PT. Rifan Financindo Berjangka
- Dalam pengungkapan
terbaru, Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, mengaku memiliki data yang
komprehensif mengenai arah dan mekanisme kerja partai politik di Indonesia. Dia
membuat pengakuan ini saat berkumpul dengan para relawan di Pertemuan Nasional
(Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Bogor, Jawa Barat, pada
Sabtu, 16 September 2023.
"Saya tahu apa yang ada di
dalam partai, apa yang mereka tuju, dan saya memahaminya," Presiden Jokowi
dengan tegas menyatakan dalam pidatonya, mengaddress para relawan yang telah
mendukung kampanye presidennya di masa lalu. Dia pun menekankan pentingnya
membuat pilihan yang tepat dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, dengan
meyakinkan bahwa kepemimpinan dalam tahun-tahun mendatang akan berdampak
signifikan pada masa depan bangsa.
Baca juga : WHATSAPP MENGHADIRKAN FITUR BARU UNTUK MEMUDAHKAN PENGALAMAN CHAT BISNIS
Presiden Jokowi mengklaim telah
memperoleh data partai yang komprehensif ini dari beberapa lembaga intelijen,
termasuk kepolisian, militer, dan Badan Intelijen Nasional (BIN). Dia
menyatakan, "Saya telah menerima informasi lengkap dari sumber-sumber
intelijen—data, statistik, survei—semuanya ada dalam kepemilikan saya, secara
eksklusif sebagai Presiden."
Namun, pengakuan ini telah
memicu kekhawatiran dan perdebatan. Muhamad Haripin, Koordinator Klaster Riset
Konflik Pertahanan dan Keamanan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
mengangkat pertanyaan tentang legalitas dan kesesuaian tindakan Presiden.
Haripin berpendapat bahwa ini bisa menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau
setidaknya indikasi agensi intelijen dieksploitasi untuk kepentingan politik.
Menurut Haripin, sifat
intelijen nasional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Intelijen
Indonesia (No. 17/2011), seharusnya lebih melayani kepentingan keamanan
nasional dan tidak hanya berfokus pada partai politik. Dia juga menekankan
bahwa lembaga intelijen memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda.
Pengakuan ini telah memunculkan
panggilan untuk penyelidikan dan pengawasan lebih lanjut dari mereka yang
bertanggung jawab atas pemantauan kegiatan intelijen. Masih harus dilihat
bagaimana perkembangan ini akan berlangsung dan apakah langkah-langkah korektif
akan diambil untuk mengatasi keprihatinan yang diajukan oleh BRIN dan pihak
lain. Seiring dengan mendekatnya pemilihan presiden 2024, sorotan terhadap
pengungkapan ini kemungkinan akan semakin meningkat.
PT. Rifan Financindo Berjangka - Glh
No comments:
Post a Comment