun Twitter, @MAFTurkey, diunggah empat foto yang menjelaskan pertemuan Prabowo dengan Menteri Pertanian dan Kehutanan Turki Bekir Pakdemirli di kantor Kementerian Pertanian dan Kehutanan di Eskisehir Road 9th Km Lodumlu, Kota Ankara.

Dalam pertemuan di ruang terbuka, Prabowo didampingi Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal, Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen Rui FGP Duerte, serta ajudan pribadi Rizky Irmansyah.

BACA JUGA : KESEHTAN NEWS UPDATE - Kenapa Harus Indonesia, Vaksin Virus Corona dari China Diuji

Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki mengatakan, kedua negara berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan di masa mendatang.

"Menteri Pertahanan Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan delegasinya mengunjungi Kementerian kami. Kedua negara akan melakukan studi untuk meningkatkan pangsa pertanian dalam volume perdagangan yang ditargetkan 10 miliar dolar AS (atau sekitar Rp 145 triliun)," begitu penjelasan resmi @MAFTurkey.

Kunjungan kerja Prabowo ke Turki kali ini merupakan yang kedua kalinya. Saat kunjungan pertama lalu, Prabowo sempat bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Menhan Turki Hulusi Akar.

Selain itu, Prabowo juga berkesempatan menengok langsung galangan kapal selam milik Angkatan Laut Turki. Prabowo juga sempat memegang kemudi kapal selam selama berada di Golcuk Naval Shipyard, Kocaeli.

Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan, Brigjen IE Djoko Purwanto saat ditanya apakah Prabowo bakal mengunjungi Hagia Sophia di Istanbul, pihaknya belum bisa memastikan.

"Saya belum monitor. Saya tak bisa informasi lebih lanjut," ucap Djoko.

Hagia Sophia resmi dibuka untuk sholat Jumat perdana pada 24 Juli 2020. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengundang beberapa pemimpin negara untuk hadir menunaikan sholat Jumat perdana di bangunan yang sebelumnya merupakan museum tersebut.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Hiwaso (Himpunan Waria Solo), Mendukung Gibran Di Pilkada Solo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Himpunan Waria Solo (Hiwaso) mendukung penuh jika Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo maju dalam Pilkada Solo.

Di mata para waria Soloraya, Gibran adalah sosok yang care, ramah, dan peduli.  Hal itu setidaknya diungkapkan Ketua Hiwaso, Cinthya Marames.

"Sangat luar biasa. Dia [Gibran] sangat care dengan teman-teman waria. Bila dengar sosok Gibran kami sangat setuju kalau dia dicalonkan. Kami bisa paham sosok dia. Karena selama ini Mas Gibran sangat peduli dengan teman-teman," ujarnya dikutip Solopos.

Kepedulian Gibran kepada kaum waria yang dimaksud Cinthya yaitu mau melayani permintaan swafoto dan mengobrol saat bertemu dalam suatu acara. Seperti saat ada kegiatan yang melibatkan waria di Graha Saba Buana Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo.

BACA JUGA :  KESEHATAN NEWS UPDATE - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Berharap Vaksin dari China Cocok dengan Tipe Corona di RI

"Beberapa kali teman-teman bertemu Mas Gibran saat ada acara di Graha Saba Buana di Sumber. Dia tidak sombong, mau bersalaman, mengobrol, dan foto dengan teman-teman. Teman-teman kadang ada job menari atau merias di Graha Saba," tutur dia.

Lebih jauh Cinthya mengaku belum tahu banyak siapa saja figur yang digadang-gadang menjadi cawali-cawawali Solo. Yang pasti menurut dia, Solo butuh figur pemimpin yang merakyat, ramah, dan peduli terhadap kaum waria utamanya dalam hal kesehatan.

Cinthya mengatakan para waria yang tergabung dalam Himpunan Waria Solo membutuhkan layanan kesehatan rutin seperti pemeriksaan HIV/AIDS. Tapi sebagian dari mereka kesulitan mengakses layanan tersebut karena tidak mempunyai kartu identitas yang aktif.

"Sebagian dari teman-teman kan ada yang dari luar Solo. Di daerah asal mereka berdentitas laki-laki, dan berani menjadi diri mereka sendiri sebagai waria saat di Solo. Lah mereka tidak berani mengurus atau memperbarui kartu identitas yang mati," katanya.

Saat ini tercatat ada 180 anggota Hiwaso Solo yang 30 persennya berasal dari Solo. Dari 180-an waria Solo, sekitar 15 persennya tidak punya identitas atau kartu identitasnya mati. Untuk menyikapi hal itu Hiwaso mengeluarkan kartu anggota Hiwaso.

