POLITIK DALAM NEGERI: November 2020

Monday, November 30, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Partai PKS Akan Meluncurkan Lambang Baru, Yaitu dari Warna Hitam ke Oranye

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan lambang, mars, dan hymne baru dalam gelaran Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Bandung, Jawa Barat, Selasa (1/12/2020).

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, peluncuran lambang, mars dan hymne sebagai semangat baru PKS dalam perjalanan berbangsa dan bernegara.

"Lambang, mars dan hympe baru PKS sudah direncanakan pada kepengurusan sebelumnya. Ini adalah semangat baru PKS, komitmen PKS dekat dan hangat dengan semua kalangan tanpa kecuali," ujar Habib Aboe, sapaan akrabnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyebutkan, bentuk bulat yang ada dalam lambang PKS menggambarkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan dan kesatuan arah demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di bumi Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

"Bulan sabit melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, keluhuran Islam untuk menjaga keseimbangan, kesinambungan sejarah, kejayaan dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkapnya.

Simbol untaian 17 butir padi pada tangkai tegak lurus, kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Optimisme

"Warna oranye adalah warna baru. Melambangkan kehangatan, harapan, semangat kehidupan yang selalu optimistis dan semangat muda," ujar dia.

Habib Aboe menambahkan bahwa warna putih melambangkan bersih, suci, tulus, ikhlas dan mulia, sementara warna hitam melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, berwibawa, kepastian, aspiratif dan perlindungan.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

Sunday, November 29, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - DPD Golkar DKI Komitmen Akan Gelar Pendidikan Politik untuk Kadernya

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar kelar menggelar rangkaian pendidikan politik pada 2020. Ketua penyelenggara pendidikan politik Golkar Jakarta Firlie Ganinduto menyatakan penyelenggaraan itu akan konsisten untuk dilakukan.

Kata dia, pendidikan politik bentuk untuk mendidik kader Golkar dalam menciptakan regenerasi baru untuk generasi muda.

"Golkar Jakarta tidak akan berhenti berdiskusi dengan kalangan manapun, termasuk dengan mahasiswa. Hingga 20-30 tahun mendatang kalian lah yang akan memimpin dan membawa negara ini ke arah mana," kata Firlie dalam keterangan tertulis, Minggu (29/11/2020).

Dia menyatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan melalui kegiatan online dan offline dengan penerapan protokol kesehatan. Selain itu kegiatan juga dilakukan beberapa hari.

"Selain hanya 100 peserta yang hadir dan dibagi dalam dua sesi per hari, peserta juga telah menjalani rapid tes dan assessment tracking Covid-19 sebelum terlibat dalam pendidikan politik," ucapnya.

Jadi Bekal

Anggota DPR Komisi VII, Dyah Roro Esti menyatakan, pendidikan politik merupakan satu cara anak-anak muda diberikan pembekalan sebelum terjun langsung ke lapangan untuk berpolitik.

"Satu hal yang harus kita ingat bersama, masa depan Indonesia ini ditentukan oleh kita-kita yang hadir di sini, maka kita bisa sepakati memulai perubahan baik yang besar dimulai dari perubahan yang kecil," jelasnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

Thursday, November 26, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Jelang Pilkada, Mendagri Akan Kenakan Sanksi Di Seluruh Daerah yang Tak Maksimal Untuk Melakukan Rekaman E-KTP

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Pilkada 2020 akan dilangsungkan pada 9 Desember 2020 mendatang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai kebut perekaman KTP elektronik (E-KTP) agar masyarakat tak kehilangan hak pilihnya.

Untuk itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan akan memberikan sanksi bagi daerah yang tak maksimal melakukan perekaman E-KTP.

"Kemudian komitmen sudah kami tekankan, kami akan memberikan reward and punishment daerah-daerah yang kita anggap nanti dalam perekamannya kurang, kita tak segan-segan akan berikan punishment," tegas Tito dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Yang Telah di Selenggarakan Jakarta, pada hari Kamis (26/11/2020).

Perekaman E-KTP dibutuhkan guna memaksimalkan keterlibatan masyarakat untuk turut memberikan hak suaranya dalam Pilkada 2020. Pasalnya pada pilkada nanti, E-KTP ataupun surat keterangan telah melakukan perekaman E-KTP bisa digunakan sebagai dokumen pegangan untuk bisa mencoblos.

"Kami telah menyampaikan kepada seluruh kepala dinas Dikcapil untuk bekerja maksimal untuk mengakomodir sebanyak-banyaknya," sebut Tito.

Tito mengaku bahwa pihaknya telah menegang data daerah mana saja yang dinilai belum maksimal melakukan perekaman E-KTP sampai saat ini.

"Kita sudah memiliki datanya daerah-daerah mana saja yang belum maksimal, 131 daerah," katanya.

Daerah tersebut dibagi menjadi tiga klasifikasi. Pertama daerah yang belum melakukan perekaman di atas 10 ribu, yang kedua daerah yang belum melakukan perekaman lima hingga 10 ribu, dan yang ketiga daerah belum melakukan perekaman di bawah lima ribu.

"Ada 39 kabupaten/kota yang di atas 10 ribu belum selesai perekamannya. Yang 27 kabupaten/kota, lima ribu sampai 10 ribu belum melakukan perekaman, yang belum melakukan perekaman kurang dari lima ribu ada 66 kabupaten/kota," katanya.

Bentuk 32 Tim Pengawas

Untuk itu, kata Tito pihaknya telah membentuk 32 tim guna mengawasi seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar tak terjadi lonjakan masyarakat untuk melakukan perekaman E-KTP. Mengingat saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19. Tim ini nantinya akan berkoordinasi dengan Satpol PP setempat.

"Dan berkoordinasi dengan Satpol PP supaya tak terjadi lonjakan yang menimbulkan kerumunan untuk merekam. Diatur oleh Satpol PP. Tim ini akan melihat apa permasalahan sarana prasarana (perekaman), misalnya printer," sebut dia.

Jika demikian, tim ini akan memobilisasi sarana dan prasarana dari daerah yang tak menggelar pilkada untuk dipinjamkan.

"Terutama daerah-daerah tadi yang cukup banyak tadi, di atas 10 ribu," tegasnya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

Wednesday, November 25, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Pesan KPK Telah Usai Menteri KKP Edhy Prabowo Jadi Tersangka Suap Ekspor Benih Lobster

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengingatkan kepada pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan jabatan. Pernyataan ini disampaikan Nawawi, setelah pihaknya mengungkap dugaan korupsi terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020. Dalam kasus ini Menteri KKP Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka suap.

"KPK selalu mengingatkan agar para pejabat publik selalu mengingat janji dan sumpah tersebut dengan mengemban tugas secara amanah serta tidak memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mengambil keuntungan bagi pribadi atau kelompok," kata dia dalam keterangan pers, Kamis (26/11/2020) dini hari.

Nawawi menerangkan, pejabat publik telah mengucapkan dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karenanya jangan simpangkan kewenangan dan tanggung jawab tersebut hanya demi memenuhi kepentingan pribadi atau golongannya.

"Dengan kewengan yang dimiliki sebagai amanah jabatan seorang pejabat publik memiliki merupakan kesempatan untuk membuat kebijakan yang memihak pada kepentingan bangsa dan negara," ucap dia.

KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020.

Salah satunya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang diduga menerima suap.

Jumlah Uang Suap

Menurut catatan KPK, Direktur PT DPP, Suharjito memberikan uang sebesar US$ 100.000 kepada Edhy Prabowo melalui Stafsus Menteri KKP Safri dan seoerang bernama Amiril Mukminin.

Uang itu diduga untuk memuluskan langkah PT DPP dalam memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster atau benur.

Atas perbuatanya, para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

Tuesday, November 24, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Bu Susi Langsung Melejit Jadi Trending Topic

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo jadi pusat pemberitaan karena dikabarkan ditangkap tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, sekitar pukul 01.23 WIB, Rabu (25/11/2020) dini hari.

Pagi harinya, kabar ini langsung dibicarakan warganet Tanah Air. Namun, selain Edhy Prabowo, ada satu nama yang disebut-sebut oleh warganet. Yakni tak lain adalah Susi Pudjiastuti.

Saat artikel ini ditulis, kata "Bu Susi" berada di trending topic urutan ketiga. Sementara "Menteri KKP" berada di urutan keenam. Isinya adalah imajinasi warganet soal respons mantan Menteri KKP periode sebelumnya ini terhadap berita penangkapan Edhy Prabowo.

Bu Susi Pagi Ini

Warganet ramai mencuitkan berbagai gambar Susi Pudjiastuti yang pernah viral selama ia menjabat sebagai Menteri KKP. Salah satunya fotonya yang memperlihatkan wanita 55 tahun ini menyeruput minuman dengan santai di atas sebuah kano. "Bu Susi this morning," tulis @lerinarin yang mengunggah foto ini.

"Bu susi enjoy her coffee morning without hesitation (Bu Susi menikmati kopi paginya tanpa ragu)," tulis @thejjkimmyang mengutip gambar serupa.

Ada pula yang mengutip unggahan Bu Susi beberapa hari lalu saat ia menarikan Tari Piring. "Bu Susi this morning," twit @ElioAglio berkomentar di unggahan ini.

Ditangkap

Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo sendiri telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Yang ditangkap ternyata bukan hanya Edhy Prabowo semata.

"Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan," ujar Nurul Ghufron.

Ekspor Benih Lobster

Ghufron mengatakan, penangkapan Edhy berkaitan dengan ekspor benih lobster atau benur. "Terkait ekspor benur," kata dia.

Digelandang ke KPK

Ghufron menyebut, Edhy beserta mereka yang diamankan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK. Usai diamankan, mereka langsung digelandang ke markas antirasuah.

"Sudah di KPK," kata Ghufron.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

Monday, November 23, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Mencegah Kerumunan, Mendagri Ingatkan Para Pemilih Untuk Langsung Pulang Usai Mencoblos

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai jam yang tertera dalam undangan. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kerumunan massa saat hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Tito meminta masyarakat yang telah menggunakan hak suaranya di Pilkada, langsung pulang ke rumah dan tak berkumpul di TPS. Pasalnya, berkumpulnya masyarakat dengan jumlah banyak berpotensi menularkan Covid-19.

"Pemilih datang sesuai jam undangan. Sehingga tidak terjadi pengumpulan. Selesai memilih mereka harus langsung pulang. Tidak ada yang berkumpul di TPS. Di TPS yang diperbolehkan hanya saksi-saksi dan pengamanan saja," jelas Tito dikutip dari siaran persnya, Selasa (24/11/2020).

Tito menyarankan agar pemilih yang berusia lanjut (lansia) dan memiliki penyakit komorbid diberikan perlakuan atau fasilitas khusus dalam menggunakan hak suaranya. Menurut dia, lansia dan komorbid rentan terpapar Covid-19.

"Mungkin dengan cara dijemput, difasilitasi, masuk kelompok yang pagi biar cepat, dan semua protokol kesehatan seperti masker dan lain-lain diberikan pada mereka. Sarung tangan, dan lainnya, setelah itu pulang. Jangan ikut bergerombol, karena bahaya," katanya.

"Mekanisme lain saya kurang tahu apakah masih bisa, yaitu melakukan upaya jemput bola. Misalnya, yang sakit atau orang tua, petugasnya datang menjemput bola," sambung dia.

Masa Tenang Pilkada

Meski begitu, dia menyerahkan mekanisme pemungutan surara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tito mengakui bahwa hari-hari terakhir masa kampanye merupakan tahapan yang rawan.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya rapat koordinasi denga semua elemen yang terlibat dalam Pilkada. Tito menyampaikan bahwa masa tenang Pilkada 2020 akan dimulai pada 6-8 Desember.

Nantinya, penyelanggara Pilkada akan membersihkan semua alat peraga kampanye seperti spanduk dan baliho. Dia berharap KPUD segera melakukan simulasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terkait tahapan saat hari pemungutan suara.

"Sehingga siapa berbuat apa itu betul-betul bisa diketahui oleh para penyelenggara TPS masing-masing. Settingnya, cara masuknya, perlengkapan untuk pemilih, penyelenggara, pengamanan, pengawas, dan kemudian termasuk diantranya yang paling penting sekali yang perlu diketahui kita bersama ada pengaturan jam," ujar Tito.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr

Thursday, November 19, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Ridwan Kamil Minta Intensitas Kampanye di Kawasan Zona Merah Covid-19 Dikurangi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta tiga daerah yang masuk zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19 yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 mengurangi kegiatan kampanye tatap muka.

Berdasarkan catatan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Jawa Barat, tujuh daerah di Jabar masuk zona merah Covid-19 pekan ini. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya merupakan wilayah yang melaksanakan Pilkada 2020.

Ketiga wilayah yang masuk zona merah itu yakni, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Karawang.