"Teman-teman ingin dipermudah dalam mendapatkan layanan kesehatan. Contohnya untuk pemeriksaan HIV/AIDS sekarang harus punya identitas. Padahal ada beberapa teman waria yang tidak punya identitas atau kartu identitasnya mati," katanya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Terbuka Koalisi Demokrat PKS di Pilkada PDIP Langsung Klarifikasi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Bendahara Umum PDI-Perjuangan, Rudianto Tjen mengklarifikasi kabar partainya tak ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam gelaran Pilkada serentak 2020.

Rudianto menegaskan partainya terbuka berkoalisi dengan siapapun untuk meraih kemenangan. Ia pun tak mempersoalkan jika PDIP harus berkoalisi dengan Demokrat dan PKS di Pilkada 2020.

"Salah itu, banyak daerah kami sama-sama (PKS dan Demokrat). Tidak ada masalah," kata Rudianto kepada PT Rifan Rabu (22/7).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Jenis Vaksin Pneumonia, Yang Perlu Anda Tau

Rudianto mengungkapkan pihaknya tengah membangun komunikasi dengan PKS untuk koalisi di beberapa pemilihan kepala daerah yang digelar di Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Terdapat empat wilayah di Babel yang menggelar Pilkada 2020. Diantaranya Kabupaten Bangka Selatan, Belitung Timur, Bangka Tengah dan Bangka Barat.

"Di dapil saya ini sedang lobi mau koalisi dengan PKS," ujarnya.

Sebelumnya, DPP PDIP disebut menerima banyak aspirasi agar tak berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS di Pilkada 2020 untuk menyesuaikan kebijakan koalisi di pemerintah pusat dan daerah.

Ketua DPC Kota Tangerang Selatan Wanto Sugito, dalam keterangan tertulisnya, menyebut hal itu dikatakan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Wanto mengungkapkan bahwa Djarot menerangkan sikap PDIP saat ini adalah mendorong kerja sama politik dengan seluruh partai pengusung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Aspirasi untuk tidak bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS juga banyak saya terima. Hal tersebut juga positif. Dengan kebersamaan antara Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, sehat bagi demokrasi," kata Wanto.

Djarot sendiri belum merespons terkait pernyataan DPC PDIP Tangerang Selatan tersebut.


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Penyebaran Komunisme Dilarang

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Rancangan Undang-undang Badan Pembina Ideologi Pancasila (RUU BPIP), yang merupakan gantinya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), memuat larangan ideologi komunisme/marxisme.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi meminta DPR menunda pembahasaan RUU HIP karena tidak sepakat dengan beberapa poin yang menuai kontroversi. Yakni, soal ketiadaan larangan komunisme, serta keberadaan azas ekasila dan trisila.

Melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Presiden Joko Widodo secara resmi menyampaikan Surat Presiden (Supres) atas keputusan RUU HIP ini kepada DPR.

Sebagai gantinya, pemerintah mengajukan RUU baru, berbarengan dengan aksi unjuk rasa yang menolak RUU HIP di luar gedung DPR saat itu, yakni RUU BPIP.

"Kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila, maka TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 itu harus menjadi pijakannya, salah satu pijakan pentingnya. Itu ada di dalam RUU ini menjadi menimbang butir kedua," kata Mahfud, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Gangguan Langka yang Sebabkan Tidur Berlebihan

Mendapat salinan resmi RUU BPIP yang baru diserahkan pekan lalu itu. RUU ini tergolong sederhana; terdiri dari delapan bab, 17 pasal, dan 16 halaman.

Merujuk pada salah satu poin yang tercantum pada bagian pertimbangan-pertimbangan untuk membuat RUU BPIP ini, terdapat poin penting terkait larangan aktivitas komunisme dan aliran serupa.

Dalam poin dua bagian 'Mengingat', RUU ini secara eksplisit mencantumkan Tap MPRS tahun 1966 yang menyatakan pembubaran PKI.

"Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia," bunyi salah satu poin yang tercantum dalam RUU itu, diakses pada Selasa (21/7).

Tak hanya pertimbangan membubarkan PKI, RUU ini juga melarang kegiatan yang menyebarkan paham-paham berunsur komunis seperti Marxisme dan Leninisme.

"Larangan setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme," demikian bunyi ketentuan itu.

Diketahui, RUU HIP yang diusulkan Fraksi PDIP di DPR ini tak mencantumkan larangan komunisme ataupun tak memasukkan TAP MPRS tersebut dalam konsiderans-nya.

Ketakutan soal kebangkitan PKI pun muncul. Rumor berkembang di akar rumput, sambil mengaitkannya dengan rekam jejak PDIP yang memiliki kader 'anak PKI', hingga kedekatan Sukarno dengan PKI di era Nasakom.

Hal itu diperparah dengan keberadaan ekasila dan trisila, yang dituding akan menghilangkan sila pertama pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meski ada aturan anti-komunisme di RUU BPIP, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto mengatakan pihaknya tetap menolak RUU itu karena khawatir badan tersebut akan digunakan sebagai alat kekuasaan.