"Jadi kepada daerah yang menyelenggarakan pilkada namun sedang zona merah, arahan kami adalah mengurangi intensitas kegiatan kampanye," kata Ridwan dalam konferensi pers virtual, Kamis (19/11/2020).

Pria yang kerap disapa Kang Emil menuturkan, kasus Covid-19 akan naik jika intensitas kegiatan yang mengundang kerumunan massa juga meningkat. Salah satu potensi penularannya berasal dari kerumunan.

"Karena Covid-19 itu kan makin tinggi intensitas kegiatan, tinggi juga potensi penularan," jelas Ridwan Kamil.

Intruksikan batasi aktivitas

Untuk itu, Emil menginstruksikan agar ketiga daerah tersebut membatasi aktivitas saat pilkada. Sehingga, satgas di kabupaten/kota agar bisa lebih ketat dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19.

"Beberapa daerah yang zona merah seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya itu sudah diinstruksikan untuk mengantisipasi menjelang hari pencoblosan," katanya.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

Tuesday, November 17, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Anies Baswedan Diperiksa Di polda Metro Jaya, Anies Singgung Pilkada Tidak Dihentikan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membandingkan penegakan aturan mengenai protokol kesehatan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lain yang melaksanakan Pilkada.

Dia mengatakan, tidak ada pemerintah daerah yang memberlakukan pengawasan protokol kesehatan seperti DKI Jakarta yang memberikan surat peringatan protokol kesehatan bagi penyelenggara acara.

"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan (kerumunan)," ujar Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Anies mengatakan, banyak daerah di Indonesia yang saat ini sedang menyambut gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) pun tidak melaksanakan hal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," kata Anies.

Anies juga mengatakan, penegakan aturan sudah dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam terhadap acara pernikahan putri pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang melanggar protokol kesehatan.

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memilih untuk melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang sudah diputuskan sebelumnya.

Sehingga, pelanggar PSBB, termasuk Rizieq Shihab, dikenai denda Rp 50 juta sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pemerintah (DKI) menjalankan sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya diatur di mana? Ada Peraturan Gubernur dan itu yang menjadi rujukan," kata Anies.

Sementara itu, Pengacara Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar angkat bicara soal langkah polisi mengusut pelanggaran protokol kesehatan dalam acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Sabtu lalu.

Menurut Aziz, polisi tidak adil karena hanya mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq dan FPI.

Padahal, banyak kegiatan lain di berbagai daerah yang menimbulkan kerumunan namun tidak ditindak.

"Ternyata hukum itu hanya berlaku untuk FPI, Habib Rizieq dan para pendukungnya. Karena pelanggaran protokol kesehatan cuma dipermasalahkan yang dilaksanakan Habib Rizieq dan FPI," kata Aziz kepada Kompas.com, Selasa (17/11/2020).

Aziz pun lalu mencontohkan kerumunan yang terjadi saat putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo.

"Gibran daftar wali kota Solo, ngumpul banyak massa, enggak pakai masker, enggak jaga jarak, enggak masalah," katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung rapat koordinasi menteri di Bali di mana para menteri dan jajarannya berfoto bersama tanpa masker dan jaga jarak.

Juga acara Elite Race Marathon di Magelang yang penontonnya tidak menjaga jarak.

"Terakhir, Banser di Banyumas gelar parade kumpul banyak orang, tidak jaga jarak, enggak masalah," ujarnya.

Meski begitu, Aziz memastikan pihaknya akan mengikuti proses hukum apabila dipanggil oleh kepolisian.

Polda Metro Jaya sebelumnya memanggil sejumlah pejabat di DKI Jakarta menyusul kerumunan pesta pernikahan dan perayaan Maulid Nabi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, yang dilakukan pemimpin ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pihak yang dipanggil mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Kasatpol PP DKI Arifin, Lurah Petamburan Setiyono, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah, Kepala KUA Tanah Abang, Camat Tanah Abang, Ketua RT dan RW tempat tinggal Rizieq, serta Babinkamtibnas.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

Monday, November 16, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Bawaslu Akan Lindungi Panwascam dari Intimidasi di Pilkada 2020

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah melindungi pengawas ad hoc di lapangan yang terkena intimidasi, meskipun itu bagian dari risiko pekerjaan pengawasan di Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Bawaslu memerintahkan jika menemukan kejadian maka dijadikan temuan kemudian dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Jangan sampai nanti ada Bawaslu kita, Panwascam kita yang dipukul, dihina bahkan ditendang tanpa ada pembelaan dari bapak ibu. Jika ada kejadian langsung jadikan koordinasikan melalui Sentra Gakkumdu," kata Bagja di Jakarta, Senin (16/11/2020).

Dia menyarankan kepada Bawaslu daerah untuk menggunakan UU Pemilu dalam menangani pelanggaran itu. Alasannya, orang yang mengintimidasi telah menghalang-halangi tugas pengawasan.

"Panwascam kita harus dilindungi, memang tugas kita merupakan tugas yang nyerempet bahaya, maka itu jika ada temuan jadikan laporan," kata dia seperti dikutip dari Antara.

Isi laporan Form A

Selain itu Bagja juga berpesan agar semua anggota Bawaslu daerah dapat mengisi laporan hasil pengawasan (Form A). Jangan sampai ada laporan dalam Form A nihil.

"Laporan hasil pengawasan adalah kejadian di tempat perkara baik atau buruknya," ucap Bagja.

Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Pilkada 2020 yang dilaksanakan dengan tiga gelombang dan diikuti secara daring dan tatap muka. Dalam rakornas tersebut Bagja menekankan agar pengawas di lapangan mendapatkan perlindungan dalam menunaikan kerja-kerja pengawasan.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

Sunday, November 15, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - KPU Depok Pastikan Logistik Surat Suara Pilkada Aman

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Jawa Barat memastikan logistik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2020 aman tersedia.

"Kami ingin memberikan gambaran dan penjelasan kepada pihak terkait tentang produksi surat suara di perusahaan, mulai dari penyerahan materi, pencetakan, penyortiran, pelipatan sampai dengan packing dan pengiriman dari perusahaan ke gudang. Seluruh kegiatan tersebut diawasi oleh pihak kami, agar kami dapat memastikan bahwa semua berjalan baik," ujar Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna, seperti dilansir Antara, Minggu (15/11/2020).

KPU bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Bawaslu melakukan peninjauan dan pengawasan produksi surat suara yang dilakukan di PT Gramedia Printing Jalan Rancaekek KM 24 - Bandung Jawa Barat.

Nana menjelaskan, jumlah surat suara yang tercetak adalah jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.229.362 pemilih ditambah 2,5 persen sebagai cadangan, jadi jumlah keseluruhan 2.262.051 lembar surat suara.

"Kami mengestimasi surat suara tersebut akan masuk gudang kami diperkirakan pada 24 November ini atau bahkan bisa lebih cepat. Kami terus berupaya agar semua logistik bisa kami terima dalam waktu dekat ini," kata dia.

Nana mengatakan, saat ini KPU Kota Depok sedang melakukan tahapan rekrutmen anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga tengah fokus kepada tahapan logistik.

"Tahapan logistik juga merupakan tahapan krusial dan penting yang memerlukan perhatian secara khusus," ucap dia.

Tahapan Penting Pilkada

Menurut Nana, logistik pemilihan berupa surat suara merupakan salah satu instrumen penting tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada yang tidak boleh dianggap remeh.

"Seperti penyelenggaraan saat ini, Pilkada sejatinya adalah kontestasi demokrasi, mencari dan memilih pemimpin dengan mekanisme pemberian hak suara oleh para pemilih," kata dia.

Dia menjelaskan, mekanisme memilih ini terekam dan teradministrasikan melalui surat suara. Jadi, kata Nana, logistik surat suara Pilkada memiliki peran yang penting dalam suksesi kontestasi disamping instrumen logistik yang lain.

"Sejak awal KPU Kota Depok telah mempersiapkan dan merencanakan pengelolaan logistik pilkada ini dengan standar operasional prosedur 'just in time' dalam penyelenggaraan kali ini," papar dia.

"Kami mengedepankan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas sehingga dalam pelaksanaan pilkada tidak dijumpai hambatan dan kendala mengenai logistik pemilihan sampai dengan semua tahapan pilkada selesai," sambung Nana.

Sebagai informasi logistik pilkada yang sudah diterima di gudang KPU Kota Depok diantaranya kotak suara, bilik, segel, hologram, sampul dan lain sebagainya.

"Kami tetap terus akan mengupayakan pengelolaan logistik ini dapat terlaksana dengan baik, transparan dan akuntabel. Alhamdulillah semua pihak mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh kami dalam pengadaan surat suara ini," kjelas Nana.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

Thursday, November 12, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Bawaslu Dorong Warganet Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada Lewat Medsos

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai, warganet kurang aktif melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada 2020. Padahal, langkah tersebut bisa dilakukan menggnakan media sosial.

"Laporan partisipasi masih kurang. Padahal kita telah menyediakan aplikasi Gowaslu dan hotline melalui nomor Whatsapp ‪08111414414‬," ujar Fritz dari siaran pers diterima, Jumat (13/11/2020).

Fritz mendorong agar warganet turut aktif melaporkan jika ada pelanggaran, terlebih pada masa kampanye calon pimpinan daerah. Sebab, menurut Fritz, hal itu penting dilakukan guna memiliki kesamaan pandangan terkait hal menyangkut pelanggaran pilkada.

"Bawaslu akan terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya mengajak para stakeholder duduk bersama menyamakan persepsi dalam menangani dugaan pelanggaran konten internet dalam pilkada ini," jelas dia.

Belum Paham

Fritz memaklumi jika minimnya laporan di media sosial bisa disebabkan pemahaman yang belum senada. Karenanya, sebagai pengawas, Fritz mengatakan akan terus berusaha menyamakan pemahaman tersebut.

"Sehingga mereka belum paham apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian dan disinformasi dapat mengetahui setelah adanya edukasi. Ini pekerjaan rumah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Tidak bisa hanya Bawaslu yang bergerak sendir," Fritz menandasi.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

Wednesday, November 11, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Habib Rizieq Shihab, Ingatkan Bahaya 'Bom Waktu' Yang Bakal Meledak

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengatakan ketidakadilan dalam penanganan hukum akan menjadi bom waktu yang bakal meledak jika tidak disikapi serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Rizieq mengaku heran dengan para pihak yang langsung mencari-cari kasus hukum yang menyeret namanya. Bahkan kabar tersebut sudah terdengar sebelum dirinya sampai di Indonesia.

"Ini saya aja belum apa-apa, belum pulang aja, nanti Habib Rizieq akan kita buka lagi kasusnya. Ini apa-apaan, saudara," kata Rizieq dikutip dari video yang diunggah YouTube Front TV, Kamis (12/11).

Rizieq meminta tak membuka kasus hukum yang hanya dibuat-buat. Sementara kasus penistaan agama dan ulama yang dilaporkan oleh masyarakat tak diproses aparat hukum.

"Kenapa Denny Siregar dibiarkan, Ade Armando dibiarkan, Abu Janda dibiarkan. Tegakkan keadilan, siapa saja yang salah proses," ujarnya.

Menurut Rizieq, kondisi tersebut tak bisa dibiarkan. Ia menyebut kelompok masyarakat yang tidak disukai bisa terus menerus dicari-cari kesalahannya, sedangkan mereka yang mendukung pemerintah dilindungi.

"Ini bisa jadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Kalau tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial ya perbaiki. Ulama selalu memberikan kesempatan, ayo sama-sama perbaiki," kata Rizieq.

Sebelumnya, politikus PDI-Perjuangan (PDIP) Henry Yosodiningrat meminta kepolisian melanjutkan kembali proses hukum terhadap akun Instagram habib.rizieq.

Pada 2017 lalu, Henry melaporkan akun habib.rizieq ke kepolisian terkait dugaan fitnah dalam isu komunisme.

"Betul [untuk membuka kembali penyelidikan], khususnya terkait laporan polisi saya kepada dia atas pencemaran nama saya bukan orang lain," kata Henry saat dihubungi, Rabu (11/11).

Sementara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono memastikan kasus Rizieq yang ditangani oleh Polda Jawa Barat sudah dihentikan alias diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

"Informasi yang kami dapatkan demikian (sudah terbit SP3)," kata Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11).

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

Tuesday, November 10, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Politisi Partai GerindraFadli Zon Minta Kedubes RI di Arab Saudi Agus Maftuh Dicopot, Selalu Dengki Kepada Habib Rizieq Shihab

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon minta Dubes RI di Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel dicopot.

Sebagai perwakilan negara di luar negeri yang seharusnya melindungi warga negara, Agus Maftuh justru lebih banyak mengkritisi warganya sendiri seperti Habib Rizieq Shihab atau HRS.