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki risau dengan keberadaan BPIP sambil menyindir jejak pernyataan Ketua BPIP Yudian Wahyudi yang sempat menyebut 'agama musuh Pancasila'.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - RUU HIP dan BPIP, Jumlah Pasal Hingga Komunisme

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) usulan DPR hanya berumur jagung. Tidak sampai disahkan menjadi undang-undang dan bahkan tak sempat dibahas oleh DPR dengan pemerintah.

Pemerintah lebih memilih mengajukan Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) ketimbang membahas RUU HIP yang menuai penolakan dari banyak pihak. Konsep RUU BPIP sudah diserahkan pemerintah kepada DPR .

Saat serah terima konsep tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut ada sejumlah perbedaan di antara dua RUU, salah satunya berkaitan dengan komunisme.

"Kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila, maka TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 itu harus menjadi pijakannya, salah satu pijakan pentingnya. Itu ada di dalam RUU ini menjadi menimbang butir kedua," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 mengatur tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) serta larangan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Diketahui, ketiadaan TAP MPRS itu dalam RUU HIP jadi salah satu faktor berbagai kelompok, terutama ormas Islam menolak.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Doni Monardo, Jangan Ada Lagi Tenaga Kesehatan Gugur akibat Covid-19

RUU BPIP, kata Mahfud, menegaskan bahwa Pancasila yang diakui adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pernyataan ini menjawab keresahan publik atas konsep Ekasila dan Trisila yang diatur dalam Pasal 7 RUU HIP.

Mahfud berkata Pancasila yang diakui berisi sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Perumusan Pancasila kita kembali apa yang dulu dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dengan lima sila," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan dua RUU tersebut juga berbeda dari segi susunan. RUU BPIP terdiri dari 7 bab dan 17 pasal, sedangkan RUU HIP berisikan 10 bab dan 60 pasal.

Puan memastikan RUU BPIP tak akan mencantumkan sejumlah pasal kontroversial dari RUU HIP. Pembahasannya pun akan melibatkan publik, sehingga ia meminta polemik RUU HIP untuk segera dihentikan.

"Segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dengan RUU HIP sudah dapat kita akhiri dan kita kembali hidup rukun dan damai," ucap Puan.

Jalan Masih Panjang

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin menyampaikan perjalanan RUU BPIP sebagai pengganti RUU HIP masih panjang. RUU ini masih harus dibawa ke tingkat paripurna untuk diperkenalkan secara resmi kepada fraksi-fraksi.

Sementara saat ini DPR sudah memasuki masa reses hingga 13 Agustus mendatang. Paripurna terdekat yakni pada 14 Agustus, bertepatan dengan sidang tahunan MPR.

Setelah dibacakan di sidang paripurna, RUU BPIP akan diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). Usai Baleg membahas substansi dan pergantian judul, RUU itu akan kembali dibawa ke paripurna.

"Baru kita announce tentang usulan pemerintah itu setelah dibahas di Baleg untuk menjadi usulan DPR dengan perubahan-perubahan yang dimasukan dari pemerintah dengan menampung aspirasi masyarakat," Jakarta.


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Ubah RUU HIP Jadi RUU BPIP

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA  - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan DPR secara resmi mengubah pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal itu disampaikan saat Mahfud menemui Ketua DPR RI Puan Maharani.
Mahfud mewakili Presiden Joko Widodo mengirim surat ke DPR terkait sikap resmi pemerintah soal RUU HIP.

"Saya membawa surat presiden berisi tiga dokumen, satu surat resmi presiden kepada ibu, lalu ada dua lampiran lain yang terkait dengan RUU BPIP," kata Mahfud di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7).

"Saya serahkan secara resmi," kata Mahfud.

Puan menerima surat yang dibawa oleh Mahfud. Dia mengatakan RUU HIP akan berubah nama menjadi RUU BPIP.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Jawaban Presiden Tak Normatif, MK Minta UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan Digugat

"Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami menerima wakil pemerintah atau utusan presiden yang dipimpin Menko Polhukam untuk menyerahkan konsep BPIP. Sebagai masukan ke DPR untuk membahas dan menampung konsep yang akan dibahas bersama masyakarat," kata Puan.

"Subtansi yang ada di perpres mengatur BPIP diperkuat RUU BPIP," kata Puan.

Mahfud menyatakan pemerintah menolak dua poin isi RUU HIP. Pertama, soal absennya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsiderans atau pertimbangan RUU. Kedua, ketentuan soal trisila dan ekasila. Menurutnya, penolakan dua poin itu merespons protes dari masyarakat.

Selama ini sejumlah ormas keagamaan meminta RUU HIP dicabut karena dianggap mendegradasi Pancasila dan tak mencantumkan pelarangan soal komunisme. Selain itu, berkembang opini di masyarakat bahwa prinsip trisila dan ekasila akan menghilangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada hari ini, dua kelompok massa menggelar unjuk rasa di depan Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat. Salah satu kelompok dari sejumlah ormas Islam menolak RUU HIP. Sementara kelompok lainnya berasal dari kalangan buruh dan mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya tak mengesahkan RUU HIP dalam Rapat Paripurna hari ini. Dasco meminta tak ada pihak yang melempar isu provokatif dalam aksi tersebut.

"Pemerintah tidak menyetujui pembahasan RUU HIP yang membahas ideologi pancasila, sebagai gantinya pemerintah mengusulkan RUU BIPI yang mengatur lembaga yang bertugas untuk mensosialisasikan pancasila yang sudah final," kata Dasco.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku bahwa RUU HIP itu diusulkan oleh fraksinya di DPR. Hasto menilai selama ini ada pihak-pihak yang menunggangi isu RUU HIP dengan menjadikan PDIP sebagai partai yang ingin mengubah Pancasila menjadi ekasila dan trisila.

"Tidak etis untuk mengatakan bahwa trisila atau ekasila bukan usulan dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa itu dulu adalah suatu gagasan otentik dari Bung Karno," ucap dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Evi Novida Komisioner KPU Akhirnya Dipecat Jokowi, DPR Tunda Pergantian Komisioner KPU

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA -  Komisi II DPR RI menunda pergantian antarwaktu (PAW) Evi Novida Ginting dari jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) meski sudah ada surat pencopotan dari Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan awalnya PAW Evi akan disahkan dalam rapat paripurna masa sidang kali ini. Namun fraksi-fraksi di komisinya sepakat untuk menunda.

"Belum, kami di Komisi II sepakat untuk menunda dulu proses PAW Bu Evi sambil menunggu putusan PTUN,".

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan Komisi II ingin memberi kesempatan bagi Evi mencari keadilan di jalur hukum. Terlebih lagi proses persidangan di PTUN sudah hampir selesai.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Inilah Manfaat Lidah Buaya

Selain itu, Saan juga menyebut pihaknya mendapat surat resmi dari KPU untuk menunda proses PAW. Terkait hal ini telah coba mengonfirmasi ke KPU. Namun hingga berita ditayangkan, tak ada satu pun komisioner yang berkenan memberi pernyataan resmi.

"KPU mengirim surat juga ke DPR untuk minta menunda proses PAW Bu Evi sambil menunggu putusan PTUN," tutur Saan.

Lebih lanjut, Saan meyakini penundaan proses PAW Evi tak akan berpengaruh terhadap kerja KPU, termasuk persiapan Pilkada Serentak 2020. Dia menyatakan KPU daerah lebih banyak berperan dalam persiapan teknis.

"Kalau KPU terganggu kinerjanya, pasti KPU enggak bikin surat ke Komisi II," ujar dia.

Sebelumnya, DKPP memutus Evi melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6. DKPP memutus mencopot Evi dari jabatan Komisioner KPU per Rabu (18/3).

Putusan itu pun dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo dengan memecat Evi secara tidak terhormat pada Kamis (26/3). Pemecatan dituangkan dalam surat bernomor B-III/Kemensetneg/D-3/AN.01.01/03/2020.

"Kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020, telah ditetapkan pemberhentian dengan tidak hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum atas nama Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP," tulis surat Keputusan Presiden RI .


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Pemerintah Memberi Tanah Gratis, Pabrik China Berbondong-Bondong Masuk RI

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, saat ini Indonesia sudah menjadi tujuan relokasi pabrik-pabrik perusahaan besar asal China. Padahal, sebelumnya, perusahaan-perusahaan besar lebih memilih merelokasi pabriknya ke Vietnam.

"Dulu tahun 2018-2019, tidak ada perusahaan yang merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia, semuanya ke Vietnam. Sekarang sudah tujuh, kemarin sudah diresmikan dan nantinya ada 17 perusahaan yang sudah 70-80% potensinya akan masuk,".

BACA JUGA : INDEX NEWS UPDATE - Perkembangan Harga emas 24 karat, Tetap di Rp 938.000 per gram, Selasa 14 Juli 2020

Bahlil menjelaskan, hal ini terjadi karena penawaran menarik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dia mencontohkan, Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah yang akan dimulai pembangunannya dengan memberikan tanah secara cuma-cuma.

"Kita kasih tanah gratis aja, kemarin kita bikin di Batang, presiden resmikan. Ini tanahnya BUMN, infrastruktur dibangun oleh APBN, sumber daya disewa aja karena kawasan industri sekarang ini bukan kawasan industri investor, tapi kawasan industri tanah. Belum ada industrinya tapi tanahnya sudah ada," kata dia.