Karena itu, dia meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi segera menarik pulang yang bersangkutan ke Indonesia..

Demikian berita terkini Warta Kota dari pernyataan Fadli Zon yang diunggah di akun twitternya, Selasa (10/11/2020) malam.

"Sbg anggota @DPR_RI Komisi 1, sy usulkan kpd @Menlu_RI agar segera menarik n mengganti Dubes RI di Saudi," ujar Fadli Zon.

BACA JUGA : KESEHATAN NEWS UPDATE - Pandemi COVID-19 Meningkatkan Ekosistem Riset dan Inovasi Bangsa

Dalam pandangan Fadli Zon, Agus Mahftuh Abegebriel tidak menjalankan tugas utamanya sebagai orang duta besar (dubes) yakni melayani, melindungi, dan membela warga RI di negara tersebut.

Padahal, Agus Maftuh telah bertugas di Arab Saudi selama 5 tahun lebih.

Yang terjadi, kata Fadli Zon, Agus Mahftuh justru selalu menunjukkan kedengkian atau selalu berkomentar miring atau terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS).

Simak cuitan lengkap Fadli Zon berikut ini.

@fadlizon: Sbg anggota @DPR_RI Komisi 1, sy usulkan kpd @Menlu_RI

agar segera menarik n mengganti Dubes RI di Saudi.

Yg bersangkutan sdh berada di sana hampir 5 tahun. Komentarnya selalu miring soal Habib Rizieq Shihab, pdhal Dubes RI seharusnya melayani, melindungi n membela warga RI.

Sementara itu, Agus Maftuh sebelumnya juga pernah dituntut untuk dipecat oleh aktivis Front Pembela Islam (FPI).

Terkait tuntutan tersebut, Agus Maftuh mengatakan dirinya memang akan segera kembali pulang ke Tanah Air karena sudah lima tahun bertugas di Arab Saudi.

Dia malah merasa dirinya sebagai dubes terlama yang pernah ditugaskan di Arab Saudi.

Karena itu, tanpa dipecat pun tak lama lagi Agus Maftuh akan pulang ke Indonesia.

Terkait kepulangan Rizieq Shihab ke Tanah Air, Agus Maftuh Abegebriel menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak pernah menghalangi kepulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

"Pemerintah Indonesia tidak pernah menghalangi kepulangan MRS (Muhammad Rizieq Shihab). Empat tiket (pesawat) Saudia juga sudah ada," kata Agus kepada Kompas.com, Jumat (6/11/2020).

Mengenai kepulangan Rizieq, Agus pun mengucapkan selamat kembali ke Tanah Air dan berkumpul kembali dengan para santri.

Selama ini HRS tidak pernah mengadu ke Kedutaan Besar RI (KBRI) Riyadh.

Ia mengatakan, sejak kasus yang membelitnya di Arab Saudi, Rizieq tak pernah datang ke KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah.

"Bagaimana KBRI bisa bantu? MRS juga tidak pernah mengadukan ke KBRI Riyadh sejak awal kasusnya bergulir," ujar Agus. Padahal, kata dia, jarak dari Mekkah ke KBRI Riyadh juga tidak terlalu jauh. Hanya 1.000 kilometer dari KBRI Riyadh dan 100 kilometer ke KJRI Jeddah.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab akhirnya pulang ke Indonesia.

Rizieq Shihab mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Selasa (10/11/2020) hari ini pukul 08.37 WIB.

Kepulangan Rizieq Shihab setelah tiga tahun di Arab Saudi itu mengundang respons banyak kalangan.

Satu di antaranya Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel.

Agus Maftuh menyatakan, Rizieq Shihab saat ini berstatus overstay di Arab Saudi.

Dia menyebut Rizieq Shihab sebagai WNIO alias WNI Ora Duwe Paspor.

Pernyataan Agus Maftuh tersebut mendapat banyak respons dari sejumlah warganet.

Lantas, siapakah Agus Maftuh Abegebriel?

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

Monday, November 9, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Akhirnya Habib Rizieq Shihab Pulang ke Indonesia

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Rizieq Shihab atau Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang dan tiba di Tanah Air, Selasa (10/11/2020).

Rizieq saat ini berada di Arab Saudi direncanakan tiba di Bandara Soekarno Hatta Indonesia bersama dengan keluarganya pada 10 November pukul 09.00 WIB.

Antara lain, Rizieq pulang kampung untuk menikahkan putrinya, Syarifah Najwa Shihab.

Berita kepulangan Rizieq dan aktivitasnya di Indonesia bisa diikuti melalui topik berikut.

Kepulangan imam besar FPI itu lantas menuai tanggapan berbagai kalangan.

Termasuk FPI hingga Menko Polhukam Mahfud MD.

Inilah rangkuman tanggapan berbagai kalangan tentang kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia:

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Komisi I DPR RI menilai tidak perlu ada keramaian berlebihan soal kepulangan Habib Rizieq.

"Silakan saja pulang kalau memang sudah bisa. Tidak ada yang perlu diramaikan secara berlebihan," kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senin (9/11/2020).

Meutya menilai, tidak ada yang perlu diperdebatkan soal kepulangan Habib Rizieq.

Sebab, dia merupakan warga negara Indonesia dan harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.

"Kalau mau pulang ya pulang tentu tetap ikuti di dalam negeri pasti ada aturan-aturan yang berlaku," ujarnya.

Munarman FPI : Mohon Doa

Artikel Tribunnews.com mengabarkan, Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman, meminta masyarakat yang akan ikut menjemput Habib Rizieq Shihab (HRS) di Bandara Soekarna-Hatta tertib dan mematuhi protokol kesehatan.

"Kepada masyarakat yang menjemput, kami imbau untuk tertib dan mengikuti arahan dari pihak yang bertugas."

"Duduk yang rapi selama menunggu, jaga jarak, gunakan masker, patuhi aturan lalu lintas," kata Munarman saat dihubungi Tribunnews, Senin (9/11/2020).

Munarman mengatakan, Habib Rizieq direncanakan tiba di Indonesia pada pukul 09.00 WIB, Selasa (10/11/2020) esok.

"Insya Allah besok selasa pukul 09.00 tanggal 10 November beliau tiba di Bandara Soetta," ucapnya.

"Mohon doa dari semua agar semua dimudahkan Allah," ucapnya.

Mahfud MD Sebut Revolusi Akhlak

Masih dari Tribunnews.com, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan aparat yang akan mengawal kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab besok Selasa (10/11/2020) untuk tidak bertindak represif.