Dengan adanya kawasan industri di wilayah Batang, mantan Ketua Umum Hipmi ini menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan prioritas lebih kepada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Prabowo Akhrinya Mencoba Mobil " Maung " Buatan Pindad

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjajal alat transportasi sehari-hari di daerah konflik (Rantis). Prabowo mencoba mobil yang diproduksi PT. Pindad.

"Pada sore hari ini saya dan tim dari PT. Pindad mencoba kendaraan Rantis 4x4 yang kami beri nama Maung," kata Prabowo dalam akun twitternya, Minggu (12/7).

Prabowo menjelaskan kementerian pertahanan akan terus mendukung upaya peningkatan alutsista dalam negeri. Serta mendukung program penelitian dan pengembangan.

"Nantinya seluruh produksi dalam negeri dapat mandiri lebih utuh," ucap Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri. Hal ini demi menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Manfaat Vitamin C, Bisa Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Cegah Virus

Dia menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas yang digelar secara tertutup di Istana Negara Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Menurutnya, Kementerian Pertahanan bisa membeli produk alutsista di perusahaan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, atau PT PAL.

"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI, beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," kata Jokowi dalam keterangan pers yang dirilis Sekretariat Presiden, Rabu (8/7).

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," sambungnya.

Jokowi menyebut anggaran Kementerian Pertahanan yakni, Rp117 triliun. Anggaran tersebut merupakan yang paling besar dibandingkan kementerian lainnya.

Dia mengingatkan jajaran menterinya untuk mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Pasalnya, kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang," ucapnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Partai Demokrat Nilai, Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan Fecho menganggap kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia yang sudah mencapai 70 ribu adalah akibat dari tatanan hidup baru atau new normal. Menurutnya, new normal masih terlalu dini untuk diterapkan.
"Apa yang terjadi pada hari ini, di mana angka yang positif naik dua kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya telah menunjukkan bahwa langkah new normal yang diambil pemerintah adalah blunder bagi rakyat dan negara," kata Irwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (10/7).

Irwan menilai kebijakan new normal seharusnya diberlakukan setelah kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia melandai. Menurutnya, menerapkan new normal saat kurva penyebaran masih dalam tren naik hanya akan membuat kasus positif dan korban meninggal dunia terkait Covid-19 terus bertambah.

"Seharusnya pemerintah ini tegas dan fokus menurunkan angka penularan Covid-19 di Indonesia yang bertambah secara eksponensial setiap harinya, sampai kemudian melewati puncak dan kurvanya terus turun melandai mendekati situasi normal sebelum pandemi," ungkapnya.

Dia pun menilai penambahan angka kasus positif dan korban meninggal dunia terkait Covid-19 masih terus terjadi karena pemerintah tidak kunjung memperbaiki pola penanganan Covid-19.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Menjelang Idul Adha Pemprov DKI Cek Kesehatan Ratusan Hewan KurbanKESEHATAN NEWS UPDATE - Menjelang Idul Adha Pemprov DKI Cek Kesehatan Ratusan Hewan Kurban

Menurutnya, semua permasalahan itu kemudian ikut berdampak pada sektor perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk saat ini.

"Ini tentu menjadi warning bagi pemerintah agar jangan keliru dan lalai dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia baik dari sisi kesehatan dan ekonomi masyarakat," ucap anggota Komisi V DPR RI itu.

Berangkat dari itu, Irwan meminta pemerintah tidak berlindung dengan terus meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dan tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Sebelumnya, Irwan pernah menyatakan bahwa new normal yang digaungkan pemerintahan Jokowi merupakan tanda menyerah menghadapi pandemi Covid-19.

Irwan berpendapat new normal seharusnya dicanangkan setelah suatu negara berhasil menaklukkan pandemi. Salah satu tandanya adalah pandemi sudah mencapai puncak dan jumlah kasus menurun.

"Itu baru tepat dikatakan new normal. Jika situasinya masih seperti sekarang, maka new normal adalah bendera putih pemerintah," .

Diketahui, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 70.736 kasus hingga Kamis (9/7). Sebanyak 32.651 orang dinyatakan sembuh dan 3.417 orang lainnya meninggal dunia.


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Nadiem Makarim, Mendikbud MAN 4 Kota Sukabumi Jadi Percontohan Nasional Sekolah Tatap Muka

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Kota Sukabumi akan menjadi percontohan dalam pembelajaran tatap muka secara nasional di masa pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat mendampingi kunjungan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin ke SMA Negeri 4 Kota Sukabumi, Rabu (8/7). Kedatangan Wapres di dampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi.

Seperti diketahui Kota Sukabumi satu-satunya wilayah di Jawa Barat yang masuk Zona Hijau Covid-19. '' Zona hijau memperbolehkan sekolah tatap muka tapi Sekolah menengah dulu SMA dan SMP, sementara tingkat SD tunggu dulu,'' ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Untuk tingkat SD latihan dulu dua bulan masih menunggu kesiapan terkait detail apa yang dipersiapkan. Dalam artian tidak boleh semua serentak masuk sekolah karena harus ada shifting.

Nadiem mengatakan, SMA 4 Sukabumi misalnya luar biasa membuat 3 shift padahal 2 shif cukup. Langkah ini karena ingin benar-benar menerapkan protokol kesehatan.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Pak Ma'ruf Amin, Minta Kesehatan dan Ekonomi Harus Seimbang Dalam Penerapan New Normal

Menurut Nadiem, kesiapan daerah bervariasi dan harus monitor serta koordinasi dengan kepala dinas daerah. Kesiapan sekolah tatap muka didasarkan pada keputusan kepala sekolah dan orangtua bebas tidak menyekolahkan anaknya dan tidak ada diksrikiminasi.

'' SMA 4 Sukabumi bisa menjadi percontohan untuk nasional dan bahkan tidak hanya SMA tapi lainnya,''cetus Nadiem. Kuncinya pola pikir kepala sekolah, guru, pengawas, dan kepala dinas seperti apa mengutamakan pendidikan dengan berbagai inovasi.

'' Kemampuan kreativitas dan mindset pola pokir mereka akan mengajari kita dalam menemuka strategi terbaik,'' ujae Nadiem

Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Sukabumi Rachmat Mulyana menjelaskan, menjelang dibukanya kembali Kegiatan Belajar Mengajar di SMAN 4 Kota Sukabumi, berbagai sarana dan prasarana protokol kesehatan telah disiapkan. Mulai dari alat pengukur suhu, wastafel, sterilisasi dengan disinfektan dan penyediaan hansanitizer.

“ Untuk protokol kesehatan kami sudah siaga mempersiapkanya. Nantinya para siswa akan dilakukan pengecekan suhu sebelum memasuki area sekolah. Para siswa juga Wajib menggunakan masker. Kami menyediakan Watafel di beberapa titik. Nantinya sekolah akan dilakukan Sterilisasi Disinfektan secara berkala oleh petugas,” terang dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Reklamasi Ancol Terancam Batal

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyatakan rencana reklamasi perluasan kawasan Ancol bisa dibatalkan lantaran hingga saat ini belum memiliki peraturan daerahnya (Perda).
Pantas yang juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI mengatakan, aturan dasar reklamasi, yakni Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sampai saat ini belum dibahas.

"Seyogianya itu (reklamasi Ancol) harus masuk dalam bagian RTRW dan RDTR. Kalau tidak masuk, berarti (reklamasi Ancol) enggak boleh," kata Pantas saat dihubungi, Rabu (8/7).

Pantas menambahkan, sampai saat ini Bapemperda DPRD DKI belum sekalipun membahas mengenai revisi Perda RTRW dan RDTR. Artinya, sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap belum menyerahkan draf Rancangan Perda (Raperda) untuk izin reklamasi itu.

"Kita kan belum bahas, jadi saya sama sekali belum tahu apakah ada reklamasi Ancol di dalam RTRW dan RDTR itu. Kita sama sekali belum tahu," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI ini.

dengan total luas 155 hektare. Izin itu dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Perluasan Kawasan Dufan dan Ancol.

Menurut Pantas, SK tersebut semacam izin prinsip yang diserahkan Anies kepada PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pengelola. Namun, untuk melaksanakan reklamasi tetap memerlukan perda sebagai payung hukum.

BACA JUGA : E-SPORT - Sean 'Hades' Goh, Kini Perkuat AURA untuk Coach MLBB

Mengenai Raperda RTRW dan RTRW, Pantas mengaku belum tahu kapan akan dibahas. Pihaknya masih menunggu Anies menyerahkan draf Raperda tersebut.

"Bapemperda akan membahas itu kalau Gubernur sudah menyerahkan itu ke DPRD melalui Paripurna," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Perluasan Kawasan Dufan dan Ancol cacat hukum.

Menurut Gilbert, SK reklamasi Ancol harus didasari Perda mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Demikian juga sebelum SK keluar, Pemprov harus melakukan konsultasi teknis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan menyertai hasil analisis dampak lingkungan (amdal).

Ia menilai perluasan reklamasi Ancol seluas 120 hektare dan Dufan 35 hektare hanya didasarkan SK Gubernur menyalahi aturan. Perluasan harus didasarkan pada Perda RDTR, karena SK Gubernur berada di bawah Perda status kekuatan hukumnya.

"SK ini menjadi preseden buruk dalam tata pamong, dan sarat kepentingan. Tidak ada hal yang mendesak untuk kemudian menyebut diskresi. Sebaiknya SK tersebut batal karena cacat hukum, " ungkap Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7).