Ia juga meminta aparat untuk tidak berindak berlebihan dan menangani pengamanan seperti biasa.

Namun demikian ia tetap meminta peningkatan penjagaan mengingat kemungkinan adanya peningkatan kerumunan pendukung Rizieq yang akan menjemput.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam video yang diunggah di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada Senin (9/11/2020).

"Tidak boleh ada tindakan yang represif, semuanya harus dikawal dengan baik sampai Habib Rizieq sampai dan tiba di kediamannya dengan baik dan selamat pula," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, pemerintah menganggap kepulangan Rizieq adalah hak yang harus dilindungi.

Menurutnya Rizieq pergi ke Arab Saudi atas keinginannya sendiri.

Oleh sebab itu, kata Mahfud, Rizieq mempunyai hak hukum dan kewajiban hukum seperti semua warga negara lain yang kedudukannya sama di depan hukum dan pemerintahan.

Ia pun menyatakan pemerintah masih mencatat tujuan kepulangan Rizeq untuk melakukan revolusi akhlak.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

Sunday, November 8, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Sesuai Fikih Islam, Bentuk Negara Itu Bukan Hal Baku

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mengatakan, isu khilafah yang berkembang di Indonesia perlu diluruskan, karena masih ada yang salah akan konsep tersebut.

Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara secara daring dengan tema Toleransi Kunci Perdamaian.

"Memang ada mispersepsi tentang khilafah. Ada kepahaman bahwa sistem dalam Islam itu harus khilafah," kata Ma'ruf Amin, Senin (9/11/2020).

Menurut dia, ada negara yang menerapkan khilafah, tapi ada juga seperti Arab Saudi menggunakan sistem kerajaan. Dan tak sedikit pula, yang menerapkan republik.

Karenanya, Ma'ruf Amin menegaskan, bentuk negara itu tak baku. Sehingga ini menimbulkan pergolakan akan memaknai khilafah.

"Muncullah pergolakan yang ingin mengubahnya. Sementara di dalam Islam, bentuk negara bukanlah hal yang baku," jelas dia.

Ma'ruf Amin menyebut, masyarakat perlu diingatkan. Bahwa sesuai fikih Islam, bentuk suatu negara bukanlah hal yang baku.

"Masyarakat harus terus disadarkan bahwa sesuai fikih Islam, bentuk negara itu bukan sesuatu hal yang baku, melainkan dapat disesuaikan dengan kesepakatan atau kebutuhan warga negaranya, dengan saling menjaga toleransi antarumat beragama," tutur dia.

Kesepakatan Indonesia

Ma'ruf Amin pun menegaskan, kesepekatan yang telah disusun oleh para pendiri bangsa juga menjadi pegangan dalam pembentukan sebuah negara.

Dia menegaskan, kesepakatan dicapai tersebut telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, menjadikan UUD 45 sebagai mekanisme dalam menjalankan negara.

"Ini menjadi landasan kita. Bentuk negara juga kesepakatan, bahwa bentuk negara kita ini adalah republik," dia menandasi.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

Thursday, November 5, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Pilkada di Wonogiri Sepi dari Kegiatan Kampanye

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Jakarta Kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Wonogiri 2020 minim dilakukan oleh dua pasangan calon, Joko Sutopo-Setyo Sukarno (Josss) dan Hartanto-Joko Purnomo (Harjo).

"Setelah kampanye terakhir pertengahan Oktober lalu, masing-masing paslon belum mengajukan pemberitahuan kampanye lagi. Pengawas tak menemukan pelanggaran pilkada maupun protokol pencegahan penularan Covid-19," Ketua Bawaslu Wonogiri, Ali Mahbub.

Menurut catatan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Wonogiri, selama bulan Oktober, paslon Harjo hanya menggelar 10 kali kampanye pertemuan terbatas. Tim Harjo melaporkan kegiatan itu sebagai rapat koordinasi atau rakor partai.

Sementara, paslon nomor urut dua, Joko Sutopo-Setyo Sukarno menggelar kampanye pertemuan terbatas sebanyak 14 kali. Tim Josss menyebut kegiatan itu bukan kampanye, tetapi rakor internal antara Setyo dengan pendukung.

"Pada sisi lain, konten kampanye yang diunggah di akun media sosial atau medsos masing-masing paslon hanya 30 konten," ungkap Bawaslu.

Selain itu, kampanye kedua paslon melalui medsos yang didaftarkan di KPU hanya ada 30 konten. Akun milik tim Harjo terdapat empat konten yang diunggah, sedangkan akun tim Josss ada 26 konten. .

Pengawas juga tak menemukan adanya unsur pelanggaran pilkada pada konten kampanye yang diunggah di akun medsos kedua paslon.

"Hingga November ini belum ada dugaan pelanggaran kampanye. Kami masih terus mengawasi hingga tahapan kampanye selesai, 5 Desember nanti.

Pendekatan Personal

Terkait hal ini, Ketua Tim Pemenangan Harjo, Suparmo mengatakan pihaknya menggelar kampanye dengan pendekatan personal. Kampanye model itu dijalankan dengan cara bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan warga.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu menilai pendekatan tersebut efektif untuk mendapatkan simpati masyarakat.

Selama tahapan kampanye ini mungkin kami tidak terlihat bergerak. Tapi sesungguhnya kami terus bergerak. Kami punya strategi kampanye tersendiri," kata dia.

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Josss, Sriyono mengaku pihaknya memang menghindari kampanye tatap muka. Hal itu untuk menghargai upaya para tenaga kesehatan atau nakes dan Satugas Tugas atau Satgas dalam memutus rantai penularan Covid-19.

Kalau pun ada pertemuan, hal tersebut bukan kampanye, melainkan rakor internal.

"Jika permintaan dari warga wilayah tertentu dipenuhi, warga dari wilayah lainnya pasti juga menginginkan hal sama. Kalau semua wilayah ada tatap muka bagaimana nanti jadinya. Sekarang ini masih pandemi Covid-19. Semua pihak harus mendukung upaya pencegahan penularan Covid-19," ujar Sriyono.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

POLITIK DALAM NEGERI - Ketua Partai PKS Turun Gunung Untuk Menangkan Pilkada 2020

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Seluruh jajaran DPP PKS bakal turun gunung berkeliling daerah untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung oleh PKS.

Safari Pemenangan Pilkada 2020 ini dimulai dari Depok, Jawa Barat pada 5 November 2020.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap PKS dalam berbagai survei terus meningkat.