Dalam beleid 237/2020 dijelaskan bahwa penerbitan SK ini hanya didasari oleh tiga aturan, yakni: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 30 'rahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Pemuda Pancasila Tolak RUU HIP

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno menegaskan pihaknya menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“MPN Menolak RUU HIP dan minta (RUU HIP) dicabut,” ujar Japto dalam keterangan yang diterima di Jakarta

Japto menilai persoalan RUU HIP saat ini berada di tangan legislatif dalam hal ini DPR RI, bukan di eksekutif.

Karena RUU HIP berasal dari hak  inisiatif DPR RI.

“Pemerintah dalam hal ini Presiden belum pernah mengeluarkan Surat Presiden ke DPR RI terkait hal ini, malah memutuskan menunda pembahasan,” katanya.

Sementara itu, Sekjen MPN Pemuda Pancasila, Arif Rahman berharap supaya masyarakat tidak terprovokasi di luar isu RUU HIP.

“Tidak ada urgensi menjatuhkan pemerintahan ditengah jalan, karena lebih baik fokus menangani Covid-19 untuk membantu masyarakat terdampak,” katanya.

Diketahui Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menuai polemik di Tanah Air saat ini.

Sejumlah elemen masyarakat menyuarakan menolak RUU tersebut dan dinilai tidak tepat dibahas di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

BACA JUGA : 

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berjanji akan megusut usal-usul munculnya pasal trisila dan ekasila dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Hal itu disampaikannya setelah menerima perwakilan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan demonstran mendesak DPR mengungkap pengusul Pasal 7 RUU HIP yang memuat ciri pokok Pancasila adalah Trisila (sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan), yang diperas lagi menjadi Ekasila, yakni gotong royong.

"Inisiator tadi disampaikan butir 4 dari Aliansi Nasional Anti Komunis itu kan menyatakan untuk mengusut. Nah kami akan menelusuri," ujar Azis.

"Pimpinan tadi menyepakati untuk melihat notulensi, rekaman dan sebagainya, bagaimana proses pembuatan naskah akademis menjadi RUU, sampai munculnya Pasal 7 itu," imbuhnya.

Azis menambahkan, jika ada pelanggaran yang dilakukan oknum anggota DPR dalam pengusulan RUU HIP, ada sanksi yang akan dijatuhkan.

Menurutnya, sanksi itu mengacu tata tertib dan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

"Kalau mekanisme tata tertib dan Undang-undang kan ada sanksi hukumnya. Mekanismenya bagaimana, kami harus melihat rekaman, notulensi dari naskah akademis," ucap politikus Partai Golkar tersebut.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Denny Siregar, Didesak Minta Maaf soal 'Santri Calon Teroris', Ini Jawabannya

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA -  Pegiat media sosial Denny Siregar mendapat sejumlah kritik dan nasihat dari berbagai kalangan terkait unggahan 'Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang' yang di-posting di akun Facebook-nya. Denny bahkan didesak minta maaf ke santri. Lantas, apakah dia mau meminta maaf?
Denny mengatakan dia akan meminta maaf jika para santri tersinggung atas posting-annya. Namun permintaan maaf itu ditujukan kepada para santri, bukan kepada pihak yang memanfaatkan anak dalam aksi demo.

"Kalau para santri ikut tersinggung karena posting-an saya, ya saya pasti minta maaf. Tapi saya tidak akan meminta maaf kepada mereka yang memanfaatkan anak-anak dalam demo seperti itu," kata Denny ketika dikonfirmasi, Minggu (5/7/2020).

Denny menilai pihak yang mengkritiknya itu tidak memahami tulisannya dan terbawa framing kepada santrinya. Menurut Denny, yang ingin diungkapkan dalam posting-an itu adalah pesan dari tulisannya terkait keterlibatan anak dalam aksi demo.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Kemenperin Dorong Industri Farmasi Lokal, Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

"Ya mungkin beberapa partai itu belum paham maksud tulisan, hanya sekadar komentar karena terbawa framing. Mereka lebih fokus ke masalah santri, tapi tidak fokus ke pesan di dalamnya. Seharusnya partai-partai itu juga menyoroti anak-anak yang dibawa demo itu," katanya.

Sebelumnya, desakan agar Denny mengucapkan maaf itu diungkapkan Ketua DPP PKB Daniel Johan. Dia menyarankan Denny segera meminta maaf ke para kiai dan santri.

"Bang Denny segera sowan dan minta maaf ke NU dan para kiai dan santri, lebih baik saling maaf-memaafkan saja," kata Daniel, kepada wartawan, Minggu (5/7).

Menurut Daniel, unggahan Denny tersebut tidaklah bijak dan menyesatkan. Karena itu, dia menilai sebaiknya Denny meminta maaf karena telah menyinggung dan membuat marah para santri.

Sama halnya dengan Ketua DPP NasDem, Willy Aditya. Dia mengatakan masyarakat dituntut semakin dewasa dan bertanggung jawab. Termasuk pula dalam berpendapat.

"Di sisi lain, para netizen juga dituntut untuk semakin dewasa dan bertanggung jawab. Dewasa dalam bermedsos, dan dewasa pula dalam beropini. Kode etik harus diperhatikan betul, karena itulah ciri manusia beradab," kata Willy.

"Dia juga harus bertanggung jawab juga atas apa apa yang telah diunggah atau di-posting-nya. Kalau dia merasa benar ya pantang surut dia ke belakang. Kalau salah ya harus jantan untuk mengakui dan siap dengan segala konsekuensinya," imbuhnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Unilever mendukung LGBT, MUI Serukan Maklumat Boikot

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Dukungan Unilever terhadap gerakan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTSeruan boikot juga disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Komisi Ekonomi MUI, Azrul Tanjung, menegaskan akan mengajak masyarakat untuk beralih pada produk lain. “Saya selaku ketua komisi ekonomi MUI akan mengajak masyarakat berhenti menggunakan produk Unilever dan memboikot Unilever,” kata Azrul saat dihubungi Republika, Ahad (28/6).

Menurut Azrul, kampanye pro LGBT yang tengah gencar dilakukan Unilever sudah keterlaluan dan sangat keliru. Azrul juga menyayangkan keputusan Unilever untuk mendukung kaum LGBT.

“Saya kira Unilever ini sudah keterlaluan. Kalau ini terus dilakukan, saya kira ormas-ormas Islam bersama MUI akan melakukan gerakan anti-Unilever atau menolak Unilever dan kita mengimbau masyarakat untuk beralih pada produk lain,” katanya menegaskan.

BACA JUGA : E-SPORT - Blizzard Tunjuk Eksekutif Google Sebagai Presiden dan COO

“Kita akui Unilever ini memang perusahaan terbesar, tapi bukan berarti kita tidak bisa beralih ke produk lain, dan sekarang kesempatan bagi produk lain untuk mengambil posisi,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, Unilever, perusahaan yang berbasis di Amsterdam, Belanda, pada 19 Juni lalu resmi menyatakan diri berkomitmen mendukung gerakan LGBTQ+. Hal tersebut disampaikan melalui akun Instagram.

"Kami berkomitmen untuk membuat rekan LGBTQ+ bangga karena kami bersama mereka. Karena itu, kami mengambil aksi dengan menandatangani Declaration of Amsterdam untuk memastikan setiap orang memiliki akses secara inklusif ke tempat kerja," kata Unilever.

Unilever juga membuka kesempatan bisnis bagi LGBTQ+ sebagai bagian dari koalisi global. Selain itu, Unilever meminta Stonewall, lembaga amal untuk LGBT, mengaudit kebijakan dan tolok ukur bagaimana Unilever melanjutkan aksi ini.) telah menuai kecaman di dunia maya. Tak sedikit seruan untuk memboikot produk Unilever.


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Marahnya Jokowi ke Para Menteri, Dahlan Buka Suara

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah besar! Perasaan jengkel luar biasa tampak dari raut muka Jokowi saat menyampaikan arahan di depan para menteri dan pemimpin lembaga pemerintahan lainnya.
Jokowi sampai menyebutkan para menteri dan pemimpin lembaga negara seperti tidak punya perasaan menyikapi situasi ekonomi Indonesia yang terdampak covid-19. Anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp 75 triliun baru digunakan 1,53%.

Pantas Jokowi kecewa. Negara dalam situasi yang gawat, situasinya extraordinary dan tidak normal. Jokowi dengan keras dan tegas mengatakan, sangat berbahaya jika para menteri dan pemimpin lembaga pemerintah menilai bahwa situasi biasa-biasa saja, dan terjebak sama peraturan.

Saking jengkel Jokowi berucap, "saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres yang signifikan. Tidak ada!". Kalimat tersebut diucapkan Jokowi dalam menilai para menteri dan pimpinan lembaga negara yang gagal menangani masalah Covid-19.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Inilah Tujuh Mitos Kesehatan Yang Wajib Diketahui

Kemarahan Jokowi tersebut rupanya terjadi pada Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Videonya baru diunggah ke kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 28 Juni 2020.

Sontak, video tersebut ramai jadi perbincangan publik. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2011-2014 Dahlan Iskan tak mau ketinggalan ikut mengomentari kemarahan Jokowi tersebut.

Dahlan menjelaskan, beginilah gaya Jokowi yang keturunan Jawa itu marah. Kejengkelan dan kemarahan disampaikan dari podium. Lalu meluncur deras kalimat arahan-arahan dengan nada tinggi.

Jokowi, menurut Dahlan, benar-benar sedang marah dan kecewa dengan semua bawahannya. Berharap para bawahan kerja extraordinary dan kreatif dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terdampak pandemi corona (covid-19), tapi kenyataannya para bawahan takut dengan segudang peraturan yang bisa menggiring mereka ke penjara.


PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why