Menurut dia, kepercayaan publik yang meningkat terhadap PKS tidak boleh disia-siakan. Sehingga semua pihak wajib berjuang keras memenangkan Pilkada 2020.

"Ini merupakan momentum berharga untuk bisa terus mendapatkan kepercayaan publik dan meraih peningkatan suara di berbagai kontestasi pemilu ke depan, termasuk Pilkada Serentak 2020," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/11/2020), seperti dikutip dari Antara.

Dalam Pilkada 2020, Syaikhu mengajak seluruh kader untuk selalu optimistis dan all out, sebab seluruh pejabat publik, pengurus dan kader, baik di pusat, wilayah dan daerah adalah ujung tombak pemenangan dalam perhelatan Pilkada 2020.

Bermodal Kader yang Militan

Dengan semangat itu sebagai landasan Safari Pemenangan Pilkada 2020 dari pimpinan PKS ke daerah-daerah, Syaikhu ingin semangat pemenangan ini menjalar ke seluruh kader, pengurus dan pejabat publik dari pusat hingga daerah.

"Safari Pemenangan Pilkada ini ingin memastikan semangat dan optimisme kemenangan terus kita tinggikan hingga 9 Desember mendatang. Sebab, modal dasar yang dimiliki PKS adalah kader yang militan, struktur yang solid, serta kerja sama kolektif yang baik," kata dia.

Syaikhu menyebut Depok menjadi tuan rumah Safari Pemenangan Pilkada PKS pertama dengan dukungan terhadap pasangan nomor urut 2 Idris-Imam.

"Depok menjadi tonggak safari pemenangan ini. Insyaallah dukungan masyarakat Depok untuk Idris-Imam akan menjadi penyulut semangat daerah-daerah lain guna memenangkan pasangan yang diusung dan didukung oleh PKS," kata Syaikhu.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

Tuesday, November 3, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Bawaslu Akan Libatkan Masyarakat untuk Perketat Pengawasan Pilkada

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya akan memperketat pengawasan pelaksanaan pilkada. Caranya, dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilu.

"Banyak terjadi pelanggaran pilkada dan saat ini pelanggaran itu tidak hanya kampanye di tempat ibadah, fasilitas pemerintah, politik uang, politik hitam dan pelanggaran protokol kesehatan," kata Fritz saat membuka Rapat Koordinasi Bawaslu Sumbar dengan kota kabupaten di Padang, Selasa 3 November 2020.

Ia mengatakan, Bawaslu dan KPU juga masih harus mengenalkan lembaga ini serta fungsinya pada publik sehingga masyarakat dan semua pihak harus mengetahui secara pasti pelanggaran pilkada.

"Masyarakat harus mengerti berapa banyak pelanggaran terkait dengan protokoler kesehatan, maupun tindak pidana pemilu," kata dia, dikutip dari Antara.

Ia juga berpesan poses demokrasi akan tercapai jika ada transparansi dan dialog dengan pemangku kebijakan. "Perlu adanya keterbukaan informasi agar pengawasan pilkada dapat berjalan sesuai aturan," kata dia.

Temuan Tindak Pidana Pemilu

Sementara Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen berharap, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya pelanggaran aturan.

Ia mengatakan, sejak tahapan kampanye, ada 13 tindak pidana yang ditemukan Bawaslu yang terdiri satu kasus di Pilgub Sumbar, satu kasus di Pilkada Bukittinggi, satu kasus di Kota Sawahlunto, empat kasus di Kabupaten 50 Kota.

Kemudian satu kasus di Kabupaten Padang Pariaman dan Pasaman Barat dan dua kasus di Kabupaten Pasaman dan Tanah Datar.

Total dari 13 temuan tindak pidana pemilu, sebanyak 11 kasus dihentikan penyidikannya yakni dua kasus di Tanah Datar, dua kasus di Pasaman, empat kasus di Kabupaten 50 Kota dan satu kasus di Padang Pariaman.

"Dua kasus masuk tahap penyidikan lanjutan yakni di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Pasaman Barat," kata dia.

Selain itu saat ini pihaknya menemukan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 52 pelanggaran

Total 26 pelanggaran ditemukan melalui media sosial bahkan di satu daerah itu ada 16 kali pelanggaran netralitas ASN menggunakan media sosial.

"Kita terus melakukan pengawasan dan pencegahan terkait dugaan pelanggaran pemilu." kata dia.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

Monday, November 2, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - UU Cipta Kerja Akhirnya Diteken Jokowi

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI, Haru Koesmahargyo, menyambut baik telah ditekennya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin (2/11) lalu.

Menurutnya, regulasi anyar ini akan membawa lima dampak positif bagi kinerja industri perbankan yang turut terdampak buruk oleh pandemi Covid-19. Menyusul turunnya permintaan kredit seiring daya beli masyarakat yang kian tergerus.

"Pertama, UU Cipta Kerja akan semakin besarnya potensi bisnis bagi perbankan dalam rangka pemberian pinjaman. Hal ini karena adanya kemudahan pendirian perusahaan terbuka (PT) oleh pelaku UMKM," ujar dia dalam seminar bertema "Masa Depan Agen Pembangunan Pasca UU Cipta Kerja", Selasa (03/11).

Kedua, disahkannya UU kontroversial itu diyakini akan meningkatkan potensi bisnis dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Sehingga sektor perbankan turut menerima dampak positif sebagai pihak penyalur.

Ketiga, UU Cipta Kerja menghendaki integrasi data antara pelaku UMKM, pemerintah dan perbankan. Sehingga diharapkan dapat memudahkan akses pelaku UMKM terhadap berbagai layanan perbankan.

Keempat, adanya penyesuaian persyaratan kredit sesuai dengan perizinan berusaha yang baru. "Ini diharapkan dapat menghidupkan aktivitas bisnis di segala ljni sektor, sehingga baik buat perbankan," paparnya.

Terakhir, UU Cipta Kerja akan merubah BUMDes menjadi badan hukum. Alhasil akan memudahkan akses pembiayaan dari perbankan.

Buruh: Gugatan UU Cipta Kerja Akan Berjalan Damai dan Sejuk

Aksi Ratusan Buruh Tolak UU Cipta Kerja Perbesar

Massa buruh menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11/2020). Massa buruh dari berbagai serikat pekerja tersebut menggelar demo terkait penolakan pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan upah minimum 2021.

Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi menjadi yang pertama memasukan pengajuan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, KSPSI dibawah pimpinannya dan KSPI pimpinan Said Iqbal resmi mengajukan gugatan ke MK.

Andi Gani meyakini MK akan berpihak pada jalur kebenaran dan keadilan.

"Kami memilih jalur konsititusional karena MK merupakan benteng keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hakim-hakim di MK juga penuh integritas dalam memutuskan UU Cipta Kerja nantinya," tegasnya di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Andi Gani menilai, UU Cipta Kerja ini merampas masa depan buruh depan Indonesia.

Menurutnya, buruh akan mengawal secara penuh sidang gugatan terhadap UU Cipta Kerja. Jika sidang digelar, lanjut Andi Gani, nantinya buruh siap memenuhi sidang dengan aksi didepan Gedung MK.

"Kita akan penuhi setiap sudut Mahkamah Konstitusi di setiap sidang. Tentunya dengan damai dan penuh kesejukan. Ini sekaligus membuktikan bahwa masyarakat Indonesia ikut mendukung," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi meneken UU Cipta Kerja pada Senin (2/11). UU Cipta Kerja diundangkan dengan Nomor 11 tahun 2020.

Salinan UU Cipta Kerja itu telah resmi diunggah oleh pemerintah dalam situs Setneg.go.id. Dalam situs itu, UU Cipta Kerja memuat 1.187 halaman.

Kawal Gugatan UU Cipta Kerja, Buruh Minta MK Tak Main-Main

Ribuan buruh yang terdiri dari dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi demonstrasi ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (2/11).

Aksi ribuan buruh dari konfederasi buruh terbesar di Tanah Air ini berjalan dengan damai dan sangat tertib.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal bertemu dengan perwakilan MK.

Mereka berjalan dari lokasi demo di Patung Arjuna Wiwaha menuju Gedung MK didampingi aparat kepolisian. Mereka tampak diterima oleh Sekjen MK, Guntur Hamzah, Panitera Muda MK, Triyono Budhiarto dan Juru Bicara MK, Fajar Laksono saat tiba di Gedung MK.

Dalam pertemuan itu, juga hadir Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, Kabaintelkam Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel dan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan, langkah konstitusional dengan jalan uji materi ke MK ini harus dilakukan secara baik dan benar.

Menurutnya, dengan turun gunungnya kembali 2 tokoh buruh Indonesia ini menunjukan perjuangan melalui judicial review benar-benar untuk memperjuangkan nasib buruh yang terdegradasi karena UU Cipta Kerja.

"Karena kami yakin MK masih menjadi benteng keadilan," tegasnya di Jakarta, Senin (2/11/2020).

Andi Gani meminta MK tidak terintervensi oleh pihak manapun dalam mengadili, mempertimbangkan, dan memutus perkara uji materi UU Cipta Kerja nantinya.

Selain itu juga, Andi Gani berharap MK tidak bermain-main dengan gugatan terhadap UU Cipta Kerja.

"Karena ini menyangkut sekian juta buruh Indonesia. Kita memberi pesan kuat ke MK dan kepada majelis hakim yang mulia, jangan pernah menistakan perjuangan murni kaum buruh. Jangan pernah menganggap main-main," ujarnya.

Andi Gani menambahkan, buruh akan turut mengawal sidang gugatan terhadap UU Cipta Kerja. Jika sidang digelar, nantinya buruh siap memenuhi ruang persidangan.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why

Sunday, November 1, 2020

POLITIK DALAM NEGERI - Kemendagri Tito Karnavian , Tegur 67 Kepala Daerah Karena Tidak Netral di Pilkada Tahun Ini

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 67 kepala daerah yang diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara untuk Pilkada 2020.

Teguran tersebut disampaikan kepada para kepala daerah melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, tertanggal 27 Oktober 2020.

Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga menuturkan, para kepala daerah tersebut mempunyai waktu tiga hari menindaklanjuti surat dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020.

"Ada waktu tiga hari menindaklanjuti surat rekomendasi (teguran) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin," kata Kasto dalam siaran persnya, Minggu (1/11/2020).

Berdasarkan hal itu, telah dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN, meliputi 10 Pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 Pemkab yang belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan Pemkot yang belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Teguran Tito sesuai dengan PP No 12 tahun 2017. Yang juga tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pilkada 2020.

Ini Daftarnya

Berikut kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang mendapat teguran:

Tingkat Gubernur

1. Gubernur Jambi

2. Gubernur Jawa TImur

3. Gubernur Kepulauan Riau

4. Gubernur Lampung

5. Gubernur Nusa Tenggara Barat

6. Gubernur Sulawesi Barat

7. Guberur Sulawesi Selatan

8. Gubernur Sulawesi Tengah

9. Gubernur Sulawesi Tenggara

10. Gubernur Sulawesi Utara

Tingkat Bupati

1. Bupati Asahan

2. Bupati Asmat

3. Bupati Bandung

4. Bupati Banggai

5. Bupati Banjar

6. Bupati Boven Digul

7. Bupati Bulukumba

8. Bupati Buton Utara

9. Bupati Cianjur

10. Bupati Dompu

11. Bupati Gowa

12. Bupati Halmahera Timur

13. Bupati Indragiri Hulu

14. Bupati Jember

15. Bupati Kepulauan Meranti'

16. Bupati Kepulauan Selayar

17. Bupati Konawe

18. Bupati Konawe Utara

19. Bupati Kuantan Singingi

20. Bupati Limapuluh

21. Bupati Lingga

22. Bupati Lombok Utara

23. Bupati Majene

24. Bupati Mamberamo Raya

25. Bupati Maros

26. Bupati Merauke

27. Bupati Mojokerto

28. Bupati Muaro Jambi

29. Bupati Muna

30. Bupati Muna Barat

31. Bupati Nias Selatan

32. Bupati Pandeglang

33. Bupati Pangkajene dan Kepulauan

34. Bupati Pasangkayu

35. Bupati Pelalawan

36. Bupati Pesisir Barat

37. Bupati Sidoarjo

38. Bupati Sijunjung

39. Bupati Simalungun

40. Bupati Solok

41. Bupati Sukabumi

42. Bupati Sumba Timur

43. Bupati Supiori

44. Bupati Tana Toraja

45. Bupati Tasikmalaya

46. Bupati Tojo Una-una

47. Bupati Toli-toli

48. Bupati Wakatobi

Tingkat Wali Kota

1. Wali Kota Batam

2. Wali Kota Binjai

3. Wali Kota Bontang

4. Wali Kota Makassar

5. Wali Kota Mataram

6. Wali Kota Pariaman

7. Wali Kota Samarinda

8. Wali Kota Solok

9. Wali Kota Surabaya

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Why